Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Bab1 sejarah indonesia kelas 12
Similar to Bab1 sejarah indonesia kelas 12 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Bab1 sejarah indonesia kelas 12
- 1. Sejarah Indonesia Kelas XII Sm.2 Bab 1 Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998) Viano
- 2. B. Stabilitas politik dan Rehabilitasi Ekonomi Sidang MPRS pada masa orde baru menghasilkan kebijakan: • Stabilitas politik ekonomi (Tap MPRS No.IX/1966) • Stabilitas ekonomi (Tap MPRS No.XXIII/ 1966) • Pemilihan umum (Tap MPRS No.XI/1966) Latar Belakang Stabilitas Politik Ekonomi UUD 1945 dan Pancasila Orde Lama Orde Baru Rehabilitasi dan stabilitasi politik dan keamanan, tujuannya: Pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat.
- 3. Langkah Penataan Kehidupan politik 1. Penataan politik dalam negeri a. Pembentukan Kabinet Pembangunan (1968) b. Pembubaran PKI (12 Maret 1966) dan Organisasinya c. Pemilihan Umum (setiap 5 tahun sekali: 1971,1977,1982,1987, 1992,1997) 2. Pemasyarakatan P4 (Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila) a. Tujuan : membentuk pemahaman yg sama 3. Penerapan Dwifungsi ABRI a. Memegang fungsi angkatan besenjata dan fungsi politik. (Dwifungsi) b. Pengangkatan MPR & DPR dari ABRI tanpa pemilu dan fungsinya sbg stabilitator & dinamisator. 4. Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru(perbaikan ekonomi diatas soal-soal nasional/politik) Kabinet Ampera melakukan langkah penyelamatan: a.Mendobrak kemacetan ekonomi b.Debirokrasi untuk memperlancar perekonomian
- 4. Program Rehabilitasi Orde Lama PRASARANA SOSIAL EKONOMI Orde Baru Kerjasama Luar Negeri PERTEMUAN TOKYO (19-20 september 1966) Kesepakatan: 1)Pembayaran utang pokok dilaksanakan selama 30 tahun(1970-1999) 2)Pembayaraan dilaksanakan secara angsuran, angsuran tahunan yg sama besarnya 3)Selama angsuran, tidak dikenakan bunga 4)Pembayaran utang atas prinsip nondiskriminatif, baik thdp negara kreditur/sifat tujuan kredit PERTEMUAN AMSTERDAM (23-24 februari 1967) Tujuan : membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas(IGGI/Intergovernment Group for Indonesia) Utang
- 5. 5. Kebijakan Pembangunan Orde BaruPembangunan dilaksanakan dua tahap: Jangka Panjang : mencakup periode 25-30tahun Jangka Pendek : mencakup periode 5 tahun (Pelita) a. Pelita I (1 April 1969-31 Maret 1974) Tuj uan: meningkat kan t ar af hidup rakyat sekaligus melet akkan dasar-dasar bagi pembangunan t ahap berikut nya. Sasaran : pangan,sandan g, perbaikan prasarana, perumahan rakyat , perluasan b. Pelita II (1 Apr il 1974-31 Mar et 1979) Hasil : pert umbuhan ekonomi rat a-rat a mencapai 7% dan pada t ahun keempat pelit a I I inf lasi menj adi t urun 9,5%.c. Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1979) : berlandaskan trilogi pembagunan. d. Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989) Titik berat : pertanian & industri Hasil : -Tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. - Tahun 1985, mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) - Program KB dan Rumah untuk keluarga. e. Pelita V(1 April 1989 – 31 Maret 1994) -pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% / tahun f. Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999) Krisis moneter di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.
- 6. Jawablah pertanyaan berikut! 1. Penyimpangan apa yang terjadi pada masa orde lama? 2. Apa nama-nama partai yang mencolok pada tahun 1971-1997? 3. Sebutkan tugas kabinet Pembangunan yang disebut “Pancakrida” dan dibentuk ketika ditetapkannya Soeharto sebagai Presiden untuk masa jabatan 5 tahun? 4. Sebutkan ketetapan MPRS yang mengukuhkan pembubaran PKI? 5. Apa isi Tap MPRS No.XXIII/1966? 6. Apa yang dimaksud Orde Baru? 7. Mengapa Indonesia mengalami kelumpuhan
- 7. Bab 2 Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Indonesia Masa Reformasi (1998-sekarang) A. Masa Akhir Orde Baru 1. Krisis Moneter, Politik, Hukum, dan Kepercayaan Moneter Politik Kepercayaan Sosial Hukum Rapuhnya fondasi indonesia, praktik KKN, dan monopoli ekonomi