2. PROGRAM STUDI
DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2023
Oleh :
Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari
(NIM : 2290911008)
Komang Febrinayanti Dantes
(NIM : 2290911011)
Agus Surya Manika
(NIM : 2290911006)
TUGAS
PEMBENTUKAN HUKUM DAERAH
YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI
PERSATUAN DAN KESATUAN
BANGSA
3. What
Produk hukum yang meliputi perda, Perkada, PB KDH, Peraturan DPRD,
serta berbentuk keputusan yang meliputi keputusan kepala daerah,
keputusan DPRD, pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan
DPRD
Pembentukan hukum daerah dimaknai sebagai proses pembuatan
peraturan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan,
teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan,
pengundangan dan penyebarluasan
4. Nilai dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki harga, sebagai suatu hal
yang diyakini dipegang oleh seseorang sesuai dengan kehendak
nuraninya
Nilai persatuan dan kesatuan dalam sila ke 3 Pancasila menegaskan
bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan, bangsa yang
memiliki kehendak untuk bersatu, memiliki perangai persatuan nasib,
bangsa yang terikat pada tanah airnya.
Nilai persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh tanpa terpecah-
pecah dan kesatuan bermakna tunggal atau keseutuhan
5. Pembentukan Hukum Daerah Yang Berdasarkan Nilai-Nilai Persatuan
Dan Kesatuan Bangsa merupakan proses pembuatan peraturan yang
diyakini sesuai dengan kehendak hati nurani yang terkandung pada satu
keutuhan yang tunggal tanpa menimbulkan perpecahan
6. Why
Produk hukum daerah merupakan hasil proses legislasi oleh pembentuk
peraturan di daerah
Sebagai negara majemuk (plural), Kehadiran produk hukum daerah
sebagai bagian dari legislasi daerah seyogyanya selalu mengedepankan
nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa
Apabila produk hukum daerah tidak mengindahkan nilai-nilai persatuan
dan kesatuan maka akan menimbulkan gesekan dan perpecahan, produk
hukum daerah yang tidak memberikan rasa aman bagi masyarakat
minoritas dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.
7. When
Pembentukan hukum yang mengedepankan nilai-nilai persatuan
kesatuan bangsa harus dilakukan semenjak proses awal legislasi tersebut
dilaksanakan sampai pada proses penyebarluasannya
Where
Nilai-nilai persatan dan kesatuan ditemukan dalam pembentukan produk
hukum daerah sampai pada substansi dari produk hukum daerah
tersebut.
Proses pembentukan hukum harus menginternalisasi nilai persatuan dan
kesatuan dengan menyerap aspirasi masyarakat dalam daerah tersebut
8. Who
Pembentukan hukum daerah yang berdasarkan nilai-nilai persatuan dan
kesatuan dilakukan oleh penyelenggara negara yang membentuk hukum
itu sendiri dan ditujukan bagi masyarakat di daerah tersebut
9. How
Memformulasikan perundang-undangan yang efektif ada beberapa
kategori yang digunakan yaitu Rule ( Peraturan ), Oppurtunity (
kesempatan ), capacity ( kemampuan ), Communication ( komunikasi ),
Interest ( Kepentingan ), Process ( Proses ), dan Ideology ( ideologi ) yang
disingkat ROCCIPI
ROCCIPI mengkategorikan pentingnya ideologi sebagai unsur subyektif
dengan menentukan nilai-nilai dan sikap yang terkandung dalam
pembentukan peraturan baik secara nasional maupun daerah
10. Pola pembentukan produk hukum daerah berdasarkan nilai-nilai
Persatuan dan Kesatuan Bangsa:
Pertama: penarikan aspirasi masyarakat
setiap upaya untuk merencanakan lebih dahulu dilakukan dengan
menarik aspirasi masyarakat secara menyeluruh sehingga diperoleh
kesepakatan yang utuh dari masyarakat, namun dalam mencari aspirasi
yang utuh itu diwajibkan tanpa menimbulkan diskriminasi terhadap
kaum minoritas
Kedua:Menyusun naskah akademik
naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan pokok-
pokok materi muatan bidang tertentu sebagai bahan pertimbangan yang
paling objektif dan rasional dalam penyusunan produk hukum daerah
11. Ketiga: Agar rumusan Ranperda memenuhi syarat formal,maka elite
dibantu tenaga perancang Perda sebagai tenaga fungsional yang
berkualitas dalam menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Perda
Keempat: menyebarluaskan draft Ranperda kepada publik.
Penyebarluasan draft Ranperda dimaksudkan untuk memperoleh
tanggapan maupun usul-saran perbaikan dari publik
Kelima: saat pembahasan di legislatif, elite daerah mengundang dan
melibatkan elemen-elemen, stakeholders yang ada di masyarakat, untuk
ikut membahas dan memberi masukan dalam rangka penyempurnaan
12. Elemen-elemen ini terdiri atas :
1. Organisasi kemasyarakatan,
2. Lembaga swadaya masyarakat,
3. Perguruan tinggi,
4. Tokoh-tokoh masyarakat dengan berbagai latar belakangnya,
5. Pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap terbitnya Perda, dan
6. Kelompok-kelompok minoritas yang jika sebuah Perda diterbitkan
akan menyebabkan terdiskriminasinya hak-hak mereka, serta
7. Media massa.
13. SIMPULAN
1. Ketika diidentifikasi, masih ada beberapa produk hukum daerah yang
tidak menginternalisasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa
sehingga menimbulkan konflik
2. Pembentukan hukum daerah yang mengandung nilai-nilai persatuan dan
kesatuan bangsa tidak hanya dilihat dari segi materi produk hukum,
namun juga harus disikapi dari semenjak permulaan gagasan produk
hukum itu akan direncanakan, dan aspirasi masyarakat telah menjadi
dasar bentuk internalisasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa
