1. IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD
DALAM
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MERAUKE
THE IMPLEMENTATION OF THE MONITORING FUNCTION OF PEOPLE'S
REPR
ESENTATIVE COUNCIL IN THE DEVELOPMENT OF MERAUKE
REGENCY
1
Leonardus Mahuse
.
2
T.T. Andi Lolo,
3
Sultan Suhab
1
Mahasiswa PPW, Pascasarjana Universitas hasanuddin Makassar
2
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas hasanuddin
3
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas hasanuddin
Alamat Korespondensi:
Leonardur Mahuse
Sekertariat
Gedung
DPRD Merauke
Makassar 9
9336
HP. O8134423600
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan
menganalisis
faktor
faktor yang
mempengaruhi
pelaksanaan fungsi
pengawasan DPRD Kabupaten Merauke terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merauke.
Penelitian
ini dilaksanakan di DPRD Kabupaten Merauke. Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Informan
kunci
terdiri dari 6 orang serta informan tambahan 3 orang tokoh masyarakat. Keenam informan utama adalah
para
ketua dari fraksi Partai Golkar,
Fraksi Partai PD, Fraksi Gerindra, Fraksi Perjuangan Nasional, Fraksi Keadilan
dan Nurani Sejahtera, dan Fraksi Kebangkitan Bangsa. Analisis data menggunakan analisis deskriptif k
ualitatif
dengan melihat fungsi pengawasan dan faktor
faktor yang
mempengaruh
i
fungsi pengawasan DPRD Kabupaten
Merauke dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten Merauke.Hasil penelitian menunjukan bahwa
DPRD
Kabupaten Merauke telah cukup menjalankan fungsinya dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan
di
Kabupaten Merauke, tetapi p
erlu adanya suatu instrument standar pelayanan publik yang dimiliki pemerintah
Kabupaten Merauke sehingga pelayanan pengawasan mengacu pada suatu standar layanan yang baku.
Kata kunci
: fungsi pengawasan, faktor
-
2. faktor yang mempengaruhi.
ABSTRACT
This study aims to find out and analyse the factors influencing the implementation of the monitoring
function of
People's Representative Council of Merauke Regency in the development of the regency.
The research was
conducted in the People's Representative
Council of Merauke Regecy, Sota District, Merauke Regency as a
descriptive qualitative study. There were 6 key informants and 3 community leaders as additional inf
ormants.
The key informants were the heads of
Fraksi Partai Golkar
(Golkar Party Fraction),
Fraksi Partai PD
(Democratic Party Fraction),
Fraksi Gerindra
(Gerindra Fraction),
Fraksi Perjuangan Nasional
(National
Struggle Fraction),
Fraksi Keadilan dan Nurani Sejahtera
(the Fraction of Justice and Wealthy
Consciousness), and
Fraksi Kebangkitan Ban
gsa
(National Resurgence Fraction). The data analysis was
conducted by using the descriptive qualitative analysis by reviewing the monitoring function, and th
e factors
influencing the moitoring function.The results reveal that the People's Representative C
ouncil of Merauke
Regency has done its function in monitoring the development of Merauke Regency. However, it is neces
sary to
make public service standard instrument so that the service monitoring can be conducted by referring
to the
standard.
Keywords:
monitoring function, influential factors
PENDAHULUAN
P
enguatan peran lembaga legislatif di era reformasi ini adalah suatu
keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. DPRD
berfungsi dan berperan dalam
melaksanakan fungsi
fungsi, budgeting, legislatio
n, dan controlling
.
Tantangan
pokoknya adalah
bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang
dapat mengoptimalkan kinerjanya. Menumbuhkan kesadaran DPRD akan fungsi
yang
diembannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak
,
k
arena masyarakat mad
ani
sangat berharap banyak agar DPRD dapat melakukan fungsi
fungsi parlemennya
dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan
3. proses kegiatan pimpinan untuk mema
stikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran
serta tugas
tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan
rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan
ketentuan yang telah ditetapkan.
Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adala
h tanggung jawab setiap
pimpinan pada tingkat manapun.
P
engawasan legislatif sebagaimana dimaksudkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 162 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah
,
m
eliputi : 1) Peraturan Daerah, 2) APBD,
3)
Peraturan perundangan lainnya, 3) Dana Otsus, 4) Proyek
proyek pusat di daerah, 5)
Keputusan Kepala Daerah, dan 6) Asset daerah
Berdasarkan UU No.32
tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
kedudukan DPRD sebagai badan legislatif sejajar dan menjadi mitr
a pemerintah daerah,
meskipun kedudukan DPRD sejajar dengan
Kepala Daerah
akan tetapi dalam alokasi
kekuasaan yang dimiliki lebih besar
Kepala Daerah
dibanding DPRD, ini terjadi karena
Kepala Daerah mempunyai dua fungsi, yakni
Kepala Daerah
O
tonom
dan seba
gai
kepala wilayah
.
S
ebagai
Kepala Daerah
O
tonom
, Kepala Daerah berfungsi
memimpin
dan bertanggungjawab penuh atas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah, sedangkan
sebagai
4. K
epala
W
ilayah
, Kepala Daerah
memiliki fungsi sebagai pe
mimpin
penyelenggaraan
pemerin
tahan umum.
Sebagai wakil rakyat, DPRD mempunyai fungsi legislasi, fungsi controlling
atau pengawasan dan fungsi Anggaran
.
D
alam fungsi legislasi DPRD memiliki
kewenangan untuk membuat peraturan
peraturan Daerah, baik berdasarkan inisiatif
Kepala
Daerah maupun inisiatif DPRD sendiri. Dalam hal fungsi anggaran DPRD
harus menetapkan APBD yang diusulkan Kepala Daerah dengan memperhatikan
aspirasi masyarakat, sedangkan dalam fungsi kontrol, DPRD harus melakukan
controlling atau pengawasan atas jalannya
pemerintahan daerah sehingga tidak
menyimpan
g
dari amanat dan aspirasi rakyat
.
Dalam rangka melakukan controlling
terhadap jalannya pemerintahan itu, DPRD mempunyai beberapa hak, yaitu hak
meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah, hak meminta keterangan,
hak
mengadakan penyelidikan, hak amandemen, hak mengajukan pernyataan
pendapat, hak
inisiatif, dan hak anggaran. Pengawasan merupakan fungsi yang paling sensitif
yang
harus dilakukan DPRD yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 untuk
mengontrol
segala bentu
k kebijakan Kepala Daerah.
Dari
latarbelakang masalah
di atas
maka dapatlah dirumuskan
permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:
a).
Sejauh mana pelaksanaan
fungsi pengawasan pada DPRD Kabupaten Merauke terhadap pelaksanaan
pembangunan di
K
a
bupaten Merauke?
b).
Faktor
5. faktor apa yang mempengaruhi
kinerja pengawasan pada DPRD Kabupaten Merauke?
Berdasarkan latar belakang dan
permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan pokok yang ingin dicapai
melalui
penelitian ini
adalah:
a,).
Untuk meng
etahui dan
menganalisis
p
elaksanaan fungsi
pengawasan
DPRD Kabupatan Merauke
terhadap pelaksanaan
pembangunan
di
Kabupaten Merauke.
b)..
Untuk mengetahui faktor
–
faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD
Kabupaten Merauke
terhadap pelaksana
an
Pembangunan
di Kabupaten Merauke.
METODE
Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif.
Diharapkan bahwa temuan
temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, jelas dan
akurat terutama berbag
ai hal yang memperlihatkan peran implementasi fungsi pengawasan
DPRD Kabupaten Merauke dalam rangka pengawasan pembangunan. Temuan
temuan
empiris untuk dideskripsikan secara rinci, jelas dan akurat dengan pengetahuan
teoritis untuk
menemukan obyektifitas h
asil kerja DPRD Kabupaten Merauke yang diselaraskan dengan
kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah didalam mewujudnyatakan hasil
hasil
pembangunan bagi masyarakat.
