Dokumen tersebut membahas pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) baik di pemerintah maupun perusahaan swasta di Indonesia untuk menciptakan bisnis yang sehat dan beretika. Langkah-langkah yang disarankan adalah penetapan aturan hukum yang jelas, pengawasan berkala, transparansi informasi, serta penerapan etika bisnis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pendekatan GCG harus

1. BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
Universitas Mercubuana
Senin, 04 September 2017
Nama : Rudy Harland Seniang Sakti
NIM : 55117110019
Fakultas : Magister Management
Mata Kuliah : Business Ethic and Good Governance
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, MM
Konsep yang baik dan efisien dalam mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia
baik pada Pemerintah (GGG) atau pada Perusahaan (GCG).
Yang Saya rasakan bahwa BUMN/Perusahaan Pemerintah dan Perusahaan Swasta di Indonesia
banyak sekali yang memiliki Konflik of Interest atau unsur-unsur kepentingan yang ada
didalamnya, yang jika tidak diatur dan diawasi secara ketat akan menimbulkan bisnis yang tidak
sehat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang baik dan efisien sebagai berikut :
1) Ditetapkannya aturan hukum secara jelas dalam tata kelola atau menjalankan perusahaan di
tiap bidangnya.
2) Dilakukan pengawasan/audit oleh lembaga yang telah disahkan secara undang-undang
kepada tiap perusahaan tersebut, secara berkala (dapat dilakukan perquarter/persemester).
3) Perusahaan diharuskan pada aturan hukum point 1 diatas untuk melakukan
transparansi/keterbukaan ke publik setiap ada perubahan kebijakan dan secara berkala
(perquarter/persemester) mengenai kondisi dan proses serta hasil yang dicapai perusahaan
tersebut.
4) Yang terpenting adalah dari pribadi/perorangan, masyarakat, dan pemerintah (baik sebagai
pelaku usaha/bisnis, karyawan didalamnya, auditor, serta pemerintah) ditanamkan atau
dibudayakan untuk melaksanakan bisnis dengan etika yang baik sesuai dengan norma-norma
yang berlaku dikehidupan, dimana kita bertanggung jawab secara vertikal (kepada sang
pencipta) dan secara horizontal (kepada masyarakat sekitar).
Diharapkan dengan 4 langkah diatas akan terciptanya Good Corporate Governance baik
dipemerintah ataupun swasta.

2. Pendekatan Good Corporate Governance yang sesuai dengan Budaya kita (Budaya Pancasila
dan Kebhinneka Tunggal Ika).
Indonesia merupakan negara yang majemuk terdiri dari beragam suku, bahasa, budaya, dan
lain sebagainya yang tersebar diberbagai kepulauan dan provinsi. Dari kemajemukan tersebut
Indonesia tetap menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita kenal dengan
bhinneka tunggal ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua). Yang juga tertuang didalam butir ke-
3 pancasila yaitu persatuan Indonesia. Dalam pembahasan kali ini mengenai pendekatan Good
Corporate Governance yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia berdasarkan pancasila dan
bhinneka tunggal ika, dimana :
1) Pelaksanaan bisnis yang Good Corporate Governance harus bertanggung jawab dan beretika
atau moral.
2) Bertanggung jawab dan beretika atau moral dalam point 1 diatas adalah tanggung jawab dan
etika atau moral secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal yaitu pribadi manusia tersebut
kepada sang penciptanya yang sama seperti sila ke-1 pancasila (Ketuhanan yang Maha Esa) dan
secara horizontal yaitu pribadi manusia kepada sesama manusia yang sama seperti sila ke-2
pancasila (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila ke-5 pancasila (Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia). Hal ini sangatlah penting karena pribadi manusia hubungannya
secara vertikal kepada penciptanya adalah diajarkan untuk membedakan yang baik dan yang
buruk serta pribadi manusia hubungannya secara horizontal kepada sesama manusia adalah
melaksanakan atau mengaplikasikan norma-norma atau nilai-nilai moral yang baik didalam
kehidupan bermasyarakat.
3) Pelaksanaan bisnis yang Good Corporate Governance juga harus memperhatikan
kepentingan bersama atau tidak memonopoli. Dimana bisnis atau usaha yang dilakukan sesuai
dengan prinsip keberagaman tetapi tetap satu jua (bhinneka tunggal ika) dan sila ke-3 pancasila
(Persatuan Indonesia). Sehingga tercipta bisnis yang saling menguntungkan bagi semua pihak.