Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 mengatur penyesuaian dan pengaturan lebih lanjut mengenai penerapan PPN dan PPnBM sebagai dampak diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PP ini mengatur penyesuaian tarif, cara menghitung, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN serta PPnBM.

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG
PENERAPAN TERHADAP PAJAKPERTAMBAHAN NILAI BARANG
DAN JASADAN PAJAKPENJUALAN ATASBARANGMEWAH
1

2. Penyesuaian dan pengaturan lebih lanjut mengenai tarif PPN, cara menghitung PPN
dan PPnBM, penggunaan besaran tertentu dalam memungut dan menyetorkan PPN,
serta penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau
pelaporan pajak sebagai dampak diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
Pengaturan mengenai PPN dan PPnBM sebagaimana diatur dalam PP Nomor 1
Tahun 2012 dan dalam PP Nomor 9 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
administrasi PPN dan PPnBM serta pengaturan dalam UU HPP sehingga perlu
dilakukan penyempurnaan untuk menjalankan UU PPN
Perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan terhadap Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PenggantiPPNomor1T
ahun2012
LATAR BELAKANG
2

3. Kewajiban Pemungutan PPN
Pasal 3 PP No. 44 Tahun 2022:
1. Bentuk pengaturan bersama berupa Kerja Sama Operasi (KSO) merupakan bagian dari
bentuk badan lainnya yang diatur dalam pengertian badan dalam UU PPN.
 Bentuk pengaturan bersama merupakan pengaturan 2 (dua) pihak atau lebih yang memiliki pengendalian
bersama yang terdiri atas kerja sama operasi (joint operation) dan ventura bersama.
2. Bentuk pengaturan bersama berupa KSO wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkansebagai PKP dalam hal
melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP atas nama bentuk KSO.
 Contoh bentuk KSO yang wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP:
a. PT ABC dan PT DEF membentuk KSO dengan nama KSO A-D dalam rangka pelaksanaan proyek kepada pelanggan (pemilik
proyek). Dalam perjanjian kerja dengan pelanggan diatur bahwa semua transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP kepada
pelanggan dilakukan atas nama KSO A-D,
b. Berdasarkan hal di atas:
1) KSO A-D wajib dikukuhkan sebagai PKP;
2) KSO A-D wajib membuat Faktur Pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pelanggan; dan
3) Apabila dalam rangka kerja sama operasi tersebut, PT ABC atau PT DEF melakukan penyerahan langsung kepada
pelanggan, maka penyerahan tersebut dianggap sebagai penyerahan dari PT ABC atau PT DEF kepada KSO A-D,
sehingga PT ABC atau PT DEF harus membuat Faktur Pajak kepada KSO A-D dan KSO A-D membuat Faktur Pajak
kepada pelanggan.
 Contoh bentuk SKO yang tidak wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP:
PT X dan PT Y membentuk KSO dengan nama KSO X-Y dalam rangka pelaksanaan proyek kepada pelanggan. Dalam perjanjian
kerja dengan pelanggan diatur bahwa semua transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pelanggan dilakukan atas nama PT
X. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan proyek ini, KSO X-Y tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP karena secara
nyata tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pelanggan.
3

4. Tanggung Jawab Secara Renteng Pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM
Pembeli atau
Penerima Jasa
bertanggung jawab secara renteng
Pembayaran PPN atau
PPN dan PPnBM
Diberlakukan dalamhal:
• PPN atau PPN dan PPnBM tidak dapat
ditagih kepada penjual B
K
P atau pemberi
J
K
P
;dan
• Pembeli atau Penerima J
a
s
a tidak dapat
menunjukkan bukti telah melakukan
pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM
kepadapenjualB
K
Pataupemberi J
K
P
.
SSP
SKPKB
atau
SKPKBT
tidak
atau
kurang
dibayar
Aturan sebelumnya:
• Persyaratanpemberlakuanketentuantanggungjawabsecararentengmenggunakan pendekatan
kalimatnegatif (“tidakdiberlakukandalam hal”)
• PemenuhantanggungjawabsecararentengpembayaranPPNatauPPNdanPPnBMhanyadapat
dilakukanmelaluipenerbitan S
K
P
K
B
tata cara dan mekanisme pelaksanaan
tanggung jawab secara renteng diatur
denganPMK
PASAL 4
4

5. Pemakaian Sendiri BKPdan/atau JKP
PASAL 6
BKP/JKP
Pemakaian sendiri
Dikenai
PPN
atau
PPN dan PPnBM
Pemakaian sendiri merupakanpemakaianataupemanfaatanuntukkepentinganpengusaha
sendiri, pengurus, ataukaryawan, baikproduksi sendiri maupunbukan produksisendiri
batasan dan tata cara pengenaan PPN
atau PPN dan PPnBM atas pemakaian
sendiridiaturdengan PMK
Aturan sebelumnya:
• Pemakaiansendiriterbagiataspemakaiansendiriuntuktujuankonsumtif dan produktif
• Pemakaiansendiriuntuktujuanproduktif tidakdilakukanpemungutanPPNatauPPNdanPPnBM,
kecualiyangdigunakanuntukmelakukanpenyerahantidakterutangPPNataumendapatfasilitas
dibebaskan
• KetentuantersebutdihapusdalamPPiniuntukmelaksanakanamarputusan MA Nomor 64
P/HUM/2013 (mencabut Ps.5 ayat (2), (3), dan (4) PP1/2012)
5

