Makalah ini membahas tentang politik, hukum, dan etika bisnis internasional. Pembahasan mencakup pengertian sistem politik, hubungan antara politik dan budaya, partisipasi politik, ideologi politik, risiko politik, pengelolaan risiko politik, etika dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta isu-isu tanggung jawab sosial perusahaan."

1. MAKALAH
BISNIS INTERNASIONAL
POLITIK, HUKUM, DAN ETIKA BISNIS
Disusun oleh :
Kelompok 2
Made Rudani Indira Dewi 1515251021
Ida Ayu Meila Karwista 1515251022
Putu Sofia Andi Dewi 1515251023
PROGRAM NON REGULER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2017

2. i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang ”Politik,
Hukum, dan Etika Bisnis” dengan baik dan tepat waktu meskipun banyak
kekurangan didalamnya. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Komang
Agus Satria Pramudana, S.T., M.Com. selaku Dosen mata kuliah Bisnis
Internasional yang telah memberikan tugas ini kepada kami.
Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah
wawasan serta pengetahuan. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam
makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu,
kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang kami
buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa
saran yang membangun.
Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga makalah ini dapat dipahami
bagi siapapun yang membacanya.
Denpasar, 21 September 2017
Kelompok 2

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................... i
DAFTAR ISI................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang....................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ................................................................................. 2
1.3 Tujuan Penulisan................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Sistem Politik......................................................................................... 3
2.2 Politik dan Budaya ................................................................................ 3
2.3 Partisipasi Politik................................................................................... 3
2.4 Ideologi Politik ...................................................................................... 4
2.5 Risiko Politik......................................................................................... 14
2.6 Jenis Risiko Politik................................................................................ 14
2.7 Mengelola Risiko Politik....................................................................... 20
2.8 Etika dan Tanggungjawab Sosial .......................................................... 24
2.9 Filsafat Etika dan Tanggungjawab Sosial ............................................. 25
2.10 Isu Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) .................................... 27
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan............................................................................................ 36
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 37

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melampaui batas
Negara. Definisi tersebut mencakup perdagangan internasional. pemanufakturan
diluar negeri juga industri jasa diberbagai bidang seperti transportasi, pariwisata,
perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar dan
komunikasi massa. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang
dilakukan antara Negara yang satu dengan Negara yang lain. Bisnis terdiri dari
berbagai macam tipe,dan sebagai akibatnya, bisnis dapat dikelompokkan dengan
cara yang berbeda-beda. Klasifikasi bisnis berdasarkan aktivitas yang
dilakukannya dalam menghasilkan keuntungan.
Hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara yang
lain akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis dari kedua negara tersebut.
Misalnya, Amerika yang mengembargo komoditi perdagangan dengan negara-
negara Komunis. Ketentuan Hukum ataupun perundang-undang yang berlaku di
suatu negara kadang juga membatasi berlangsungnya bisnis internasional.
Misalnya negara Arab melarang produk yang mengandung babi.
Perusahaan-perusahaan bisnis internasional, terutama yang besar pada
umumnya sudah memiliki pedoman etika bisnis di dalam perusahaannya. Kode
etik internasional pertama di bidang bisnis adalah ”The Caux Round-Table
Principles for Business” yang disepakati pada tahun 1994 oleh eksekutif puncak
dari berbagai perusahaan multinasional dari Jepang, Eropa dan Amerika Serikat
(seperti Matsuhita, Philips, Ciba-Geigy, Cummins, 3M dan Honeywell). Prinsip
Caux berakar pada dua nilai ideal dasar dalam etika, yaitu konsep Jepang “kyosei”
yang berarti hidup dan bekerja bersama-sama demi kesejahteraan umum, dan
konsep barat “human dignity” (martabat manusia) yang mengacu pada kesucian
atau bernilainya setiap pribadi sebagai tujuan, tidak semata-mata sebagai sarana

5. 2
untuk mewujudkan tujuan-tujuan orang lain atau bahkan untuk melaksanakan
kehendak mayoritas.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan sistem politik?
2. Apa hubungan politik dan budaya?
3. Apa yang dimaksud dengan partisipasi politik?
4. Apa saja jenis-jenis ideologi politik?
5. Apa yang dimaksud dengan risiko politik?
6. Apa saja jenis-jenis risiko politik?
7. Bagaimana cara mengelola risiko politik?
8. Apa yang dimaksud dengan etika dan tanggungjawab sosial?
9. Apa yang dimaksud dengan filsafat etika dan tanggungjawab sosial?
10. Apa saja isu-isu tanggungjawab sosial perusahaan (CSR)?
1.3 Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui pengertian sistem politik.
2. Untuk mengetahui hubungan politik dan budaya.
3. Untuk mengetahui pengertian partisipasi politik.
4. Untuk mengetahui jenis-jenis ideologi politik.
5. Untuk mengetahui pengertian risiko politik.
6. Untuk mengetahui jenis-jenis risiko politik.
7. Untuk mengetahui cara mengelola risiko politik.
8. Untuk mengetahui pengertian etika dan tanggungjawab sosial.
9. Untuk mengetahui pengertian filsafat etika dan tanggungjawab sosial.
10. Untuk mengetahui isu-isu tanggungjawab sosial perusahaan (CSR).

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Sistem Politik
Sistem politik mencakup struktur, proses, dan aktivitas yang mengatur
negaranya sendiri. Sistem politik Jepang misalnya, menampilkan sebuah Diet
(parlemen nasional Jepang) yang memilih seorang perdana menteri yang akan
menjalankan operasi pemerintah dengan bantuan menteri Kabinet. Diet terdiri dari
dua rumah perwakilan terpilih yang memberlakukan undang-undang negara.
Undang-undang yang dibuat akan mempengaruhi kehidupan pribadi orang-orang
yang tinggal dan orang-orang yang mengunjungi Jepang, serta aktivitas
perusahaan yang melakukan bisnis di sana.
2.2 Politik dan Budaya
Politik dan budaya sangat erat kaitannya. Sistem politik sebuah negara
berakar pada sejarah dan budaya masyarakatnya. Faktor-faktor seperti populasi,
umur, ras, dan pendapatan per kapita mempengaruhi sistem politik suatu negara.
Pertimbangkan kasus Switzerland, dimana sistem politik secara aktif
mendorong semua anggota masyarakat berhak memilih. Dengan cara referendum
publik, warga Swiss memilih secara langsung pada banyak isu nasional. Sistem
Swiss bekerja karena Switzerland terdiri dari populasi yang relatif kecil yang
tinggal di wilayah geografis kecil. Bandingkan praktik ini dengan kebanyakan
negara demokrasi lainnya, dimana wakil rakyat, bukan rakyat sendiri,
memberikan suara pada isu-isu spesifik.
2.3 Partisipasi Politik
Partisipasi terjadi ketika orang menyuarakan pendapat, memberi suara, dan
menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuan sistem secara umum. Partisipasi
bisa melebar atau sempit. Partisipasi luas terjadi ketika orang-orang yang mampu
mempengaruhi sistem politik berusaha untuk melakukannya. Misalnya,

7. 4
kebanyakan orang dewasa yang tinggal di Amerika Serikat memiliki hak untuk
berpartisipasi dalam proses politik dengan memilih dalam pemilihan.
Partisipasi yang sempit terjadi ketika beberapa orang berpartisipasi. Di
Kuwait, misalnya, hanya warga yang bisa membuktikan keturunan Kuwait ikut
dalam proses politik.
Penyiar menghitung surat suara di sebuah stasiun pemungutan suara di Conakry,
Guinea, pada bulan Juni 2010. Orang-orang Guinea memilih pemilihan demokratis
pertama di Afrika Barat sejak kemerdekaan pada tahun 1958, dengan harapan dapat
mengakhiri setengah abad kediktatoran militer dan sipil. Laporan awal dari masing-
masing stasiun pemungutan suara menunjukkan jumlah pemilih yang sangat besar dalam
pemilihan penting. Menurut Anda bagaimana partisipasi yang luas dapat menguntungkan
negara dan masyarakatnya?
2.4 Ideologi Politik
Ideologi politik terdiri dari tiga jenis ideologi, yaitu sebagai berikut:
Totalitarianisme, Anarkisme, dan Pluralisme.
 Totalitarianisme  keyakinan bahwa setiap aspek kehidupan manusia
harus dikendalikan agar sistem politik suatu negara menjadi efektif.
Totalitarianisme mengabaikan kebebasan individu dan memperlakukan

