Program Keluarga Harapan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin secara bersyarat, dengan syarat mereka menyekolahkan anak-anak dan memeriksakan kesehatan anggota keluarga. Satuan pendidikan berperan dalam verifikasi kehadiran siswa dan memberikan bantuan siswa miskin.

1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
2012
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

2. Pasal 34 UUD 1945 Ayat (1)
Fakir miskin dan anak-anak
terlantar dipelihara oleh negara

3. 3
PENGERTIAN
PKH adalah program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan
tunai bersyarat (Conditional Cash Trans) kepada RTSM berdasarkan ketentuan
dan persyaratan yang telah ditetapkan, selama keluarga tersebut memenuhi
kewajibannya.
Kewajiban:
• Memeriksakan anggota keluarganya (Ibu Hamil dan Balita) ke fasilitas
kesehatan (Puskesmas, dll).
• Menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan.
Tidak ada ketentuan mengenai pemakaian uang tunai yang diberikan kepada
keluarga penerima PKH

4. DASAR PELAKSANAAN
 UU DASAR 1945
 UU NO. 11 TAHUN 2009: KESEJAHTERAAN SOSIAL
 PERPRES RI NO. 15 TAHUN 2010 : PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 INPRES NO. 1 TAHUN 2010: PELAKSANAAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010
 INPRES NO. 3 TAHUN 2010: PROGRAM PEMBANGUNAN YANG
BERKEADILAN
 PERMENDAGRI NO. 42 TAHUN 2010: TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) PROVINSI DAN
KAB/KOTA
 PERMENSOS RI NO. 86/HUK/2010 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL R

5. Tujuan PKH
5
Umum :
Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai
kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah
perilaku kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling
miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian
target Millennium Development Goals (MDGs).

6. • Khusus
1. Meningkatkan kemampuan RTSM untuk
mengakses/memanfaatkan pelayanan pendidikan
dan kesehatan.
2. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu
hamil/nifas dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM
3. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak-
anak (usia wajib belajar SD/SMP) RTSM.
4. Meningkatkan Kondisi Sosial ekonomi RTSM
6

7. Prinsip PKH
• PKH merupakan program bantuan tunai di mana uang langsung
diterimakan kepada Peserta PKH (dalam hal ini Pengurus
Keluarga)
• Peserta PKH memperoleh fasilitas kesehatan dan pendidikan
• Kepatuhan Peserta PKH memenuhi kewajibannya diverifikasi oleh
fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan dan bukan oleh
pelaksana PKH
• Pemotongan dana tunai diberlakukan apabila Peserta PKH tidak
memenuhi kewajibannya
• PKH tidak mengatur penggunaan uang yang diberikan dan dana
tunai tetap diberikan selama Peserta PKH memenuhi
kewajibannya.
• Anggota Peserta PKH mengetahui persis bahwa mereka harus
memenuhi sejumlah kewajiban untuk dapat menerima bantuan
tunai.
7

8. Besaran Bantuan (2011)
SKENARIO BANTUAN
BANTUAN PER RTSM
PER TAHUN (RP)
BANTUAN TETAP 200.000
BANTUAN PENDIDIKAN:
a.SD/MI (Belum termasuk BSM)
b.SMP/MTS (Belum termasuk BSM)
400.000
800.000
BANTUAN KESEHATAN:
a.BALITA
b.BUMIL /MENYUSUI
800.000
RATA-RATA BANTUAN PER RTSM 1.390.000
BANTUAN MINIMUM PER RTSM 600.000
BANTUAN MAKSIMUM PER RTSM 2.200.000
8

9. RTSM PKH
dengan anak sekolah di SMP kelas VII
(Satuan Biaya Tahun 2011)
Asal Bantuan Jumlah
Bantuan dari PKH :
1. Bantuan Tetap Rp. 200.000,-
2. Bantuan Pendidikan Rp. 800.000,-
Rp.1.000.000,-
Bantuan Siswa Miskin (2011) Rp. 550.000,-
Jumlah Rp. 1.550.000,-
9

