GOOD GOVERNANCE DI NEGARA BERKEMBANG, MULTI ETNIS, SERTA NEGARA KEPULAUAN

1. Nama : Irsan Sugiarto
NIM : 55116120019
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Guna Menyelesaikan tugas Forum & Quiz,
Business ethics & good governance, pada tanggal 23 Maret 2017
GOOD GOVERNANCE DI NEGARA BERKEMBANG,
MULTI ETNIS, SERTA NEGARA KEPULAUAN
Pendahuluan
Good Corporate Governance prosedur atau sikap yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan untuk
mencapai kesejahterahan, kesejahterahan yang dimaksud diantaranya kesejahterahan yang diraih oleh
masing-masing pegawainya, lingkungan sekitar serta pemilik perusahaan. Terkait hal tersebut,
kesejahterahan terhadap awl mula yang harus diketahui yakni bagaimana perusahaan tersebut dapat
menjamin kesejahterahan terhadap pegawainnya, kemudian perusahaan tersebut barulah memikirkan
bagaimana perusahaan yang dipimpin terhadap lingkungan sekitar. Faktor kesejahteraan terhadap
pegawai kemudian kesejahterahan terhadap lingkungan sekitar hal ini akan membuat situasi sebuah
perusahaan akan kondusif dan sesuai seperti peraturan good governance.
Pelaksanaan good governance sendiri dimasing-masing wilayah atau negara sangatlah berbeda-
beda hal ini dikarenakan setiap wilayah atau negara memiliki kemampuan pendukung untuk berjalannya
good governance secara baik di wilayah tersebut atau negara tersebut tidaklah sama. Terkait hal tersebut
selain hal tersebut didukung berbagai macam faktor yang menjadikan good governance tidak dapat
berjalan dengan semestinya, faktor utama dapat dipengaruhi dengan budaya, bagaimana situasi negara
tersebut serta letak negara tersebut. World system theory adalah jawaban atas penerapan good
governance di negara yang memiliki banyak pulau atau kepulauan, multi etnis, serta negara berkembang.
Pembahasan
Penerapan good governance di wilayah atau negara yang masih berkembang, sebagaimana yang
judul diatas, dalam penerapananya hal ini masih memiliki berbagai macam kendala diantaranya SDM
serta ruang lingkup atau lingkungan yang tidak mendukung apabila diterapkan sistem good governance
bagi beberapa perusahaan beranggapan akan merugikan perusahaan terebut. Terkait hal tersebut
beberapa perusahaan di negara berkembang yang mengesampingkan kesejahterahan dan hanya
memikirkan keuntungan semata bagi pemilik perusahaan, dan hal tersebut dapat mengacu persaingan
yang tidak sehat didalam pasar dan tidak sesuai dengan good governance. Penerapan good governance
di negara yang merupakan negara berkembang dan memiliki banyak pulau atau negara kepulauan dalam

