SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
LAMPIRAN II
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara
Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : ……………………………………………………………………1)
NPWP : ……………………………………………………………………2)
Alamat : ……………………………………………………………………3)
Bertindak selaku : Wajib Pajak
Pengurus dari Wajib Pajak:
Nama : …………………………………………………………..
4)
NPWP : …………………………………………………………..
5)
Alamat : ………………………..…………………………………
6)
dengan ini menyatakan bahwa saya/............
*)
saat ini sudah tidak lagi mempunyai kegiatan
usaha/melakukan pembayaran. Saya/................
*)
sanggup menerima akibat hukum apabila ternyata
dikemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan/paksaan dari
pihak manapun.
…………...................., tgl.....................
7)
Wajib Pajak/Pengurus
**)
.........................................................
8)
Keterangan:
Beri tanda X pada (kotak) yang sesuai.
*)
Coret yang tidak perlu, dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan maka diisi dengan nama badan
**)
Pilih salah satu
Petunjuk pengisian
Angka 1: diisi dengan nama Wajib Pajak/pengurus yang menandatangani Surat Pernyataan
Angka 2: disi dengan NPWP Wajib Pajak/pengurus yang menandatangani Surat Pernyataan
Angka 3: diisi dengan alamat Wajib Pajak/pengurus yang menandatangani Surat Pernyataan
Angka 4: diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani Surat Pernyataan adalah pengurus dari Wajib Pajak
Angka 5: diisi dengan NPWP Wajib Pajak apabila yang menandatangani Surat Pernyataan adalah pengurus dari Wajib Pajak
Angka 6: diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani Surat Pernyataan adalah pengurus dari Wajib Pajak
Angka 7: diisi dengan kota dan tanggal Surat Pernyataan dibuat
Angka 8: diisi dengan tanda tangan dan nama sebagaimana tercantum pada angka 1
Materai

More Related Content

What's hot

26. draf surat peringatan pertama (sp 1)
26. draf surat peringatan pertama (sp 1)26. draf surat peringatan pertama (sp 1)
26. draf surat peringatan pertama (sp 1)legalakses636
 
Sop cara mendapatkan umpan balik
Sop cara mendapatkan umpan balikSop cara mendapatkan umpan balik
Sop cara mendapatkan umpan balikUmah Nurmah
 
Petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmas
Petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmasPetunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmas
Petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmasLinaNadhilah2
 
surat penunjukan membuka kantor cabang
surat penunjukan membuka kantor cabangsurat penunjukan membuka kantor cabang
surat penunjukan membuka kantor cabangLegal Akses
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian
Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian
Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian bernardrbs
 
surat pernyataan alamat perusahaan
surat pernyataan alamat perusahaansurat pernyataan alamat perusahaan
surat pernyataan alamat perusahaanLegal Akses
 
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...legalakses636
 
Berita acara perjanjian kerjasama bidang kesehatan
Berita acara perjanjian kerjasama bidang kesehatan Berita acara perjanjian kerjasama bidang kesehatan
Berita acara perjanjian kerjasama bidang kesehatan Almayda Mahendra
 
LAPORAN PKPA DI RSUD PASAR REBO JAKARTA TIMUR
LAPORAN PKPA DI RSUD PASAR REBO JAKARTA TIMURLAPORAN PKPA DI RSUD PASAR REBO JAKARTA TIMUR
LAPORAN PKPA DI RSUD PASAR REBO JAKARTA TIMURNur Fadillah
 
Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianpemdessinga
 
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.pptManajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.pptDeviNamira
 
Bagan prosedur rekruitmen karyawan (Ristu L) STIA Madani 2013
Bagan prosedur rekruitmen karyawan (Ristu L) STIA Madani 2013Bagan prosedur rekruitmen karyawan (Ristu L) STIA Madani 2013
Bagan prosedur rekruitmen karyawan (Ristu L) STIA Madani 2013n0hara
 
Perjanjian kerja-sama-apa-psa
Perjanjian kerja-sama-apa-psaPerjanjian kerja-sama-apa-psa
Perjanjian kerja-sama-apa-psawisnu prabowo
 