6. Penyerahan BKPmelalui Penyelenggara Lelang
PASAL 9
Pembeli Barang
Pemilik Barang
Penyelenggara
Lelang
Lelang
BKP
dikenai PPN
termasuk penyerahan B
K
P yang tidak
diketahuidenganpasti pemiliknya
Aturan sebelumnya:
DiaturteknispemungutanPPNatauPPNdanPPnBMdenganmenggunakan:
• FakturPajakyangdibuatolehPemilikBarang;atau
•SSPyangdibuatolehPembelijikaFakturPajaktidakdibuatPemilikBarang.
(DalamPPdihapusuntukdiaturlebihlanjutdalamPMK)
tata cara pemungutan PPN atau PPN
dan PPnBM atas penyerahan B
K
P
melalui penyelenggara lelang diatur
denganPMK
6

7. Penyerahan Hak atas BKP
Pasal 10 PP No. 44 Tahun 2022:
1. Penyerahan hak atas BKP krn suatu perjanjian termasuk dlm pengertian penyerahan BKP.
2. Termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian merupakan penyerahan agunan oleh
kreditur kepada Pembeli.
 Contoh 1: Sehubungan dengan tidak dapat diselesaikannya kewajiban Tuan A sebagai debitur kepada Bank B
sebagai kreditur,
Bank B melakukan eksekusi agunan berupa kavling tanah milik Tuan A berdasarkan hak tanggungan atas tanah
tersebut. Bank B melakukan penjualan kavling tanah tersebut kepada Tuan C sebagai Pembeli melalui pelelangan
umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Penjualan kavling tanah oleh Bank B kepada Tuan
C termasuk penyerahan BKP yang dikenai PPN.
 Contoh 2:
PT D sebagai kreditur merupakan perusahaan pembiayaan yang melakukan eksekusi objek pembiayaan berupa
sepeda motor dari Tuan E sebagai debitur, berdasarkan jaminan fidusia.
PT D melakukan penjualan sepeda motor tersebut kepada Tuan F sebagai Pembeli melalui penjualan di bawah tangan
yang dilakukan berdasarkan kesepakatan harga antara PT D dan Tuan E sebelum agunan dijual. Penjualan sepeda
motor oleh PT D kepada Tuan F termasuk penyerahan BKP yang dikenai PPN.
3. Agunan merupakan BKP yang diambil alih oleh kreditur berdasarkan:
a. Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
b. Jaminan fidusia;
c. Hipotek;
d. Gadai; atau
e. Pembebanan sejenis lainnya.
f. Pembebanan sejenis lainnya merupakan pembebanan yang memiliki fungsi yang sama
atau serupa dengan hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek, atau gadai.
7

8. Penghitungan PPN atau PPN dan PPnBM Terutang yang Menjadi Bagian
dari Harga atau Pembayaran
PASAL 17 ayat (1) dan ayat (2)
Penjual Pembeli atau
Penerima Jasa
BKP/JKP
terutang PPN
Pembayaran
(PPN termasuk bagian dari
harga atau pembayaran)
100%+T
PPN = T x harga atau pembayaran
Penjual Pembeli atau
Penerima Jasa
BKP/JKP
terutang PPN dan PPnBM
Pembayaran
(PPN dan PPnBM termasuk bagian
dari harga atau pembayaran)
(100%+T)+t
PPN = T x harga atau pembayaran
(100%+T)+t
PPnBM = t x harga atau pembayaran
Aturan sebelumnya:
FormulapenghitunganPPNyangmenjadibagiandarihargaataupembayaran
secaraeksplisitmenggunakantarif 10%(menggunakanangka10).
T =Tarif PPN Pasal7UUPPNatauHasil Formula
Tertentu dikali Tarif PPN
t = tarif PPnBM
8

9. .
Dalam hal nilai kontrak atau perjanjian pada butir ke-1 huruf a sudah
termasuk PPN atau PPN dan PPn BM, dalam kontrak atau perjanjian tertulis
harus disebutkan nilai kontrak atau perjanjian tertulis tersebut termasuk
PPN atau PPN dan PPn BM.
Kasus:
Pada tanggal 1 September 2022, PT A membuat kontrak penyerahan BKP.
Apabila dalam kontrak atau perjanjian tertulis dinyatakan bahwa nilai kontrak
sebesar Rp131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) sudah
termasuk PPN dengan tarif sebesar 11% (sebelas persen) dan Ppn BM
dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen),
Berapa Nilai PPN dan Ppn BM?
Penghitungan PPN atau PPN dan PPnBM Terutang yang Menjadi Bagian
dari Harga atau Pembayaran
9

10. DPP dan PPN Terutang yang Ditetapkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan
berdasarkan hasil pemeriksaan wajib melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak tetapi tidak melaksanakan
kewajibannya
berdasarkan hasil pemeriksaan tidak melaksanakan
sebagian atau seluruh kewajiban pemungutan PPN
atauPPNdanPPnBM
PASAL 17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
Aturan sebelumnya:
DPPsesuaihasilpemeriksaanhanyaterbataspadaHargaJual,Penggantian,ataunilailain
PKP
Pengusaha
DPP ditetapkansesuai
hasilpemeriksaan
PPN atau PPN dan
PPnBM terutang
dihitungberdasarkantarif
dikalikanDPPsesuaihasil
pemeriksaan
10

11. Hak Pengembalian atas PPN atau PPN dan PPnBM yang Salah Dipungut
• belum dikreditkan sebagai P
ajak
Masukan;
• belum dibebankan sebagaibiaya;dan
• belum dikapitalisasi dalam
harga perolehan.
PASAL 20
Aturan sebelumnya:
• Menggunakanfrasa“dimintakankembali”,bukan“diajukanpermohonan
pengembaliankelebihanpembayaran pajak”
• Permintaankembalidapatdilakukansepanjangbelumdikreditkan,belum
dibebankansebagaibiaya,atau belumdikapitalisasidalamhargaperolehan
Pihak
terpungut
DJP
Permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak
sepanjang:
terjadi kesalahan pemungutan yang mengakibatkan
PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut lebih besar
dariyangseharusnyaatautidakseharusnyadipungut
DAN
PPNatauPPNdanPPnBMyangsalahdipungut
tersebuttelah disetorkan dan dilaporkan
• importir;
• Pembeli;
• PenerimaJ
asa;
• pihak yang memanfaatkan
barangtidakberwujuddariluar
DaerahPabean; dan/atau
• pihakyangmemanfaatkanjasa
dariluarDaerah Pabean
11

