SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Nurul Hafizah
Afifah Zulianuriauwani
Violina Alfelia
Elton Yeo
 Dasar hukum mengenai HAM adalah UU No. 26 Tahun
2000.(pada tanggal 6 november 2000 disahkan undah-undang)
 Kedudukannya di daerah kabupaten atau kota
 Tujuannya adalah mengadili pelanggaran HAM berat yang
terjadi sebelum diundangkannya UU RI No. 26 Tahun 2000
 Keanggotaan : 35 orang
 Dipilih oleh DPR dan diresmikan oleh presiden
 Dipilih Dari tokoh masyarakat yang professional, berdedikasi,
berintegrasi tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan
 negara kesejahteraan yang berintikkan keadilan dan
menghormati HAM
 Jumlah minimal yang diangkat 12 orang
 lama jabatan : 5 tahun dan diangkat 1 periode lagi
 Peran dan tugas Pengadilan HAM : 1.memeriksa dan
memutuskan perkara
pelanggaran HAM berat
2. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan
memutus perkara pelanggaran HAM
• Dilakukan oleh pengadilan HAM;
• Dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM
yang berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang
dari pengadilan HAM bersangkutan dan 3 orang
hakim ad hoc;
• Pemeriksaan pengadilan hingga putusan paling
lama 180 hari sejak dilimpahkan ke pengadilan;
• Dalam hal banding, harus diputus dalam waktu
90 hari;
• Dalam hal kasasi, harus diputus dalam waktu
90 hari;
 Pelanggaran HAM yang berat terjadi di Timor Timur
 Jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM
berat yang dapat
 diperiksa atau diputus dan merupakan
 yurisdiksi pengadilan HAM adalah :
 1. Kejahatan genosida yaitu setiap
 perbuatan yang dilakukan dengan
 maksud untuk menghancurkan atau
 memusnahkan seluruh atau sebagian
 kelompok bangsa, ras, kelompok etnis,
 kelompok agama, dengan cara :
 a. Membunuh anggota kelompok;
 b. Mengakibatkan penderitaan fisik
 atau mental yang berat terhadap
 anggota-anggota kelompok;
 c. Menciptakan kondisi kehidupan
 kelompok yang akan
 mengakibatkan kemusnahan secara
 fisik baik seluruh atau sebagian;
 d. Memaksakan tindakan-tindakan
 yang bertujuan mencegah kelahiran
 di dalam kelompok atau;
 e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok
tertentu ke kelompok lain.
1. penangkapan
2. penahanan
3. penyelidikan
4. penyidikan
5. penuntutan
Sekian dari
kami 
Terimakasih

More Related Content

Similar to PKN-HAM

HUKUM ACARA PENGADILAN HAM.pptx..............................
HUKUM ACARA PENGADILAN HAM.pptx..............................HUKUM ACARA PENGADILAN HAM.pptx..............................
HUKUM ACARA PENGADILAN HAM.pptx..............................AmazingIrham
 
Hak asasi manusia (x mipa 5)
Hak asasi manusia (x mipa 5)Hak asasi manusia (x mipa 5)
Hak asasi manusia (x mipa 5)Azka8
 
Jenayah Dalam Islam (Pendidikan Syariah Islamiah)
Jenayah Dalam Islam (Pendidikan Syariah Islamiah)Jenayah Dalam Islam (Pendidikan Syariah Islamiah)
Jenayah Dalam Islam (Pendidikan Syariah Islamiah)najwanabila
 
Tugas kewarganegaraan BAB 1 by ricky suadma
Tugas kewarganegaraan BAB 1 by ricky suadma Tugas kewarganegaraan BAB 1 by ricky suadma
Tugas kewarganegaraan BAB 1 by ricky suadma Ricky Suadma
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia.pptx
konsep hak dan kewajiban asasi manusia.pptxkonsep hak dan kewajiban asasi manusia.pptx
konsep hak dan kewajiban asasi manusia.pptxPutraekaw
 
Bab 1 ham xi kur 13
Bab 1 ham  xi kur 13Bab 1 ham  xi kur 13
Bab 1 ham xi kur 13nwk_ws
 
Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Non muslim dan lembaga legislasi dan yudikatif
Non muslim dan lembaga legislasi dan yudikatifNon muslim dan lembaga legislasi dan yudikatif
Non muslim dan lembaga legislasi dan yudikatiflukman darwis
 
Hak asasi manusia dalam prespektif pancasila
Hak asasi manusia dalam prespektif pancasilaHak asasi manusia dalam prespektif pancasila
Hak asasi manusia dalam prespektif pancasilayantowiyulyanto
 
UU No. 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM
UU No. 26 Tahun 2000 Pengadilan HAMUU No. 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM
UU No. 26 Tahun 2000 Pengadilan HAMakuntabilitasnet
 
Jenayah Dalam Islam yang terkandung dalam
Jenayah Dalam Islam yang terkandung dalamJenayah Dalam Islam yang terkandung dalam
Jenayah Dalam Islam yang terkandung dalamzryahmadZAA
 
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan KehakimanPeran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan KehakimanVina Widya Putri
 

Similar to PKN-HAM (20)

Makalah fahmi
Makalah fahmiMakalah fahmi
Makalah fahmi
 
HUKUM ACARA PENGADILAN HAM.pptx..............................
HUKUM ACARA PENGADILAN HAM.pptx..............................HUKUM ACARA PENGADILAN HAM.pptx..............................
HUKUM ACARA PENGADILAN HAM.pptx..............................
 
