Makalah ini membahas tentang modal asing dan utang luar negeri di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian modal asing sebagai modal dari negara asing yang diinvestasikan di Indonesia, serta sejarah dan perkembangannya. Modal asing memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Utang luar negeri dijelaskan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dana besar Indonesia, meskipun memiliki berbagai risiko. Makalah ini member

1. MAKALAH
MODAL ASING DAN UTANG LUAR NEGERI
Dosen Pengampu:
Bahrul Huda, M.E.I
Di susun oleh:
Annisa Salsabila (G74219088)
Muhammad Hasbi Ashidiqie (G94219164)
Rohmatuz Zuhroh Shofwani (G04219069)
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2020

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena berkat hidayah dan taufiqnya kami
mampu menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “MODAL ASING DAN UTANG LUAR
NEGERI”
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian di Indonesia, makalah
ini diharapakan bisa menambah wawasan dan dapat mermberikan manfaat dalam dunia pendidikan.
Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna, serta masih banyak kekurangan dan
kesalahannya. oleh karena itu kritik dan saran dari semua yang bersifat membangun selalu kami
harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Dan mudah-mudahan makalah ini dapat mendorong kita
untuk lebih giat dalam proses menimba ilmu dengan sebaik-baiknya. Amin yarobbal’alamin.
Surabaya, 10 Februari 2020
Penyusun

3. DAFTAR ISI
COVER.....................................................................................................................................................1
KATA PENGANTAR..................................................................................................................................2
DAFTAR ISI..............................................................................................................................................3
BAB I........................................................................................................................................................4
BAB II.......................................................................................................................................................5
PEMBAHASAN ........................................................................................................................................5
1. MODAL ASING.........................................................................................................................5
a. Pengertian Modal Asing..............................................................................................................5
a. Sejarah Modal Asing di Indonesia...............................................................................................6
b. Perkembangan Modal Asing di Indonesia...................................................................................7
c. Peranan Modal Asing di Indonesia. ............................................................................................8
2. UTANG LUAR NEGERI..............................................................................................................9
a. Pengertian Utang Luar Negeri.....................................................................................................9
b. Prinsip Dasar Penerimaan Utang Luar Negeri...........................................................................12
d. Alasan di Lakukannya Utang Luar Negeri.....................................................................................13
d. Langkah Kongkrit keluar dari perangkap utang........................................................................15
BAB III ...................................................................................................................................................17
KESIMPULAN ........................................................................................................................................17
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................................................18

4. BAB I
A. PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi merupakan tahapan proses yang mutlak digunakan oleh suatu bangsa
untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat bangsa tersebut.
Pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat hanya dilakukan hanya dengan berbekal tekad yang
membaja dari seluruh rakyatnya untuk membangun tetapi lebih dari itu harus didukung pula oleh
ketersediaan sumbr daya ekonomi, baik sumberdaya alam,manusia, dan sumberdaya modal yang
produktif. Dengan kata lain tanpa adanya dsya dukung yang cukup kuat dari sumberdaya ekonomi
yang produktif, maka pembangunan eknomi mustahil dapat dilaksanakan dengan baik dan
memuaskan. Adapun kepemilikan terhadap sumberdaya ekonomi ini oleh negara-negara dunia ketiga
tidaklah sama. Ada negara yang memiliki kelimpahan pada jenis sumberdaya ekonomi tertentu. Ada
pula yang masih kekurangan.
Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara akan menentukan seberapa besar peran
pemerintah dalam proses pertumbuhan, dan disertai dengan kebijakan yang dilakukan. Dalam konsep
ekonomi, terdapat kebijakan fisikal yang merupakan pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara
(APBN) dalam rangka mencapai tujuan pertumbuhan. Keberhasilan prtumbuhan suatu negara juga
ditentukan oleh berbagai faktor yang dimiliki masing-masing negara, salah satunya ketersediaan
sumber daya modal dan sumber daya baik sumber daya modal maupun sumber daya manusia.
Karena terbatasnya sumber daya domestik yang dimiliki, sedangkan kebutuhan dana untuk
pertumbuhan ekonomi sangat besar, maka untuk mengatasi kekurangan dana yang diperlukan dalam
proses pembangunan nasional, maka seharusnya dilakukan pemasukn dana dari luar negeri. Slah
satunya adalah penanaman modal asing (PMA), yang bisa juga menjadi sumber pemasukan negara
Indonesia yang bersifat penanaman modal langsung.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud modal asing?
2. Bagaimana perkembangan modal asing di Indonesia?
3. Bagaimana peranan penanaman modal asing di Indonesia?
4. Apa yang dimaksud utang luar negeri?
5. Bagaimana jenis-jenis utang luar negeri?
6. Apa saja dampak yang dimiliki utang luar negeri?
7. Seberapa ketergantungannya Indonesia terhadap modal asing dan utang luar negeri?
8. Bagaimana langkah konkrit keluar dari masalah utang luar negeri

