UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
00 surat edaran perangkat desa
1. PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan. Yusuf Singadekane Nomor 1 Kayuagung, Propinsi Sumatera Selatan,(30651)
Telp. (0721) 321022, Faks.(0712) 321701 Email : sekda@kaboki.go.id Website : www.kaboki.go.id
Nomor
Sifat
Lamp
Hal
: 140/ /B.PMPD/PEMDES/2016
: Penting
: -
: Surat Edaran Pengangkatan
Perangkat Desa
Kayuagung, November 2016
K e p a d a
Yth. Sdr.Camat se Kabupaten
Ogan Komering Ilir
di –
T E M P A T
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik
perlu didukung oleh Perangkat Desa yang mempunyai potensi, kemampuan
dan kemauan untuk membantu kepala desa dalam menjalankan roda
pemerintahan dibidang administrasi dan kegiatan Penyelenggaraan
Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan dan pemberdayaan
masyarakat di desa. Sehingga perlu dilaksanakan seleksi Perangkat Desa oleh
Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Pasal 26 ayat (2) huruf (b) yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan
tugasnya Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan
Perangkat Desa.
Sehubungan dengan hal tersebut telah diterbitkan Peraturan Bupati
Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa dan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, untuk itu diminta kepada
Saudara segera memfasilitasi dan memerintahkan kepada Kepala Desa
membentuk Susunan Perangkat Desa yang baru, dengan memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:
1. Susunan Perangkat Desa terdiri atas unsur-unsur :
a. Sekretariat Desa; dipimpin Sekretaris Desa dibantu oleh:
- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum; dan
- Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan.
b. Pelaksana kewilayahan yaitu Kepala Dusun;
c. Pelaksana Teknis; terdiri dari:
- Kepala Seksi Pemerintahan; dan
- Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
2. Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi dan
melengkapi persyaratan:
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang
bersangkutan bermaterai cukup dan diketahui oleh pejabat yang
berwenang;
b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
Negara dan Pemerintah Republik Indonesia serta tidak terlibat
dalam organisasi terlarang yang dibuat oleh yang bersangkutan
bermaterai cukup dan diketahui oleh pejabat yang berwenang;
c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cerdas, mampu dan berwibawa
yang dibuktikan dengan yang dibuat oleh yang bersangkutan
bermaterai cukup dan diketahui atau dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang;
d.tidak pernah. ...
2. 2
d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan
perbuatan baik sengaja atau tidak sengaja yang dapat meresahkan
masyarakat sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermaterai cukup;
e. tidak dicabut hak pilihnya dan tidak sedang menjalankan pidana
penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari pejabat yang berwenang;
f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuat
oleh yang bersangkutan bermaterai cukup dan diketahui atau
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa yang
bersangkutan sekurang–kurangnya 1 (satu) tahun terakhir
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang
bersangkutan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
h. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa oleh yang bersangkutan
bermaterai cukup dan diketahui pejabat berwenang;
i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan
sehat dari pejabat berwenang;
j. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan dari tingkat
dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat
berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
k. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42
(empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan
dengan akte kelahiran atau surat kenal lahir dilegalisir pejabat yang
berwenang;
l. tidak merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, BPD dan
Kelembagaan Desa lainnya dibuat oleh yang bersangkutan
bermaterai cukup dan diketahui atau dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang;
m. Daftar Riwayat Hidup Calon Perangkat Desa;
n. Pas fhoto 4 x 6 sebanyak 3 lembar, 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
o. memenuhi syarat-syarat lain sesuai dengan adat istiadat dan/atau
ketentuan yang berlaku di desa setempat;
p. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang
bersangkutan bermaterai cukup;
3. Khusus Persyaratan angka (2) huruf (g), Sesuai dengan Putusan
Mahkamah Kontitusi Nomor: 128/PUU-XIII/2015 Tanggal 23 Agustus
2016 bahwa terkait domisili bagi calon kepala desa dan perangkat desa
yang bertentangan dengan UUD 1945 yang seyogyanya persyaratan
domisili kepala desa dan perangkat desa tidak perlu dibatasi, maka
Desa dapat menambahkan persyaratan apabila calon perangkat desa
tersebut tidak berdomisili di desa harus membuat pernyataan tambahan
bahwa apabila yang bersangkutan terpilih menjadi perangkat desa
harus menetap di desa tersebut;
4.Khusus Persyaratan ...
3. 3
4. Khusus Persyaratan angka (2) huruf (o) disesuaikan dengan kebutuhan
desa dan kondisi desa setempat seperti:
a. Surat Pernyataan telah mengenal dan memahami adat istiadat dan
budaya desa setempat dan bersedia melestarikannya;
b. Surat Penyataan bersedia menerima hasil dari seleksi perangkat
desa;
c. Surat Pernyataan bersedia dievaluasi kinerja setiap akhir tahun;
d. Fotocopy bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan;dan
e. Dokumen-dokumen lainnya yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan;
5. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa sebagai berikut:
a. Kepala Desa membentuk Tim/Panitia Seleksi yang terdiri dari
seorang Ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota yang
tugas pokoknya melakukan penjaringan dan penyaringan atau
seleksi calon perangkat Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala
Desa;
b. Tim/Panitia Pelaksana wajib melaksanakan seleksi secara jujur, adil,
transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab;
c. Tim/Panitia Seleksi mengumumkan pembukaan pedaftaran,
persyaratan calon perangkat desa dan formasi perangkat desa yang
dibutuhkan dalam kurun waktu paling cepat 3 (tiga) hari atau sesuai
kesepakatan/tata tertib yang ditetapkan;
d. Penyeleksian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa
hal sesuai dengan kesepakatan/tata tertib yang ditetapkan,
diantaranya sebagai berikut:
1) Kelengkapan Administrasi sesuai persyaratan;
2) pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
3) tingkat pendidikan;
4) usia yang paling muda/produktif (25 s.d 60 Tahun);
5) nilai tertinggi ujian tertulis yang dilaksanakan Panitia.
e. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala
Desa kepada Camat;
f. Camat menyeleksi berkas persyaratan tersebut sesuai ketentuan dan
mengajukan persetujuan pengangkatan perangkat desa berdasarkan
hasil perengkingan yang dilakukan kepada Bupati melalui Badan
PMPD Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
g. Bupati melalui Badan PMPD Kabupaten sesuai prioritas
perengkingan yang disampaikan oleh Camat, memberikan masukan
untuk menyetujui atau menolak persetujuan tersebut kepada Camat;
h. berdasarkan pertimbangan persetujuan dari Bupati, Camat
memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon
perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh kepala Desa;
i. rekomendasi tertulis dari Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa
dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala
Desa;
j.Camat memberikan. ...
4. 4
j. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat
Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dan/atau setelah
persetujuan dari Bupati;
k. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau
penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan
ditembuskan kepada Bupati melalui Badan PMPD Kabupaten;
l. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa
menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan
Perangkat Desa;
m. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa
melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat
Desa;
n. keputusan pengangkatan Perangkat Desa ditembuskan oleh Kepala
Desa kepada Bupati melalui Badan PMPD Kabupaten;
o. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim/Panitia
Seleksi Perangkat Desa dapat diatur dalam Peraturan Kepala Desa;
6. Khusus Pegawai negeri sipil kabupaten yang akan mencalonan diri dan
diangkat menjadi perangkat Desa dengan ketentuan harus
mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
7. Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten terpilih dan diangkat menjadi
perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari
jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak
sebagai PNS;
8. Kepala Desa dapat melakukan alih jabatan perangkat desa dalam
rangka kelancaran operasional pemerintah desa dengan memperhatikan
aspek domisili, keahlian dan pendidikan perangkat desa.
9. Perangkat Desa yang masih menjabat pada saat ini dapat dialihkan
jabatannya dan melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya
dengan ketentuan:
a. yang bersangkutan masih menjabat sebagai perangkat desa
dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang
bersangkutan masih berlaku;
b. Berijazah Minimal SMU/SLTA/sederajat;
10. Susunan Perangkat Desa diatas mulai berlaku dan melaksanakan tugas
terhitung bulan Januari 2017 dengan ketentuan apabila Desa tidak
memproses dalam Tahun 2016 ini maka hak perangkat desa yang
dianggarkan terhitung sejak Januari 2017 tersebut harus dikembalikan
ke kas daerah;
11. Contoh berkas terlampir.
Khusus Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, maka Kewenangan
Penjabat Kepala Desa dalam hal pengangkatan perangkat desa oleh Penjabat
Kepala Desa, harus memenuhi ketentuan :
a. jabatan Perangkat Desa dimaksud merupakan jabatan strategis yang
harus segera diisi untuk menjamin berlangsungnya penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
b. melalui musyawarah desa dan disetujui BPD.
Mengingat sangat. ...
5. 5
Mengingat sangat pentingnya Susunan Perangkat Desa tersebut diminta
kepada Saudara untuk segera memfasilitasi pengangkatan tersebut dalam
waktu yang relatif singkat dalam mendukung tertib administrasi, kelancaran
tugas dan fungsi pemerintahan desa.
Demikan untuk dipedomani dan ditindaklanjuti, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.
a.n. BUPATI OGAN KOMERING ILIR
SEKRETARIS DAERAH,
H. HUSIN, S.Pd, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630828 198803 1 003
Tembusan Yth.:
1. Bapak Bupati Ogan Komering Ilir (sebagai Laporan)
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten OKI
3. Sdr.Inspektur Kabupaten OKI