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa KedungjaranPerdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaranari saridjo
 
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layanan
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layananSop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layanan
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layananSangidYahya
 
Contoh audit plan dan instrumen audit pkm
Contoh audit plan dan instrumen audit pkmContoh audit plan dan instrumen audit pkm
Contoh audit plan dan instrumen audit pkmNovieta Parman
 
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)Jeffry Vantheangan
 
Berita acara pembayaran uang muka rehab contoh
Berita acara pembayaran uang muka rehab contohBerita acara pembayaran uang muka rehab contoh
Berita acara pembayaran uang muka rehab contohToniminerva
 

What's hot (20)

26. draf surat peringatan pertama (sp 1)
26. draf surat peringatan pertama (sp 1)26. draf surat peringatan pertama (sp 1)
26. draf surat peringatan pertama (sp 1)
 
Sop cara mendapatkan umpan balik
Sop cara mendapatkan umpan balikSop cara mendapatkan umpan balik
Sop cara mendapatkan umpan balik
 
Petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmas
Petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmasPetunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmas
Petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmas
 
surat penunjukan membuka kantor cabang
surat penunjukan membuka kantor cabangsurat penunjukan membuka kantor cabang
surat penunjukan membuka kantor cabang
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian
Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian
Sk 8 2 pedoman pelayanan kefarmasian
 
surat pernyataan alamat perusahaan
surat pernyataan alamat perusahaansurat pernyataan alamat perusahaan
surat pernyataan alamat perusahaan
 
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...
39. draf berita acara saran dan pertimbangan karyawan atas naskah peraturan p...
 
Berita acara perjanjian kerjasama bidang kesehatan
Berita acara perjanjian kerjasama bidang kesehatan Berita acara perjanjian kerjasama bidang kesehatan
Berita acara perjanjian kerjasama bidang kesehatan
 
Skp bagian umum
Skp bagian umumSkp bagian umum
Skp bagian umum
 
LAPORAN PKPA DI RSUD PASAR REBO JAKARTA TIMUR
LAPORAN PKPA DI RSUD PASAR REBO JAKARTA TIMURLAPORAN PKPA DI RSUD PASAR REBO JAKARTA TIMUR
LAPORAN PKPA DI RSUD PASAR REBO JAKARTA TIMUR
 
Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentian
 
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.pptManajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
 
Bagan prosedur rekruitmen karyawan (Ristu L) STIA Madani 2013
Bagan prosedur rekruitmen karyawan (Ristu L) STIA Madani 2013Bagan prosedur rekruitmen karyawan (Ristu L) STIA Madani 2013
Bagan prosedur rekruitmen karyawan (Ristu L) STIA Madani 2013
 
Perjanjian kerja-sama-apa-psa
Perjanjian kerja-sama-apa-psaPerjanjian kerja-sama-apa-psa
Perjanjian kerja-sama-apa-psa
 
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa KedungjaranPerdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
 
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layanan
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layananSop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layanan
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layanan
 
Contoh audit plan dan instrumen audit pkm
Contoh audit plan dan instrumen audit pkmContoh audit plan dan instrumen audit pkm
Contoh audit plan dan instrumen audit pkm
 
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)
 
Berita acara pembayaran uang muka rehab contoh
Berita acara pembayaran uang muka rehab contohBerita acara pembayaran uang muka rehab contoh
Berita acara pembayaran uang muka rehab contoh
 

Viewers also liked

UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakYudhi Aldriand
 
Surat pernyataan gaffar (2)
Surat pernyataan gaffar (2)Surat pernyataan gaffar (2)
Surat pernyataan gaffar (2)Warnet Raha
 
Surat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desa
Surat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desaSurat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desa
Surat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desaRaFuzi Diqi
 
Form daftar riwayat hidup
Form daftar riwayat hidupForm daftar riwayat hidup
Form daftar riwayat hidupRaFuzi Diqi
 