5. BAB II
PEMBAHASAN
1. MODAL ASING
a. Pengertian Modal Asing
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “modal asing” merupakan modal dari
bangsa (negara) asing yang ditanam dalam suatu negara dengan maksud memperoleh
keuntungan yang cukup.
Secara yuridis, menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman
modal, Penanaman Modal Asing didefinisikan sebagai kegiatan penanaman modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam
Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang
berpatungan dengan penanam modal dalam negeri dengan tujuan antara lain untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pemba-
ngunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha dalam
negeri, meningkatkan kapasitas dan kemam- puan teknologi nasional, mendorong
pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan
ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar
negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.1
Dari definisi pasal tersebut dapat
dikaji tentang kepemilikan modal asing yang dapat dikualifikasikan menjadi lima
kelompok:
• Negara asing merupakan negara dari luar negeri yang menanamkan
investasinya di Indonesia.
• Perseorangan warga negaraasing adalah individu luar negeri yang
menanamkan investasinya di Indonesia.
• Badan usaha asing merupakan lembaga asing yang tidak berbadan hukum.
• Badan hukum asing merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan
perundang-undangan atau Act yang berlaku di negara asing tersebut.
• Badan hukum Indonesia adalah hukum yang berkedudukan di Indonesia
dengan modal sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing.
1
Siti Hodijah, “Analisis Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Tukar Rupiah”.
Jurnal Paradigma Ekonomika. Vol.10, No.2, Oktober 2015, hal. 351.

6. Berbeda dengan pengertian modal asing menurut UU No.1 Tahun 1967, UU No. 25
tahun 2007 mengkontruksikan modal asing dalam cangkupan lebih sempit. Dalam
undang- undang ini modal asing hanya difokuskan pada lima kepemilikan modal yang
dikategorikan dalam lima kategori, yaitu:
• Negara Asing.
• Perseorangan warga negara asing.
• Badan usaha asing.
• Badan hukum asing.
• Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki
oleh puhak asing.
Walaupun demikian, selain perbedaan tersebut kedua definisi di atas memiliki
persamaan bahwa modal asing merupakan modal dari penanaman modal asing yang
diinvestasikan untuk melakukan usaha di Indonesia.2
a. Sejarah Modal Asing di Indonesia
Secara historis keberadaan penanaman modal asing di Indonesia sebenarnya bukan
merupakan fenomena yang baru, mengingat modal asing sudah hadir di Indonesia sejak
zaman kolonial dahulu. Namun tentunya kehadiran penanaman modal asing pada masa
kolonial berbeda dengan masa setelah kemerdekaan, karena tujuan dari penanaman
modal ading di masa kolonial tentu didedikasikan untuk kepentingan pihak penjajah dan
bukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Sejarah penanaman modal asing di
Indonesia tidak terlepas dari awal dilakukannya perdagangan internasional di Indonesia
pada sekitar tahun 1511, dimana pada saat itu para pedagang eropa khususnya portugis
mulai menguasai Malaka dalam perdagangan komoditas rempah-rempah yang
mempunyai nilai sangat strategis pada masa itu. Kegiatan perdagangan internasional
tersebut berkembang terus menjadi kegiatan yang bersifat kolonialisme di wilayah
Indonesia, bukan saja oleh bangsa Portugis, tetapi juga oleh bangsa bangsa lainnya yaitu
Belanda tahun (1596-1795) selanjutnya tahun (1816-1942), perancis tahun (1795-1811),
Inggris tahun (1811-1816) dan Jepang tahun (1942-1945).3
2
Ayu Atika Dewi, Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing melalui Arbitrase (Yogyakarta: Sluh Media,
2019), hal. 39.
3
David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Moda Asing Di Indonesia,hal 2