8. 5
orang sebagai budak sistem politik. Negara memerintah tertinggi atas
institusi seperti keluarga, agama, bisnis, dan tenaga kerja. Sistem politik
totaliter mencakup rezim otoriter seperti komunisme dan fasisme.
 Anarkisme  keyakinan bahwa hanya individu dan kelompok swasta yang
bisa mengendalikan aktivitas politik suatu negara. Pandangan anarkis
pemerintah publik tidak perlu dan tidak diinginkan karena menginjak
kebebasan pribadi.
 Pluralisme  keyakinan bahwa kelompok swasta dan publik memainkan
peran penting dalam kegiatan politik suatu negara. Setiap kelompok
(terdiri dari orang-orang dengan latar belakang etnis, ras, kelas, dan gaya
hidup yang berbeda) berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan yang bisa
didapat oleh yang lain. Sistem politik pluralistik mencakup demokrasi,
monarki konstitusional, dan beberapa aristokrasi.
Untuk lebih memahami bagaimana unsur-unsur politik mempengaruhi
praktik bisnis nasional sekarang mari kita periksa dua sistem politik yang lazim
digunakan, yaitu: totalitarianisme dan demokrasi.
A. Totalitarianisme
Dalam sistem totaliter, individu memerintah tanpa dukungan
rakyat, mengendalikan kehidupan orang-orang secara ketat, dan tidak
mentolerir sudut pandang yang berlawanan.
Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler dan bekas Uni Soviet di bawah
Joseph Stalin adalah contoh sejarah pemerintahan totaliter. Hari ini.
Myanmar dan Korea Utara adalah contoh nyata dari pemerintahan
totaliter. Para pemimpin totaliter berusaha membungkam orang-orang
yang menentang pandangan politik dan, oleh karena itu, memerlukan
pemusatan kekuatan politik yang hampir total. Tapi bentuk
totalitarianisme "murni" tidak mungkin dilakukan karena tidak ada

9. 6
pemerintah totaliter yang mampu membungkam semua kritiknya
sepenuhnya.
Pemerintah totaliter cenderung berbagi tiga fitur, yaitu sebagai
berikut:
a. Otoritas yang Ditolak. Individu atau kelompok membentuk sistem
politik tanpa persetujuan eksplisit atau tersirat dari masyarakat.
Pemimpin sering memperoleh dan mempertahankan kekuasaan
melalui kekuatan militer atau pemilihan yang tidak benar. Dalam
beberapa kasus, mereka berkuasa dengan cara yang sah namun
tetap berada di kantor setelah masa jabatan berakhir.
b. Kurangnya Jaminan Konstitusional. Sistem totaliter menyangkal
warga negara bahwa jaminan konstitusional dijalin menjadi jalinan
praktik demokrasi. Mereka membatasi, menyalahgunakan, atau
menolak konsep seperti kebebasan berekspresi, pemilihan berkala
yang diadakan, menjamin hak sipil dan properti, dan hak minoritas.
c. Partisipasi Terbatas. Perwakilan politik terbatas pada pihak yang
bersimpati kepada pemerintah atau pihak yang tidak memiliki
ancaman yang kredibel. Dalam kebanyakan kasus, oposisi politik
benar-benar dilarang, dan pembangkang politik dihukum berat.
Dua jenis sistem politik totarian yang paling umum, yaitu: teokratis
dan sekuler.
a. Totalitarianisme Teokratis
Sebuah sistem politik dimana seorang pemimpin agama
suatu negara juga pemimpin politiknya disebut teokrasi. Para
pemimpin agama menegakkan seperangkat undang-undang dan
peraturan berdasarkan keyakinan agama. Sistem politik yang
berada di bawah kendali pemimpin agama totaliter disebut
totalitarianisme teokratis.

10. 7
Iran adalah contoh menonjol dari negara totaliter teokratis.
Iran telah menjadi negara Islam sejak revolusi 1979 di mana raja
yang memerintah digulingkan. Saat ini, banyak pemuda Iran
tampak kecewa dengan peraturan ketat yang diberlakukan pada
banyak aspek kehidupan publik dan pribadi mereka, termasuk
undang-undang ketat mengenai produk dan gagasan yang dianggap
terlalu "Barat." Mereka tidak mempertanyakan keyakinan agama
mereka namun merindukan masyarakat yang lebih terbuka.
b. Totalitarianisme sekuler
Sistem politik dimana para pemimpin politik mengandalkan
kekuatan militer dan birokrasi disebut totalitarianisme sekuler.
Dibutuhkan tiga bentuk: komunis, kesukuan. dan sayap kanan.
Di bawah totalitarianisme komunis (disebut di sini hanya
sebagai komunisme), pemerintah mempertahankan kekuatan
politik dan ekonomi yang menyapu. Partai Komunis
mengendalikan semua aspek sistem politik, dan partai oposisi
diberi sedikit atau tanpa suara. Secara umum, setiap anggota partai
memegang jabatan diperlukan untuk mendukung semua kebijakan
pemerintah, dan perselisihan jarang diizinkan. Komunisme adalah
keyakinan bahwa persamaan sosial dan ekonomi dapat diperoleh
hanya dengan membentuk Partai Komunis yang kuat dan dengan
melembagakan sosialisme  Sebuah sistem ekonomi dimana
pemerintah memiliki dan mengendalikan semua jenis aktivitas
ekonomi. Ini termasuk pemberian kepemilikan pemerintah atas
alat-alat produksi (seperti modal, tanah, dan pabrik) dan kekuatan
untuk menentukan apa yang dihasilkan ekonomi dan harga di mana
barang terjual.
Namun, perbedaan penting memisahkan komunisme dari
sosialisme. Komunis mengikuti ajaran Marx dan Lenin, percaya
bahwa sebuah revolusi kekerasan dibutuhkan untuk mengendalikan

11. 8
sumber daya, dan ingin menghilangkan oposisi politik. Kaum
sosialis tidak mempercayai semua ini. Dengan demikian, komunis
adalah kaum sosialis, namun kaum sosialis tidak harus komunis.
Di bawah totalitarianisme kesukuan, satu suku (atau
kelompok etnis) memaksakan kehendaknya pada orang lain yang
memiliki identitas nasional. Totalitarianisme kesukuan mencirikan
pemerintah beberapa negara Afrika, termasuk Burundi dan
Rwanda. Ketika kekuatan kolonial Eropa meninggalkan Afrika,
banyak batas nasional diciptakan dengan sedikit memperhatikan
perbedaan etnis di antara orang-orang. Orang-orang dari berbagai
etnis menemukan diri mereka tinggal di negara yang sama.
sedangkan anggota etnis yang sama menemukan diri mereka
tinggal di negara yang berbeda. Pada waktunya. kelompok etnis
tertentu memperoleh kekuasaan politik dan militer atas kelompok
lain. Animasi di antara mereka sering meledak dalam konflik
berdarah.
Meskipun kesukuan memainkan peran dalam banyak
konflik sipil Afrika, tidak selalu merupakan faktor yang paling
signifikan. Untuk mengeksplorasi biaya ekonomi dan sosial perang
sipil (khususnya di Afrika) dan bagaimana negara maju dapat
membantu mengakhirinya, lihat fitur Global Challenges, yang
berjudul "From Civil War to Civil Society."
Di bawah totalitarianisme sayap kanan, pemerintah
mendukung kepemilikan pribadi atas properti dan ekonomi
berbasis pasar namun memberikan sedikit kebebasan politik (jika
ada). Pemimpin umumnya berusaha untuk pertumbuhan ekonomi
sementara menentang totalitarianisme sayap kiri (komunisme).
Argentina. Brazil, Chile, dan Paraguay semuanya memiliki
pemerintahan totaliter sayap kanan pada tahun 1980an.