Surat permohonan kerja ...........pendamping desa
Surat permohonan kerja ...........pendamping desaSurat permohonan kerja ...........pendamping desa
Surat permohonan kerja ...........pendamping desaOperator Warnet Vast Raha
 
Contoh surat pernyataan
Contoh surat pernyataanContoh surat pernyataan
Contoh surat pernyataanWAhyu Chool
 
10 contoh surat pernyataan terbaru
10 contoh surat pernyataan terbaru10 contoh surat pernyataan terbaru
10 contoh surat pernyataan terbaruAndika Andika
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaStrobillus Found
 

Viewers also liked (14)

UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
 
surat pernyataan
surat pernyataansurat pernyataan
surat pernyataan
 
Surat pernyataan gaffar (2)
Surat pernyataan gaffar (2)Surat pernyataan gaffar (2)
Surat pernyataan gaffar (2)
 
Surat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desa
Surat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desaSurat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desa
Surat pernyataan siap menerima hasil pengangkatan perangkat desa
 
Form daftar riwayat hidup
Form daftar riwayat hidupForm daftar riwayat hidup
Form daftar riwayat hidup
 
Surat permohonan kerja ...........pendamping desa
Surat permohonan kerja ...........pendamping desaSurat permohonan kerja ...........pendamping desa
Surat permohonan kerja ...........pendamping desa
 
00 surat edaran perangkat desa
00 surat edaran perangkat desa00 surat edaran perangkat desa
00 surat edaran perangkat desa
 
Perbub no 12 th 2016 perangkat desa
Perbub no 12 th 2016 perangkat desaPerbub no 12 th 2016 perangkat desa
Perbub no 12 th 2016 perangkat desa
 
Surat pernyataan
Surat pernyataanSurat pernyataan
Surat pernyataan
 
03 persyaratan perangkat desa
03 persyaratan perangkat desa03 persyaratan perangkat desa
03 persyaratan perangkat desa
 
Surat lamaran
Surat lamaranSurat lamaran
Surat lamaran
 
Contoh surat pernyataan
Contoh surat pernyataanContoh surat pernyataan
Contoh surat pernyataan
 
10 contoh surat pernyataan terbaru
10 contoh surat pernyataan terbaru10 contoh surat pernyataan terbaru
10 contoh surat pernyataan terbaru
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
 

Similar to NPWP&NPPKP ::: Surat pernyataan

PER : 20/PJ/2016 :::: Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pe...
PER : 20/PJ/2016 :::: Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pe...PER : 20/PJ/2016 :::: Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pe...
PER : 20/PJ/2016 :::: Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pe...Roko Subagya
 
Form Serifikat NIK.doc
Form Serifikat NIK.docForm Serifikat NIK.doc
Form Serifikat NIK.docDataSumbar
 
Lampiran b borang tuntutan penceramah
Lampiran b   borang tuntutan penceramahLampiran b   borang tuntutan penceramah
Lampiran b borang tuntutan penceramahRDija Ayop
 
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_220050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2wahana_dc
 
lampiran PERKA BKN 21 TAHUN 2010.doc
lampiran PERKA BKN 21 TAHUN 2010.doclampiran PERKA BKN 21 TAHUN 2010.doc
lampiran PERKA BKN 21 TAHUN 2010.docSujimanSKM
 
Berita Acara TPA.docx
Berita Acara TPA.docxBerita Acara TPA.docx
Berita Acara TPA.docxaris fan
 
Berita Acara TPA(1).docx
Berita Acara TPA(1).docxBerita Acara TPA(1).docx
Berita Acara TPA(1).docxaris fan
 
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
 
Form Members APINDO
Form Members APINDOForm Members APINDO
Form Members APINDOAPINDO
 
FORM KOMTER.docx
FORM KOMTER.docxFORM KOMTER.docx
FORM KOMTER.docxayujulida1
 

Similar to NPWP&NPPKP ::: Surat pernyataan (14)

PER : 20/PJ/2016 :::: Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pe...
PER : 20/PJ/2016 :::: Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pe...PER : 20/PJ/2016 :::: Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pe...
PER : 20/PJ/2016 :::: Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pe...
 