Hak asasi manusia (x mipa 5)
Hak asasi manusia (x mipa 5)Hak asasi manusia (x mipa 5)
Hak asasi manusia (x mipa 5)
 
MATERI 4.pptx
MATERI 4.pptxMATERI 4.pptx
MATERI 4.pptx
 
Jenayah Dalam Islam (Pendidikan Syariah Islamiah)
Jenayah Dalam Islam (Pendidikan Syariah Islamiah)Jenayah Dalam Islam (Pendidikan Syariah Islamiah)
Jenayah Dalam Islam (Pendidikan Syariah Islamiah)
 
Tugas kewarganegaraan BAB 1 by ricky suadma
Tugas kewarganegaraan BAB 1 by ricky suadma Tugas kewarganegaraan BAB 1 by ricky suadma
Tugas kewarganegaraan BAB 1 by ricky suadma
 
Kd 1.1 pelanggaran ham
Kd 1.1 pelanggaran hamKd 1.1 pelanggaran ham
Kd 1.1 pelanggaran ham
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia.pptx
konsep hak dan kewajiban asasi manusia.pptxkonsep hak dan kewajiban asasi manusia.pptx
konsep hak dan kewajiban asasi manusia.pptx
 
Bab 3 ham kls x retno
Bab 3 ham kls x   retnoBab 3 ham kls x   retno
Bab 3 ham kls x retno
 
HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA
 
Pkn ham
Pkn hamPkn ham
Pkn ham
 
Bab 1 ham xi kur 13
Bab 1 ham  xi kur 13Bab 1 ham  xi kur 13
Bab 1 ham xi kur 13
 
Ppt pkn
Ppt pknPpt pkn
Ppt pkn
 
Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)
 
Non muslim dan lembaga legislasi dan yudikatif
Non muslim dan lembaga legislasi dan yudikatifNon muslim dan lembaga legislasi dan yudikatif
Non muslim dan lembaga legislasi dan yudikatif
 
Materi 3
Materi  3Materi  3
Materi 3
 
Hak asasi manusia dalam prespektif pancasila
Hak asasi manusia dalam prespektif pancasilaHak asasi manusia dalam prespektif pancasila
Hak asasi manusia dalam prespektif pancasila
 
UU No. 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM
UU No. 26 Tahun 2000 Pengadilan HAMUU No. 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM
UU No. 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM
 
Jenayah Dalam Islam yang terkandung dalam
Jenayah Dalam Islam yang terkandung dalamJenayah Dalam Islam yang terkandung dalam
Jenayah Dalam Islam yang terkandung dalam
 
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan KehakimanPeran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
 

More from Afifah Zulianuriauwani

Materi tik-kelas-9-bab-2-jaringan-komputer
Materi tik-kelas-9-bab-2-jaringan-komputerMateri tik-kelas-9-bab-2-jaringan-komputer
Materi tik-kelas-9-bab-2-jaringan-komputerAfifah Zulianuriauwani
 
ips mengenai angin-hujan-iklim-cuaca bagian II
ips mengenai angin-hujan-iklim-cuaca bagian IIips mengenai angin-hujan-iklim-cuaca bagian II
ips mengenai angin-hujan-iklim-cuaca bagian IIAfifah Zulianuriauwani
 
Masuknya islam di Indonesia dan jaringan perdagangan di Indonesia
Masuknya islam di Indonesia dan jaringan perdagangan di IndonesiaMasuknya islam di Indonesia dan jaringan perdagangan di Indonesia
Masuknya islam di Indonesia dan jaringan perdagangan di IndonesiaAfifah Zulianuriauwani
 

More from Afifah Zulianuriauwani (20)

Teks ekplanasi
Teks ekplanasiTeks ekplanasi
Teks ekplanasi
 
Gangguan pada sistem pernapasan 2017
Gangguan pada sistem pernapasan 2017Gangguan pada sistem pernapasan 2017
Gangguan pada sistem pernapasan 2017
 
Materi tik-kelas-9-bab-2-jaringan-komputer
Materi tik-kelas-9-bab-2-jaringan-komputerMateri tik-kelas-9-bab-2-jaringan-komputer
Materi tik-kelas-9-bab-2-jaringan-komputer
 
