Dokumen ini membahas keterlibatan Australia dalam masalah kemerdekaan Indonesia sejak Perjanjian Linggarjati hingga Konferensi New Delhi. Australia mendukung kemerdekaan Indonesia dan mengkritik aksi militer Belanda. Namun ada perdebatan internal di Australia antara pemerintah dan oposisi soal sikap terhadap Indonesia dan Belanda. Konferensi New Delhi berupaya menyelesaikan masalah kolonialisme dan komunisme di Asia termasuk Indonesia.

1. KETERLIBATAN AUSTRALIA
DALAM MASALAH INDONESIA
(1945 – 1949)
SHADRINA KHALISA CH.
TAMLIKAH SYIFA
ZUHDI SAHRUL RAMADHAN

2. LatarBelakangAustraliaMendukungIndonesia
UntukKemerdekaan
ZUHDI SAHRUL RAMADHAN - 1706980753

3. Linggarjati sebagai Awal dari Konflik
Setelah adanya perjanjian Linggarjati pada 15 November 1946, yang ditanda
tangankan pada tanggal 27 Maret 1947, negara Australia melihat persetujuan
itu adalah sebuah awal dari perkembangan yang akan bertahap untuk menuju
Indonesia yang merdeka
Australia merupakan salah satu diantara sejumlah negara yang secara resmi
mengakui adanya Republik Indonesia secara de facto

4. Sementara itu, Indonesia sendiri sedang memiliki iklim politik yang suram karena HJ. Van
Mook (Letnan Gubernur Jenderal Belanda) secara sepihak tanpa adanya kesepakatan
membentuk sebuah sistem federal
Pada akhirnya terjadilah perselisihan-perselisihan yang menuntut ketidaksetujuan terhadap
perjanjian Linggarjati
Kondisi Politik Indonesia
HJ Van Mook

5.  Pendudukan Jepang dan kaitannya dengan Perang Dunia II membuat Belanda merasa,
politik yang selama ini mereka jalankan telah menciptakan kesenjangan
 Sehingga perjanjian Linggarjati dipandang hanyalah sekedar program dasar dengan tujuan
untuk membentuk sistem politik yang baru yaitu Uni Indonesia Belanda. Dan juga Belanda
menganggap bahwa dengan adanya perjanjian ini maka terperiharalah kedudukan Belanda
di Indonesia

6. Disisi lain Indonesia melihat perjanjian Linggarjati sebagai perjanjian antara dua
negara, yang saling terikat untuk bekerja sama dan membentuk Republik
Indonesia Serikat (RIS)
Sehingga perbedaan terhadap kedua penafsiran ini membuka jalan terhadap
pembaruan permusuhan dan pada 21 Juli 1947 Belanda melancarkan “Aksi
Polisional”

7. Pada siaran pers tanggal 22 Juli, Pemerintah India menyatakan bahwa mereka
prihatin terhadap permusuhan baru Indonesia-Belanda, dan mendesak untuk
segera diadakan kembali perundingan-perundingan untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut
Tepat di tanggal 30 Juli 1947, Australia dan India mengangkat masalah sengketa
ini ke hadapan Dewan keamanan, hal ini berkaitan juga dengan posisi Australia
yang pada saat itu menjadi anggota dewan keamanan

8. REAKSI DAN PERANAN AUSTRALIA
DALAM MASALAH INDONESIA
TAMLIKAH SYIFA
1706980740
Herbert Vere Evatt
Joseph Benedict Chifley

9. REAKSI AUSTRALIA TERHADAP TINDAKAN BELANDA
 Chifley menerangkan bahwa pemerintah Australia memandang penting penyelesaian masalah
dengan berunding dan jalan tengah.
 Dr. Evatt menyatakan campur tangan Dewan Keamanan memiliki 1 tujuan: permusuhan harus
dihentikan serta konsiliasi dan arbitrase harus ditegakkan untuk menghentikan perang.
 Pejabat Den Haag mengecam tindakan Australia.
 Aksi militer Belanda mendapat kecaman dari pers dan lapisan masyarakat Australia.
Pemboikotan total
kapal Belanda
Pemboikotan
barang impor
Belanda
Pemogokan
maskapai
penerbangan
Belanda