12. Konversi Kurs dalam Menghitung PPN atau PPN dan PPnBM Terutang
PASAL 21
Aturan sebelumnya:
• Kursmenteriyangdigunakanadalahkurspada saat pembuatan FakturPajak
• Belumdiaturterkaitdokumentertentu
Dalam hal transaksi atas:
a. impor BKP;
b. penyerahan BKPdi dalamDaerahPabean;
c. penyerahan JKPdi dalamDaerahPabean;
d. pemanfaatan BKPTBdariluarDaerahPabean;dan/atau
e. pemanfaatan JKPdariluarDaerahPabean,
dilakukan dengan menggunakan mata uang selain Rupiah, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang harus dikonversi k
e dalam satuan mata
uang Rupiah denganmenggunakankurs yang ditetapkan Menteri yangberlakupada saat Faktur Pajak
atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak seharusnya
dibuat.
12

13.  Kasus:
a. PT A yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PT B dengan nilai sebesar
US$10.000,- . Penyerahan tersebut dilakukan pada tanggal 1 September 2022
b. Atas transaksi tersebut PT A telah menerbitkan faktur penjualan (invoice) namun belum membuat
Faktur Pajak. Faktur Pajak baru dibuat oleh PT A pada tanggal 20 September 2022.
Kurs yang digunakan oleh PT A atas Pembuatan Faktur Pajak menggunakan kurs yang mana?
Diketahui:
Kurs 1 September = Rp. 14. 500
Kurs 20 September= Rp.14.700
13

14. Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran,
dan/atau Pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM
melakukanpemungutan,
penyetoran, dan/atau
pelaporan PPNatauPPN
danPPnBM
Menteri
Keuangan
menunjuk
Pihak lain
pihak yang
memfasilitasi
terlibat
transaksi
langsung
antarpihak
ata
u
yang
bertransaksi, termasuk transaksi yang
dilakukan secara elektronik, yang paling
sedikit berupa:
• pedagang;
• penyedia jasa; dan/atau
• PPMSE.
T
ermasuk ketika bertransaksi
atau memfasilitasi transaksi
dengan Pemungut PPN
Pasal 16A UUPPN
atau penyedia jasa
OP atau Badan yang
• Pedagang
merupakan
bertempat tinggal atau bertempat
kedudukan di luar daerah pabean
yang melakukan transaksi dengan
Pembeli atau Penerima J
a
s
a di dalam
daerah pabean melalui sistem
elektronikmiliksendiri.
• PPMSE merupakan PPMSE yang
bertempat tinggal atau bertempat
kedudukan di dalam daerah pabean
ataudi luar Daerah Pabean
penunjukanpihaklain,tatacarapemungutan,penyetoran,dan/ataupelaporanPPN atauPPNdanPPnBMdilaksanakan sesuai
denganketentuanperaturanperundang-undangan.(Pasal32AUUKUP)
PASAL 5
14

15. Pemberian Cuma-cuma BKPdan/atau JKP
PASAL 6
BKP/JKP
Pemberian cuma-cuma
Dikenai PPN
atau
PPN dan PPnBM
Pemberian cuma-cuma merupakan pemberian yang diberikan tanpa
pembayaran atau imbalan dengann nama dan dalam bentuk apapun
batasan dantata cara pengenaanPPN atau PPN dan PPnBM ataspemberiancuma-cumadiatur
dengan PMK
15

16. Kasus:
PT XYZ merupakan perusahaan distributor komputer,
pada tanggal 5 Januari 2023 bagian akuntansi meminta
ke divisi gudang untuk menggunakan komputer baru
Apakah Terutang PPN?
16

17. Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma
Pasal 6 PP No. 44 Tahun 2022:
1. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma BKP merupakan penyerahan BKP yang dikenai PPN atau
PPN dan PPn BM.
2. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma JKP merupakan penyerahan JKP yang dikenai PPN.
3. Pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP merupakan pemakaian atau pemanfaatan untuk kepentingan Pengusaha
sendiri, pengurus, atau karyawan, baik produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.
 Contoh pemberian cuma-cuma BKP berupa pemberian barang untuk promosi oleh suatu perusahaan kepada
relasi bisnis atau pihak lain.
 Contoh pemberian cuma-cuma JKP berupa pemberian bantuan penggunaan alat berat
oleh perusahaan jasa persewaan alat berat kepada masyarakat.
4. Pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP merupakan pemberian yang diberikan tanpa pembayaran atau
imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan dan tata cara pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM atas:
a. Pemakaian sendiri; atau
b. Pemberian cuma-cuma,
diatur dengan Peraturan Menteri.
17

18.  A Corp. yang berdomisili di Jepang mengirimkan lagu kepada PT B di Indonesia untuk dibuatkan penulisan not
balok atas lagu tersebut. Penulisan not balok yang telah selesai dikirim kembali ke Jepang
 Z Corp. yang berdomisili di Korea Selatan berencana memasarkan produknya di
Indonesia. Oleh karena itu, Z Corp. menyewa PT DEF di Indonesia untuk melakukan survei pasar di
Indonesia.
Apakah Terutang PPN?
 PT Z yang berdomisili di Sidoarjo Membeli barang Berupa Sparepart mesin dari Jerman, atas barang
tersebut langsung di jual ke Timor Leste tanpa dikirim ke Indonesia
 PT DEF merupakan perusahaan jasa konstruksi. Selain melakukan penyerahan jasa konstruksi, PT DEF
juga menyewakan sebagian ruang kantornya (4x7 Meter) untuk Warung Kopi Kangen kepada pihak lain.
18