Form Serifikat NIK.doc
Form Serifikat NIK.docForm Serifikat NIK.doc
Form Serifikat NIK.doc
 
Contoh permintaan cuti
Contoh permintaan cutiContoh permintaan cuti
Contoh permintaan cuti
 
Lampiran b borang tuntutan penceramah
Lampiran b   borang tuntutan penceramahLampiran b   borang tuntutan penceramah
Lampiran b borang tuntutan penceramah
 
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_220050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2
 
lampiran PERKA BKN 21 TAHUN 2010.doc
lampiran PERKA BKN 21 TAHUN 2010.doclampiran PERKA BKN 21 TAHUN 2010.doc
lampiran PERKA BKN 21 TAHUN 2010.doc
 
FORMULIR.doc
FORMULIR.docFORMULIR.doc
FORMULIR.doc
 
Berita Acara TPA.docx
Berita Acara TPA.docxBerita Acara TPA.docx
Berita Acara TPA.docx
 
Berita Acara TPA(1).docx
Berita Acara TPA(1).docxBerita Acara TPA(1).docx
Berita Acara TPA(1).docx
 
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 
Lamp8
Lamp8Lamp8
Lamp8
 
Form Members APINDO
Form Members APINDOForm Members APINDO
Form Members APINDO
 
Contoh Format SPPL
Contoh Format SPPLContoh Format SPPL
Contoh Format SPPL
 
FORM KOMTER.docx
FORM KOMTER.docxFORM KOMTER.docx
FORM KOMTER.docx
 

More from Roko Subagya

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahRoko Subagya
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara Roko Subagya
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahRoko Subagya
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kupRoko Subagya
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphRoko Subagya
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakRoko Subagya
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAANRoko Subagya
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetRoko Subagya
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...Roko Subagya
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIARoko Subagya
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...Roko Subagya
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015Roko Subagya
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETORoko Subagya
 

More from Roko Subagya (20)

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintah
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
 
Pmk 29.pmk03.2015
Pmk   29.pmk03.2015Pmk   29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 

Recently uploaded

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 

Recently uploaded (8)

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 

NPWP&NPPKP ::: Surat pernyataan

  • 1. LAMPIRAN II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif. SURAT PERNYATAAN Saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ……………………………………………………………………1) NPWP : ……………………………………………………………………2) Alamat : ……………………………………………………………………3) Bertindak selaku : Wajib Pajak Pengurus dari Wajib Pajak: Nama : ………………………………………………………….. 4) NPWP : ………………………………………………………….. 5) Alamat : ………………………..………………………………… 6) dengan ini menyatakan bahwa saya/............ *) saat ini sudah tidak lagi mempunyai kegiatan usaha/melakukan pembayaran. Saya/................ *) sanggup menerima akibat hukum apabila ternyata dikemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan/paksaan dari pihak manapun. …………...................., tgl..................... 7) Wajib Pajak/Pengurus **) ......................................................... 8) Keterangan: Beri tanda X pada (kotak) yang sesuai. *) Coret yang tidak perlu, dalam hal Wajib Pajak berbentuk badan maka diisi dengan nama badan **) Pilih salah satu Petunjuk pengisian Angka 1: diisi dengan nama Wajib Pajak/pengurus yang menandatangani Surat Pernyataan Angka 2: disi dengan NPWP Wajib Pajak/pengurus yang menandatangani Surat Pernyataan Angka 3: diisi dengan alamat Wajib Pajak/pengurus yang menandatangani Surat Pernyataan Angka 4: diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani Surat Pernyataan adalah pengurus dari Wajib Pajak Angka 5: diisi dengan NPWP Wajib Pajak apabila yang menandatangani Surat Pernyataan adalah pengurus dari Wajib Pajak Angka 6: diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani Surat Pernyataan adalah pengurus dari Wajib Pajak Angka 7: diisi dengan kota dan tanggal Surat Pernyataan dibuat Angka 8: diisi dengan tanda tangan dan nama sebagaimana tercantum pada angka 1 Materai