7. Pada masa awal penjajahan belanda kehadiran multinational company seperti
Verenidge oost Ondische Compagnie (VOC) dalam kegiatan perdagangan rempah-
rempah di Indonesia juga memiliki peranan ayng sangat penting , khususnya dalam
mempresentasikan kepentingan pemerintah Kerajaan Belanda. Selanjutnya, kegiatan
penanaman modal asing di zaman kolonialisme juga semakin berkembang agresif sejak
diundangkannya Agrarische Wet pada tahun 1870 oleh pemerintahan kolonial Hindia
Belnda, yang ditandai dengan berkembangnya usaha perkebunanbesar di wilayah
Indonesia.
Setelah kemerdekaan keberadaan penanamaan asing di Indonesia juga tetap
berlangsung dengan berbagai dinamikanya, sejak awal kemerdekaan (1945-1949), masa
orde lama (1949-1967), masa orde baru (1967-1998), dan masa reformasi sampai dengan
sekarang (sejak 1998). Penanaman modal asing di Indonesia menjadi sesuatu yang
sifatnya tidak dapat dihindarkan (inevitable), bahkan mempunyai perananan yang sangat
penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini
disebabkan pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar
untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, kebutuhan
pendanaan tersebut tidak hanya dapat diperoleh dari sumber pendanaan dalam negeri,
tetapi juga dari luar negeri.
b. Perkembangan Modal Asing di Indonesia
Tidak semua yang digolongkan dalam kelompok negara dunia ketiga atau negara
yang sedang berkembang merupakan negar miskin, dalam arti tidak memiliki
sumberdaya ekonomi. Banyak negara dunia ketiga yang justru memiliki kelimpahan
sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Masalahnya adalah kelimpahan sumberdaya
alam tersebut masih bersifat potensial, artinya belum diambil dan digunakan secara
optimal. Sedangkan sumberdaya manusianya yang besar, belum sepenuhnya
dipersiapkan, dalam arti pendidikan dan keterampilannya, untuk mampu menjadi pelaku
pembangunan yang berkualitas dan berproduktifitas tinggi.
Pada kondisi yang seperti itu maka sangatlah dibutuhkan adanya sumberdaya modal
yang dapat digunakan sebagai pemercepat pembangunan, agar pembangunan ekonomi
dapat berjalan dengan baik, lebih cepat, dan berkeanjutan. Dengan adanya sumberdaya
modal, maka semua potensi kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia
dimungkinkan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan.

8. Tetapi pada banyak negara yang sedang berkembang, ketersediaan sumberdaya modal
seringkali menjadi kendala utama. Dalam beberapa hal, kendala tersebut disebabkan
karena rendahnya tingkat pemobilisasian modal didalam negeri. Beberapa penyebabnya
antara lain
• Pendapatan perkapita penduduk yang umumnya relatif rendah, menyebabkan tingkat
MPS ( Marginal propensity to save) rendah
• Dan pendapatan pemerintah dari sektor pajak, khususnya penghasilan juga rendah
• Lemahnya sektor perbankan nasional menyebabkan dana masyarakat yang terbatas itu
tidak dapat didayagnakan secara produktif dan efisin untuk menunjang pengembangan
usaha yang produktif.
c. Peranan Modal Asing di Indonesia.
Pada awal tahap pembangunan I (Repelita 1), Indonesia sangat tertinggal
dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Pendapatan nasional Indonesia sebesar
US$ 80 per kapita pada tahun 1971, sedangkan negara-negara ASEAN sudah mencapai
US$ 200 per kapita lebih. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1960-70 kurang
dari 40% per tahun. Tingkat pembentukan modal domestik juga sangat rendah (kurang
dari 8% dari PDB), dan tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi4
Mesikpun upaya pemerintah untuk melaksanakankan pembangunan ekonomi pada
pembangunan jangka panjang pertama (PJPI) telah menunjukan hasil-hasil yang
menggembirakan, akan tetapi tentu masih terdapat banyak masalah yang belum dapat
diselesaikan pada kurun waktu tersebut. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional pemerintah terus berupaya mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan
baik yang berasal dari dalam dan luar negeri, salah satu alternatifnya adalah mendorong
pertumbuhan investasi. Pada pertengahan tahun 1960-an aliran masuk modal asing ke
Indonesia praktis tidak ada. Keterlibatan asing dibatasi hingga jumlah yang kecil pada
sektor migas dan pembagian produksi patungan dengan negara dari blok sosialis, dimana
sebagian besar diperkirakan disebabkan oleh inspirasi, kebijakan yang baru dalam
usahanya memenuhi kebutuhan akan modal asing dan teknologi, akan tetapi reputasi
4
Basuki dan Sulistyo, 1997;51