12. 9
Terlepas dari kontradiksi yang melekat antara komunisme
dan totalitarianisme sayap kanan, sistem politik China saat ini
merupakan perpaduan antara kedua ideologi tersebut. Pemimpin
China adalah rekayasa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan
menerapkan karakteristik tertentu dari ekonomi kapitalis sambil
tetap mempertahankan garis keras dalam ranah politik. Pemerintah
China menjual perusahaan yang kehilangan uang, perusahaan yang
dikelola negara dan mendorong investasi yang dibutuhkan untuk
memodernisasi pabriknya. Tapi pemerintah China masih memiliki
sedikit kesabaran untuk pembangkang yang menuntut kebebasan
politik yang lebih besar, dan tidak membiarkan pers yang benar-
benar bebas.
 Melakukan Bisnis di Negara Totaliter
Berapa biaya dan manfaat melakukan bisnis di negara totaliter? Di
sisi positifnya, perusahaan internasional dapat relatif kurang peduli dengan
oposisi politik lokal terhadap aktivitas mereka. Sisi negatifnya, mereka
mungkin perlu membayar suap dan suap kepada pejabat pemerintah.
Penolakan pembayaran bisa mengakibatkan hilangnya akses pasar atau
bahkan penyitaan investasi di dalam negeri.
Bagaimanapun, melakukan bisnis di negara totaliter bisa menjadi
proposisi berisiko. Di negara seperti Amerika Serikat, undang-undang
mengenai penyelesaian perselisihan kontrak cukup spesifik. Di negara-
negara totaliter, undang-undang tersebut bisa saja tidak jelas atau tidak
ada, dan orang-orang di posisi pemerintahan yang kuat dapat menafsirkan
undang-undang sebagian besar sesuai keinginan mereka. Di China,
misalnya, mungkin tidak masalah apa yang diatur undang-undang
melainkan bagaimana birokrat perorangan menafsirkan undang-undang
tersebut. Sifat sewenang-wenang dari pemerintah totaliter menyulitkan

13. 10
perusahaan untuk mengetahui bagaimana undang-undang akan ditafsirkan
dan diterapkan pada urusan bisnis khusus mereka.
Perusahaan yang beroperasi di negara-negara totaliter kadang-
kadang dikritik karena kurang belas kasihan terhadap orang-orang yang
dilukai oleh kebijakan opresif tuan rumah mereka. Eksekutor harus
memutuskan apakah akan menahan diri untuk tidak berinvestasi di negara-
negara totaliter  dan kehilangan peluang yang berpotensi menguntungkan
 atau berinvestasi dan menanggung beban publisitas yang berpotensi
merusak. Tidak ada jawaban sederhana untuk masalah kontroversial ini,
yang berakibat pada dilema etika.
B. Demokrasi
Demokrasi adalah sistem politik dimana para pemimpin
pemerintahan dipilih secara langsung oleh partisipasi rakyat yang luas atau
oleh perwakilan mereka. Demokrasi berbeda dari totalitarianisme dalam
hampir segala hal. Dasar-dasar demokrasi modern kembali setidaknya
sejauh orang-orang Yunani kuno.
Orang-orang Yunani mencoba mempraktikkan demokrasi murni,
satu di mana semua warga negara berpartisipasi secara bebas dan aktif
dalam proses politik. Tapi demokrasi murni lebih ideal daripada sistem
yang bisa diterapkan karena beberapa alasan. Beberapa orang tidak
memiliki waktu maupun keinginan untuk terlibat dalam proses politik.
Selain itu, warga negara kurang dapat berpartisipasi secara penuh dan aktif
saat populasi tumbuh dan sebagai penghambat jarak dan waktu meningkat.
Akhirnya, para pemimpin dalam demokrasi murni mungkin merasa sulit
atau tidak mungkin membentuk kebijakan kohesif karena pemungutan
suara secara langsung dapat menyebabkan opini populer yang saling
bertentangan.

14. 11
 Demokrasi Representatif
Untuk alasan praktis, kebanyakan negara menggunakan demokrasi
representatif. dimana warga memilih individu dari kelompok mereka untuk
mewakili pandangan politik mereka. Perwakilan ini kemudian membantu
mengatur rakyat dan meloloskan undang-undang. Orang-orang memilih
kembali, perwakilan yang mereka setujui dan menggantikan yang tidak
mereka inginkan lagi mewakili mereka.
Demokrasi representatif berusaha untuk menyediakan beberapa
atau semua hal berikut:
a. Kebebasan berekspresi. Hak konstitusional di kebanyakan negara
demokrasi, kebebasan berekspresi idealnya memberi hak untuk
menyuarakan pendapat dengan bebas dan tanpa rasa takut akan
hukuman.
b. Pemilu Berkala. Setiap wakil yang terpilih bertugas untuk jangka
waktu tertentu, setelah mana orang (atau pemilih) memutuskan
apakah akan melatih perwakilan tersebut. Dua contoh pemilihan
berkala termasuk pemilihan presiden A.S (diadakan setiap empat
tahun) dan pemilihan presiden Prancis (diadakan setiap lima
tahun).
c. Hak Sipil dan Properti Penuh. Hak sipil mencakup kebebasan
berbicara, kebebasan mengatur partai politik, dan hak atas
pengadilan yang adil. Hak kepemilikan adalah hak istimewa dan
tanggung jawab pemilik properti (rumah, mobil, bisnis, dan lain
sebagainya).
d. Hak minoritas. Secara teori, demokrasi mencoba melestarikan
koeksistensi damai di antara kelompok orang dengan latarbelakang
budaya, etnis, dan ras yang beragam. Idealnya, hak dan hak yang
sama diperluas secara hukum ke masing-masing kelompok, tidak
peduli berapa pun jumlah anggotanya.

15. 12
e. Birokrasi Nonpolitis. Birokrasi adalah bagian dari pemerintahan
yang menerapkan peraturan dan undang-undang yang disahkan
oleh perwakilan terpilih. Dalam birokrasi yang dipolitisir, birokrat
cenderung menerapkan keputusan sesuai dengan pandangan politik
mereka sendiri dan bukan pendapat dari perwakilan rakyat. Ini
jelas bertentangan dengan tujuan proses demokrasi.
Kebebasan berekspresi adalah hak fundamental yang ingin dicapai oleh
kebanyakan negara demokrasi. Pada Hari Kebebasan Pers Internasional, seorang
wanita di Tegucigalpa. Honduras, memakai pita di mulutnya untuk menunjukkan
dukungan terhadap hak kebebasan berekspresi.
Meskipun prinsip-prinsip bersama semacam itu sangat bervariasi
dalam praktik demokrasi perwakilan. Inggris, misalnya, mempraktikkan
demokrasi parlementer. Bangsa ini membagi dirinya menjadi distrik
geografis, dan orang-orang di setiap kabupaten memilih partai yang
bersaing daripada kandidat individual. namun partai yang memenangkan
jumlah kursi legislatif terbesar dalam sebuah pemilihan tidak secara
otomatis memenangkan hak untuk menjalankan negara tersebut.
Sebaliknya, sebuah partai harus memperoleh mayoritas mutlak yaitu,

16. 13
jumlah perwakilan yang dipilih partai harus melebihi jumlah perwakilan
yang dipilih di antara semua pihak lainnya.
Jika partai dengan jumlah perwakilan terbanyak tidak memiliki
mayoritas mutlak, maka partai dapat bergabung dengan satu atau lebih
pihak lain untuk membentuk pemerintahan koalisi. Dalam sebuah
pemerintahan koalisi, partai-partai politik terkuat berbagi kekuasaan
dengan membagi tanggungjawab pemerintah di antara mereka sendiri.
Pemerintahan koalisi sering dibentuk di Italia, Israel, dan Belanda. dimana
sejumlah besar partai politik menyulitkan partai tunggal untuk meraih
mayoritas mutlak.
Bangsa juga berbeda dalam kekuatan relatif yang diperintahkan
oleh masing-masing partai politik. Di beberapa negara demokratis, satu
partai politik telah secara efektif mengendalikan sistem ini selama
beberapa dekade. Di Jepang. Misalnya, Partai Demokrat Liberal (yang
sebenarnya konservatif) menikmati kontrol pemerintahan yang hampir
tidak terputus sejak tahun I950an. Di Meksiko, Partai Revolusioner
Institusional (PRI) menjalankan negara tersebut selama 71 tahun sampai
2001 ketika Vicente Fox dari Partai Aksi Nasional (PAN) yang konservatif
memenangkan kursi kepresidenan.
 Melakukan Bisnis di Negara Demokrasi
Demokrasi mempertahankan lingkungan bisnis yang stabil
terutama melalui undang-undang yang melindungi hak kepemilikan
individu. Secara teori, perdagangan semakin meningkat ketika sektor
swasta mencakup perusahaan yang dimiliki secara independen yang
berusaha memperoleh keuntungan. Kapitalisme adalah kepercayaan bahwa
kepemilikan alat-alat produksi dimiliki oleh individu dan perusahaan
swasta. Kapitalisme juga sering disebut sebagai markel bebas.

