aspek hukum ketenagakerjaan

1. 1
“ASPEK HUKUM
KETENAGAKERJAAN”
UU. No. 13 Tahun 2003
Dr. BUDI S. PURNOMO, SE.,MM.,MSi.
PRODI AKUNTANSI FPEB UPI
Hk. KETENAGAKERJAANBSP

2. 2
Definisi Hubungan industrial
• adalah suatu sistem hubungan yang
terbentuk antara para pelaku dalam proses
produksi barang dan/atau jasa yang terdiri
dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan
pemerintah yang didasarkan pada nilai
nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hk. KETENAGAKERJAANBSP

3. 3
PEMERINTAH
PEKERJA
PENGUSAHA
Pancasila
&
UUD 45
Hk. KETENAGAKERJAANBSP

4. 4
Hubungan Kerja
 Hubungan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian
kerja, yang mempunyai unsur
pekerjaan, upah, dan perintah.
Hk. KETENAGAKERJAANBSP

5. 5
Pekerja
Pekerjaan
Upah
Perintah
PERJANJIAN KERJA
HUBUNGAN KERJA
Hk. KETENAGAKERJAANBSP

6. 6
Perjanjian Kerja
 Perjanjian antara pekerja/buruh
dengan pengusaha atau pemberi
kerja yang memuat syarat-syarat
kerja, hak, dan kewajiban para
pihak.
Hk. KETENAGAKERJAANBSP

7. 7
Peran Pemerintah
• Menetapkan kebijakan
• Memberikan pelayanan
• Melaksanakan pengawasan
• Melakukan penindakan terhadap pelanggaran
peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan.
Hk. KETENAGAKERJAANBSP

8. 8
Peran Pekerja/ Serikat Pekerja
• Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya
• Menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi
• Menyalurkan aspirasi secara demokratis
• Mengembangkan keterampilan dan keahliannya
• Ikut memajukan perusahaan
• Memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta
keluarganya
Hk. KETENAGAKERJAANBSP

9. 9
Peran Pengusaha / Organisasi Pengusaha
• Menciptakan kemitraan
• Mengembangkan usaha
• Memperluas lapangan kerja
• Memberikan kesejahteraan pekerja/buruh
secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.
Hk. KETENAGAKERJAANBSP

10. PKB
• Perjanjian kerja bersama (PKB) adalah perjanjian yang
merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat
buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang
tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa
pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat
syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
(Pasal 123)
Hk. KETENAGAKERJAAN 10BSP

11. PKB
Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat :
a. hak dan kewajiban pengusaha;
b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta
pekerja/buruh;
c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja
bersama; dan
d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
• Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh
bertentangan dengan peratuaran perundang-undangan yang
berlaku apabilabertentangan maka ketentuan yang
bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku
adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Hk. KETENAGAKERJAAN 11BSP

12. PKB
Masa berlaku PKB :
(1) Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2
(dua) tahun.
(2) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1
(satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara
pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh.
(3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama
berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan
sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang
berlaku.
(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) tidak mencapai kesepatan maka perjanjian kerja
bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling
lama 1 (satu) tahun.
Hk. KETENAGAKERJAAN 12BSP

13. PKB
• Perjanjian kerja bersama berlaku pada hari
penandatanganan kecuali ditentukan lain dalam
perjanjian kerja bersama tersebut.
• Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh
pihak yang membuat perjanjian kerja bersama
selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada
instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan.
Hk. KETENAGAKERJAAN 13BSP

14. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja (1)
 Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang
sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh
pekerjaan. (Pasal 5)
 Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh
perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari
pengusaha. (Pasal 6)
 Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh
dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan
kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuannya melalui pelatihan kerja. (Pasal 11)
 Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan
kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja
yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja
pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau
pelatihan di tempat kerja. (Pasal 18)
Hk. KETENAGAKERJAAN 14BSP

15. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja (2)
 Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang
sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan
dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di
luar negeri. (Pasal 31)
 Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat
selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya
melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah
melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau
bidan. (Pasal 82)
 Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas :
 a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 b. moral dan kesusilaan; dan
 c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia
serta nilai-nilai agama (Pasal 86)
Hk. KETENAGAKERJAAN 15BSP

16. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja (3)
• Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (Pasal
88)
• Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. (Pasal 99)
• Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota
serikat pekerja/serikat buruh. (Pasal 104)
 Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum
mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat
pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis
kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan setempat (Pasal 140)
 Apabila terjadi PHK, pekerja/buruh berhak atas uang
pesangon sebesar 1(satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat
(2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal
156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam
Pasal 156 ayat (4). (pasal 163)Hk. KETENAGAKERJAAN 16BSP

