SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
89
CONTOH : LAMPIRAN VIII :
SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM
KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
JABATAN STATISTISI NOMOR
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR :..................................................................
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI *)
DALAM JABATAN STATISTISI
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 26 Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan
Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk
mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara …………...................... dalam
jabatan Statistisi………… ……….;
b. ...…...............................................................................................................……
.....................................................................................................................;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 37/KEP/M.PAN/
4/2003;
8. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor................………………….dan Nomor....…………………....................;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .....................................................................................
mengangkat/mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : ......................................................................
b. NIP : ......................................................................
c. Pangkat/golongan ruang/TMT: ......................................................................
d. Unit kerja : ......................................................................
Dalam jabatan.................................................................dengan angka kredit
sebesar................................. ( ............................................. ).
90
KEDUA : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di.................……….............…..
pada tanggal.........................………........….
_____________________________
NIP
TEMBUSAN :
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Badan Pusat Statistik;
3. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; *)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang
bersangkutan; *)
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.
---------------------------------------------
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila perlu.

More Related Content

Similar to Lamp8

serah terima pekerjaan.pdf kontruksi jpe
serah terima pekerjaan.pdf kontruksi jpeserah terima pekerjaan.pdf kontruksi jpe
serah terima pekerjaan.pdf kontruksi jpe
sandiheri139
 
Format format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_final
Format format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_finalFormat format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_final
Format format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_final
aamrannur
 
Contoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanContoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusan
adho slenge
 
Format kak tor_rahfan
Format kak tor_rahfanFormat kak tor_rahfan
Format kak tor_rahfan
wawan spd
 
Sni 2003 1729-2000 20 (baja)
Sni 2003 1729-2000 20 (baja)Sni 2003 1729-2000 20 (baja)
Sni 2003 1729-2000 20 (baja)
Ketut Swandana
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
infosanitasi
 

Similar to Lamp8 (20)

serah terima pekerjaan.pdf kontruksi jpe
serah terima pekerjaan.pdf kontruksi jpeserah terima pekerjaan.pdf kontruksi jpe
serah terima pekerjaan.pdf kontruksi jpe
 
Lampiran juknis spm 210613
Lampiran juknis spm 210613Lampiran juknis spm 210613
Lampiran juknis spm 210613
 
Perjanjian Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri (Bel...
Perjanjian Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri (Bel...Perjanjian Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri (Bel...
Perjanjian Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri (Bel...
 
Format format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_final
Format format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_finalFormat format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_final
Format format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_final
 
Contoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanContoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusan
 
PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA (Beli Perjanji...
PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA (Beli Perjanji...PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA (Beli Perjanji...
PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA (Beli Perjanji...
 
Buku 1 keuangan
Buku 1 keuanganBuku 1 keuangan
Buku 1 keuangan
 
pedoman-persyaratan-umum-perencanaan-jembatan (1).PDF
pedoman-persyaratan-umum-perencanaan-jembatan (1).PDFpedoman-persyaratan-umum-perencanaan-jembatan (1).PDF
pedoman-persyaratan-umum-perencanaan-jembatan (1).PDF
 
Perjanjian Kerjasama Perkebunan Sistem Plasma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
Perjanjian Kerjasama Perkebunan Sistem Plasma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...Perjanjian Kerjasama Perkebunan Sistem Plasma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
Perjanjian Kerjasama Perkebunan Sistem Plasma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 
Eksum
EksumEksum
Eksum
 
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_220050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2
 
Perjanjian Pekerjaan Penyusunan Dokumen AMDAL Hauling Road (Beli Perjanjian, ...
Perjanjian Pekerjaan Penyusunan Dokumen AMDAL Hauling Road (Beli Perjanjian, ...Perjanjian Pekerjaan Penyusunan Dokumen AMDAL Hauling Road (Beli Perjanjian, ...
Perjanjian Pekerjaan Penyusunan Dokumen AMDAL Hauling Road (Beli Perjanjian, ...
 
Format kak tor_rahfan
Format kak tor_rahfanFormat kak tor_rahfan
Format kak tor_rahfan
 
Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...
Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...
Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...
 
Permenpan2008 022 buku
Permenpan2008 022 bukuPermenpan2008 022 buku
Permenpan2008 022 buku
 
Sni 2003 1729-2000 20 (baja)
Sni 2003 1729-2000 20 (baja)Sni 2003 1729-2000 20 (baja)
Sni 2003 1729-2000 20 (baja)
 
Formulir spt 1771 wp badan
Formulir spt 1771 wp badanFormulir spt 1771 wp badan
Formulir spt 1771 wp badan
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
 

Recently uploaded (7)

interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 

Lamp8

  • 1. 89 CONTOH : LAMPIRAN VIII : SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI/ PENGANGKATAN KEMBALI DALAM KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JABATAN STATISTISI NOMOR NOMOR TANGGAL : : : KEPUTUSAN MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) NOMOR :.................................................................. TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI *) DALAM JABATAN STATISTISI MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 26 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara …………...................... dalam jabatan Statistisi………… ……….; b. ...…...............................................................................................................…… .....................................................................................................................; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang Nomor 22 Tahun 1999; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 37/KEP/M.PAN/ 4/2003; 8. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor................………………….dan Nomor....…………………....................; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..................................................................................... mengangkat/mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil : a. Nama : ...................................................................... b. NIP : ...................................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT: ...................................................................... d. Unit kerja : ...................................................................... Dalam jabatan.................................................................dengan angka kredit sebesar................................. ( ............................................. ).
  • 2. 90 KEDUA : **) KETIGA : **) KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di.................……….............….. pada tanggal.........................………........…. _____________________________ NIP TEMBUSAN : 1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *) 2. Kepala Badan Pusat Statistik; 3. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; *) 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *) 6. Pejabat lain yang dipandang perlu. --------------------------------------------- *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila perlu.