19. PPN atau PPN dan PPnBM atas Penyerahan yang Dilakukan dalam
Aktivitas Operasional Maupun Nonoperasional
PASAL 8
BKP/JKP
Melakukanpenyerahandi
dalamdaerah pabean
Pengusaha
PKP
atau
Seharusnya PKP
Pembeli atau
Penerima Jasa
sepanjang:
• penyerahan dilakukandi dalam daerah
pabean olehPengusaha;dan
• penyerahan dilakukan dalam rangka
kegiatan usaha atau pekerjaannya
dikenai
PPN
penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan
usaha atau pekerjaannya merupakan seluruh
penyerahan B
K
P dan/atau J
K
P yang diserahkan
dalam aktivitas operasional maupun non-
operasional
aktivitas operasional:
• aktivitas penghasil
utama pendapatan
• aktivitaslainyang bukan
merupakan aktivitas
investasi dan aktivitas
pendanaan
• termasuk transaksi
dan peristiwa atau
k
ejadian ikut
dalam
operating
yang efeknya
dipertimbangkan
penentuan
income
aktivitas non-operasional:
selainaktivitasoperasional
19

20. Penyerahan BKPBerupa Agunan yang Diambilalih oleh Kreditur
PASAL 10
Pembeli Barang
Debitur Kreditur
Agunan Agunan
Terutang
PPN
Penyerahan hak atas Barang Kena
Pajak karena suatu perjanjian
=
DEF
AUL
T
B
K
Pyangdiambilaliholehkrediturberdasarkan:
• hak tanggungan atas tanah beserta benda-
benda yang berkaitan dengan tanah;
• jaminan fidusia;
• hipotek;
• gadai; atau
• pembebanan sejenis lainnya. batasan penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur,
saat terutang, tata cara pemungutan, penyetoran, dan
pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan
agunanyangdiambilaliholehkreditur diaturdenganPMK
20

21. Penyerahan BKPdalam Skema Transaksi Pembiayaan Syariah
PASAL 12
sepanjang B
K
Ptersebutpada
akhirnyadiserahkan kembali
kepada pihak yang semula
menyerahkannya (dalam
jumlahdannilaiyangsama).
Penyerahan B
K
P dalam skema transaksi pembiayaan
syariah tidak termasuk dalam pengertian penyerahan
B
K
P(penyerahanB
K
Puntukjaminanpiutang)
Y
ang dimaksud dengan “penyerahan B
K
P dalam sk
ema transaksi
pembiayaansyariah”antaralain:
a. penyerahan B
arang K
ena P
ajak dalam rangka penerbitan sukuk,
termasuk penyerahan B
arang K
ena P
ajak k
e dan dari perusahaan
penerbitsukuk(special purpose entity);dan
b. penyerahan Barang K
ena Pajak dalam sk
ema perdagangan komoditi
berdasarkan prinsip syariah di bursa komoditi dengan mekanisme
perdagangan dengan penjualan lanjutan di pasar komoditi syariah,
yangterjadidalamrangkamemenuhiprinsipsyariah.
21

22. Penyerahan BKPdalam Skema Transaksi Pembiayaan Syariah
Contoh penyerahan BKPdalam rangka penerbitan sukuk:
1. Emiten menerbitkan sukuk ijarah yang
didasarkan pada objek ijarah (underlying)
berupa kendaraan dan investor
menyerahkan sejumlah dana kepada
emiten.
2. Atas penerbitan sukuk, emiten
mengalihkan kendaraan kepada investor
dan investor menerima manfaat objek
ijarahdari emiten
3. Emiten melakukan pembayaran sewa
berupa cicilan fee ijarah secara periodik
sesuai dengan waktu yang telah
diperjanjikan beserta sisa fee ijarah pada
saatjatuhtemposukuk
4.Investor mengalihkan kendaraan kepada
emitenpadasaatjatuhtempo sukuk.
Penyerahankendaraanyangmerupakanobjekijarahdalamrangkapenerbitansukukoleh:
a. PTAkepadainvestorpadasaat penerbitan sukuk;dan
b. investorkepadaPTApada saat jatuh tempo sukuk,
PASAL 12 tidak termasuk dalampengertianpenyerahan BKP.
22

23. Penyerahan BKPdalam Skema Transaksi Pembiayaan Syariah
Contoh perdagangan dengan penjualan lanjutan di pasar komoditi syariah:
Kelompok
Pedagang
Komoditi
CPO
(peserta
pedagang
komoditi
di
pasar
komoditi
syariah
)
BankA
Nasabah
S
P
AK
T
*CPO
100.000.000
S
P
A
K
TCPO
110
J
t(bertahap)
100.000.00
0
S
P
AK
T
*CPO
Akadjualbeli biasa
1. Nasabahdatangk
eBankSyariah.
PermohonanpinjamandanatunaiRp100juta.
2. Bankmelihatketersediaanstok.
HargaCPORp 8600/kg.
Stok2500T
on(Rp21.500.000.000).
3. BankbeliCPOsenilaiRp100juta(11.627,907 kg).
Bankbayark
eAnggotaKelompokPedagang(Terdiridaripedagang 1,
pedagang 2,pedagang3,dst.)KomoditiRp100juta.
4. BankjualkepadaNasabahsehargaRp110 juta.
Nasabahbayarsecaraangsuranselamasetahunsesuaikesepakatan
dalamakad murabahah.
5. NasabahjualkepadaAnggotaKelompokPedagangKomoditiseharga
Rp100juta.
NasabahmendapatkanuangdariPedagangKomoditiRp100juta.
Akadjualbeli biasa
CPOyangmenjadiobjekperdagangankomoditiberdasarkanprinsipsyariahkembali kepada pihak yang sama yaituanggota
kelompokpedagangkomoditi,sehinggaseluruh penyerahan yangterjaditidak termasuk dalampengertianpenyerahan BKP
PASAL 12 23