17. 14
Ingat, meski demokrasi partisipatif, hak kepemilikan, dan pasar
bebas cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi, mereka tidak selalu
melakukannya. Contohnya. Meskipun India adalah negara demokrasi
terbesar di dunia, ia mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat selama
beberapa dekade hingga saat ini. Sementara itu, beberapa negara mencapai
pertumbuhan ekonomi yang cepat di bawah sistem politik yang tidak
benar-benar demokratis. Keempat harimau Asia: Hong Kong, Singapura.
Korea Selatan, dan Taiwan membangun ekonomi pasar yang kuat tanpa
adanya praktik demokrasi sejati.
2.5 Risiko Politik
Semua perusahaan yang melakukan bisnis di dalam negeri atau
internasional menghadapi risiko politik, kemungkinan masyarakat akan
mengalami perubahan politik yang berdampak negatif pada aktivitas bisnis lokal.
Risiko politik di luar negeri mempengaruhi berbagai jenis perusahaan dengan cara
yang berbeda. Hal ini dapat mengancam pasar eksportir, fasilitas produksi
produsen, atau kemampuan perusahaan untuk mengambil keuntungan dari negara
tempat mereka memperolehnya. Pemahaman yang solid mengenai nilai, adat, dan
tradisi lokal dapat membantu mengurangi paparan risiko politik perusahaan.
2.6 Jenis Risiko Politik
Kategori risiko politik yang paling luas mencerminkan kisaran perusahaan
yang terpengaruh. Risiko makro mengancam aktivitas semua perusahaan domestik
dan internasional di setiap industri. Contohnya termasuk ancaman kekerasan yang
terus berlanjut terhadap aset perusahaan di suatu negara dan meningkatnya tingkat
korupsi pemerintah. Risiko mikro mengancam perusahaan hanya di dalam industri
tertentu (atau kelompok yang didefinisikan secara sempit). Misalnya, perang
perdagangan internasional di baja mempengaruhi operasi produsen baja dan
perusahaan yang membutuhkan baja sebagai masukan untuk kegiatan bisnis
mereka.

18. 15
Selain dua kategori besar ini, kita dapat mengklasifikasikan risiko politik
sesuai dengan tindakan atau kejadian yang menyebabkannya timbul, yaitu:
a. Konflik dan Kekerasan
b. Terorisme dan Penculikan
c. Perampasan Properti
d. Perubahan Kebijakan
e. Persyaratan Konten Lokal
 Konflik dan Kekerasan
Konflik lokal dapat sangat menghambat perusahaan internasional
untuk berinvestasi di suatu negara. Gangguan kekerasan mengganggu
kemampuan perusahaan dalam memproduksi dan mendistribusikan
produk, mendapatkan bahan dan peralatan, dan merekrut personil
berbakat. Konflik terbuka juga mengancam aset fisik perusahaan (seperti
perkantoran dan pabrik) dan kehidupan karyawannya.
Konflik muncul dari beberapa sumber. Pertama, mungkin timbul
dari kebencian orang terhadap pemerintah mereka sendiri. Ketika
penyelesaian perselisihan damai antara orang-orang (atau faksi) dan
pemerintah gagal, upaya kekerasan untuk mengubah kepemimpinan politik
dapat terjadi. ExxonMobil (vsuvv.exxonmobil.com) menghentikan
produksi gas alam cair di fasilitasnya di provinsi Aceh saat pemberontak
separatis menargetkan kompleks dengan kekerasan mereka.
Kedua, konflik dapat timbul karena perselisihan teritorial antar
negara. Misalnya, perselisihan mengenai wilayah Kashmir antara India
dan Pakistan mengakibatkan konflik bersenjata besar antara kedua orang
mereka beberapa kali. Dan perselisihan perbatasan antara Ekuador dan
Peru menyebabkan negara-negara Amerika Selatan ini berperang tiga kali
- terakhir pada tahun 1995.

19. 16
Ketiga, perselisihan antar etnis, rasial, dan kelompok agama dapat
meletus dalam konflik kekerasan. Indonesia terdiri dari 13.000 pulau, lebih
dari 300 kelompok etnis, dan sekitar 450 bahasa.
Tahun lalu, pemerintah Indonesia memindahkan orang-orang dari
pulau-pulau yang padat dan padat ke pulau-pulau terpencil, namun tanpa
memperhatikan etnisitas dan agama. Kekerasan di antara mereka
kemudian mengungsi lebih dari 1 juta orang. Perusahaan yang melakukan
bisnis di Indonesia saat ini masih menghadapi kemungkinan kekerasan
etnis dan agama yang mengganggu operasi bisnis.
 Terorisme dan Penculikan
Kegiatan teroris adalah sarana membuat pernyataan politik.
Kelompok yang tidak puas dengan situasi politik atau sosial saat ini
terkadang menggunakan taktik teroris untuk memaksa perubahan melalui
ketakutan dan kehancuran. Pada tanggal 11 September 2001, dunia
menyaksikan terorisme dalam skala yang tidak seperti sebelumnya. Dua
pesawat penumpang diterbangkan ke menara kembar World Trade Center
di New York City, satu pesawat menabrak Pentagon di Washington, D.C.,
dan satu pesawat jatuh di sebuah lapangan di Pennsylvania. Kelompok
teroris Al-Qaida mengaku bertanggung jawab atas serangan A.S dan
serangan baru-baru ini di seluruh dunia. Tujuan organisasi teror tersebut
adalah untuk mendorong pengaruh Barat dari negara-negara Muslim dan
untuk menerapkan hukum Islam.
Penculikan dan pengambilan sandera untuk uang tebusan dapat
digunakan untuk mendanai kegiatan kelompok teroris. Pelaksana
perusahaan internasional besar sering menjadi target utama penculik
karena majikan mereka memiliki "kantong dalam" untuk membayar uang
tebusan besar. Negara-negara Amerika Latin memiliki beberapa tingkat
penculikan tertinggi di dunia, dan Mexico City berada di atau di dekat
bagian atas daftar kota dengan tingkat penculikan tertinggi. Biaya

20. 17
keamanan tahunan untuk perusahaan dengan kantor penjualan di Bogota,
Kolombia, bisa menjadi $125.000 dan sampai $1 juta untuk sebuah
perusahaan yang beroperasi di wilayah yang dikuasai pemberontak.
Eksekutif puncak dipaksa untuk menghabiskan sekitar sepertiga dari
waktu mereka mengkoordinasikan keamanan perusahaan mereka di
Kolombia. Sebuah perusahaan berukuran sedang yang memiliki 5 sampai
10 karyawan yang bepergian ke Amerika Latin selama seminggu dapat
membawa $10 juta untuk asuransi penculikan dan uang tebusan seharga
sekitar $5.000 per tahun.
Bila pejabat tinggi diharuskan memasuki negara-negara dengan
tingkat penculikan tinggi, mereka harus masuk tanpa pemberitahuan,
hanya bertemu beberapa orang kunci di lokasi yang aman, dan pergi
secepat dan sepi. Beberapa perusahaan membeli asuransi penculikan,
tebusan, dan pemerasan, namun pakar keamanan mengatakan bahwa
melatih orang untuk menghindari masalah di tempat pertama adalah
investasi yang jauh lebih baik.
 Perampasan Properti
Pemerintah kadang-kadang memanfaatkan aset perusahaan yang
melakukan bisnis di dalam perbatasan mereka. Perampasan aset jatuh ke
dalam salah satu dari tiga kategori: penyitaan, pengambilalihan atau
nasionalisasi.
Pengalihan aset secara paksa dari perusahaan ke pemerintah tanpa
kompensasi disebut penyitaan. Biasanya pemilik sebelumnya tidak
memiliki dasar hukum untuk meminta kompensasi atau pengembalian
aset. Undang-undang Helms-Burton 1996 mengizinkan bisnis A.S untuk
menuntut perusahaan dari negara lain yang menggunakan properti mereka
yang Kuba disita dalam revolusi komunis tahun 1959. Pemerintah Kuba
menghadapi hampir 6.000 klaim perusahaan senilai $ 20 miliar. Tapi

21. 18
presiden A.S berulang kali mengesampingkan undang-undang agar tidak
membahayakan hubungannya dengan negara lain.
Pemindahan paksa aset dari perusahaan ke pemerintah dengan
kompensasi disebut pengambilalihan. Pemerintahan pengambilalihan
biasanya menentukan jumlah kompensasi. Tidak ada kerangka kerja untuk
banding hukum, dan kompensasi biasanya jauh di bawah nilai pasar. Saat
ini, pemerintah jarang menggunakan penyitaan atau pengambilalihan
karena tindakan ini dapat memaksa perusahaan meninggalkan negara dan
dapat membahayakan investasi masa depan di negara ini.
Sedangkan pengambilalihan melibatkan satu atau beberapa
perusahaan dalam sebuah industri, nasionalisasi berarti pengambilalihan
pemerintah terhadap keseluruhan industri. Nasionalisasi lebih sering
terjadi daripada penyitaan dan pengambilalihan. Kemungkinan kandidat
untuk nasionalisasi termasuk industri yang penting bagi keamanan suatu
negara dan yang menghasilkan pendapatan besar. Dalam beberapa tahun
terakhir, Presiden Venezuela Hugo Chavez menasionalisasi industri
telepon, listrik, dan minyak negara tersebut dan mengancam untuk
menasionalisasi lebih banyak lagi. Bisnis dari hitungan lain bereaksi
terhadap pergerakan ini dengan tidak berinvestasi di Venezuela. Secara
umum, pemerintah dapat menasionalisasi sebuah industri untuk:
1. Gunakan subsidi untuk melindungi industri dengan alasan
ideologis.
2. Simpan pekerjaan lokal di industri yang sakit untuk mendapatkan
pengaruh politik.
3. Mengendalikan keuntungan industri sehingga tidak dapat ditransfer
ke negara dengan tingkat pajak rendah.
4. Berinvestasi di sektor. seperti utilitas publik, bahwa perusahaan
swasta tidak mampu.