17. Hak dan Kewajiban Pengusaha
• Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu
kerja selama 40 jam/minggu (Pasal 77) diluar itu
pengusaha wajib membayar uang lembur (Pasal 78)
• Pengusaha wajib memberikan upah (pasal 88),
Jamsostek (pasal 100), dan
• Memberikan THR / Tunjangan Hari Raya kepada
pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara
terus menerus atau lebih . Dasar Hukum pemberian
Tunjangan Hari Raya adalah Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Republik Indonesia Nomor : Per-04/MEN/1994
tanggal 16 September 1994 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan
• Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan
pekerjaan. (Pasal 93:1)
Hk. KETENAGAKERJAAN 17BSP

18. Hak dan Kewajiban Pengusaha
• Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh
karena kesenjangan atau kelalaiannya dapat
dikenakan denda. (Pasal 95:1)
• Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan
segala pembayaran yang timbul dari hubungan
kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 2(dua) tahun sejak timbulnya hak.
(Pasal 96)
• Perusahaan dapat menyerahkan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau
penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara
tertulis. (jasa outsourcing) Pasal 64
Hk. KETENAGAKERJAAN 18BSP

19. Hak dan Kewajiban Pengusaha (1)
• Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga
kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari
Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (Pasal 42:1)
• Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat
diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja
asing lainnya. (Pasal 42:6)
• Penutupan perusahaan (lock-out) merupakan hak
dasar pengusaha untuk menolak pekerja/buruh
sebagaian atau seluruhnya untuk menjalankan
pekerjaan sebagai akibat gagalnya
perundingan.(Pasal 146)
Hk. KETENAGAKERJAAN 19BSP

20. Permasalahan
Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat
yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau
gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat
perkerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai
hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan
hubungan kerja serta perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
Permasalahan Hubungan Industrial:
1. Mogok Kerja
2. Penutupan Perusahaan
3. Pemutusan Hubungan Kerja
Hk. KETENAGAKERJAAN 20BSP

21. Permasalahan
• Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang
direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-
sama dan/atau oleh serikat/pekerja buruh untuk
menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
 Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan
serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah,
tertib dan damai sebagai akibat gagalnya
perundingan.
 Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran
hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban
antara pekerja/buruh dan pengusaha (pasal 150).
Hk. KETENAGAKERJAAN 21BSP

22. 22Hk. KETENAGAKERJAANBSP

23. MEDIASI
• Mediasi (bentuk kata kerja) adalah penyelesaian
perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah yang
ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang berada di
setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan kabupaten/kota. Diatur dalam pasal 8 – 16
UU PPHI.
• Mediator harus mengusahakan agar tercapai kesepakatan
di antara pihak yang berselisih. Jika terwujud, maka
kesepakatan perdamaian itu dituangkan dalam sebuah
perjanjian bersama. Mediator ikut menandatangani
perjanjian itu sebagai saksi. Lalu, perjanjian tersebut akan
didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
23Hk. KETENAGAKERJAANBSP

24. KONSILIASI
• Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan,
perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan
antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui
musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih
konsiliator yang netral. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 13 UU
PPHI, konsiliasi hanya berwenang menangani perselisihan
kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antar
serikat pekerja.
• Konsiliator bisa mengeluarkan anjuran tertulis jika tidak
tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak.
Sebaliknya, jika perdamaian tercapai, maka konsiliator
bersama dengan para pihak dapat menandatangani
perjanjian bersama yang kemudian didaftarkan ke PHI.
24Hk. KETENAGAKERJAANBSP

25. PHK
Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan
kerja dengan alasan:
1. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena
sakit menurut keterangan dokter selama waktu
tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus
menerus;
2. pekerja/buruh berhalangan menjalankan
pekerjaannya karena memenuhi kewajiban
terhadap negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundanganyang berlaku;
3. pekerja/buruh menjalankan ibadah ibadah yang
diperintahkan agamanya;
4. pekerja/buruh menikah;
Hk. KETENAGAKERJAAN 25BSP

26. PHK
5. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan,
atau menyusui bayinya;
6. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan
perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu
perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peratauran
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
7. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus
serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan
serikat pekerja/buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja
atas kesepakatan mengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama;
8. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib
mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana
kejahatan;
9. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit,
golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
10. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan
kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat
keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya berlum
dapat dipastikan. Hk. KETENAGAKERJAAN 26BSP

27. Kesalahan berat buruh/pekerja yg bisa
mengakibatkan pemecatan/PHK:
1. melakukan penipuan, pencurian, atau
penggelapan barang dan/atau uang milik
perusahaan;
2. memberikan keterangan palsu atau yang
dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
3. mabuk, meminum minuman keras yang
memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di
lingkungan kerja;
4. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di
lingkungan kerja;
Hk. KETENAGAKERJAAN 27BSP

28. 5. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi
teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
6. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan;
7. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan
dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang
menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
8. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau
pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
9. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang
seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara;
atau
10. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang
diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
28Hk. KETENAGAKERJAANBSP