24. Pemungutan dan Penyetoran PPN Terutang dengan Besaran Tertentu
PASAL 15
PKP
Pembeli atau
Penerima Jasa
dapat memungut dan
menyetorkan PPN terutang
dengan besaran tertentu
BKP/JKP
Pajak Masukan yang berhubungan
dengan penyerahan B
K
P dan/atau
J
K
P yang dilakukan oleh P
KP
menggunakan besaran tertentu
tidak dapat dikreditkan
yang:
a. mempunyaiperedaran usaha dalam1
(satu)tahunbukutidak melebihi jumlah
tertentu;
b. melakukankegiatan usaha tertentu;
dan/atau
c. melakukanpenyerahanBarang Kena Pajak
tertentu dan/atau JasaKena Pajak
tertentu
DPP = harga jual, penggantian, atau nilaitertentu
Besaran Tertentu = (Formula Tertentu x Tarif PPN) x DPP
24

25. Refresh DPPdan PPN dalam Faktur Pajak 2.2.3
Keterangan Normal Nilai Lain
Besaran
Tertentu
PPN
Harga Jual 100.000.000 100.000.000 100.000.000
DPP 100.000.000 90.000.000 100.000.000
PPN 11.000.000 9.900.000 1.100.000
 DPP normal:
Penyerahan garmen dengan Harga Jual sebesar Rp100.000.000,00 yang PPN-nya dipungut dengan
tarif 11%.
 DPP Nilai Lain:
Pemakaian sendiri BKP dengan Harga Jual sebesar Rp100.000.000,00 dan laba kotor sebesar
Rp10.000.000,00 yang PPN-nya dipungut dengan tarif 11%.
 Besaran Tertentu PPN:
Penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan Harga Jual sebesar Rp100.000.000,00 yang PPN-
nya dipungut dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari Harga Jual.
Dari ketiga contoh di atas maka pengisian DPP dan PPN dalam Faktur Pajak yaitu sebagai berikut:
25

26. Perlakuan PPN untuk PKP Tertentu
Pasal 9A UU PPN:
(1) Pengusaha Kena Pajak yang:
a. Mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu;
b. Melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
c.Melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu, dapat memungut
dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP dengan besaran tertentu.
 Dalam rangka memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan serta rasa keadilan,
Menteri Keuangan dapat menentukan besarnya PPN yang dipungut dan disetor oleh:
a. PKP yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu;
b. PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu antara lain yang:
1) Mengalami kesulitan dalam mengadministrasikan Pajak Masukan ;
2) Melakukan transaksi melalui pihak ketiga, baik penyerahan BKP dan/atau JKP maupun
pembayarannya; atau
3) Memiliki kompleksitas proses bisnis sehingga pengenaan PPN tidak memungkinkan dilakukan
dengan mekanisme normal, dan/atau
c. PKP yang melakukan penyerahan BKP tertentu dan/atau JKP tertentu.
 Yang dimaksud dengan "Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu" merupakan:
a. BKP dan/atau JKP yang dikenai PPN dalam rangka perluasan basis pajak; dan
b. BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.
(2) Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau
pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang berhubungan dengan penyerahan
oleh PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dikreditkan.
26

27. Perlakuan PPN untuk PKP Tertentu
Contoh PMK Besaran Tertentu:
1. PMK-61/PMK.03/2022 tentang PPN atas Kegiatan
Membangun Sendiri ;
2. PMK-65/PMK.03/2022 tentang PPN atas Kegiatan
Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas ;
3. PMK-71/PMK.03/2022 tentang PPN atas
Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.
27

28. Pemungutan dan Penyetoran PPN Terutang dengan Besaran Tertentu
PASAL 16
Cabang Cabang
BKP
dikenai
PPN dengan
besaran tertentu
BKP
dikenai
PPN dengan
besaran tertentu
DPP berupanilai tertentu
sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
Penggunaan DPP berupa nilai tertentu sebesar Rp0,00 (nol rupiah) juga diterapkan atas
pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma B
K
Pdan/atau J
K
Pbagi PKP yang memungut
PPNataspenyerahanB
K
Pdan/atau J
K
Pdenganbesarantertentu
PKP
menggunakanbesaran tertentu
*tidakmelakukanpemusatantempatPPNdan
PPnBMterutang
28

