Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk badan usaha di Indonesia seperti perusahaan perseorangan, firma, CV, persero, perum, perjan, perusahaan daerah, koperasi, serta tanggung jawab hukum pemegang saham pada perseroan terbatas. Dibahas pula contoh penerapan bentuk-bentuk badan usaha tersebut pada BUMN dan BUMS.

1. SINDI NALURITA (43218010018)
Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM (Dosen Pengampu)
ASPEK HUKUM BENTUK BADAN USAHA
1. Definisi dan Bentuk Badan Usaha yang diatur dalam Kode Komersial Indonesia
Perusahaan Perseorangan
perusahaan perseorangan merupakan jenis kegiatan usaha, modal dan manajemenya ditangani
oleh satu orang. Orang yang memiliki usaha tersebut biasanya menjadi manajer atau direktur sendiri,
jadi tanggung jawabnya tidak terbatas.
Keuntungan
1. Penguasaan sepenuhnya terhadap keuntungan yang diperoleh.
2. Motivasi usaha yang tinggi.
3. Penanganan aspek hukum yang minimal.
Kekurangan
1. Mengandung tanggung jawab keuangan tak terbatas.
2. Keterbatasan kemampuan keuangan.
3. Keterbatasan manajerial.
4. Kontinuitas kerja karyawan terbatas.
BENTUK BENTUK BADAN USAHA
Firma
Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih pemilik modal, yang
sepakat secara bersama-sama menjalankan usaha dalam satu nama organisasi perusahaan. Persekutuan
firma dapat didirikan dengan cara membuat akta persetujuan sendiri atau persero (anggota
persekutuan). Namun agar lebih formal, sebaiknya pendirian sebuah Firma dilakukan di depan notaris.
Ciri - ciri perseroan Firma:
1. Para persero aktif dalam kegiatan badan usaha sesuai bidang tugasnya.
2. Tanggung jawab tidak terbatas dan di tanggung bersama (solider).
3. Tidak berbadan hukum.
Keuntungan persero Firma:
1. Pengelola usaha dapat di lakukan sesuai bidang keahlian masing -masing, sehingga kemampuan
manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja.

2. 2. Risiko ditanggung bersama.
3. Kelancaran usaha mendapatkan kredit.
Kerugian perseroan Firma :
1. Tiap persero harus bertanggung jawab atas perbuatan persero lainnya, sehingga apabila ada
tindakan tidak sesuai dengan prosedur dari salah seorang persero, maka persero lainnya harus ikut
bertanggung jawab.
2. Seringkali timbul perselisihan di antara para persero dalam hal pengambilan kebijaksanaan.
Perseroan Commanditer (CV)
Perseroan Komanditer adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh
dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda- beda
di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi
dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis
financial.
Ciri-ciri Perseroan Komanditer :
1. Ada persero aktif dan diam.
2. Tanggung jawab persero tidak terbatas, sedangkan persero diam terbatas.
3. Tidak berbadan hukum.
Kerugian Perseroan Komanditer (CV) :
· Sulit dalam menentukan jalanya badan usaha
· Modal yang diikutsertakan dalam perusahaan tidak mudah ditarik kembali
Perusahaan terbatas negara (Persero)
Perusahaan Persero adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal /
sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang bertujuanya mengejar keuntungan. Maksud
dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan
berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.
Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut :
1. Pendirian Persero di usulkan oleh menteri kepada presiden
2. Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Perundang-undangan
3. Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang
4. Modal berbentuk saham
Perum

3. Perusahaan Umum (Perum) adalah perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan untuk
melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Perusahaan ini berstatus badan hukum dan
modal usaha yang digunakan seluruhnya milik negara. Dana penunjang usahanya dapat diperoleh dari
pinjaman dalam negeri dan luar negeri.
Ciri-ciri dari BUMN yang berbentuk Perum :
· Bertujuan melayani kepentingan umum yang vital tetapi diperbolehkan untuk mencari keuntungan.
· Modal berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan.
· Perum berada di bawah pimpinan Dewan Direksi.
Perusahaan Daerah
Badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian
daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah ialah untuk ikut
serta melaksanakan pembangunan daerah dibawah pimpinan daerah.
Ciri-ciri Perusahaan Daerah :
· Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha
· Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan
· Pemerintah memilki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan
Perusahaan Jawatan (Perjan)
Perusahaan Jawatan adalah Perusahaan Negara yang didirikan dengan tujuan utama untuk
melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi efektifitas dan segi ekonomis.
Perusahaan Jawatan berada di bawah pembinaan dan Pengawasan Departemen tertentu yang
mendirikan dan membawahinya.
Ciri-ciri Perjan :
· Bertujuan untuk melayani masyarakat
· Pimpinan dan karyawan berstatus sipil
· Merupakan bagian dari Departemen Pemerintah
Contoh Perjan :
1. Perusahaan jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekarang telah berubah menjadi Perusahaan Umum
Kereta Api (PERUMKA)
2. Perusahaan Jawatan Pegadaian sekarang menjadi PERUM PEGADAIAN
Koperasi

4. Jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum perkoperasian.
Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas
kekeluargaan.
UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu :
· Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
· Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
· Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha
masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
Jenis-Jenis Koperasi
- Koperasi Simpan Pinjam - Koperasi Pemasaran
- Koperasi Konsumen - Koperasi Jasa
- Koperasi Produsen
2. Definisi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang N0. 40 tahun 2007
Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang
berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung
hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan
hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan
perantaraan pengurusnya).
ASPEK HUKUM PT SESUAI UU NO 40 TAHUN 2007
· Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
· Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas
nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
· Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa
Indonesia.
Ciri dan Sifat PT :
· Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi
· Modal dan ukuran perusahaan yang besar

5. · Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik satuan
· Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham
· Kepemilikan mudah berpindah tangan
3. Tanggung jawab hukum kepada Perseroan Terbatas
Menurut Pasal 3 ayat (1) UU PT No 40 Tahun 2007, menyatakan bahwa “pemegang saham
Perseroan Terbatas (“Perseroan”) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat
atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang
dimiliki”. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari Perseroan bahwa pemegang saham hanya
bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.
Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga
menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa
ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila :
1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk
memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Perseroan atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum
menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk
melunasi utang Perseroan.
Selain itu berkaitan dengan masalah likuidasi, menurut Pasal 150 ayat (5) UU PT pemegang
saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang
diterima terhadap jumlah tagihan. Kewajiban untuk mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi
tersebut wajib dilakukan oleh pemegang saham apabila dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah
dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor yang belum mengajukan tagihannya.
IMPLEMENTASI PADA PERUSAHAAN BUMN DAN BUMS
BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara.

6. 1. Perjan adalah bentuk BUMN dimana seluruh modalnya berasal dan dikuasai oleh pemerintah.
Badan Usaha Milik Negara ini biasanya beroperasi pada unit pelayanan masyarakat. Contohnya: PJKA
yang sekarang sudah berganti menjadi PT. KAI (PT Kereta Api Indonesia).
2. Perum adalah bentuk BUMN yang diubah dari Perjan. Perum dikelola oleh pemerintah dimana para
pekerjanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sayangnya bentuk BUMN Perum ini tetap mengalami
kerugian, sehingga pemerintah menjual sebagian sahamnya ke publik yang kemudian statusnya menjadi
Persero.
Contohnya: Perum Pegadaian, Perum Jasa tirta, Perum DAMRI, Perum Peruri, Perum Perhutani.
3. Persero adalah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah atau negara. Sangat berbeda dengan
Perjan maupun Perum, tujuan dari Persero adalah untuk mencari keuntungan dan untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat sehingga Persero tidak akan mengalami kerugian.
Beberapa contoh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini, misalnya seperti: PT Jasa Raharja,
PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Asuransi
Kredit Indonesia dan lain-lain.
BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) adalah badan usaha dimana seluruh modalnya berasal dari
pihak swasta, baik itu pihak swasta dalam negeri maupun pihak swasta asing.
1. Firma (Fa) adalah suatu Badan Usaha yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dimana
setiap anggotanya mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Untuk mendirikan firma
dilakukan dengan cara membuat akta perjanjian dihadapan Notaris. Yang dimana perjanjian itu memuat
nama dari pendiri Firma, cara membagi-bagi keuntungan yang diperoleh, serta waktu dimulai maupun
diakhirinya perjanjian tersebut.
2. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha yang terdiri dari persekutuan modal yang didirikan
berdasarkan perjanjian. Modal dasar ini sepenuhnya terbagi dalam saham yang sudah memenuhi
persyaratan yang sudah ditetapkan undang-undang. Contohnya: PT Pupuk Kaltim, PT Union Metal, PT
Djarum, PT Holcim, PT Karakatau Steel dan lain-lain.
3. CV (Commanditaire Vennootschap) adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih.
Dalam CV ada yang namanya sekutu aktif (yang menjalankan usaha) dan sekutu pasif (yang memberikan
modal). Meskipun badan usaha ini sederhana, namun haknya sama dengan PT dalam melakukan
kegiatan usaha. Mereka dapat melakukan kegiatan bisnis dengan pemerintah (tender) atau dengan
swasta.

7. 4. Koperasi Menurut UU No. 25 tahun 1992, koperasi adalah bentuk badan usaha yang
beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
5. Yayasan adalah bentuk organisasi swasta yang didirikan untuk tujuan sosial kemasyarakatan yang
tidak berorientasi pada keuntungan. Misalnya Yayasan Panti Asuhan, Yayasan yang mengelola Sekolahan
Swasta, Yayasan Penderita Anak Cacat dll.
DAFTAR PUSTAKA:
1. Ali, Hapzi. 2019. Modul 3. Bentuk Badan Hukum dan Perseroan Terbatas.
2. Oetomo, Prasetyo. 2012. https://prasetyooetomo.wordpress.com/2012/06/27/perseroan-
terbatas-menurut-undang-undang-perseroan-terbatas/
3. Yugi. 2017. https://www.eduspensa.id/bentuk-bentuk-badan-usaha/#a
4. Anonym1. 2016. https://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/tanggung-
jawab-pemegang-saham-dalam-perseroan-terbatas/
5. Anonym2. 2015. https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-badan-usaha.html
6. Niamora. 2015. https://niamoraa.wordpress.com/2015/11/05/jenis-jenis-badan-usaha/ (Diakses
28 Maret 2019, 08:58).