10. PERANAN AUSTRALIA DALAM DEWAN KEAMANAN
William Roy Hodgson
 Dalam sidang Dewan Keamanan tanggal 31 Juli 1947, wakil
Australia Kolonel Hodgson mengajukan usul mengundang
seorang wakil Republik Indonesia menghadiri sidang.
 Permusuhan bukan sekadar aksi-polisionil tetapi perang militer.
 Hodgson menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah sebuah
negara.

11. KEDUDUKAN AUSTRALIA DI DEWAN KEAMANAN
a) Kewenangan Dewan untuk menangani sengketa ini tidak perlu disangsikan, karena ia telah
berkembang menjadi perhatian internasional.
b) Dengan merujuk pada Pasal 39, Dewan bisa mengambil langkah-langkah penghukuman
terhadap Pemerintahan Belanda menurut Pasal 41;
c) Sesuai dengan Persetujuan Linggajati, sebuah penyelesaian arbitrasi menjadi penting, karena
Belanda telah mengingkari janji-janjinya.
 Resolusi yang sudah diamandemen: mengimbau kedua belah pihak yang bersengketa untuk
menghentikan permusuhan dengan segera demi penyelesaian sengketa mereka, baik melalui
arbitrase maupun cara-cara damai lainnya, disetujui oleh Dewan pada 1 Agustus 1947.

12. PERANAN AUSTRALIA DI DALAM KONSULER DAN KJB
Rancangan Resolusi (mencari cara dan jalan untuk menyelesaikan konflik) diajukan tanggal 25 Agustus:
Resolusi
Australia
Resolusi
Amerika Serikat
Resolusi
Polandia
Masing-masing pihak yang
bersengketa memilih seorang
arbitrator, kemudian Dewan
memilih arbitrator ketiga.
Pembentukan sebuah
komisi arbitrasi terdiri
dari semua anggota
DK.
Berharap Dewan memberikan jasa-jasa
baik  Komisi tiga anggota. Masing-
masing pihak memilih seorang anggota
dan kedua anggota ini kemudian
memilih anggota yang ketiga.

13.  Sidang resmi pertama dari 3 anggota KJB yaitu R.C Kirby, Paul van Zeeland, dan Dr. F.P. Graham
dilakukan di Sydney, 30 Oktober 1947 untuk membicarakan penyelesaian sengketa.
 Kedua pihak yang bersengketa memilih kapal U.S.S. Renville.
 Perundingan dipusatkan pada mengatasi masalah pelaksanaan perintah gencatan senjata.
 Australia mengajukan usul kepada KJB untuk menjaga kepentingan-kepentingan Republik:
a) Diciptakan zona demiliterisasi selebar 10 KM
b) Dipelihara hukum dan ketertiban di zona itu oleh polisi sipil di bawah pengawasan KJB
c) Diungsikan “kantung-kantung” perlawanan Republik di belakang garis demarkasi, juga di bawah
pengawasan KJB.
 Adanya tekanan terhadap kedua belah pihak, tercapainya Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948
(Persetujuan Gencatan Senjata dan ke-12 prinsip-prinsip politik Belanda)

14. AKSI MILITER BELANDA II
ZUHDI SAHRUL RAMADHAN - 1706980753

15. Situasi Politik Internasional Antara
Australia dan Amerika
Perundingan yang diadakan untuk menjadi jalan tengah antara Indonesia dengan Belanda
mengalami kebuntuan pada awal Desember 1948
Kondisi semakin genting terlebih lagi keadaan Republik sangat kacau karena adanya
ketidakpuasan rakyat yang hanya menguntungkan PKI
Hal ini dikarenakan adanya konflik antara kaum komunis dengan pemerintah yang ditandai
dengan adanya peristiwa-peristiwa pemberontakan yang menyebabkan meluasnya kekuatan
komunis dan non komunis
Pemberontakan PKI Madiun