29. Contoh:
1. PT KZL, yang terdaftar pada KPP Pratama Rantau Prapat, merupakan PKP yang melakukan kegiatan usaha
tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas yang memungut dan menyetorkan PPN yang terutang
atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan besaran tertentu. Selain melakukan penyerahan kendaraan
bermotor bekas, PT KZL juga melakukan kegiatan usaha berupa penyerahan aksesoris kendaraan bermotor.
2. PT KZL mempunyai 1 (satu) cabang yang terdaftar pada KPP Pratama Meulaboh, tetapi tidak melakukan
pemusatan PPN atau PPN dan PPn BM terutang.
3. PT KZL melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan aksesoris kendaraan bermotor kepada
cabangnya yang terdaftar pada KPP Pratama Meulaboh. Harga pokok penjualan atau harga perolehan
kendaraan bermotor bekas yang diserahkan sebesar Rp100.000.000,- dan harga pokok penjualan atau harga
perolehan aksesori kendaraan bermotor yang diserahkan sebesar Rp1.500.000.
Oleh karena itu, atas penyerahan berupa:
a. Kendaraan bermotor bekas, PT KZL memungut PPN menggunakan besaran tertentu dengan DPP berupa
nilai tertentu sebesar Rp 0,- (nol rupiah); dan
b. Aksesori kendaraan bermotor, PT KZL memungut PPN sebesar tarif PPN yang berlaku dikalikan dengan
DPP berupa Nilai Lain sebesar harga pokok penjualan atau harga perolehan sebesar Rp1.500.000,-.
DPP dan Penghitungan PPN yang Terutang
Besaran Tertentu
29

30. Pembuatan Faktur Pajak
30

31. Pembuatan Faktur Pajak
Pasal 13 UU PPN:
(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang
paling sedikit memuat:
a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak;
b. identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi:
1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi
subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
2. nama dan alamat, dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak merupakan
subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan;
c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
(5a) PKP pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas
pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada
pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Ketentuan lebih lanjut pembuatan Faktur Pajak diatur dalam:
1. Pasal 26 s.d. Pasal 30 PP No. 44 Tahun 2022; 2. Pasal 69 s.d. Pasal
82 PMK-18/PMK.03/2021; 3. PER-03/PJ/2022 stdd PER-11/PJ/2022; dan
4. PER-16/PJ/2021.
31

32. Pasal 26 PP No. 44 Tahun 2022: Kewajiban Pembuatan Faktur Pajak
1. Faktur Pajak wajib dibuat oleh PKP pada saat penyerahan atau ekspor BKP dan/atau JKP
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3), ayat (5), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), serta
Pasal 24 PP No. 44 Tahun 2022:
a. Penentuan saat pembuatan Faktur Pajak dilakukan untuk menyelaraskan pengakuan
penghasilan di dalam menghitung peredaran usaha yang digunakan untuk menghitung PPh
dengan peredaran usaha yang digunakan untuk menghitung PPN. Dengan demikian, saat
pembuatan Faktur Pajak ditentukan sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan harus
memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten.
b. Untuk kepastian hukum dan untuk memberikan kemudahan administrasi kepada PKP dalam
memenuhi kewajiban PPN, perlu penjelasan atau penegasan dalam bentuk ilustrasi kapan
saat pembuatan Faktur Pajak oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP dan ekspor BKP.
Pembuatan Faktur Pajak
32

33. a. Contoh saat pembuatan Faktur Pajak:
1) Penyerahan BKP bergerak.
 Contoh 1: PT Aman menyerahkan BKP secara langsung kepada Tuan Igna pada tanggal 15
September 2022. Atas transaksi penyerahan BKP tersebut, PT Aman membuat Faktur Pajak pada
tanggal 15 September 2022, yaitu pada saat diserahkan secara langsung kepada Pembeli atau pihak
ketiga untuk dan atas nama Pembeli.
 Contoh 2:
 PT Berkah yang berkedudukan di Jakarta menjual BKP kepada PT Ceria di Surabaya dengan syarat
pengiriman (term of delivery) loco gudang penjual (free on board shipping point). BKP dikeluarkan dari
gudang PT Berkah dan dikirim ke gudang PT Ceria pada tanggal 12 September 2022 dengan
menggunakan perusahaan ekspedisi dengan tanggal delivery order (DO) 12 September 2022. Barang
diterima oleh PT Ceria pada tanggal 14 September 2022.
Pembuatan Faktur Pajak
Atas transaksi penyerahan BKP tersebut, PT Berkah membuat Faktur Pajak pada tanggal 12
September 2022, yaitu pada saat diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
Tanggal tersebut merupakan saat pembuatan Faktur Pajak karena transaksi menggunakan syarat
pengiriman (term of delivery) loco gudang penjual (free on board shipping point).
Dalam hal pada contoh 1 dan contoh 2 di atas, faktur penjualan (invoice) diterbitkan tidak
pada tanggal penyerahan secara langsung atau pada saat diserahkan kepada juru kirim atau
pengusaha jasa angkutan karena kondisi tertentu, maka Faktur Pajak wajib dibuat pada saat
penerbitan faktur penjualan (invoice). Penerbitan faktur penjualan (invoice) tersebut harus
dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara
konsisten.
33

34.  Contoh 3:
PT Cantik di Jakarta menjual BKP kepada PT Sentosa di Semarang dengan syarat pengiriman (term of
delivery) franco gudang Pembeli (free on board destination), Barang dikeluarkan dari gudang PT Cantik
dan dikirim ke gudang PT Sentosa pada tanggal 12 September 2022 dengan menggunakan
perusahaan ekspedisi. Barang diterima oleh PT Sentosa pada tanggal 13 September 2022.
PT Cantik menerbitkan faktur penjualan (invoice) pada tanggal 16 September 2022. Atas penyerahan
BKP tersebut, PT Cantik wajib membuat Faktur Pajak pada tanggal 13 September 2022 yaitu pada
saat diterima oleh Pembeli atau paling lambat tanggal 16 September 2022 yaitu pada saat diterbitkan
faktur penjualan (invoice) oleh PKP penjual.
Pembuatan Faktur Pajak
34
Penyerahan BKP bergerak