Lokasi Penelitian
.
Penelitian ini berlokasi di DPRD Kabupaten Merauke. Dengan pertimbangan bahwa
penulis ingin mengetahui lebih lanjut implementasi fungsi pengawasan DPRD
terhadap
6. pelaksanaan pembangunan Di Kabupaten Merauke.
Jenis dan Sumber Data
Jenis datanya adalah data
primer dan sekunder. Data primer yang diproses diperoleh
dari 6 orang narasumber yang mewakili 6 fraksi di DPRD Kabupaten Meraukedan 3
tokoh
masyarakat . Data primer juga diperoleh dari pengamatan atau observasi dan
pengalaman
selama menjadi anggota DPRD
Kabupaten Merauke.
Data sekunder merupakan data yang
diperoleh dari data yang laporan atau data yang telah dipublikasikan. Data
sekunder berupa
data wilayah, kependudukan, data social ekonomi Kabupaten Merauke, Data
Jumlah Pemilih
dan Suara sah dalam Pemil
ihan Legislatif DPRD Kabupaten Merauke periode 2009
2014,
data personalia anggota DPRD Kabupaten Merauke periode 2009
2014.
Informan Pokok
Pada penelitian ini yang menjadi informan pokok adalah anggota DPRD di
Kabupaten Merauke sebanyak 6 orang dan 3 to
koh masyarakat. Informan pokok tersebut
berasal dari enam fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Merauke.Keenam fraksi
tersebut
adalah sebagai berikut : Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi
Perjuangan
Nasional, Fraksi Keadilan dan Nurani Sej
ahtera dan Fraksi Kebangkitan Bangsa.
Teknik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu melalui wawancara
langsung
dengan Anggota DPRD mengenai indikator dan instrumen penelitian yang terkait
dalam
implementasi fungsi pengawas
an DPRD Kabupaten Merauke. Wawancara dilakukan dengan
menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun.
Selain wawancara, pengumpulan data
dalam penelitian ini juga dilakukan dengan metode pustaka dimana menggunakan
data
data
sekunder dengan menggunakan l
aporan
laporan sebagai data pendukung penelitian ini.
Metode Analisis
Data yang berhasil dikumpulkan peneliti, diolah dan dianalisis dengan
menggunakan
teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif diartikan sebagai usaha
analisis
7. berdas
arkan kata
kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas. Data yang dianalisis
adalah hasil pengamatan dan wawancara yang telah dituangkan dalam catatan.
Data dalam
catatan inilah yang akan dianalisis secara kualitatif, dalam arti bahwa data yang
akan
disajikan berupa narasi.
Implementasi dirumuskan sebagai pelaksanaan dan pengendalian atau tindakan
kebijaksanaan sampai dicapainya hasil kebijaksanaan tersebut.
(
Wahab
,
2002) proses
implementasi kebijaksanaan merupakan keseluruhan dari kegiatan yang be
rkaitan
pelaksanaan suatu kebijakan Negara. Sering kali kata implementasi digunakan
dalam
berbagai pembicaraan, yang maknanya sangat sulit disusun dalam suatu defenisi
yang dapat
mewakili makna yang sebenarnya dari kata implementasi itu. Menurut pendapat
(
Sutarto
1981
)
)
pengertian implementasi adalah merupakan usaha secara rasional untuk
melaksanakan
atau menerpakan kebijakan yang sebenarnya. Lebih lanjut
(
Syukur
,
1987
)
Implementasi
adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah rencana
dan
kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusa, langkah
langkah yang
strategis maupun oprasional yang ditetapkan guna mewujudkan suatu program
atau
kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dan program yang
ditetapkan
semu
la. Defenisi diatas menunjukkan bahwa implementasi atau pelaksanaan
merupakan
aspek oprasional dari rencana atau penerapan berbagai program yang telah
disusun
sebelumnya, mulai dari penetapan sampai pada hasil yang dicapai sebagai tujuan
semula.
