[1] Dokumen ini membahas diskresi penggantian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat Kota Malang untuk mengatasi stagnasi pemerintahan setelah 41 dari 45 anggota DPRD ditetapkan sebagai tersangka korupsi. [2] Tujuan kebijakan diskresi ini adalah agar pemerintahan Kota Malang dapat berjalan kembali, meski pengaturan penggantian antar waktu secara perorangan sudah diatur dalam undang-

1. DISKRESI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DALAM MENGATASI STAGNASI
PEMERINTAHAN
PUTU RISKI ANANDA KUSUMA (032024153026)

2. LATAR BELAKANG
2 ◈ Pada tahun 2018 terjadi tindak pidana korporasi yang melibatkan 41 orang anggota DPRD kota
Malang dalam kasus suap pembahasan APBD-P dan pengadaan lahan sampah TPA Supit Urang.
Ditetapkannya 41 orang dari 45 orang anggota DPRD kota malang sebagai tersangka tindak pidana
korupsi menyebabkan terjadinya stagnasi pemerintahan di kota Malang yang berakibat pada
lumpuhnya aktivitas legislasi dan pembangunan di kota Malang.
◈ Permasalahan kemudian muncul dalam penentuan penggantian antar waktu dari anggota DPRD yang
tersangkut kasus korupsi tersebut dimana diketahui bahwa di Indonesia pengaturan masalah PAW
membutuhkan alur yang cukup panjang dan mengahabiskan waktu yang cukup lama sedangkan
dalam perkara tindak pidana secara masal seperti ini yang menyebabkan stagnasi pemerintahan
belum ada pengaturannya yang efisien untuk menanggulangi secara cepat agar pemerintahan dapat
segera berjalan kembali, sehingga terdapat kekosongan pengaturan dalam hal ini yang membuat
menteri dalam negeri mengambil kebijakan diskresi dalam penentuan PAW anggota DPRD kota
Malang agar segera dapat dilantik.
◈ Tujuan utama kebijakan diskresi yang diambil dalam hal PAW anggota DPRD kota Malang ini
dilakukan agar pemerintahan kota Malang dapat segera kembali beraktivitas, namun di sisi lain
pengaturan mengenai PAW secara per-seorangan sebenarnya juga sudah diatur dalam Undang-
Undang No. 17 Tahun 2014. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dalam
penelitian tesis.

3. RUMUSAN MASALAH
◈ Apakah mekanisme diskresi Penggantian Antar Waktu (PAW) pada
keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah kota Malang dapat
dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
◈ Apakah kebijakan diskresi dalam menentukan calon pengganti antar
waktu untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam lembaga dewan
perwakilan rakyat tersebut telah memenuhi unsur-unsur keadilan?
3

4. TUJUAN PENELITIAN
◈ Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan proses
Penggantian Antar Waktu (PAW) pada keanggotaan
lembaga perwakilan sesuai dengan peraturan yang berlaku di
Republik Indonesia.
◈ Untuk mengetahui dan menemukan jawaban berkenaan
dengan kebijakan hukum yang diambil untuk mengatasi
terjadinya stagnasi pemerintahan tersebut apakah telah
memenuhi unsur-unsur keadilan atau belum.
4

5. MANFAAT PENELITIAN
5
Teoritis
◈ Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi
ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pemerintahan, khususnya
pemahaman mengenai pengaturan Penggantian Antar Waktu (PAW) pada keanggotaan
dewan perwakilan rakyat menurut hukum positif di Indonesia dalam mengatasi
terjadinya stagnasi pemerintahan.
Praktis
◈ Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan
sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkret kepada
pihak-pihak terkait penyelenggaraan mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW)
terutama dalam hal penulisan ini tertuju bagi anggota lembaga perwakilan legislatif
Republik Indonesia yakni DPR, DPD, dan DPRD dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan politik di Indonesia.

6. TINJAUAN PUSTAKA
6
Konsep Diskresi
Kedudukan Dan Fungsi
Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
Pengaturan
Penggantian Antar
Waktu (Recall)
Pengertian Stagnasi
Pemerintahan

7. METODE PENELITIAN
Jenis
Penelitian
Jenis
Pendekatan
Sumber Bahan
Hukum
Pengumpulan
Bahan Hukum
Analisis
Bahan
Hukum
Penelitian Hukum
Normatif
1. pendekatan
perundang-
undangan
(statute
approach)
2. pendekatan
analisis
konseptual
(conceptual
approach)
3. pendekatan
kasus (case
approach)
1. Primer
2. Sekunder
3. Tersier
menelusuri dan
membaca literatur-
literatur yang terkait
dengan
permasalahan yang
diteliti
1. Deskripsi
2. Evaluasi
3. Argumentasi

8. Sistematika Penulisan
8
BAB I Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Kajian Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika
Penulisan.
BAB II Mekanisme Diskresi Penggantian Antar Waktu (PAW) pada
keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah kota Malang.
BAB III Pemenuhan unsur keadilan terkait kebijakan diskresi dalam
menentukan calon pengganti antar waktu untuk mengatasi
stagnasi pemerintahan dalam lembaga dewan perwakilan
rakyat daerah Kota Malang.
BAB IV Kesimpulan dan Saran.

9. TERIMA KASIH
9