35. 2) Penyerahan BKP tidak bergerak.
 Contoh 1: Perjanjian jual beli sebuah rumah ditandatangani tanggal 1 September 2022. Perjanjian
penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut dibuat atau ditandatangani
tanggal 1 Desember 2022. Faktur Pajak harus dibuat pada tanggal 1 Desember 2022.
 Jika sebelum surat atau akta tersebut dibuat atau ditandatangani, barang tidak bergerak telah
diserahkan atau berada dalam penguasaan Pembeli atau penerimanya, maka Faktur Pajak harus
dibuat pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan Pembeli
atau penerima barang.
 Contoh 2: Rumah siap pakai dijual dan diserahkan secara nyata tanggal 1 September 2022. Faktur
Pajak hanrs dibuat pada tanggal 1 September 2022. Jika sebelum surat atau akta tersebut dibuat
atau ditandatangani, barang tidak bergerak telah diserahkan atau berada dalam penguasaan
Pembeli atau penerimanya, maka Faktur Pajak harus dibuat pada saat barang tersebut secara
nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan Pembeli atau penerima barang.
 Contoh 3: Rumah siap pakai dijual dan diserahkan secara nyata tanggal 1 September 2022.
Perjanjian jual beli ditandatangani tanggal 1 Oktober 2022. Faktur Pajak harus dibuat pada tanggal
1 September 2O22.
Pembuatan Faktur Pajak
35

36. 3) Penyerahan JKP.
 Contoh 1:
 PT Semangat menyewakan 1 (satu) unit ruko kepada PT Diatetupa dengan masa kontrak selama
12 (dua belas) tahun. Dalam kontrak, disepakati antara lain:
a) PT Diatetupa mulai menggunakan ruko tersebut pada tanggal 1 September 2022.
b) Nilai kontrak sewa selama 12 (dua belas) tahun sebesar Rp120.000.000,-
(seratus dua puluh juta rupiah).
c) Pembayaran sewa, yaitu tahunan dan disepakati dibayar setiap tanggal 29 September dengan
pembayaran sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun.
d) Pada tanggal 29 September 2022, PT Diatetupa melakukan pembayaran sewa untuk tahun
pertama.
Atas penyerahan JKP tersebut, PT Semangat wajib membuat Faktur Pajak pada tanggal 29
September 2022 dengan dasar pengenaan pajak sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Pembuatan Faktur Pajak
36

37.  Contoh 2:
PT Toryung mengontrak Firma Cerah Konsultan untuk memberikan jasa konsultansi manajemen dan pelatihan
kepada staf pemasaran PT Toryung selama 6 (enam) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp60.000.000,- (enam
puluh juta rupiah). Pembayaran jasa konsultansi akan dilakukan setiap bulan. Firma Cerah Konsultan mulai
memberikan jasa konsultansi pada tanggal 1 September 2022. Pada tanggal 10 Oktober 2022, Firma Cerah
Konsultan menerbitkan faktur penjualan (invoice) untuk menagih pembayaran jasa konsultansi bulan September
2022 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
PT Toryung melakukan pembayaran atas tagihan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2022. Atas transaksi
tersebut, Firma Cerah Konsultan wajib membuat Faktur Pajak pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan dasar
pengenaan pajak sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (sesuai dengan nilai tagihan) meskipun
pembayaran baru diterima tanggal 20 Oktober 2022.
 Contoh 3: PT Setiyakom merupakan perusahaan jasa telekomunikasi. PT Setiyakom melakukan penagihan
kepada pelanggan sesuai dengan periode pemakaian selama 1 (satu) bulan. Pengumpulan data-data
pemakaian dari pelanggan memerlukan waktu beberapa hari, sehingga faktur penjualan (invoice) baru dapat
diterbitkan beberapa hari setelahnya.
Misalnya untuk pemakaian oleh pelanggan pada tanggal 1 sampai dengan 30 September 2022, PT
Setiyakom menerbitkan faktur penjualan (invoice) untuk melakukan penagihan pada tanggal 5 Oktober 2022.
Untuk kasus ini, Faktur Pajak dibuat pada saat penyerahan jasa tersebut dinyatakan atau dicatat sebagai
piutang atau penghasilan, yaitu pada akhir periode pemakaian (tanggal 30 September 2022) atau paling
lambat pada saat diterbitkannya faktur penjualan (invoice) (tanggal 5 Oktober 2022).
Pembuatan Faktur Pajak
37
Penyerahan JKP

38.  Matriks saat pembuatan Faktur Pajak untuk beberapa contoh penyerahan di bidang jasa
telekomunikasi, yaitu sebagai berikut:
Pembuatan Faktur Pajak
No. Periode
Pemakaian/Pe
nyera-han JKP
Periode
Pengakuan
Penghasilan
Saat Diakui
Penghasilan
Penerbitan
Faktur
Penjualan
(Invoice)
FP Paling
Lambat
Dibuat
1a. 1-30 Sept 2022 1-30 Sept 2022 September 2022 30 Sept 2022 30 Sept 2022
1b. 1-30 Sept 2022 1-30 Sept 2022 September 2022 5 Okt 2022 5 Okt 2022
1c. 1-30 Sept 2022 1-30 Sept 2022 September 2022 31 Okt 2022 31 Okt 2022
2. 26 Ags-25 Sept
2022
26 Ags-25 Sept
2022
September 2022 5 Okt 2022 5 Okt 2022
3. 16 Ags-15 Sept
2022
16 Ags-15 Sept
2022
Agustus 2022 20 Sept 2022 20 Sept 2022
4. 16 Ags-15 Sept
2022
16 Ags-15 Sept
2022
September 2022 20 Sept 2022 20 Sept 2022
5. 16 Ags-15 Sept
2022
16-31 Ags
1-15 Sept 2022
Agustus 2022
September 2022
31 Ags 2022
15 Sept 2022
31 Ags 2022
15 Sept 2022
38