10. Manfaat PKH
1. Mengubah perilaku keluarga miskin untuk memberikan perhatian yang
besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya.
2. Untuk jangka pendek memberikan income effect kepada rumah tangga
miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin.
3. Untuk jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi
melalui:
a. Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas
pendapatan anak di masa depan (price effect anak keluarga
miskin)
b. Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya
(insurance effect).
4. Mengurangi pekerja anak.
5. Mempercepat pencapaian MDGs (melalui peningkatan akses
pendidikan,peningkatan kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian
balita, dan peningkatan kesetaraan jender)

11. Sasaran/Penerima Manfaat PKH
11
PKH diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin. Keluarga yang
dapat menjadi Peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu (40%
penduduk Indonesia dengan status sosial ekonomi terendah) dan
memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:
1. Memiliki ibu hamil/nifas
2. Memiliki anak balita atau anak pra sekolah
3. Memiliki anak usia SD dan/atau SLTP dan/atau anak 15-18 tahun
yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.
Pembayaran bantuan PKH didasarkan atas unit penerima Keluarga.
Seluruh keluarga di dalam satu RTSM berhak menerima bantuan tunai
apa bila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi
kewajibannya.
Sebagai bukti kepesertaan PKH, anggota KSM diberikan Kartu Peserta
PKH atas nama ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak
perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga.

12. Kawajiban Peserta PKH (Bidang Pendidikan)
12
Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan
pendidikan sebagai berikut:
1. Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun:
melakukan penimbangan secara rutin setiap 3 bulan sekali dan/atau
mengikuti program pendidikan anak usia dini.
2. Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun. Anak Peserta PKH tersebut
harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan
(SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Salafiyah
Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka).
3. Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar, maka Peserta PKH diwajibkan mendaftarkan
anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan
program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.

13. Lanjutan …
13
4. Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan
untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
5. Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) atau
telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka
anak tersebut akan didaftarkan dan dilaporkan kepada Dinas
Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota.
Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan
pendidikan dan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan/rumah singgah
minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran
berlangsung

14. PEMBATALAN PKH (Bidang Pendidikan.)
14
PEMBATALAN dapat terjadi apabila:
1. Peserta PKH terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai Peserta PKH, melalui
antara lain pengaduan yang telah dibuktikan dan pengecekan berkala
(resertifikasi).
2. Dalam 2 (dua) kali siklus pembayaran berturut-turut (6 bulan) Peserta PKH
tidak memenuhi komitmen tetapi melakukan klaim terhadap bantuan.
Peserta PKH yang telah dibatalkan kepesertaannya tidak dapat diajukan
kembali sebagai penerima bantuan.

15. DATA DAN TARGET
Tahun 2007 Di 7 Prop, 48 Kab/ Kota dan 337 Kec dengan 387.928 RTSM (
DKI, Jabar, Jatim, Sumbar, Gorontalo, Sulut, NTT)
Tahun 2008 Dikembangkan pada Provinsi Banten, NAD, Sumut, DI Yogya,
Kalsel, NTB) sehingga menjadi 13 Prop 70 Kab dan 629
Kecamatan dan jumlah penerima sebanyak 620.484 RTSM
Tahun 2009 Pengembangan di 150 Kecamatan di 12 Prop dan 43 Kab ( Lokasi
2007-2008) dengan 105.892 RTSM, sehingga menjadi 726.376
RTSM
Tahun 2010 dikembangkan pada 7 Prop, 18 Kab, 175 Kec dengan 90.000
RTSM ( Bengkulu, Kep. Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan), sehingga
menjadi 20 Provinsi, 88 Kab/Kota dan Jumlah penerima sebanyak
816.376 RTSM
Tahun 2011 Dikembangkan di 5 Prop ( Riau, Lampung, Sumatera selatan,
Jawa Tengah, Maluku Utara) 299.624 RTSM, sehingga menjadi 25
Provinsi, 118 Kab/Kota dan jumlah penerima sebanyak 1.116.000
RTSM
Tahun 2012 Direncanakan menjadi Program Nasional

16. Peran Kemendiknas dalam PKH
• Melakukan verifikasi PKH pada satuan pendidikan,
termasuk penugasan kepada satuan pendidikan untuk
menyiapkan daftar hadir bagi anak dari keluarga PKH;
• Memberikan bantuan pendidikan (beasiswa) bagi anak
keluarga PKH, termasuk yang bersekolah;
• Memasukkan kembali anak dan keluarga PKH yang
berada di luar sekolah (Pekerja anak dan anak jalanan
yang sudah berada di rumah singgah, dan mereka yang
putus sekolah) ke satuan pendidikan;
16

17. TARGET KELUARAN
YANG TERKAIT TUGAS KEMENDIKNAS
Memastikan anak keluarga peserta PKH mendapat bantuan
pendidikan
Memastikan anak dari peserta keluarga PKH dapat kembali ke
satuan pendidikan
Tersusunnya mekanisme agar anak jalanan dan pekerja anak siap
kembali ke satuan pendidikan
Tersedianya informasi dan hasil verifikasi kehadiran anak di satuan
Pendidikan
Tersedianya Formulir Verifikasi yang telah mencakup semua kemungkinan
status anak, termasuk anak putus sekolah anak jalanan, pekerja anak, dan
anak berkebutuhan khusus
2
4
5
6
1
Tersedianya pengawas yang handal dalam melakukan verifikasi
pada unit pelayanan (Puskesmas dan sekolah/madrasah)
3

18. 18
Satuan Pendidikan Pemberi Layanan Pendidikan
pada Program Keluarga Harapan
Lembaga Pendidikan Dasar yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak
dari RTSM penerima bantuan PKH:
A. Lembaga Pendidikan Formal
• Sekolah Dasar (SD)
• Madrasah Ibtidaiyah (MI)
• Sekolah Menengah Pertama (SMP)
• SMP Terbuka (SMPT)
• Madrasah Tsanawiyah (MTs)
B. Lembaga Pendidikan Non Formal
• Pendidikan Kesetaraan Paket A
• Pendidikan Keasetaraan Paket B
• Pesantren Salafiyah Ula
• Pesantren Salafiyah Wustha

19. 19
Peran Pemberi Pelayanan Pendidikan
Program Keluarga Harapan
1. Menerima pendaftaran anak peserta PKH di satuan pendidikan.
2. Memberikan Pelayanan Pendidikan.
3. Melakukan Verifikasi Komitmen peserta PKH Pendidikan. Tingkat
kehadiran anak-anaknya menghadiri dan mengikuti proses
pembelajaran minimal 85% hari efektif sekolah/tatap muka dalam
sebulan selama tahun pelajaran berlangsung.
4. Memberikan Bantuan Siswa Miskin

20. Sasaran BSM
20
Sasaran program Beasiswa Siswa Miskin adalah siswa miskin
pada jenjang pendidikan SMP/SMP Terbuka, terancam putus
sekolah karena kesulitan biaya, dan tidak sedang menerima
beasiswa sejenis dari sumber lain.
Kriteria calon penerima BSM sbb:
1. Orang tua siswa terdaftar sebagai peserta PKH;
2. Memiliki kartu miskin;
3. Yatim dan/atau piatu;
4. Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban
musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK,
mempunyai lebih dari (tiga) orang bersaudara yang
berusia di bawah 18 tahun, atau indikator lokal lainnya)

21. Tahapan Penyaluran Dana
BSM
• Penerima BSM kelas VII dan kelas VIII tahun
ajaran 2011/2012 (kelas VIII dan IX tahun
ajaran 2012/2013) sebesar Rp. 550.000,- (lima
ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa;
• Penerima BSM kelas IX tahun ajaran 2011/2012
sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh
lima ribu rupiah) per siswa;
• Penerima BSM kelas VII tahun ajaran
2012/2013 sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah) per siswa.
21

22. Tahapan Penyaluran BSM
......lanjutan
22
Tahun Semester
Jan - Jun
Jul - Des
Jan - Jun
Jul - Des
Jan - Jun
Jul - Des
Jan - Jun
Jul - Des
Jan - Jun
Jul - Des
Kelas 9
2012
2013
2014
2015
Kelas 7 Kelas 8
2011
Ket:
Pencairan dana dilakukan sekaligus untuk satu tahun anggaran