HASIL DAN PEMBAHASAN
DPRD
8. dalam Perspektif
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004
Pengertian DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bagian dari pemerintahan daerah
bersama dengan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004).
Kedudukan
DPRD
DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
Lembaga Pemerintahan Daerah.
DPRD sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggungjawab yang
sama
dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk ke
sejahteraan rakyat.
Fungsi DPRD
.
Legislasi
Diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
Anggaran
Diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah
Daerah.
Pengawasan
Diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang
undang,
Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh
Pemerintah
Daerah.
Tugas dan
W
ewenang DPRD
Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah u
ntuk mencapai
tujuan bersama,
Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan
Kepala Daerah,
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan
peraturan perundang
undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapata
n
dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program
Pembangunan Daerah, dan Kerjasama Internasional di daerah,
Mengusulkan pengangkatan
dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam
Negeri
Republik Indone
sia melalui Gubernur,
Kewajiban DPRD
Mengamalkan Pancasila,
Melaksanakan Undang
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta mentaati segala peraturan perundang
-
9. undangan,
Melaksanakan
kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
,
Mempertahankan dan
memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia,
Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
Menyerap, menghimpun,
menampung dan menindak
lanjuti aspirasi masyarakat,
Tugas pimpinan DP
RD
Memimpin sidang
sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan,
Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan
Wakil Ketua,
Menjadi juru bicara DPRD,
Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD,
Mengadakan konsul
tasi dengan Bupati dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan
putusan DPRD,
Fungsi Pengawasan DPRD
Dalam konteks lembaga politik, fungsi pengawasan yang
dijalankan DPRD
merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan
administratif.
Hal ini membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD dengan fungsi
pengawasan
yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan publik lainnya. Fungsi
pengawasan DPRD
lebih bersifat politis strategis menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan
pembangunan
daerah secara umum. Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat politis strategis
menyangkut
pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara
umum. Pengawasan pada
konteks disini bukanlah pengawasan yang bersifat teknis adsminitratif yang
berkaitan dengan
pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengawasan
DPRD juga
dapat berlangsung pada berbagai tingkatan kebijakan, progra
m, proyek maupun kasus yang
ada di daerah. Dengan demikian dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD
didasarkan
pada rencana yang dilengkapi dengan standar atau ukuran yang jelas untuk
menentukan
sebuah kegiatan lembaga atau kebijakan publik “
berhasil
”, “
ga
gal
10. ”, atau “
menyimpang
”
dalam pelaksanaan tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan
DPRD tidak
sekedar bersifat observatif, melainkan juga bersifat korektif untuk menjamin
pencapaian
tujuan.
Penyusunan RAPBD cenderung pada pendekatan yang be
rsifat
kesepa
ka
tan
kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif yang kurang sesuai dengan
prinsip anggaran berbasis kinerja. Pada tahapan pelaksanaan APBD pengawasan
yang
dilakukan melalui kegiatan monitoring ke lapangan dan rapat kerja (evaluasi) ter
nyata masih
mengalami kendala teknis maupun kendala yuridis, sementara
pengawasan terhadap laporan
pertanggungjawaban (LPJ)
B
upati sebagai tindakan evaluasi terdapat perbedaan aspek politik
dalam mempertahankan kredibilitas penguasa demi eksistensi kepemim
pinannya dan
mengabaikan aspek teknis yang semestinya diarahkan pada pengelolaan dan
pemanfaatan
APBD untuk mengukur hasil kinerja aparatur (eksekutif) dalam rangka
mewujudkan
pemerintahan yang baik.
Faktor Penyebab Lemahnya Fungsi Pengawasan DPRD
Anggota
DPRD terpilih pada kenyataannya belum optimal melakukan
pengawasan
.
Penyebab hal ini terutama karena sistem partai yang terpusat membuat anggota
DPRD
menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak
pada
pemilih dan masyara
kat.
ti
dak heran apabila banyak Perda yang lahir tanpa memikirkan
kepentingan rakyat namun terkesan sebatas kesepakatan antara eksekutif dan
legislatif.