22. 19
Tingkat nasionalisasi sangat bervariasi dari satu negara ke negara
lain. Padahal pemerintah Kuba, Korea Utara, dan Vietnam menguasai
hampir semua industri. hanya di Amerika Serikat dan Kanada saja sangat
sedikit. Banyak negara, termasuk Prancis, Meksiko, Polandia. dan India,
mencoba untuk menyeimbangkan antara kepemilikan pemerintah dan
swasta.
 Perubahan Kebijakan
Perubahan kebijakan pemerintah adalah hasil dari berbagai
pengaruh, termasuk cita-cita partai politik yang baru diberdayakan,
tekanan politik dari kepentingan khusus, dan keresahan sipil atau sosial.
Salah satu alat kebijakan yang umum membatasi kepemilikan perusahaan
domestik atau membatasi kepemilikan perusahaan nondomestik menjadi
saham minoritas. Jenis kebijakan ini menempatkan kepemilikan
perusahaan lokal PepsiCo (www.pepsico.com) kepada perusahaan lokal
sampai 49 persen saat pertama kali memasuki India.
Kebijakan lain terkait dengan investasi lintas batas. Menghadapi
perlambatan di sektor teknologi, bisnis dan politisi Taiwan menyerukan
pembatalan kebijakan "go slow, be patient" dengan negara China.
Kebijakan tersebut membatasi investasi di China daratan sebesar $ 50 juta
dan melarang investasi di bidang infrastruktur dan industri yang sensitif
terhadap nasional. Alasan keamanan Pemerintah Taiwan menciptakan
sebuah kebijakan baru yang disebut, “active opening, effective
management” yang mengurangi pembatasan investasi lintas batas.
 Persyaratan Konten Lokal
Undang-undang yang menetapkan bahwa jumlah tertentu dari
barang atau jasa yang dipasok oleh produsen di pasar domestik disebut
persyaratan konten lokal. Persyaratan ini dapat memaksa perusahaan untuk
menggunakan bahan baku lokal, mendapatkan bagian dari pemasok lokal,

23. 20
atau mempekerjakan sejumlah minimum pekerja lokal. Mereka
memastikan bahwa perusahaan internasional mendorong aktivitas bisnis
lokal dan membantu mengurangi pengangguran regional atau nasional.
Mereka juga membantu pemerintah mempertahankan kontrol atas
perusahaan internasional tanpa melakukan tindakan ekstrem seperti
penyitaan dan pengambilalihan.
Namun, persyaratan konten lokal dapat membahayakan
kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan internasional. Pertama,
perusahaan yang diminta untuk mempekerjakan pegawai lokal mungkin
dipaksa untuk menggunakan tenaga kerja yang tidak terlatih atau
mengambil kelebihan pekerja. Kedua, perusahaan yang dibuat untuk
mendapatkan bahan baku atau bagian secara lokal dapat menemukan
kenaikan biaya produksinya atau penurunan kualitas produknya.
2.7 Mengelola Risiko Politik
Perusahaan internasional mendapat manfaat dari pemantauan dan mencoba
memprediksi perubahan politik yang dapat berdampak negatif terhadap aktivitas
mereka. Bila peluang bisnis internasional muncul di lingkungan yang diliputi oleh
risiko yang sangat tinggi, maka investasi di lokasi mungkin merupakan tindakan
yang paling bijaksana. Namun ketika tingkat risiko cukup tinggi dan pasar lokal
menarik, perusahaan internasional menemukan cara lain untuk mengelola risiko
politik. Terdapat tiga metode utama dalam mengelola risiko politik, yaitu:
adaptasi, pengumpulan informasi, dan pengaruh politik.
a. Adaptasi
Adaptasi berarti memasukkan risiko ke dalam strategi bisnis,
seringkali dengan bantuan pejabat setempat. Perusahaan dapat
menggabungkan risiko dengan empat strategi:
 Kemitraan, membantu perusahaan memanfaatkan rencana
ekspansi. Mereka bisa menjadi pengaturan informal atau termasuk

24. 21
usaha patungan, aliansi strategis, dan kepemilikan saham
perusahaan secara cross-hold. Bermitra membantu perusahaan
untuk berbagi risiko kerugian, yang terutama penting di pasar
negara berkembang. Jika mitra memiliki saham (ekuitas) dalam
operasi lokal, mereka mendapatkan potongan keuntungan: jika
mereka meminjamkan uang tunai (hutang), mereka menerima
bunga. Mitra lokal yang dapat membantu menjaga kekuatan politik
dari operasi yang mengganggu termasuk perusahaan, serikat
pekerja, intitusi keuangan, dan lembaga pemerintah.
 Lokalisasi, memerlukan modifikasi operasi, bauran produk, atau
elemen bisnis lainnya  bahkan nama perusahaan  sesuai selera
dan budaya lokal. Pertimbangkan bagaimana MTV
(www.mtv.com) menunjukkan kepekaannya terhadap masalah
budaya dan politik lokal dengan melokalkan aspek-aspek tertentu
dari programnya agar sesuai dengan selera regional dan nasional.
 Bantuan pembangunan, memungkinkan bisnis internasional
membantu negara tuan rumah atau wilayah dalam meningkatkan
kualitas hidup penduduk setempat. Misalnya, dengan membantu
mengembangkan jaringan distribusi dan komunikasi, baik
perusahaan maupun negara mendapat keuntungan. Royal Dutch /
Shell (www.shell.com), perusahaan minyak, bekerja di Kenya
untuk meningkatkan pendapatan penduduk desa miskin dan
melipatgandakan periode rata-rata ketahanan pangan. Canon
(www.canon.com), mesin fotokopi dan pembuat printer Jepang,
mempraktikkan kyosei ("semangat kerja sama") untuk menekan
pemerintah daerah agar melakukan reformasi sosial dan politik.
 Asuransi, terhadap risiko politik dapat menjadi penting bagi
perusahaan yang memasuki lingkungan bisnis yang berisiko.
Overseas Private Investment Corporation (www.opic.gov)
menjamin perusahaan A.S. yang melakukan investasi di luar negeri
terhadap kerugian dan dapat memberikan pembiayaan proyek.

25. 22
Beberapa kebijakan melindungi perusahaan ketika pemerintah
daerah membatasi konvertibilitas atau uang lokal ke dalam mata
uang negara asal, sementara yang lain menjamin terhadap kerugian
yang disebabkan oleh peristiwa kekerasan, termasuk perang dan
terorisme. Asosiasi Asuransi Kredit Luar Negeri (www.fcia.com)
juga menjamin eksportir A.S terhadap kerugian karena berbagai
sebab.
Salah satu cara untuk mengurangi risiko politik adalah menawarkan bantuan
pembangunan kepada masyarakat miskin. Di sini, siswa mendapatkan saran dari
seorang pengusaha berpengalaman di Branson School of Entrepreneurship di
Johannesburg, Afrika Selatan. Sekolah ini dinamai Richard Branson, pendiri Virgin
Group (www.virgin.com). Yayasan Branson yang tidak mencari keuntungan, Virgin
Unite, berusaha untuk mendidik dan mengilhami para pemimpin muda untuk
membuka potensi pemuda Afrika Selatan.
b. Pengumpulan Informasi
Perusahaan internasional berusaha mengumpulkan informasi yang
akan membantu mereka memprediksi dan mengelola risiko politik. Dua