9. negara kurang baik dimata kalangan investor asing, sehingga Indonesia tidak mempunyai
jalan lain kecuali melakukan perombakan yang radikal5
Realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia masih sangat kecil, bahkan
belakangan ini terungkap bahwa realisasi investasi sepanjang 30 tahun terakhir ini paling
tinggi hanya 29%. Hal tersebut disebabkan upaya untuk mendorong realisasi investasi
belum dipacu secara maksimal guna mendukung ekspor nonmigas, langkah yang
ditempuh baru berupaya menarik investor masuk ke Indonesia.
Oleh karena itu dengan semakin tajamnya persaingan untuk menarik modal asing,
maka pemerintah harus terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif
melalui deregutasi dan debirokratisasi, dengan menyederhanakan mekanisme perijinan
yang sudah dimulai sejak tahun 1984. Melalui serangkaian deregulasi dan debirokratisasi
inilah kinerja investasi telah menunjukkan perkembangan secara positif, disamping
masih adanya sejumlah agenda ekonomi makro yang secara tradisional masih cukup
menonjol. Kehadiran investasi swasta melalui modal asing (PMA) sangat diharapkan
untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Arus modal asing yang masuk ke Indonesia
menjadi semakin besar setelah diundangkannya UU No. 1 tahun 1967 tentang
penanaman modal asing beserta beberapa kebijakan berikutnya berupa deregulasi bidang
investasi, seperti Paket 6 Mei 1986, Pakto 1993, PP No.20 tahun 1994, UU Perpajakan
yang baru, dan sebagainya.
2. UTANG LUAR NEGERI
a. Pengertian Utang Luar Negeri
Utang merupakan sesuatu yang dipinjam. Pihak yang meminjam disebut debitur.
Sedangkan, entitas yang memberikan utang disebut kreditur.
Hutang luar negeri diartikan sebagai penerimaan negara dalam bentuk devisa
ataupun dalam bentuk devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau
jasa yang diterima dari Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN) yang harus
dibayar kembali dengan persyaratan tetentu atau hutang luar negeri adalah sumber
pembiayaan negara yang berasal dari negara asing, badan/lembaga keuangan
internasional atau dari pasar uang internasional yang berbentuk devisa, barang, dan atau
jasa termasuk penjaminan yang mengakibatkan pembayaran di masa yang akan datang
yang harus dibayar kembali sesuai kesepakatan bersama.
5
Hill, 1996;146-147

10. Utang luar negeri dapat dilihat dari berbagai sumber pendapatan. Efektifitas
pemanfaatan ULN diperuntukkan dalam menangani kesenjangan tabungan atau investasi
dan ketimpangan neraca pembayaran untuk membantu negara berkembang dalam
melaksanakan pembangunan yang mandiri.6
Kondisi perekonomian negara berkembang
yang belum stabil memaksa pemerintah untuk melakukan ULN sebagai salah satu
sumber pendanaan. Melihat dari sisis neraca pembayaran, ULN dapat menutup
kesenjangan ekspor dan impor sehingga mampu mengurangi penggunaan stok nasional7
Indonesia merupakan salah satu negara dunia ketiga. Sebelum terjadinya krisis moneter
di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi. Hal tersebut sejalan dengan strategi pembangunan ekonomi yang dicanangkan
oleh pemerintah pada waktu itu, yang menempatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi sebagai target prioritas pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi
Indonesia sejak akhir tahun 1970-an selalu positif, serta tingkat pendapatan per kapita
yang relatif rendah, menyebabkan target pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi
tersebut tidak cukup dibiayai dengan modal sendiri, tetapi harus ditunjang dengan
menggunakan bantuan modal asing. Sayangnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi dalam beberapa tahun tersebut, tidak disertai dengan penurunan jumlah
utang luar negeri (growth with prosperity), kecuali pada tahun 1994/1995 sampai
1995/1996
Pemerintah yang pada awalnya menjadi motor utama pembangunan terus menambah
utang luar negerinya agar dapat digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi
nasional guna mencapai target tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut,
tanpa disertai dengan peningkatan kemampuan untuk memobilisasi modal di dalam
negeri. Hal ini menandakan adanya korelasi yang positif antara keberhasilan
pembangunan ekonomi pada tingkat makro dan peningkatan jumlah utang luar negeri
pemerintah (growth with indebtedness).
Pada awalnya, utang luar negeri Indonesia lebih banyak dilakukan oleh pemerintah.
Pinjaman pemerintah tersebut diterima dalam bentuk hibah serta soft loan dari negara-
negara sahabat dan lembaga-lembaga supra nasional, baik secara bilateral maupun
multilateral (IGGI dan CGI). Selanjutnya seiring dengan semakin berkembangnya
perekonomian Indonesia, pinjaman luar negeri bersyarat lunak menjadi semakin terbatas
diberikan, sehingga untuk keperluan-keperluan tertentu dan dalam jumlah yang terbatas,
pemerintah mulai menggunakan pinjaman komersial dan obligasi dari kreditur swasta
internasional.
6
Yustika 2009:122
7
Boeddiono 2000:84