16.  Belanda semakin gigih dalam menyusun kekuatan
dan kekuasaannya kembali, sehingga peluang PKI
semakin terbuka untuk memperkuat perjuangan
kaum komunis
 Berbagai perundingan terjadi antara pemimpin
Belanda dengan Republik dan dari perundingan
tersebut sikap belanda semakin melemah
sebenarnya perjanjian renvile pun ditentang keras
oleh PKI
 Bukan hanya itu, ekonomi pun juga semakin sulit
dikarenakan jalur perekonomian diblok oleh
Belanda

17.  Kondisi semakin memuncak terlebih lagi ketika Muso, menjadi pemimpin PKI pulang ke
Indonesia dari Uni Soviet
 Uni Soviet yang tadinya mendukung Indonesia pada tahun 1946, namun pada 1947, Uni
Soviet berubah hal ini dikarenakan tidak setuju dengan politik yang dijalankan oleh
pemerintahan Hatta

18.  Pada tahun 1948, Australia menerima laporan-laporan
pers mengenai komunis yang ada di daerah Jawa
Tengah, yang membangun suatu sistem politik yang
baik dan membangkitkan Partai Komunis Indonesia dan
dengan adanya permasalahan ini Belanda menganggap
bahwa Republik tidak akan mampu membendung
ekspansi komunis
 Amerika takut akan sikap keras Belanda yang nantinya
akan memunculkan kegiatan komunis di Asia Tenggara
 Yang menjadi perbedaan fokus Amerika dan Australia
pada fungsi KJB adalah Australia tidak memiliki
gambaran adanya cara penawaran jasa-jasa akan baik
(efektif) sedangkan Amerika ia telah menentukan
adanya kebijaksanaan terhadap campur tangan Dewan
keamanan sehingga kebijaksanaan harus benar-benar
dijalankan dengan baik

19. Perdebatan di Dewan Keamanan
Masih Konflik antara Belanda dengan Indonesia

20.  11 Desember 1948, Belanda secara resmi mengumumkan bahwa mereka lebih baik membatalkan dan tidak
meneruskan perundingan-perundingan dengan Republik Indonesia
 18 Desember, Belanda dengan keputusan sepihaknya membatalkan perjanjian gencatan senjata renville dan
dihari berikutnya, Belanda melancarkan aksi militernya yang keduanya dengan menyerang lapangan udara
Maguwo (dekat Yogyakarta) dengan pasukan-pasukan dan bomnya

21.  Wakil dari Amerika Serikat kemudian menarik
kesimpulan bahwa Belanda belum melakukan upaya
yang begitu cukup untuk mencapai penyelesaian,
sehingga Belanda dilarang untuk memulai lagi konflik
bersenjata, apalagi fungsi KJB tidak pernah
dimaksimalkan
 23 Desember, Australia menuduh Belanda telah
melakukan pelanggaran terhadap piagam PBB dengan
aksi militer Belanda
 Sejak 22 Desember Dewan Keamanan saling berdebat
untuk menghasilkan suatu resolusi bersama yang
diajukan oleh ketiga negara yaitu Amerika Serikat,
Syiria, dan Columbia

22.  Dewan Keamanan hanyalah menyetujui bagian yang menghimbau gencatan senjata dengan segera,
bersamaan dengan adanya amandemen Australia yang menghimbau adanya pembebasan para tahanan
politik dengan segera
 Belanda terus melakukan operasi-operasi militernya dan berhasil menduduki Yogyakarta serta
menangkap para pemimpin seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moch.Hatta, dan mantan Perdana
Menteri Sjahrir