26. 23
sumber yang digunakan perusahaan untuk melakukan peramalan risiko
politik yang akurat adalah:
 Karyawan saat ini dengan informasi yang relevan. Karyawan yang
telah bekerja di suatu negara cukup lama untuk mendapatkan
wawasan tentang budaya dan politik lokal seringkali merupakan
sumber informasi yang baik. Individu yang sebelumnya memiliki
otoritas pembuat keputusan sementara pada tugas internasional
mungkin memiliki kontak dengan politisi lokal dan pejabat
lainnya. Namun, penting bahwa pengalaman internasional seorang
karyawan baru-baru ini karena kekuatan politik di suatu negara
dapat bergeser dengan cepat dan dramatis.
 Instansi yang mengkhususkan diri pada layanan risiko politik. Ini
termasuk bank, konsultan politik, publikasi berita, dan layanan
penilaian risiko. Banyak dari lembaga ini menerbitkan laporan
yang merinci tingkat nasional dan sumber risiko politik.
Perusahaan kecil yang tidak mampu membayar beberapa layanan
ini dapat mempertimbangkan banyak sumber informasi gratis yang
tersedia, terutama dari pemerintah federal mereka. Badan-badan
intelijen pemerintah adalah sumber yang sangat baik dan murah
untuk dikonsultasikan.
c. Pengaruh Politik
Manajer harus bekerja sesuai peraturan dan peraturan yang
ditetapkan di setiap lingkungan bisnis nasional. Hukum bisnis di
kebanyakan negara mengalami perubahan yang sering terjadi, dengan
undang-undang baru yang diberlakukan dan yang sudah ada diubah.
Mempengaruhi politik lokal berarti berurusan dengan anggota parlemen
lokal dan politisi secara langsung atau melalui pelobi. Melobi adalah
kebijakan mempekerjakan orang untuk mewakili pandangan perusahaan
mengenai masalah politik. Pelobi bertemu dengan pejabat publik setempat

27. 24
untuk mempengaruhi posisinya mengenai isu-isu yang relevan dengan
perusahaan. Tujuan utama pelobi adalah untuk mendapatkan undang-
undang yang menguntungkan yang diberlakukan dan undang-undang yang
tidak menguntungkan ditolak. Pelobi juga bekerja untuk meyakinkan
pejabat setempat bahwa perusahaan menguntungkan ekonomi lokal,
lingkungan, tenaga kerja, dan sebagainya.
Suap sering merepresentasikan usaha untuk mendapatkan pengaruh
politik. Bertahun-tahun lalu. presiden Lockheed Corp yang berbasis di
A.S, sekarang Lockheed Martin (www.lockheedmartin.com) menyogok
pejabat Jepang untuk mendapatkan kontrak penjualan besar.
Pengungkapan publik terhadap kejadian tersebut mengakibatkan
berlakunya Undang-Undang Praktik Corak Luar Negeri tahun 1977, yang
melarang perusahaan A.S. untuk menyuap pejabat pemerintah atau
kandidat politik di negara lain (kecuali jika kehidupan seseorang dalam
bahaya). Suap adalah "sesuatu yang berharga"  uang, hadiah, dan
sebagainya  dan tidak dapat diberikan kepada "pejabat pemerintah asing"
yang diberdayakan untuk membuat "keputusan diskresioner" yang
mungkin bermanfaat bagi pembayar pajak. Undang-undang tersebut juga
mewajibkan perusahaan untuk menyimpan catatan akuntansi yang
mencerminkan aktivitas dan aset internasional mereka.
2.8 Etika dan Tanggung Jawab Sosial
Kami belajar di Bab 2 bahwa, ketika sebuah perusahaan berjalan secara
global, para manajernya menghadapi banyak peraturan budaya asing yang
mengatur perilaku manusia. Meskipun sistem hukum menetapkan batasan untuk
perilaku individu dan korporat yang sah, hal itu tidak memadai untuk dilema etika
dan tanggung jawab sosial. Kerangka hukum bisnis bervariasi dari negara ke
negara. Sayangnya, pencarian keuntungan dapat menarik perusahaan untuk
mengeksploitasi perbedaan dalam standar hukum dengan menemukan operasi
bisnis tertentu di negara-negara di mana mereka tidak akan terlalu banyak diteliti.

28. 25
Dengan cara ini, perbedaan hukum nasional bisa menjadi masalah etika bagi para
manajer.
Perilaku etis adalah perilaku pribadi sesuai dengan pedoman perilaku baik
atau moralitas. Dilema etis bukanlah pertanyaan hukum. Bila ada undang-undang
untuk membimbing seorang manajer menuju tindakan yang benar secara benar,
jalan itu harus diikuti. Dalam dilema etis, tidak ada keputusan benar atau salah.
Ada alternatif, bagaimanapun, yang mungkin sama berlaku dalam istilah etika
tergantung pada perspektif seseorang.
Selain kebutuhan manajer individual untuk berperilaku etis, bisnis
diharapkan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan - praktik melampaui
kewajiban hukum untuk secara aktif menyeimbangkan komitmen kepada investor,
pelanggan, perusahaan lain, dan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan
(atau CSR, seperti yang diketahui) mencakup beragam kegiatan, termasuk
pemberian kepada orang miskin, membangun sekolah di negara-negara
berkembang, dan melindungi lingkungan global.
Kita bisa memikirkan CRS yang terdiri dari tiga lapisan aktivitas. Lapisan
pertama adalah filantropi tradisional, di mana sebuah perusahaan
menyumbangkan uang dan, mungkin, waktu kerja untuk tujuan sosial tertentu.
Lapisan kedua terkait dengan manajemen risiko, di mana perusahaan
mengembangkan kode etik yang akan diikuti dalam operasi globalnya dan setuju
untuk beroperasi dengan transparansi yang lebih besar. Lapisan ketiga adalah CSR
strategis, di mana bisnis membangun tanggung jawab sosial ke dalam operasi
intinya untuk menciptakan nilai dan membangun keunggulan kompetitif.
2.9 Filsafat Etika dan Tanggung Jawab Sosial
Ada empat filosofi bisnis dan tanggung jawab sosial yang umum dikutip.
Pandangan Friedman - yang dinamai sebagai pendukung utamanya, mendiang
ekonom Milton Friedman - mengatakan bahwa satu-satunya tanggung jawab
perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemiliknya (atau pemegang
saham) saat beroperasi di dalam hukum. Bayangkan sebuah perusahaan yang

29. 26
memindahkan operasi pembuatan polusi dari negara yang memiliki undang-
undang perlindungan lingkungan yang ketat dan mahal ke negara yang tidak
memiliki undang-undang tersebut. Manajer yang mengikuti filosofi Friedman
akan memuji keputusan ini. Mereka berpendapat bahwa perusahaan tersebut
melakukan tugasnya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemilik dan, apalagi,
beroperasi di dalam hukum di luar negeri. Banyak orang tidak setuju dengan
argumen ini dan mengatakan bahasannya bukan apakah perusahaan memiliki
kewajiban CSR tapi bagaimana hal itu akan memenuhi kebutuhan mereka.
Pandangan relativisis budaya mengatakan bahwa perusahaan harus
menerapkan etika lokal di manapun ia beroperasi karena semua sistem
kepercayaan ditentukan dalam konteks budaya. Relativisme budaya melihat
kebenaran itu sendiri, sebagai relatif dan berpendapat bahwa benar dan salah
ditentukan dalam situasi tertentu. Ungkapan "ketika di Roma, lakukan seperti
yang dilakukan orang Romawi" menangkap esensi reativisme budaya.
Pertimbangkan sebuah perusahaan yang membuka pabrik di pasar yang sedang
berkembang dan, mengikuti kebiasaan setempat, pekerjakanlah pekerja anak.
Manajer relativis budaya akan berpendapat bahwa perusahaan ini bertindak
dengan tepat dan sesuai dengan standar perilaku lokal. Banyak orang menganggap
garis penalaran etis ini mengerikan.
Pandangan moralis yang benar mengatakan bahwa sebuah perusahaan
harus menjaga etika negara asalnya di manapun ia beroperasi karena pandangan
etiket dan etika atasan di rumah lebih tinggi dari pandangan orang lain.
Bayangkan sebuah perusahaan yang berkembang dari basis negara berkembang ke
pasar yang sedang berkembang dimana manajer lokal biasanya menyuap pejabat.
Misalkan kantor pusat membenci tindakan penyuapan dan menginstruksikan anak
perusahaannya agar tidak menyuap pejabat setempat. Dalam situasi ini, markas
besar memaksakan pandangan moralisnya yang adil terhadap manajer lokal.
Pandangan utilitarian mengatakan bahwa perusahaan harus bersikap
dengan cara yang memaksimalkan hasil "baik" dan meminimalkan hasil "buruk"