11. Karena semakin pesatnya pembangunan dan terbatasnya kemampuan pemerintah
untuk secara terus menerus menjadi penggerak utama pembangunan nasional, terutama
sejak krisis harga minyak dunia awal tahun 1980-an, menyebabkan pemerintah harus
mengambil langkah-langkah deregulasi di berbagai sektor pembangunan.
Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada peran serta swasta
dalam pembangunan perekonomian Indonesia, melalui peningkatan minat investasi di
berbagai sektor pembangunan yang diizinkan. Dengan semakin besarnya minat investasi
swasta, tapi tanpa didukung oleh sumber-sumber dana investasi di dalam negeri yang
memadai, telah mendorong pihak swasta melakukan pinjaman ke luar negeri, baik dalam
bentuk pinjaman komersial maupun investasi portofolio, yang tentu saja pada umumnya
dengan persyaratan pinjaman yang tidak lunak (bersifat komersial), baik suku bunga
maupun jangka waktu pembayaran kembali.
. Tabel 1.
Pinjaman Pemerintah Dan Penerimaan APBN
( dalam milyar rupiah )
Oleh karena untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri secara drastis maupun
melakukan pinjaman dalam negeri (internal debt) tidak memungkinkan, sebab beban
ekonomi yang diterima rakyat sudah begitu berat akibat krisis ekonomi, maka jalan
alternatif yang bisa ditempuh adalah dengan berusaha memperoleh tambahan dana pinjaman
dari luar negeri. Hingga pada akhir tahun 1998 posisi utang luar negeri pemerintah
seluruhnya telah mencapai US $ 67.32 milyar, yang diperoleh dari pinjaman komersial dan
pinjaman non komersial (non-ODA dan ODA), atau 44,61 % dari total utang luar negeri
Indonesia yang mencapai US $ 150.9 milyar.

12. b. Prinsip Dasar Penerimaan Utang Luar Negeri
Dalam menerima utang dari luar negeri, pemerintah menetapkan kebijakan yang ditetapkan
sejalan dengan kebijakan umum dan dijadikan prinsip dasar dan pertimbangan dalam menerima
setiap utang luar negeri. Prinsip dasar itu adalah:
• Utang yang diterima harus berjangka panjang dengan syrat-syarat yang ringan, yaitu
syarat yang dapat dipenuhi secara normal dn wajar.
• Utang yang diterima tidak disertai dengan suatu ikatan politik apapun dilandadi azas
yang saling menguntungkan secara wajar.
• Jumlah dan syarat pinjaman disesuaikan dengan batas kemampuan untuk membayar
kembali dan tidak menimbulkan beban yang terlalu memberatkan terhadap neraca
pembayaran. Indikator kemampuan membayar adalah rasio antara jumlah utang dan
bunga pada satu periode dengan hasil ekspor pada periode yang sama atau disebut Debt
service rasio (DSR)
• Penggunaaan dan penarikan dana pinjaman tidak terlau ketat dan pinjaman yang dapat
digunakan untuk berbagai macam keperluan.
• Sumber dana pinjaman harus jelas dan pihak kreditor dikenal mempunyaireputasi yang
baik.
• Perlu adanya macam-macam sumber dan bentuk pinjaman sehingga dapat
meningkatkan borrowing capacity Indonesia. Hal ini dilakukan karena Negara
Indonesia tidak selamanya memperoleh pinjaman bersifat lunak sehingga perlu dicari
bentuk-bentuk pinjaman lain seperti fasilitas kredit ekspor dan pinjaman komersial
serta mencari sumber-sumber lain seperti dari bank-bank, non bank corporate atau
individual investor potensial yang diorganisir oleh pemerintah negara kreditor.
• Penggunaan pinjaman diarahkan pada pembiayaan proyek-proyek yang memberi
manfaat langsung bagi pengembangan industri dalam negeri serta mendorong perluasan
lapangan kerja.
• Penggunaan pinjaman tidak dibatasi untuk impor barang/jasa dari negara pemberi
pinjaman saja, tetapi hendaknya bebas digunakan untuk kepentingan impor dari Negara
lain.