DPRD sebagai lembaga faktor
–
faktor lain yang menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan
DPRD antara lain;
a
).
Rendahnya kualitas sumber daya manusia;
b).
11. Lemahnya kemampuan
manajerial atau kepemimpinan;
c).
Lemahnya faktor dukungan (control) masyarakat;
d).
Keterbatasan dana;
e).
Rendahnya komitmen atau motivasi anggota DPRD.
Kebijakan Pembangunan Daerah
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Merauke yang telah ditetapkan
untuk tahun 2005
–
2010 yaitu :
a).
Pendekatan pelayanan masyarakat (
service people
approach
) melalui penataan manajemen birokrasi pelayanan masyarakat dan subsidi
bantuan
biaya masyarakat tidak mampu;
b).
Pengembangan kampung agropolitan (
agropolitan village
development
) melalui pengembangan potensi unggulan yang memiliki nilai pasar;
c).
Pengem
bangan wilayah terpadu (
Integrated regional development
) melalui pengembangan
potensi sumberdaya manusia (human resources development), peningkatan
pelayanan dan
derajat kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur wilayah (jaringan jalan
dan
jembatan,
irigasi dan drainase, perumahan dan permukiman, air bersih, listrik dan
telekomunikasi, pengembangan potensi pariwisata dan potensi budaya daerah
sebagai
khasanah budaya bangsa, peningkatan stabilitas wilayah serta upaya peningkatan
wilayah
administratif k
awasan selatan menjadi salah satu Provinsi di Tanah Papua;
e).
Pengembangan
kota satelit (
growth center
) melalui pembangunan sarana prasarana wilayah sebagai
penunjang pengembangan potensi masing
masing wilayah;
f).
Pengembangan ekonomi lokal
melalui peman
faatan potensi sumber daya pertanian, kehutanan, jasa dan penataan jaringan
12. produksi, distribusi serta pasar lintas wilayah;
Sebagai mitra kerja pemerintah daerah dan berbagai lembaga publik lainnya,
maka
DPRD memiliki tiga fungsi utama yakni penganggaran
, legislasi dan pengawasan. Untuk
pelaksanaan fungsi
fungsi tersebut maka DPRD sebagai wakil rakyat di daerah perlu peka
dan tanggap terhadap proses manajemen tata pemerintahan di daerah, khususnya
terhadap
dokumen
dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Hal ini penting, karena ketika akan
mengimplementasikan fungsi
fungsi DPRD, maka anggota dewan harus mengerti, mengenal
dan memahami akan setiap proses manajemen tata pemerintahan yang
dijalankan.
Pengimplementasian fungsi pengawasan DPRD akan dilakukan te
rhadap implementasi
program pembangunan daerah dan berdasarkan sinergisitas yang dibangun antara
DPRD
maupun Pemda itu, akan menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan terhadap
pembangunan daerah. Hal ini akan berdampak pada pembuatan dokumen
perencanaan
pembangunan daerah pada tahun atau periode berikutnya, dan hal tersebut akan
menjadi
siklus positif dalam perencanaan pembangunan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif.
Diharapkan bahwa temuan
temuan empiris dapat did
eskripsikan secara lebih rinci, jelas dan
akurat terutama berbagai hal yang memperlihatkan peran implementasi fungsi
pengawasan
DPRD Kabupaten Merauke dalam rangka pengawasan pembangunan. Temuan
temuan
empiris untuk dideskripsikan secara rinci, jelas dan a
kurat dengan pengetahuan teoritis untuk
menemukan obyektifitas hasil kerja DPRD Kabupaten Merauke yang diselaraskan
dengan
kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah didalam mewujudnyatakan hasil
hasil
pembangunan bagi masyarakat.
KESIMPULAN
Berdasarkan pem
bahasan pada bagian
bagian sebelumnya dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut :
a).
13. DPRD Kabupaten Merauke telah menjalankan fungsinya
dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merauke.
b).
Dalam
menjalankan fungsi pengawasan DPRD Kabupa
ten Merauke tidak saja menggunakan media
formal di dewan tapi juga melalui media informal
,
c).