23. Pada akhirnya perwakilan dari Australia mengambil 2 langkah yang sebelumnya sudah pernah dibahas
di perjanjian renville

24.  Berbagai resolusi yang sama seperti sebelumnya
akhirnya diajukan kembali oleh Cina, Kuba,
Norwegia, dan Amerika Serikat dan KJB berubah
menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa
untuk Indonesia (UNCI)
 Amerika kemudian mengancam Belanda untuk
menaati resolusi-resolusi yang telah dibuat
dengan ancaman akan menarik dana ECA untuk
Hindia Belanda, namun hal ini tidak didengarkan
Belanda, oleh sebabnya Belanda pada akhirnya
dilaporkan telah melanggar dan Amerika segera
membuat amandemen mengenai menolak
bantuan terhadap negeri Belanda. Pada
akhirnya Belanda menyerah dan dapat ditarik ke
meja perundingan pada awal april 1949, yang
kemudian akan dilanjutkan dengan Konferensi
Meja Bundar.

25. PASCA AKSI MILITER BELANDA II
SHADRINA KHALISA CH.
1706980734

26. Perdebatan di Australia
• Pasca Agresi Militer Belanda II timbul perdebatan
antara pemerintah Australia dari Partai Buruh
dan oposisi dari Partai Liberal.
• Perdana Menteri Chifley mengecam keras aksi
yang dilakukan Belanda. Tindakan yang
dilakukannya :
• memimpin sidang Kabinet
• memerintahkan wakil Australia di Dewan Keamanan
PBB untuk mengajukan kepada Dewan agar dilakukan
langkah-langkah lebih lanjut untuk mencapai
penyelesaan sengketa secara permanen.
PM Ben Chifley

27. • Dr. Evatt dari Departemen Luar Negeri
melihat bahwa aksi militer Belanda
merupakan sebuah penghinaan terhadap
PBB dan Piagam PBB.
• Reaksi kelompok Partai Liberal berbeda,
mereka memusatkan perhatian pada tiga
aspek : kolaborasi dengan Belanda,
Kebijaksanaan Australia Putih, dan
masalah komunisme.
• Menzies mengutuk pemerintah karena
sikap permusuhan dengan Belanda yang
dicerminkan oleh wakil Australia Di Dewan
Keamanan.

28. • William Hughes menyebut dukungan pemerintah Australia
terhadap RI sebagai penghianatan dan kemunafikan.
• Secara umum Pers Australia mengutuk aksi militer Belanda
yang dianggap sia-sia dan berbahaya. Namun hanya sedikit
dukungan yang diberikan kepada RI.

29. Februari 1949 Dibandingkan
dengan pol
1947
Mendukung pemerintah
Belanda
23% Naik 5%
Mendukung pemerintah
Indonesia
19% Naik 1%
Mendukung pemerintahan
bersama
11% Turun 4%
Abstain 42% Turun 2%
Sumber: Australian Public
Opinion Polls, No. 5698-578,
Februari-Maret 1949.

30. KONFERENSI NEW DELHI TENTANG
INDONESIA

31. Konferensi New Delhi merupakan puncak
dukungan internasional untuk RI yang
diprakarsai oleh PM India, Nehru yang juga
dihadiri oleh Australia.
Tujuan Konferensi: bagaimana meghadapi
masalah-masalah kolonialisme dan
komunisme di Asia, khususnya merujuk
pada masalah Indonesia.
Konferensi ini mempertimbangkan
masalah Indonesia dengan memperkuat
Dewan Keamanan melalui pernyataan
pendapat sejumlah negara yang dimuat
dalam sebuah Resolusi rekomendasi.