13. c. Jenis-Jenis Utang
Berikut jenis-jenis utang luar negeri dari berbagai aspek yaitu berdasarkan bentuk
pinjaman yang diterima, sumber dana pinjaman, jangka waktu peminjaman, status
penerimaan pinjaman dan persyaratan pinjaman
Berdasarkan bentuk pinjaman yang diterima, pinjaman dibagi atas :
a. Bantuan proyek, yaitu bantuan luar negeri yang digunakan untuk keperluan proyek
pembangunan dengan cara memasukkan barang modal, barang dan jasa.
b. Bantuan teknik, yaitu pemberian bantuan tenaga-tenaga terampil atau ahli.
c. Bantuan program, yaitu bantuan yang dimaksudkan untuk dana bagi tujuan-tujuan
yang bersifat umum sehingga penerimanya bebas memilih penggunaannya sesuai
pilihan.
Berdasarkan sumber dana pinjaman, pinjaman dibagi atas :
a. Pinjaman dari lembaga internasional, yaitu merupakan pinjaman yang berasal dari
badan-badan internasional seperti World Bank Asia dan Development Bank, yang
pada dasarnya adalah pinjaman yang berbunga ringan.
b. Pinjaman dari negara-negara anggota IGGI/IGI, hampir sama seperti pinjaman dari
lembaga internasional, hanya biasanya pinjaman ini dari negara-negara bilateral
anggota IGGI/IGI. Biasanya berupa pinjaman lunak.
Berdasarkan jangka waktu peminjaman, pinjaman dibagi atas :
a. Pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman dengan jangka waktu sampai dengan lima
tahun.
b. Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman dengan jangka waktu 5-15 tahun.
c. Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman dengan jangka waktu diatas 15 tahun.
Berdasarkan status penerimaan pinjaman, pinjaman dibagi atas :
a. Pinjaman pemerintah, yaitu pinjaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah.
b. Pinjaman swasta, yaitu pinjaman yang dilakukan oleh pihak swasta.
Berdasarkan persyaratan pinjaman, pinjaman dibagi atas :
a. pinjaman lunak, yaitu pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral maupun
bilateral yang dananya berasal dari iuran anggota (untuk multilateral) atau dari
anggaran negara yang bersangkutan (untuk bilateral) yang ditujukan untuk
meningkatkan pembangunan.

14. b. Pinjaman setengah lunak, yaitu pinjaman yang memiliki persyaratan pinjaman yang
sebagian lunak dan sebagian komersial. Pinjaman komersial, yaitu pinjaman yang
bersumber dari bank atau lembaga keuangan dengan persyaratan yang berlaku di pasar
internasional pada umumnya.8
d. Alasan di Lakukannya Utang Luar Negeri
Kegiatan untuk memberikan bantuan luar negeri oleh negara-negara maju kepada
negara-negara berkembang dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain yaitu:
• Menjaga Momentum.
Adanya kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, misalnya penyediaan fasilitas
kesehatan dan ketahahan pangan. Penundaan pembiayaan justru akan mengakibatkan
biaya/kerugian yang lebih besar di masa mendatang.
• Memberikan warisan Aset.
Legacy yang baik muncul ketika utang digunakan untuk membiayai hal-hal yang
produktif dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang, misalnya belanja
infrastruktur dan pendidikan. Pembiayaan kebutuhan belanja melalui utang merupakan
investasi yang dapat memenuhi keadilan antar generasi karena mewariskan aset bagi
generasi mendatang (Golden rule)
• Menjaga pertumbuhan ekonomi.
Dengan kebijakan berutang, ekonomi Indonesia mampu tumbuh pada level saat ini.
Studi Badan Kebijakan Fiskal menyebutkan bahwa jika rasio utang terhadap PDB ditahan
pada level 23%, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi 2013-2016 akan berada di bawah
5%. Mempertahankan rasio utang terhadap PDB pada level 23% berarti menghilangkan
kesempatan penciptaan lapangan kerja 150-200 ribu orang dalam kurun waktu 2013-2016
• Mengembangkan pasar ekonomi.
Instrumen utang Pemerintah yang diperdagangkan di pasar keuangan digunakan sebagai
acuan (benchmark) bagi industri keuangan. Penerbitan instrumen utang Pemerintah
merupakan alternatif investasi yang ditawarkan kepada masyarakat. Kegiatan operasi
moneter oleh Bank Indonesia juga turut didukung melalui penerbitan instrumen utang
Pemerintah.9
8
“BAB II” (http://eprints.ums.ac.id/61771/4/BAB%20II.pdf, 16 Februari, 2020)
9
“paham utang” ( https://www.djppr.kemenkeu.go.id/pahamiutang/index.php, 16 Februari 2020)