Kompetensi anggota DPRD Kabupaten
Merauke, dukungan masyarakat, komitmen dan motivasi serta sistem
pengkaderan dalam
partai politik merupakan faktor
faktor yang
menentukan keberhasilan melaksanakan fungsi
pengawasan dewan
, d).
Belum adanya suatu model standar pengawasan yang baik
mengakibatkan pengawasan menjadi tidak terarah, sporadis dan hanya mengikuti
perkembangan permasalahan di masyarakat sehingga menimbulka
n kerentanan dalam
kompromi
kompromi politik antara legislative dan eksekutif
, e).
Fungsi pengawasan DPRD
masih tetap diperlukan untuk memelihara akuntabilitas publik dan menjamin
pemerintah
daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perunda
ng undangan yang
berlaku dan untuk lebih efektif peran serta masyarakat dan kerjasama dengan
organisasi
kemasyarakatan serta media masa perlu ditingkatkan.
Babarapa hal yang dapat disarankan sebagai bagian dari penelitian ini adalah
sebagai
berikut :
a)
.
Anggota DPRD Kabupaten Merauke perlu lebih kreatif memanfaat media
komunikasi yang ada dalam rangka menjaring informasi dan aspirasi masyarakat
khususnya
terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasannya
, b).
Peningkatan kualitas sumber daya
anggota DPRD K
abupaten Merauke perlu terus dilakukan baik melalui peningkatan
pendidikan akademiknya maupun melalui pendidikan
pendidikan non formal seperti
pelatihan dan lain
lain
, c).
14. Dukungan masyarakat yang sudah diberikan perlu terus dipelihara
dan dibina agar komu
nikasi legislatif dengan masyarakat dapat membantu fungsi pengawasan
DPRD
, d).
Komitmen dan motivasi anggota DPRD Kabupaten Merauke harus terus dijadikan
penggugah untuk berkarya dan berbakti bagi bangsa dan Negara serta rakyat
, e).
Perlu
disusun suatu ben
tuk standar pengawasan yang baik oleh dewan dan juga Pemerintah
Kabupaten Merauke perlu menetapkan standar pelayanan ke masyarakat agar
pelayanan
dapat lebih terjamin dan dapat dijadikan acuan oleh DPRD untuk membuat
instrumen
pengawasan kegiatan pelayanan
publik.
DAFTAR PUSTAKA
Amirin, Tatang M.
(
1990
)
.
Menyusun Rencana Penelitian
,
Rajawali,
Jakarta.
Djojosoekarto Agung, Dwijowiyoto R., I Ketut Putra Erawan, Yasadhana V.,
(
2004
)
.
Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD
.
Sekretariat Nasional
ADEKSI dan Konrad Adenauer Stiffung
, Jakarta
Kartasasmita, G.
(
1995
)
. Pembangunan Untuk Rakyat.
CIDES
, Jakarta.
Komaruddin,
(
1979
)
. Manajemen Sumber Daya Manusia.
Yayasan Reikasindo
, Jakarta
Poerwadamita,
(
1997
15. )
. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lembaga Penerbit Ul
Press,
Jakarta.
Siagian, S.P.
(
1992
)
. Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya.
Bumi Aksara
, Jakarta.
Sujanto,
(
1991
)
. Cakrawala otonomi daerah.
Sinar Grafika
, Jakarta.
Romli, Lili,
(
2007
)
.
Potret Otonomi Daerah Dan wakil Rakyat ditingkat lokal.
Pustaka
Pelajar bandung.
Undang
Undang Otonomi Daerah nomor 22 Tahun 1999
.
Pemerintahan Daerah
,
Jakarta
Undang
Undang nomor 25 Tahun 1999
.
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
,
Jakarta
U
ndan
g
Undang RI nomor 32 Tahun 2004
.
Pemerintahan Daerah
, Jakarta
Undang
Undang RI Nomor 12 Tahun 2008
.
Perubahan Kedua Atas Undang