30. 27
di manapun ia beroperasi. Manajer utilitarian mengajukan pertanyaan, "Hasil apa
yang harus saya perjuangkan?" Dan menjawab, "Hal itu menghasilkan hasil
terbaik bagi semua pihak yang terkena dampak." Dengan kata lain, pemikir
utilitarian mengatakan bahwa perilaku yang benar adalah yang menghasilkan
kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar. Anggaplah, lagi-lagi, perusahaan moral
yang benar di atas yang menginstruksikan pegawainya untuk tidak menyogok
pejabat lokal di pasar negara berkembang. Sekarang anggap seorang manajer
mengetahui bahwa, dengan menyuap pejabat setempat, perusahaan akhirnya akan
mendapatkan izin untuk memperluas pabriknya dan menciptakan 100 lapangan
kerja yang bagus bagi masyarakat setempat. Jika manajer membayar suap
berdasarkan perhitungannya bahwa lebih banyak orang akan mendapatkan
keuntungan daripada yang akan dirugikan oleh hasilnya, dia mempraktikkan etika
utilitarian.
Meskipun bisnis mengembangkan panduan dan kebijakan mengenai
perilaku etis dan tanggung jawab sosial, masalah muncul setiap hari yang dapat
menyebabkan dilema bagi manajer internasional.
2.10 Isu Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
Perusahaan seharusnya tidak menghasilkan kampanye hubungan
masyarakat yang menyajikan bisnis secara sosial, bertanggung jawab jika tidak
benar-benar merangkul asas CSR. Pemimpin bisnis yang teliti menyadari bahwa
masa depan perusahaan mereka bergantung pada tenaga kerja dan lingkungan
yang sehat di seluruh dunia. Misalnya, pembuat minuman ringan mendukung
segala macam inisiatif lingkungan karena mereka memahami masa depan mereka
bergantung pada persediaan air bersih yang cukup banyak. Berikut ini merupakan
isu-isu CSR yaitu: penyuapan dan korupsi, kondisi kerja dan hak asasi manusia,
praktik perdagangan yang adil, dan lingkungan.

31. 28
a. Suap dan Korupsi
Mirip dengan unsur budaya dan politik lainnya, prevalensi korupsi
bervariasi dari satu bangsa ke negara lain. Di negara-negara tertentu, suap
dibayarkan secara rutin kepada distributor dan pengecer untuk mendorong
produk perusahaan melalui jalur distribusi. Suap bisa berarti perbedaan
antara mendapatkan kontrak penting dan benar-benar tertutup dari pasar.
Tapi korupsi itu merugikan masyarakat dan bisnis. Antara lain. korupsi
dapat mengirim sumber daya ke penggunaan yang tidak efisien, melukai
pembangunan ekonomi, mendistorsi kebijakan publik, dan merusak
integritas nasional.
Peta 3.2 di halaman 100-101 menunjukkan bagaimana tingkat
negara menilai tingkat korupsi mereka. Semakin tinggi nilai sebuah negara
terhadap indeks persepsi korupsi (CPI), semakin sedikit korup yang
dirasakan oleh manajer internasional. Apa yang menonjol di peta ini
adalah bahwa negara-negara terbelakang cenderung dianggap paling korup
(seperti Rusia, sebagian besar Afrika, dan wilayah di Timur Tengah). Hal
ini mencerminkan keragu-raguan melakukan bagian dari perusahaan
internasional tentang investasi di negara-negara yang korup.

32. 29
Enron Corporation membuat sejarah saat mengakui pengarsipan
federal yang telah membesar-besarkan pendapatannya. Investor melarikan
diri berbondong-bondong saat saham Enron menjadi tidak berharga dan
perusahaannya bangkrut. Meskipun para eksekutif telah menghasilkan
jutaan gaji dan bonus selama jutaan tahun. Pegawai peringkat dan pemain
Enron melihat tabungan pensiun mereka hilang saat perusahaan tersebut
bubar. Bank-bank Eropa kehilangan sekitar $2 miliar yang telah mereka
berikan kepada Enron dan anak-anak perusahaannya. Ketua dewan
Kenneth Lay (sekarang almarhum) dan Chief Executive Officer Jeffrey
Skilling divonis bersalah atas tuntutan pidana. Kemudian sebuah surat
dakwaan pidana diajukan terhadap firma akuntansi Arthur Andersen,
auditor Enron, untuk merobek-robek dokumen yang berkaitan dengan
pekerjaannya untuk Enron. Dengan reputasinya yang rusak parah,
Andersen juga roboh.
Kerugian finansial dan berkurangnya kepercayaan pada bisnis yang
diakibatkan oleh keruntuhan Enron mendorong Kongres A.S untuk
mengesahkan Sarbanes-Oxley Act (Sarbox) mengenai tata kelola
perusahaan. Undang-undang tersebut menetapkan standar akuntansi dan
pelaporan baru yang ketat untuk perusahaan. Di seluruh dunia, pemerintah,
dewan standar akuntansi, regulator lainnya, dan kelompok kepentingan
memenangkan pertarungan untuk standar yang lebih tinggi dan pelaporan
keuangan yang lebih transparan oleh perusahaan. Bisnis di seluruh dunia
menerima pesan yang menyalahartikan nomor akuntansi, salah
mengartikan kesehatan keuangan perusahaan, dan menjalankan perusahaan
di wilayah abu-abu antara benar dan salah itu tidak etis dan, sekarang
ilegal.
Beberapa orang percaya bahwa Sarbox perlu direformasi karena
beban keuangan yang dihadapi perusahaan sesuai dengan persyaratan
tindakan tersebut. Regulator, pakar sekuritas dan ilmuwan (yang sebagian
besar memuji Sarbox) diadu melawan pejabat keuangan utama - banyak di

33. 30
antaranya mengatakan bahwa tindakan tersebut harus direformasi atau
dicabut karena biaya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi legislator
belum mundur. Direksi di dewan perusahaan telah menjadi perangko karet
untuk strategi dan kebijakan agar menjadi peserta yang lebih aktif dalam
operasi perusahaan sampai pada tahap di mana ia menjadi "pekerjaan
sekarang." kata seorang pakar tata kelola perusahaan.
b. Kondisi Tenaga Kerja dan Hak Asasi Manusia
Untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap masyarakat,
perusahaan memantau tindakan karyawan mereka sendiri dan karyawan
perusahaan tempat mereka menjalankan bisnis. Tekanan dari aktivis hak
asasi manusia mendorong perusahaan pakaian jadi untuk mengenalkan
kode mekanisme kondensasi dan pengawasan untuk pemasok internasional
mereka. Levi-Strauss (www.levisstrauss.com) mempelopori penggunaan
kode praktis untuk mengendalikan kondisi kerja di fasilitas kontraktor.
Perusahaan hanya melakukan bisnis dengan mitra yang memenuhi
“Persyaratan Keterlibatannya”, yang menetapkan pedoman minimal
mengenai perilaku etis, persyaratan lingkungan dan hukum, standar
ketenagakerjaan, dan keterlibatan masyarakat.
Pertimbangkan satu kasus yang dipublikasikan oleh kelompok hak
asasi manusia dan perburuhan yang menyelidiki tuduhan pelecehan
pekerja di pabrik salah satu pemasok Nike Vietnam. Dua belas dari 56
karyawan perempuan dilaporkan pingsan ketika seorang supervisor
memaksa mereka untuk berkeliling pabrik sebagai hukuman karena tidak
mengenakan sepatu peraturan. Nike mengkonfirmasi laporan tersebut dan,
dalam menangguhkan atasannya, mengambil langkah untuk menerapkan
praktik lebih sesuai dengan etika perusahaan negara asal.
Hukum internasional mengatakan bahwa hanya negara-negara
yang dapat dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi
manusia. Namun kelompok aktivis dapat mengajukan tuntutan hukum

34. 31
terhadap bisnis A.S karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia
berdasarkan Undang-undang Klaim Alien Tort oleh dugaan keterlibatan
perusahaan dalam pelecehan tersebut. Yahoo! (www.yahoo.com)
merasakan kekuatan undang-undang ini ketika dua pembangkang China
dipenjara setelah perusahaan tersebut memberikan data yang mereka
berikan kepada pihak berwenang China. Yahoo! mencapai penyelesaian di
luar pengadilan dengan keluarga orang-orang yang dipenjara. Dan
meskipun ada penolakan atas tanggung jawab apapun dalam hal ini,
perusahaan minyak AS Unocal, yang sekarang merupakan bagian dari
Chevron (www.chevron.com), menetap di luar pengadilan karena tuduhan
terlibat dalam penyalahgunaan tentara pemerintah oleh tentara selama
pembangunan jaringan pipa minyak di Myanmar. di tahun 1990an.
c. Praktek Perdagangan yang Adil
Starbucks (www.starbucks.com) bekerja keras untuk beroperasi
secara bertanggung jawab secara sosial dengan mencoba mengurangi nasib
warga negara di negara penghasil kopi yang malang. Starbucks melakukan
ini dengan membangun sekolah, klinik kesehatan, dan fasilitas pengolahan
kopi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga komunitas petani kopi.
Perusahaan juga menjual apa yang mereka sebut "kopi perdagangan yang
adil." Produk perdagangan yang adil adalah produk yang melibatkan
perusahaan yang bekerja dengan pemasok dengan cara yang lebih adil,
berarti, dan berkelanjutan. Bagi Starbucks, ini berarti memastikan bahwa
petani kopi mendapatkan harga yang pantas untuk tanaman kopi mereka
dan membantu mereka bertani dengan cara yang ramah lingkungan.
TransFair USA (www.transfairusa.org) adalah organisasi nirlaba
yang secara independen mengesahkan produk perdagangan yang adil
seperti kopi Starbucks.
Model perdagangan yang adil dari perdagangan internasional
menguntungkan lebih dari 1 juta petani dan buruh tani di 58 negara