15. Utang luar negeri bukan hanya dibutuhkan dalam proses perdagangan, tetapi juga
dibutuhkan dalam perekonomian suatu negara untuk menunjang proses produksi dalam
negeri. Artinya, utang luar negeri merupakan mata rantai yang menghubungkan kegiatan
internal dan eksternal perekonomian suatu Negara. Dalam pemahaman ini sulit sekali
menyatakan bahwa suatu negara bisa saja tidak betutang sama sekali. Tetapi jika
pemanfaatan utang tersebut dikendalikan secara benar justru tidak akan menjadi beban
yang berkepanjangan.10
d. Langkah Kongkrit keluar dari perangkap utang
Untuk menekan semakin membengkaknya ULN Indonesia, maka diperlukan peran
pemerintah dan Bank Indonesia melalui beberapa alternatif kebijakan sebagai berikut:
✓ Pembatasan Pinjaman Baru
Dalam jangka pendek ULN sangat membantu Indonesia dalam upaya
menutup rutin dan pengeluaran pembangunan yang besar. Laju pertumbuhan
ekonomi dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun
dalam jangka panjang, ULN dapat menimbulkan persoalan ekonomi di Indonesia.
Oleh karena itu, perlu dilakukan kebijakan pembatasan pinjaman baru, yaitu
hanya diperbolehkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif,
seperti pembangunan infrastruktur serta pengembangan pendidikan, dan kesehatan.
Pembatasan tersebut dilakukan untuk mengurangi pinjaman yang bersifat
program/ hanya menghasilkan produk kebijakan, sehingga output pinjaman baru
diharapkan dapat berpotensi memberikan multiplier effect yang tinggi di masa
mendatang dan meningkatkan devisa negara. Di samping itu, perlu diberlakukan
ketentuan terhadap pinjaman baru yang mengatur suku bunga yang lebih murah, masa
pinjaman (tenor) lebih panjang, serta tidak ada persyaratan yang memberatkan
pemerintah. Selain pembatasan sifat pinjaman, perlu pembatasan terhadap utang yang
bersumber dari multilateral dan bilateral.
10
Putra, Muhammad Dandy Kartineka, Sri Sulasmiyati, (2018), Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Hutang
Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, jurnal administrasi bisnis universitas brawijaya. Vol
58, No. 2.

16. Walaupun utang yang berasal dari multilateral dan bilateral tergolong murah,
namun kerugian ekonomi yang ditimbulkan lebih besar karena persyaratan yang
banyak mengikat dan yang tidak berhubungan dengan utang serta sering sekali
digunakan oleh kelompok tertentu sebagai alat guna mempertahankan kekuasaannya.
Adapun ULN publik yang bersifat multilateral dan bilateral per April 2014 mencapai
41 persen dari total ULN publik atau sebesar USD53,7 miliar.
✓ Peningkatan Penerimaan Pajak (tax ratio)
Target terhapusnya semua ULN Indonesia dirasakan cukup sulit dicapai
apabila tidak didukung oleh upaya keras terhadap peningkatan penerimaan negara
dari sektor pajak. Peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak dapat mengurangi
ketergantungan ULN Indonesia. Adapun tax ratio Indonesia saat ini hanya sebesar 12-
13 persen terhadap rasio PDB, jauh di bawah Filipina dan negara tetangga lainnya.
Menurut Tony Prasetiantono, sebagai negara emerging market, idealnya tax ratio
Indonesia mampu berada di angka 17-20 persen terhadap rasio PDB. Untuk itu,
diperlukan pengembangan inovasi pendukung seperti inovasi dalam instrumen
perpajakan, skema insentif-disinsentif dalam investasi, serta peningkatan kuantitas
dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung kebijakan di bidang perpajakan.
✓ Sinergi BUMN
Salah satu alternatif mengurangi ULN adalah dengan menggandeng BUMN
dalam pengadaan infrastruktur tanpa mengandalkan investasi asing atau pinjaman
dari luar negeri. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memaksimalkan sumber
daya dalam negeri yang dimiliki oleh BUMN, sehingga akan dapat meningkatkan
kontribusi pajak dan deviden BUMN terhadap penerimaan negara. Untuk itu,
diperlukan penataan kembali kinerja BUMN sehingga BUMN Indonesia dapat
berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan negara.

