Wapu merujuk pada instansi pemerintah yang memungut PPN meskipun seharusnya tidak dipungut. Terdapat 4 jenis badan yang termasuk Wapu: 1) bendaharawan pemerintah, 2) kontraktor kontrak minyak dan gas, 3) BUMN dengan 51% saham pemerintah, 4) badan usaha tertentu seperti BUMN yang direstrukturisasi. Wapu bertanggung jawab atas pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN untuk transaksiny

1. Wapu (Wajib Pungut) : Pengertian dan Badan atau
instansi Wapu
A. Pengertian Wapu
Wapu atau Wajib Pungut merupakan istilah yang merujuk pada pembeli yang
seharusnya dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun justru
memungut PPN. Artinya, sebagai pembeli Wapu justru tidak dipungut PPN
oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang/Jasa Kena Pajak
(BKP/JKP), melainkan justru memungut PPN.
Istilah Wapu ini ditujukan pada bendaharawan pemerintah, badan usaha atau
instansi pemerintah yang ditugaskan memungut, menyetor dan melaporkan
PPN yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP/JKP kepada badan atau
instansi pemerintah tersebut.

2. Dalam ketentuan, ada 4 badan atau instansi yang masuk dalam ketegori
Wapu, yakni:
1. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas
Negara (KPKN).
2. Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Badan Usaha Tertentu.
1. Bendaharawan Pemerintah dan KPKN
Sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 563/KMK.03/2003,
bendaharawan pemerintah serta KPKN adalah Wapu. Bendaharawan yang
dimaksudkan yaitu bendahara maupun pejabat yang bertransaksi dengan
dana yang asalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan demikian, bendaharawan pemerintah serta kantor KPKN yang
membayar untuk penyerahan BKP/JKP dari PKP rekanan pemerintah atas
nama PKP rekanan pemerintah, diharuskan untuk melakukan pemungutan,
penyetoran, dan pelaporan PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPnBM) terutang.
Beberapa bendaharawan pemerintah ditunjuk sebagai Wapu antara lain:
• Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
• Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Ketua Lembaga sebagai Bendahara.
• Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah.

3. Pengecualian terkait Wapu ini diterapkan pada:
1. Total pembayaran sebanyak-banyaknya 1 juta rupiah serta bukan
merupakan transaksi yang terpecah-pecah.
2. Bayaran untuk pembebasan tanah.
3. Bayaran untuk penyerahan BKP/JKP yang memang termasuk dalam
fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari PPN, sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bayaran untuk penyerahan bahan bakar minyak serta bukan bahan
bakar minyak oleh PT Pertamina (Persero).
5. Bayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan
penerbangan.
6. Bayaran lainnya atas penyerahan barang maupun jasa yang tidak
dikenakan PPN, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kontraktor Kontrak Kerja Sama
Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2010,
kontraktor kontrak kerja sama adalah salah satu badan yang termasuk Wapu.
Kontraktor kerja sama sendiri dimaksudkan sebagai berikut:
• Kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak beserta gas bumi.
• Kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan sumber
daya panas bumi, yang meliputi kantor pusat, cabang, maupun unitnya.
Disebutkan, bahwa PPN dan/atau PPnBM yang terutang atas penyerahan
BKP/JKP oleh rekanan kepada kontraktor atau pemegang kuasa maupun
pemegang izin dipungut, disetor, serta dilaporkan oleh kontraktor atau
pemegang kuasa/pemegang izin.

4. Sementara rekanan dalam PMK tersebut yaitu PKP yang menyerahkan
BKP/JKP kepada kontraktor maupun pemegang kuasa/pemegang izin.
Atas transaksi penyerahan dengan kontraktor maupun pemegang
kuasa/pemegang izin, rekanan perlu menerbitkan faktur pajak yang
dilakukan pembuatannya ketika penyerahan BKP/JKP. Penerimaan
pembayaran (apabila pembayaran didapat terlebih dahulu sebelum
penyerahan BKP/JKP) dan termin (apabila penyerahan sebagai bagian dari
tahapan suatu pekerjaan).
3. BUMN
Menurut PMK Nomor 85/PMK.03/2012, BUMN adalah salah satu Wapu. Jadi,
PPN dan/atau PPnBm terutang untuk penyerahan BKP/JKP oleh rekanan
kepada BUMN, diharuskan untuk dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh
BUMN.
Sementara kategori yang termasuk Wapu dalam BUMN adalah BUMN yang 51
persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan tidak termasuk anak usaha
maupun usaha patungan. Untuk transaksi rekanan BUMN dengan BUMN,
rekanan diharuskan untuk membuat faktur pajak dengan kode faktur 030.
BUMN dapat kehilangan status Wapu jika terdapat perubahan kepemilikan
saham, sebab tidak lagi memenuhi kriteria sebagai BUMN. Status Wapu tak
lagi disematkan pada BUMN sejak tanggal perubahan kepemilikan saham
tersebut.
Akan tetapi, BUMN yang bersangkutan tetap perlu melakukan penyetoran dan
pelaporan PPN serta PPnBm yang telah dikenakan pungutan sewaktu masa

5. pajak ketika perubahan kepemilikan terjadi. Berarti, kewajiban sebagai Wapu
tidak diterapkan terhitung untuk masa pajak selanjutnya.
4. Badan Usaha Tertentu
Jika mengacu pada PMK Nomor 37/PMK.03/2015, badan usaha tertentu yang
termasuk dalam Wapu adalah:
• BUMN dengan restrukturisasi oleh pemerintah setelah berlakunya PMK.
Pun, dengan restrukturisasi tersebut, terdapat pengalihan saham milik
negara kepada badan usaha milik negara lainnya.
• Badan usaha yang bergerak di bidang pupuk, dengan restrukturisasi
oleh pemerintah, yakni PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia
Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Pupuk
Iskandar Muda.
• Badan usaha tertentu dengan kepemilikan langsung oleh badan usaha
milik negara, yaitu PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT
Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT
Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya
Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Badak Natural Gas
Liquefaction, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Tambang
Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus,
Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah.
Untuk itu, PKP yang menjadi rekanan badan usaha tertentu dalam PMK ini,
setiap transaksi penyerahan BKP/JKP, diharuskan untuk menerbitkan faktur
pajak dengan kode faktur 030.

6. Sementara itu, pengecualian yang diberikan untuk beberapa transaksi kepada
kontraktor kontrak kerja sama, BUMN dan badan usaha tertentu ini, antara
lain yakni:
1. Total pembayaran dengan jumlah paling banyak 10 juta rupiah serta
bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
2. Bayaran untuk penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak
dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN, menurut
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bayaran untuk penyerahan bahan bakar minyak serta bukan bahan
bakar minyak oleh PT Pertamina (Persero).
4. Bayaran untuk rekening telepon.
5. Bayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan
penerbangan.
6. Bayaran lainnya atas penyerahan barang atau jasa yang menurut
ketentuan yang berlaku tidak dikenakan PPN.
B. Perbedaan Wapu dan Non Wapu
Keterangan Wapu Non Wapu
Nilai Transaksi Diatas Rp10.000.000 Dibawah Rp10.000.000
Kode Transaksi “030” “010”
Dokumen Administrasi
Pajak
Faktur Pajak dan SSP Faktur Pajak
Pembayaran Tagihan 100% DPP tanpa PPN 100% DPP + 10% PPN
Pemungutan dan
Penyetoran PPN
Pemungutan dan penyetoran
PPN dilakukan oleh BUMN.
Pemungutan dan penyetoran
dilakukan oleh PKP selaku
penjual.
Pelaporan PPN SPT 1107 PUT dan SPT 1111 SPT 1111