23. Mekanisme Pencairan BSM 2012
Dinas Kabupaten/kota memberikan usulan “by name” siswa
yang akan memperoleh Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Kriteria dari siswa yang dapat diusulkan untuk mendapatkan
BSM adalah :
•Siswa Kelas 7 atau 8
•Siswa yang berasal dari Keluarga PKH
•Siswa SMP Terbuka
•Siswa Reguler
Berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/kota,
Direktur PSMP menerbitkan SK ttg siswa penerima BSM
tahun 2012. SK tsb diberikan kepada PT. POS Indonesia
dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

24. Mekanisme Pencairan BSM 2012
… lanjutan
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyebarluaskan SK
tsb. n ke sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.
Siswa dapat mencairkan Bantuan Siswa Miskin di Kantor
Bayar Kecamatan PT. Pos Indonesia (yang telah ditunjuk),
dengan membawa :
• Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Beasiswa
Siswa Miskin
• Fotocopy kartu pelajar
• Fotocopy lembaran pertama rapor
• Dan lain sebagainya

25. Mekanisme Pencairan BSM 2012
… lanjutan
Perwakilan siswa dapat mencairkan Bantuan Siswa Miskin
dengan membawa :
• SK Kepala Sekolah tentang Beasiswa Siswa Miskin
• Daftar Nama Siswa yang akan dicairkan BSM-nya
• Fotocopy kartu pelajar (sebanyak siswa yang akan
dicairkan BSM-nya)
• Fotocopy lembaran pertama rapor (sebanyak siswa yang
akan dicairkan BSM-nya)
• Surat Kuasa Kolektif yang minimal ditandatangani oleh
satu orang siswa

26. Mekanisme Pencairan BSM 2012
… lanjutan
Kantor Pos akan mencocokan data-data Siswa yang berasal
dari SK Direktur Pembinaan SMP dan bukti-bukti yang
dibawa oleh siswa/perwakilan siswa untuk proses pencairan
Bantuan Siswa Miskin

28. PENTING !!!!
1. BSM tidak diberikan kepada siswa SMPLB,
siswa Paket B, dan siswa MTs.
2. Data penerima BSM mencantumkan gender
dan kelas (7 dan 8),
3. Format harus sesuai dengan contoh dan
seragam, agar mudah dikompilasi.
4. Prioritas data calon penerima BSM secara
berurutan adalah sebagai berikut: (1) PKH, (2)
SMP Terbuka, (3) Reguler
28

29. 5. Yang diserahkan ke Dit. PSMP adalah data calon
penerima BSM yang sudah Valid terdiri dari::
a. Hard copy terdiri dari: (1) Rekap per Sekolah
(Ditandatangani Kadisdik Kab/Kota atau yang
mewakilinya, Dinas Pend. Provinsi, dan Pusat). (2)
Foto Copy rekening Sekolah (Harus rekening
sekolah dan tidak boleh rekening di Pos-Giro).
b. Soft Copy, terdiri dari: (1) Data lengkap siswa per
siswa per sekolah. (2) Rekap data per sekolah.
29
PENTING !!!!... Lanjutan

30. 30
Tugas dalam Sub Kelompok
1. Memasukkan siswa dari keluarga peserta PKH ke dalam
daftar usulan. (Urutan prioritas ( PKH SMPTReguler)
2. Mengeluarkan siswa dari satuan pendidikan yang tidak
berhak (SLB, SMPLB, MTs, Paket B, Salafiyah Wustha).
3. Membuang sekolah yang tertulis dua kali.
4. Menambah/mengurangi jumlah usul BSM sesuai kuota
yang diberikan.
5. Menyesuaikan daftar usul dengan format yang telah
disepakati : (Ada kolom kelas dan kolom gender).
PENTING !!!!... Lanjutan

31. 31
Langkah yang diambil jika sekolah siswa keluarga
PKH tidak ada di kab/ko ybs.
1. Koordinasi dengan kab/ko terdekat. Jika ada
siswa/sekolah tersebut dimasukkan ke kab/ko di
mana sekolah berada.
2. Jika langkah di kab/ko sekitar juga tidak ada,
atau jika sekolah ybs ternyata termasuk satuan
pendidikan yang tidak berhak, agar dibuat surat
pernyataan bahwa sekolah tsb tidak ada/bukan
SMP atau SMP Terbuka.
PENTING !!!!... Lanjutan

32. Terima kasih !
32