17. ✓ Pengelolaan secara Efisien
Beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban ULN
adalah sebagai berikut: Pertama, penundaan pembayaran angsuran pokok utang (debt
rescheduling) dengan menjadwalkan kembali jatuh tempo pembayaran utang dan
bunga. Kedua, pengalihan kewajiban membayar angsuran pokok utang menjadi
kewajiban melaksanakan suatu program/ proyek tertentu seperti misalnya yang
berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan lingkungan (debt
swap). Terakhir adalah pembebasan atas seluruh atau sebagian utang (hair cut).
BAB III
KESIMPULAN

18. Indonesia memiliki kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.
Masalahnya adalah kelimpahan sumberdaya alam tersebut masih bersifat potensial,
artinya belum diambil dan digunakan secara optimal. Sedangkan sumberdaya
manusianya yang besar, belum sepenuhnya dipersiapkan, dalam arti pendidikan dan
keterampilannya, untuk mampu menjadi pelaku pembangunan yang berkualitas dan
berproduktifitas tinggi.
Pada kondisi yang seperti itu maka sangatlah dibutuhkan adanya sumberdaya modal
yang dapat digunakan sebagai pemercepat pembangunan, agar pembangunan ekonomi
dapat berjalan dengan baik, lebih cepat, dan berkeanjutan. Dengan adanya sumberdaya
modal, maka semua potensi kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia
dimungkinkan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan.
Realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia masih sangat kecil, bahkan
belakangan ini terungkap bahwa realisasi investasi sepanjang 30 tahun terakhir ini paling
tinggi hanya 29%. Hal tersebut disebabkan upaya untuk mendorong realisasi investasi
belum dipacu secara maksimal guna mendukung ekspor nonmigas, langkah yang
ditempuh baru berupaya menarik investor masuk ke Indonesia.
Oleh karena itu dengan semakin tajamnya persaingan untuk menarik modal asing,
maka pemerintah harus terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif
melalui deregutasi dan debirokratisasi, dengan menyederhanakan mekanisme perijinan
yang sudah dimulai sejak tahun 1984.
DAFTAR PUSTAKA

19. Hodijah, Siti. Oktober 2015. Analisis Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Pengaruhnya
Terhadap Nilai Tukar Rupiah.. Jurnal Paradigma Ekonomika. Vol.10, No.2.
Dewi, Ayu Atika. 2019. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing melalui Arbitrase
Yogyakarta: Sluh Media.
Kairupan,David. Aspek Hukum Penanaman Moda Asing Di Indonesia.
http://eprints.ums.ac.id/61771/4/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 16 Februari 2020.
Basuki dan Sulistyo (1997), Kajian Mengenai Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi dan Tabungan Domestik di Indonesia, Jumal Ekonomi dan Bisnis
Indonesia, Vol. 12.
Boediono. 2000. Ekonomi Internasional ,Edisi satu. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Gadjah Mada,
Yustika, Ahmad Erani. 2009. Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Hill, Hal (1996), Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966, Edisi Pertama, Penerbit PAU UGM
bekerja sama dengan PT Tiara Wacana, Yogyakarta, hal 146-147
Putra, Muhammad Dandy Kartineka, Sri Sulasmiyati, (2018), Pengaruh Penanaman Modal Asing dan
Hutang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, jurnal administrasi bisnis
universitas brawijaya. Vol 58, No. 2.
https://www.djppr.kemenkeu.go.id/pahamiutang/index.php diakses pada tanggal 16 Februari 2020.