32. Isi Resolusi Rekomendasi untuk Dewan Keamanan :
a) Para pemimpin Republik dan semua tahanan politik harus dibebaskan
b) Sebuah Pemerintah sementara harus dibentuk, terdiri dari wakil-wakil
Republik dan utusan-utusan daerah di Indonesia, sebelum Maret 1949
c) Pemerintah Republik harus diberi kebebasan berfungsi; langkah-langkah
yang harus diambil untuk mencapai tujuan itu adalah pengembalian
Keresidenan Yogyakarta kepada Republik; pengadaaan fasilitas komuikasi
dan kebebasan berkonsultasi di seluruh Indonessia untuk Republik
Indonesia; pengembalian Jawa, Sumatera, dan Madura ke tangan Republik
sebelum 15 Maret 1949; dan penghapusan semua pembatasan
perdagangan;
d) Pemerintah Sementara harus memiliki kekuasaan penuh untuk
memerintah, dan pasukan-pasukan Belanda harus ditarik mundur dari
seluruh Indonesia;
e) Kebebasan Pemerintah Sementara di bidang hubungan luar negeri harus
ditentukan melalui konsultasi antara Pemerintah Indonesia,Pemerintah
Belanda, KJB, atau Komisi lain yang ditunjuk Dewa Keamanan;
f) Pemilihan umum Majelis Konstituante Indonesia harus diselenggarakan
sebelum Oktober 1949;
g) kekuasaan harus sepenuhnya dialihkan kepada Republik Indonesia Serikat
pada 1 Januari 1950, dan hubungan antara Indonesia dan Belanda harus
ditentukan melalui perundingan kedua belah pihak.

33. Pada sidang Dewan 25 dan 27 Januari, wakil-wakil Australia,
India, dan RI mendesak dicantumkannya butir (c) dan (g)
Resolusi New Delhi , yaitu tentang penarikan mundur pasukan
Belanda dari Yogyakarta.
Selanjutnya butir-butir itu digabungkan ke dalam Resolusi
Dewan sebagai amandemen. Resolusi tersebut sebetulnya jauh
dari tujuan Konferensi.
Menurut Nehru tidak hanya kolonialisme saja yang menjadi
ancaman kepada kedaulatan Asia, tetapi komunisme juga.
Secara khusus ia berbicara tentang masalah Indonesia dimana
dalam kondisi sengketa dimanfatkan oleh kaum komunis

34. Australia sebagai negara non-Asia yang hadir dalam konferensi ditafsirkan oleh Partai
Buruh Australia sebagai pihak penengah antara negara-negara Asia dan Barat.
Ini sejalan dengan dukungannya terhadap negara-negara tersebut dalam memerangi
komunisme.
Terdapat reaksi dari Partai Liberal dan koran-koran anti Pemerintah Partai Buruh
berupa tuduhan-tuduhan.
• menuduh konferensi sebagai upaya memecah belah PBB,
• Usaha mendirikan Blok Asia dan mengembalikan rasialisme.
Kaum oposisi berpendapat bahwa ikatn negara-negara Asia ini tidak akan meredam
perkembangan komunisme.

35. Tahap-tahap akhir masalah Indonesia
• Ketika Belanda setuju melakukan perundingan di awal April 1949, Pemerintah
Australia menyatakan harapan agar dalam waktu singkat sebuah penyelesaian akhir
dicapai.
• Selanjutnya perundingan dilanjutkan di De Haag dalam Konferensi Meja Bundar
dimana Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun mengenai penyelesaian
Irian Barat belum selesai.

36. SUMBER
1. Adil, Hilman. 1993. Hubungan Australia dengan Indonesia (1945 – 1949). Jakarta: Djambatan
2. George, Margaret. 1986. Australia dan Revolusi Indonesia. Jakarta: Pantja Simpati

37. SEKIAN DAN
TERIMAKASIH! 

38. PERTANYAAN
• Cyntia (kel.1) : Keberpihakan Australia
• Alwin : apakah kesamaan budaya antara India – Indonesia merupakan salah satu alasan India
mendukung Indonesia ?