39.  Sebelum jasa pemborongan itu selesai dan siap untuk diserahkan, telah diterima pembayaran di muka
sebelum pekerjaan pemborongan dimulai atau pembayaran atas sebagian penyelesaian pekerjaan jasa sesuai
dengan tahap atau kemajuan penyelesaian pekerjaan.
 Dalam hal ini, PPN terutang pada saat pembayaran tersebut diterima oleh pemborong atau kontraktor, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU PPN. Selanjutnya, setelah bangunan atau barang
tidak bergerak tersebut selesai dikerjakan maka jasa pemborongan seluruhnya diserahkan kepada Penerima
Jasa.
 Dalam hal ini, PPN terutang pada saat penyerahan JKP itu dilakukan meskipun
pembayaran lunas jasa pemborongan tersebut belum diterima oleh pemborong atau kontraktor, sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UU PPN.
Pembuatan Faktur Pajak
4) Penyerahan sebagian tahap pekerjaan (pembayaran termin).
Atas penyerahan sebagian tahap pekerjaan, misalnya penyerahan jasa pemborongan bangunan atau
barang tidak bergerak lainnya, saat pembuatan Faktur Pajaknya dapat dijelaskan sebagai berikut:
 Umumnya, pekerjaan jasa pemborongan bangunan dan barang tidak bergerak lainnya diselesaikan
dalam suatu masa tertentu.
39

40.  Pada huruf a s.d. Huruf d, PPN terutang pada tanggal diterimanya pembayaran (uang muka dan pembayaran
termin).
 Pada huruf e s.d. huruf g, PPN terutang pada tanggal 25 Januari 2023 atau, saat
jasa pemborongan (bangunan atau barang tidak bergerak) selesai dilakukan
dan diserahkan kepada pemiliknya.
 Tanggal pembayaran yang tersebut pada huruf f dan huruf g tidak perlu diperhatikan karena tidak termasuk saat
yang menentukan terutangnya PPN sesuai dengan dasar akrual yang dianut dalam UU PPN.
 Cara penentuan saat pembuatan Faktur Pajak tersebut di atas juga berlaku untuk penyerahan BKP dan/atau JKP
yang penerimaan pembayarannya terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP tersebut.
Pembuatan Faktur Pajak
Contoh Faktur Pajak atas Jasa Pemborongan/PembayaranTermin:
a) Tanggal 1 September 2022, perjanjian pemborongan ditandatangani dan diterima uang muka sebesar 20%
(dua puluh persen).
b) Tanggal 3 Oktober 2022, pekerjaan selesai 20% (dua puluh persen),
diterima pembayaran tahap ke-1.
c) Tanggal 1 November 2022, pekerjaan selesai 50% (lima puluh persen), diterima pembayaran tahap ke2.
d) Tanggal 21 November 2022, pekerjaan selesai 80% (delapan puluh persen), diterima pembayaran tahap
ke-3.
e) Tanggal 25 Januari 2023, pekerjaan selesai 100% (seratus persen),
bangunan atau barang tidak bergerak diserahkan.
f) Tanggal 1 Februari 2023, diterima pembayaran tahap akhir (ke-4) sebesar 95% (sembilan puluh lima
persen) dari harga borongan.
g) Tanggal 1 Agustus 2023, diterima pembayaran pelunasan seluruh jasa pemborongan.
40

41. Perlakuan Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan
Faktur Pajak yang Dibuat Melewati Jangka Waktu Tertentu
PASAL 28
Aturan sebelumnya:
HanyadiaturdalampenjelasanPasal19PP-1/2012stdd PP-9/2021
menetapkan
Dirjen Pajak
Dokumen tertentu
yang kedudukannya
dipersamakan dengan Faktur
Pajak
wajibdibuat saat penyerahanB
K
Pdan/atau J
K
P
eksporB
K
Pdan/atau J
K
P
impor B
K
P
pemanfaatanB
K
P
T
Bdan/atau
J
K
PdariluarDaerah Pabean
penyerahanB
K
Psecarakonsinyasi
*layaknyapembuatanFaktur Pajak
Tidak diperlakukan sebagai
dokumen tertentu yang
kedudukannya dipersamakan
dengan Faktur Pajak dan
dianggap tidak membuat
dokumen tertentu yang
kedudukannya dipersamakan
dengan Faktur Pajak
PPN dalam dokumen
tertentu yang kedudukannya
Dibuatmelewati
3 bulan sejak
saat seharusnya
dibuat
PPN
dipersamakan dengan Faktur
Pajak merupakan Pajak
Masukan yang tidak dapat
dikreditkan
41

42. Penggunaan Tarif PPN Saat Terjadi Perubahan Tarif PPN
PASAL 29
Saatberlakutarif PPN
sebelumperubahan tarif
Saat
terutang
PPN
Saat Faktur
Pajak atau
dokumen
tertentu
dibuat
Saat Faktur
Pajak atau
dokumen
tertentu dibuat
Saat
terutang
PPN
Saat Faktur
Pajak atau
dokumen
tertentu dibuat
Saatberlakunya
perubahantarif PPN
Menggunakan
tarif PPNsebelum
perubahantarif
Menggunaka
n tarif PPN
baru
Menggunakan
tarif PPNbaru
FakturPajakataudokumentertentudibuatsesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangandi bidang perpajakan
42

43. KETENTUAN PENUTUP
Pencabutan PPNomor 1Tahun 2012 dan Pasal5 PPNomor 9 Tahun 2022
Pemberlakuan PPNomor 44 Tahun 2022 sejak tanggal diundangkan, yaitu
tanggal 2 Desember 2022
Aturan pelaksanaan PPNomor 1Tahun 2012 dan PPNomor 9 Tahun2022
masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PPNomor 44 Tahun 2022
1
2
3
43