Permasalahan Hubungan Industrial

1. Potensi Masalah
Hubungan
Industrial
Shaibatul Islamiah (1810246797)
Manajemen Perubahan dan Inovasi
Program Pascasarjana Manajemen
Universitas Riau
Pekanbaru

2. Hubungan Industrial
Menurut UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1
angka 16, Hubungan Industrial adalah suatu sistem
hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam
proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari
unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang
didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Teori
Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan
pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara
Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan
Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena
adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan
kepentingan,perselisihan pemutusan hubungan kerja dan
perselisihan antar serikat pekerja/serikat Buruh dalam
satu perusahaan (pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Hubungan Industrial)

3. Hubungan Industrial
Menurut Payaman J. Simanjuntak (2009), Hubungan
industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait atau
berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di
suatu perusahaan
Teori

4. Tujuan Hubungan Industrial
Untuk menciptakan
hubungan yang
harmonis, dinamis dan
kondusif di Perusahan

5. 3 Unsur Penting Tercapai Tujuan Hubungan Industrial
Hak dan Kewajiban
terjamin dan
dilaksanakan
Apabila timbul
perselisihan dapat
diselesaikan secara
internal / Bipartit
Mogok kerja oleh pekerja
atau penutupan
Perusahaan oleh
Pengusaha, tidak perlu
dilakukan untuk
memaksakan kehendak
masing- masing dan
masih dapat diselssaikan
secara baik-baik

6. 4 JENIS MASALAH HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pasal 2 UU PPHI
Perselisihan hak
Perselisihan yang timbul karena
tidak terpenuhinya hak
Perselisihan PHK
Perselisihan PHK adalah perselisihan
karena tidak adanya kesesuaian
pendapat mengenai pengakhiran
hubungan kerja yang dilakukan oleh
salah satu pihak.
Perselisihan kepentingan
Perselisihan yang timbul dalam karena
tidak adanya kesesuaian pendapat
mengenai pembuatan, dan/atau
perubahan syarat-syarat kerja yang
ditetapkan dalam perjanjian kerja
Perselisihan antar serikat pekerja
dalam satu perusahaan
Perselisihan antar serikat pekerja
dalam satu perusahaan karena tidak
adanya kesesuaian paham mengenai
keanggotaan pelaksanaan hak, dan
kewajiban keserikatpekerjaan.

7. CARA PENYELESAIN PERMASALAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PERUNDINGAN
BIPARTIT
Perundingan secara
musyawarah untuk
mencapai mufakat.
Maksimum 30 hari
kerja
MEDIASI
Proses mediasi
dibantu oleh seorang
mediator hubungan
industrial, yang
merupakan pegawai
instansi pemerintah
yang bertanggung
jawab di bidang
ketenagakerjaan
KONSOLIASI
Konsiliator akan
menengahi pihak
yang berselisih untuk
menyelesaikan
perselisihan secara
damai
ARBITRASE
Penyelesaian
perselisihan di luar
Pengadilan Hubungan
Industrial melalui
kesepakatan tertulis
putusannya mengikat
para pihak dan bersifat
final
PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
pengadilan khusus yang
dibentuk di lingkungan
pengadilan negeri yang
berwenang memeriksa,
mengadili dan memberi
putusan terhadap
perselisihan hubungan
industrial

8. STUDY CASE Latar belakang
• Mei 2018, 20 karyawan
melakukan aksi protes atas
keterlambatan pembayaran
gaji yg selalu berulang terjadi
sejak dua tahun terakhir.
• PT Riau Media Televisi
melakukan PHK pada 20
orang tsb dan Selama
menjalani masa dirumahkan,
perusahaan juga memotong
upah karyawan 50 persen
• PT Riau Media Televisi
memperkerjakan kembali
sebagian karyawan dan
tersisa 11 karyawan yang di
PHK
Penyelesaian Masalah
11 Karyawan Media Televisi Di Riau Jalani
Sidang PHI Di PN Pekanbaru
• Sebelum di Pengadilan, kasus ini
sudah ditangani Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota
Pekanbaru, dengan hasil berupa
anjuran agar RTV membayarkan
pesangon kepada 11 mantan
karyawan mereka.
• Perusahaan tidak mematuhi
anjuran dari mediator.
• Dilanjutkan ke PHI. 11 Eks
karyawan menuntut 1.1 M dan
RTV menuntun balik 1.7 M
• 20 Maret 2019 Gugatan
penggugat dikabulkan oleh PHI
dan Pihak RTV dituntut mengganti
rugi terhadap karyawan sebesar
lebih kurang Rp. 588 juta untuk 11
mantan karyawan yang di PHK.

9. ANALYSIS
dari 3 unsur penting pencapaian tujuan hubungan industrial
1 2 3
Hak dan Kewajiban
terjamin dan
dilaksanakan
Apabila timbul
perselisihan dapat
diselesaikan secara
internal / Bipartit
Mogok kerja oleh
pekerja atau
penutupan
Perusahaan oleh
Pengusaha, tidak
perlu dilakukan
Perusahaan
membayar gaji
karyawan terlambat
selama 2 tahun
Perusahaan
melakukan PHK
sepihak kepada
karyawan yang
melakukan protes
Karyawan
melakukan aksi
protes dan mogok
kerja

10. STUDY CASE
Sumber : (sipp.pn-pekanbaru.go.id)

11. DAFTAR PUSTAKA
• https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2019/02/19/11-karyawan-media-televisi-
di-riau-jalani-sidang-phi-di-pn-pekanbaru
• http://sipp.pn-
pekanbaru.go.id/list_perkara/type/cFRMaGQxd1Yvb05Cc3NHQTRkUUJnK0xCNXE2ZWNEOTh
idVdObStLUWdWNE9hcVVRc0ZHK0p4VHF6dm4zYkRLd0I0dGdvS3VQVU1EUEhWcy9CVUEv
K2c9PQ==
• UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 angka 16
• UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial)

12. TERIMA KASIH