Sistem endomembran
Sistem endomembranSistem endomembran
Sistem endomembran
 
Gangguan sistem gerak
Gangguan sistem gerakGangguan sistem gerak
Gangguan sistem gerak
 
struktur dan fungsi jaringan tumbuhan
struktur dan fungsi jaringan tumbuhanstruktur dan fungsi jaringan tumbuhan
struktur dan fungsi jaringan tumbuhan
 
Kelompok kerang (meteagrina)
Kelompok kerang (meteagrina)Kelompok kerang (meteagrina)
Kelompok kerang (meteagrina)
 
Faktor biofisiologis
Faktor biofisiologisFaktor biofisiologis
Faktor biofisiologis
 
Bahasa tubuh
Bahasa tubuhBahasa tubuh
Bahasa tubuh
 
Perlawanan terhadap kolonial belanda
Perlawanan terhadap kolonial belandaPerlawanan terhadap kolonial belanda
Perlawanan terhadap kolonial belanda
 
Indonesia pasca VOC
Indonesia pasca VOCIndonesia pasca VOC
Indonesia pasca VOC
 
ips mengenai angin-hujan-iklim-cuaca bagian II
ips mengenai angin-hujan-iklim-cuaca bagian IIips mengenai angin-hujan-iklim-cuaca bagian II
ips mengenai angin-hujan-iklim-cuaca bagian II
 
ips mengenai angin-hujan-iklim-cuaca
ips mengenai angin-hujan-iklim-cuacaips mengenai angin-hujan-iklim-cuaca
ips mengenai angin-hujan-iklim-cuaca
 
sejarah mengenai manusia purba
sejarah mengenai manusia purbasejarah mengenai manusia purba
sejarah mengenai manusia purba
 
Masuknya islam di Indonesia dan jaringan perdagangan di Indonesia
Masuknya islam di Indonesia dan jaringan perdagangan di IndonesiaMasuknya islam di Indonesia dan jaringan perdagangan di Indonesia
Masuknya islam di Indonesia dan jaringan perdagangan di Indonesia
 
Sejarah kerajaan perlak
Sejarah kerajaan perlakSejarah kerajaan perlak
Sejarah kerajaan perlak
 
Jenis jenis penelitian (sosiologi)
Jenis jenis penelitian (sosiologi)Jenis jenis penelitian (sosiologi)
Jenis jenis penelitian (sosiologi)
 
Dalil aqli tentang malaikat
Dalil aqli tentang malaikatDalil aqli tentang malaikat
Dalil aqli tentang malaikat
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Dalil aqli dan naqli tentang malaikat
Dalil aqli dan naqli tentang malaikatDalil aqli dan naqli tentang malaikat
Dalil aqli dan naqli tentang malaikat
 

PKN-HAM

  • 1.
  • 3.  Dasar hukum mengenai HAM adalah UU No. 26 Tahun 2000.(pada tanggal 6 november 2000 disahkan undah-undang)  Kedudukannya di daerah kabupaten atau kota  Tujuannya adalah mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU RI No. 26 Tahun 2000
  • 4.  Keanggotaan : 35 orang  Dipilih oleh DPR dan diresmikan oleh presiden  Dipilih Dari tokoh masyarakat yang professional, berdedikasi, berintegrasi tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan  negara kesejahteraan yang berintikkan keadilan dan menghormati HAM  Jumlah minimal yang diangkat 12 orang
  • 5.  lama jabatan : 5 tahun dan diangkat 1 periode lagi  Peran dan tugas Pengadilan HAM : 1.memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat 2. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM
  • 6. • Dilakukan oleh pengadilan HAM; • Dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang dari pengadilan HAM bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc; • Pemeriksaan pengadilan hingga putusan paling lama 180 hari sejak dilimpahkan ke pengadilan; • Dalam hal banding, harus diputus dalam waktu 90 hari; • Dalam hal kasasi, harus diputus dalam waktu 90 hari;
  • 7.  Pelanggaran HAM yang berat terjadi di Timor Timur  Jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang dapat  diperiksa atau diputus dan merupakan  yurisdiksi pengadilan HAM adalah :
  • 8.  1. Kejahatan genosida yaitu setiap  perbuatan yang dilakukan dengan  maksud untuk menghancurkan atau  memusnahkan seluruh atau sebagian  kelompok bangsa, ras, kelompok etnis,  kelompok agama, dengan cara :
  • 9.  a. Membunuh anggota kelompok;  b. Mengakibatkan penderitaan fisik  atau mental yang berat terhadap  anggota-anggota kelompok;  c. Menciptakan kondisi kehidupan  kelompok yang akan  mengakibatkan kemusnahan secara  fisik baik seluruh atau sebagian;
  • 10.  d. Memaksakan tindakan-tindakan  yang bertujuan mencegah kelahiran  di dalam kelompok atau;  e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
  • 11. 1. penangkapan 2. penahanan 3. penyelidikan 4. penyidikan 5. penuntutan