2. konteks ini para pemilik perusahaan harus berfikir keras agar good governance dalam terlaksana dengan
baik.
Negara yang memiliki banyak pulau atau negara yang berkepulauan, negara tersebut pasti
memiliki beragam etnis atau keragaman budaya dalam setiap budaya memiliki keyakinan masing-masing
akan hal yang dianut dalam budaya tersebut. Terkait hal tersebut menurut Krorber dan Kluckhohn define
budaya terbagi atas enam bagian diantaranya;
1. Definisi deskriptif yang cenderung melihat budaya sebagai totalitas komprehensif yang menyusun
keseluruhan hidup social sekaligus menunjukkan sejumlah ranah ( bidang kajian) yang
membentuk budaya;
2. Definisi historis yang cenderung melihat budaya sebagai warisan yang dialih atau diturunkan dari
generasi satu ke generasi berikutnya;
3. Definisi normative hal ini bias mengambil dua bentuk yakni budaya adalah aturan atau jalan
hidup yang membentuk pola-pola perilaku dan tindakan yang konkret, yang kedua menekankan
peran gugus nilai tanpa mengacu pada perilaku;
4. Definisi psikologis yakni cenderung memberi tekanan pada peran budaya sebagai piranti
pemecahan masalah yang membuat orang bias berkomunikasi, belajar atau memenuhi
kebutuhan material maupun emosionalnya;
5. Definisi structural yakni mau menunjuk pada hubungan atau keterkaitan antara aspek-aspek
yang terpisah dari budaya sekaligus menyoroti fakta bahwa budaya adalah abstraksi yang
berbeda dari perilaku konkret;
6. Definisi genetis, definisi budaya yang melihat asal-usul bagaimana budaya itu bias eksis atau
tetap bertahan, dan untuk bertahan biasanya karena ditransmisikan dari satu generasi ke
generasi berikutnya. (Mudji Sutrisno, Hendar Putranto, 2005)
Terkait enam definisi tersebut, dalam penerapan good governance di negara yang memiliki multi kultur
mewajibkan pemilik perusahaan harus melihat bagaimana lingkungan sekita dimana tempat didirikannya
perusahaan tersebut, serta bagaimana kebudayaan dilingkungan tersebut.
Sebagaimana sebelumnya atas hal ragam budaya, apabila perusahaan tidak dapat menerapkan
hal tersebut yang terjadi hanyalah perusahaan yang tidak sehat, hal ini dikarenakan perusahaan hanya
memaksakan kehendaknya sendiri dan tidak mementikan hak pegawainya dan tidak mensejahterahkan
pegawainya. Terkait hal tersebut, dalam penerapan good governance dalam negara yang masih
berkembang serta memiliki banyak kepulauan dan kental akan budaya disetiap wilayah tersebut, apabila
dikaitkan dengan world system theory menjadikan negara tersebut sedikit susah untuk menerapkan good
governance. World system theory sendiri pembagian negara atas letak geografis serta budaya, dan
mengacu terhadap hubungan ekonomi serta pembagian kerja, negara berkembang dalam hal ini
hanyalah sebagai jembatan antara negara periferi terhadap negara inti. (Martínez-Vela, 2001) Terkait hal
tersebut, negara berkembang masuk kedalam zona semi peri-peri yang dalam kata lain hanya sebagai
jembatan antara negara inti yang memiliki akan modal sumber daya manusia yang baik serta jasa,

3. terhadap negara periferi dalam kata lain negara yang memiliki sumber daya alam akan tetapi tidak
memiliki sumber daya manusia yang memadai.
Sebagaimana yang disebutkan sebelumya, dalam penerapan good governance terkait world
system theory sendiri dapat dilihat terkait negara inti, negara tersebut memiliki kecenderungan yang
memiliki satu budaya dan sebaliknya negara pinggiran atau periferi negara tersebut dapat dianalogikan
negara yang mendapatkan tekanan dari negara inti untuk diambil sumber daya alamnya, walau di negara
ini good governance tidak berjalan dengan semestinya akan tetapi negara ini butuh biaya dari negara inti
untuk keberlangsungan negaranya sehingga mengesampingkan good governance. Negara berkembang
atau dalam istilah world system theory menjadi negara semi-periferi, negara ini penuh dan kental akan
budaya serta dari segi sumber daya alam dan manusia memadai akan tetapi untuk manusia trampil
tidaklah sebanyak di negara inti sehingga negara ini membutuhkan negara inti untuk berkembang atau
mengembangkan negaranya. Penerapan good governance, hal yang menjadikan penarapan good
governance tidak merata dikarenakan negara semi-periferi mempunyai kemampuan ekonomi dan sumber
daya manusia sehingga perusahaan yang ingin membuka usaha atau perusahaan dalam negara itu
sendiri ( perusahaan lokal ) harus membuat kebijakan yang saling menguntungkan antara pemilik saham
dan pihak pekerja, serta lingkungan sekitar. Terkait hal tersebut, penerapan good governance tidak
berjalan dengan semestinya dikarenakan banyaknya perusahaan yang mengincar keuntungan sebanyak-
banyaknya tanpa memikirkan hal tersebut, sehingga good governance tidaklah berjalan dengan
semestinya.
Daftar Pustaka
Martínez-Vela, C. A. (2001). World Systems Theory. Carlos A. Martínez Vela – ESD.83 – Fall 2001, 1-3.
Mudji Sutrisno, Hendar Putranto. (2005). Teori-teori kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius.