Apakah membayar pajak PPh Final 1% memberatkan anda?

1. MENYIKAPI PP NO. 46 TAHUN 2013
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH WAJIB
PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO
TERTENTU
bimo@smartcolaw.com
@bprasetio
Bimo Prasetio
Jakarta,
30 November 2013+ 6 2 8 1 1 8 1 9 0 5 1
+ 6 2 8 1 7 8 1 9 0 5 1

2. Apa dampak dari
penerapan dari PP46/2013
terhadap pengusaha yang
memiliki omset di bawah
4,8% per tahun ?

3. REAKSI PARA PELAKU BISNIS PASCA TERBITNYA PP 46
X Tidak membayar Pajak sama sekali;
√ Membayar sesuai PP 46;
X Membayar sesuai peraturan sebelum PP 46 dan
mengabaikan PP 46;
√ Merger (penggabungan) dan peleburan;
√ Penambahan bisnis baru ke CV;
√ Peningkatan Omzet Usaha.

4. X Tidak membayar Pajak sama
sekali
Terdapat Sanksi berupa:
Pasal 32
Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini
dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“KUP”).
Sanksi – Sanksinya:
• Sanksi Administratif
(Sanksi Denda, Bunga, dan kenaikan); dan
• Sanksi Pidana.

5. SANKSI ADMINISTRATIF (Denda)
Pasal 7 KUP
Dikarenakan sifat penilaian pajak berupa self asessment, apabila Wajib Pajak
tidak memberitahukan Surat Pemberitahuannya, maka dikenakan sanksi
denda:
1. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai;
2. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa
lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan; dan
3. serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

6. SANKSI ADMINISTRATIF (Bunga)
Pasal 8 KUP
1. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang
mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan
atas jumlah pajak yang kurang dibayar; dan
2. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan
Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya
dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.

7. SANKSI ADMINISTRATIF (Kenaikan)
Pasal 8 ayat (5) KUP
Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari
pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang
kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan
tersendiri dimaksud disampaikan.

8. SANKSI PIDANA
Pasal 38 KUP
Setiap orang yang karena kealpaannya:
a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak
lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan
tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling
banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,
atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1
(satu) tahun.

9. X Membayar sesuai peraturan sebelum PP
46 dan mengabaikan PP 46;
Berdasarkan asas lex superior derogat legi
inferiori yang memiliki arti:
“aturan lebih tinggi mengesampingkan aturan lebih rendah, asas ini
hanya berlaku terhadap dua peraturan yang bertentangan tetapi secara
hierarki tidak sederajat”
Dalam hal ini, apabila UU tentang Pajak Penghasilan,
mengatur berbeda dengan PP maka, UU yang lebih
memiliki kekuatan lebih tinggi, oleh karena itu dengan
tetap mengikuti peraturan sebelumnya tetap tidak
bertentangan.

10. √ MERGER (Penggabungan) / Peleburan
Merger adalah gabungan dari dua atau lebih perusahaan melalui pemusatan kepentingan yang
perkiraannya digabungkan suatu pembelian yang jumlahnya dibayar melebihi dan di atas nilai
buku perusahaan yang diambilalih, dicatat dalam pembukuan pembeli sebagai goodwill
Merger atau penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu perseroan
yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri
beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status
badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum (UU no 40 tahun
2007)
PT (A) PT (B)
PT (A)
PT (A) CV
PT (A)
CV (A) CV (B)
CV (A)

11. √ Peleburan
“Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua
Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara
mendirikan satu Perseroan Baru yang karena hukum memperoleh
aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status
badan hukum yang meleburkan diri dan status badan hukum yang
meleburkan diri berakhir karena hukum.” (Pasal 1 angka 10 UU no
40 tahun 2007)
PT (A) PT (B)
PT (C)

12. Prosedur
Singkat
1. Rancangan
Penggabungan;
(beberapa diantaranya 
penilaian konvensi saham
yang menggabungkan diri,
Laporan keuangan, dll);
2. Pengumuman pada Surat
Kabar;
3. Keputusan RUPS; dan
4. Persetujuan Menteri
terkait Akta
Penggabungan Perseroan
MERGER SESAMA PT
Yang perlu diperhatikan:
1. Pemegang Saham:
(Perjanjian Pemegang Saham, Pemegang
Saham minoritas);
2. Aktiva dan pasiva;
3. Legal compliance
(Surat Keterangan Domisili, Izin
Usaha Toko Modern, TDP);
4. Kepentingan Kreditor (Utang);
5. Tenaga Kerja;
6. Perjanjian – Perjanjian;
(terutama perjanjian franchise)

13. Prosedur
Singkat
1. Pengalihan Asset, Utang dan Piutang
CV kepada PT; (termasuk izin)
dan penyatuan Laporan Keuangan
melalui persetujuan persero;
2. Penutupan CV (akta pembubaran
CV)
3. Pengumuman Surat Kabar;
4. Pendaftaran Pengadilan setempat;
ATAU
Membiarkan CV Idle, dengan
pengalihan seluruh Aset, Utang,
Piutang dan penyatuan laporan
keuangan melalui persetujuan
persero dalam CV.
MERGER PT dengan CV
Yang perlu diperhatikan:
1. Tanggung Jawab Persero (tanggung renteng):
2. Aktiva dan pasiva;
3. Legal compliance
(Surat Keterangan Domisili, Izin Usaha
Toko Modern, TDP);
4. Kepentingan Kreditor (Utang);
5. Tenaga Kerja;
6. Perjanjian – Perjanjian;
(terutama perjanjian franchise)

14. Prosedur
Singkat
1. Pengalihan Asset CV kepada PT;
(termasuk Pengalihan Asset, Utang
dan Piutang CV kepada PT;
(termasuk izin) dan penyatuan
Laporan Keuangan melalui
persetujuan persero;
2. Penutupan CV (akta pembubaran
CV)
3. Pengumuman Surat Kabar;
4. Pendaftaran Pengadilan setempat;
ATAU
Membiarkan CV Idle, dengan
pengalihan seluruh Aset, Utang, Piutang
dan penyatuan laporan keuangan
melalui persetujuan persero dalam CV.
Merger CV dengan CV
Yang perlu diperhatikan:
1. Tanggung Jawab Persero (tanggung
renteng):
2. Aktiva dan pasiva;
3. Legal compliance
(Surat Keterangan Domisili, Izin
Usaha Toko Modern, TDP);
4. Kepentingan Kreditor (Utang);
5. Tenaga Kerja;
6. Perjanjian – Perjanjian;
(terutama perjanjian franchise)

15. FRANCHISE AGREEMENT (Klausul yang
perlu diperhatikan)
Melalui pembaharuan Utang dan/atau Novasi – penggantian
Debitor.

16. √ Menambah bidang usaha pada CV
“Pada dasarnya satu CV dapat
menjalankan beberapa bidang usaha,
kecuali hal-hal yang diatur lain, seperti
contoh Rumah makan yang memiliki
Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk
Restauran hanya menerima satu bidang
usaha dalam satu badan usaha”

17. BELAJAR DARI PENGALAMAN
www.strategihukum.net

19. Gedung Aneka Tambang, 4th Floor (Pilar Corp.)
Jl. TB. Simatupang No. 1, Lingkar Selatan
,Tanjung Barat, Jakarta 12530, Indonesia
Phone : +6221 – 7591 6692
Fax : +6221 – 766 3283
www.legal4ukm.com www.strategihukum.net
Konsultasi hukum bisnis & investasi:
info@smartcolaw.com
Mitra Legalitas bisnis anda:
info@legal4ukm.com