35. 32
berkembang di seluruh Afrika, memberi manfaat lebih dari satu juta petani
dan buruh tani di 58 negara berkembang, Asia, dan Amerika Latin. Produk
perdagangan yang adil sekarang termasuk kopi, teh, rempah-rempah,
kakao, coklat, buah, nasi, gula, bunga, madu, dan rempah-rempah.
TransFair USA menyatakan bahwa produk memenuhi kriteria berikut:
 Harga yang wajar. Kelompok produsen menerima harga minimum
yang terjamin.
 Kondisi Kerja yang Adil. Pertanian tidak mempekerjakan anak-
anak, dan pekerja diberi kebebasan berserikat, kondisi kerja yang
aman, dan upah yang layak.
 Perdagangan Langsung. Bila memungkinkan, importir membeli
dari kelompok produsen untuk menghilangkan perantara.
 Pengembangan Masyarakat Demokratis. Petani dan pekerja
memutuskan bagaimana membelanjakan premi perdagangan yang
adil dalam proyek pengembangan sosial dan bisnis.
 Ketahanan lingkungan. Metode pertanian melindungi kesehatan
petani dan melestarikan ekosistem.
d. Lingkungan Hidup
Perhatian terhadap lingkungan dan ekosistem tidak lagi diserahkan
kepada instansi pemerintah dan organisasi nonpemerintah. Saat ini
perusahaan mengejar inisiatif "hijau" untuk mengurangi dampak negatif
terhadap lingkungan dan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan
marjin keuntungan. Jejak karbon adalah dampak lingkungan dari gas
rumah kaca (diukur dalam satuan karbondioksida) yang dihasilkan dari
aktivitas manusia. Ini terdiri dari dua komponen.
 Jejak Primer. Emisi karbondioksida langsung dari pembakaran
bahan bakar fosil, termasuk konsumsi energi domestik dan
transportasi (seperti listrik dan bensin).

36. 33
 Jejak Sekunder. Emisi karbondioksida tidak langsung dari
keseluruhan siklus hidup produk (dari pembuatannya hingga
kerusakan akhirnya).
Seorang pria menggunakan kabel listrik untuk memasang Toyota Prius
hibrida di stasiun pengisian di Strasbourg, Prancis. Banyak orang percaya bahwa
globalisasi dan pembangunan ekonomi berdampak pada lingkungan. Perusahaan
bekerja untuk menciptakan segala macam produk "hijau" untuk mengurangi
dampak ekonomi modern terhadap ekosistem kita. Selain produsen mobil,
bisakah Anda memikirkan jenis perusahaan lain yang bekerja untuk menjadi
tanggung jawab yang lebih ramah lingkungan?
Perusahaan di ujung tombak gerakan hijau mencetak sejumlah
produk mereka yang mewakili gram karbondioksida yang dipancarkan dari
produksi dan pengirimannya ke pengecer. Angka tersebut menandakan
dampak lingkungan dari semua bahan, bahan kimia, dan sebagainya,
digunakan dalam memproduksi dan mendistribusikan barang. Misalnya,
merek makanan ringan di U.K, Walker (www.walkers-crips.co.uk),
stempel "75gr" pada paket keripik kentang keju dan bawang bombay, atau
keripik  yang berarti 75 gram karbondioksida dipancarkan dalam

37. 34
memproduksi dan mengirimkan setiap paket. Pembuat alas kaki dan
pembuat pakaian Timberland (www.timberland.com) menerapkan sistem
yang berbeda. Memberi label produknya dengan skor berkisar antara 0
sampai 10. Skor "0" berarti memproduksi dan mengirimkan produk yang
dipancarkan kurang dari 2,5 kilogram karbondioksida, produk dengan skor
"10" yang menghasilkan 100 kilogram karbondioksida  kira-kira setara
dengan mengendarai mobil 240 mil.
Trendsetter lain dalam mengurangi jejak karbon adalah Marriott
International (www.marriott.com). Kantin karyawan perusahaan hotel
mengganti wadah kertas dan plastik dengan piring nyata dan wadah
kentang berbasis biodegradable yang disebut Spudware. Marriott memberi
karyawan botol air plastik yang dapat digunakan kembali dan membiarkan
mereka menukar bola lampu biasa dari tempat kerja atau rumah, untuk
lampu neon kompak hemat energi. Dan perusahaan tersebut memiliki
green ambassadors yang mengingatkan karyawan untuk mencetak
dokumen dua sisi dan mematikan lampu dan perangkat elektronik yang
tidak digunakan.
Boisset Family Estates (www.boisset.com), perusahaan anggur
terbesar ketiga di Prancis, memulai alternatif ecosmart ke botol kaca.
Boisset menggunakan kertas karton berlapis aluminium yang mirip dengan
wadah yang biasa digunakan untuk jus dan susu. Selain melindungi
produk dari oksidasi dan membuatnya lebih mudah untuk didinginkan,
kemasan baru membantu lingkungan dan meningkatkan keuntungan
perusahaan. Dulu membawa 28 truk untuk mengumpulkan cukup banyak
botol kaca kosong ke kilang anggur untuk mengemas volume anggur yang
sama yang saat ini hanya membutuhkan satu truk karton kosong. Setelah
karton terisi, satu truk sekarang mengangkut apa yang biasa membawa tiga
truk. Penghematan bahan, bahan bakar dan peralatan sangat penting.

38. 35
Pada tingkat nasional, pemerintah Jerman telah menjadi lebih hijau
daripada kebanyakan negara lainnya. Undang-undang energi Jerman
menjamin operator kincir angin dan harga generator surya yang berada di
atas tingkat pasar selama 20 tahun. Hukum itu, yang dikombinasikan
dengan keahlian Jerman dalam bidang aerodinamika, menjadikan negara
ini sebagai pemimpin global dalam energi terbarukan. Saat ini 60
perusahaan di Jerman mengkhususkan diri pada sistem angin. Mantan
Jerman Timur ini dijuluki Solar Valley karena banyaknya perusahaan yang
memproduksi sel surya disana. Sektor energi hijau Jerman mempekerjakan
lebih dari 235.000 orang dan menghasilkan $ 33 miliar dalam penjualan
setiap tahunnya.

39. 36
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kesimpulan dari makalah ini:
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa bisnis internasional merupakan
bisnis yang melibatkan penyeberangan batas-batas Negara. Banyak tujuan dan
manfaat yang dapat kita peroleh dari bisnis internasional baik untuk masyarakat
maupun kehidupan ekonomi negara. Salah satunya adalah mengenal budaya
dalam interaksi bisnis. Interaksi bisnis pada dasarnya adalah interaksi antar
manusia sehingga aspek budaya, politik dan sosial tidak akan terlepas dari
masalah bisnis.
Bisnis internasional dalam perkembangannya memerlukan informasi
mengenai budaya, politik dan aspek sosial lainnya yang dapat mempengaruhi
aktivitas bisnis. Bidang kegiatan bisnis internasional meliputi Lingkungan
Domestik, termasuk sosio ekonomi, sosio cultural, politik, hukum,
pemerintahan, persaingan ,fisik, tenaga kerja, keuangan, teknologi.
Dan lingkungan luar negeri, termasuk sosial ekonomi, sosial cultural,
politik, tenaga kerja, keuangan, teknologi dan lingkungan ekonomi. Ada beberapa
faktor penting yang perlu diperhatikan dalam dunia bisnis seperti aspek hukum,
kondisi politik dan etika bisnis. Selain itu, perlu juga diperhatikan stabilitas dan
hastrat pemerintah dalam mendorong pertumbuhan investasi, juga perkiraan
geogarfis dan sumber alam. Banyak kekuatan politik yang harus dihadapi bisnis,
mempunyai sumber-sumber ideologi dan ada banyak lagi sumber-sumber lainnya.

40. 37
DAFTAR PUSTAKA
Wild, John J. and Wild, Kenneth L. 2012. International Business: The Challenges
of Globalization. Sixth Edition. Prentice Hall.