Akuntansi Perbankan

1. BATAS MAKSIMUM
PEMBERIAN KREDIT
present by kelompok 3
AKUNTANSI PERBANKAN

2. ANGGOTA KELOMPOK
• ADE RISMA ISRA HALIDIN (B1C121003)
• HIJRATUL NISA DINI
(B1C121031)
• NURAINUN MUTIA
(B1C121058)
• NURJANA
(B1C121059)
• NURMALASARI
(B1C121060)
• NURQOLBI FITRI HIDAYAH
(B1C121061)

3. PENGERTIAN BATAS MAKSIMUM
PEMBERIAN KREDIT (BPMK)
Batas Maksimum Pemberian Kredit adalah jumlah dana maksimum yang dapat
dipinjamkan oleh satu bank kepada peminjam tertentu. Batas ini dinyatakan sebagai
persentasedarimodaldansurplussebuahlembaga.
Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Tentang BMPK. dan kemudian
diperbaharui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/13/PBI/2009 Tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Gubernur Bank Indonesia, bahwa yang
dimaksud BMPK adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang
diperkenankan terhadap modal BPR. Penyediaan Dana adalah penanaman dana BPR dalam
bentuk:
a.kredit,dan/atau
b.penempatandanaantarbank.

4. Pos-pos yang diperhitungkan dalam menentukan Batas Maksimum Pemberian
Kredit(BMPK)atauLegalLendingLimit(LLL)adalah:
CAKUPAN DAN DASAR PERHITUNGAN BATAS
MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
Kredit Yang
Diberikan
Surat Berharga Penempatan
Bank Lain
Penyertaan
Transaksi
Rekening

5. POS-POS PENGECUALIAN DALAM PERHITUNGAN
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT.
Dalam memperhitungkan BMPK suatu bank, harus dicermati beberapa pos yang tidak
perludiperhitukanyaitu:
a. Penanaman dana pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat hutang pemerintah
Indonesia.
b.PenanamandanayangditerbitkanataudijaminolehpemerintahIndonesia
c.Penyertaanmodalsementarapadaperusahaandebitur
d.Penyediaandanayangdijaminolehcashcollateral
e.Penempatandanaantarbankyangdijaminolehpemerintah
(selamamasihberlaku)
f.Pengambilalihan(negosiasi)weseleksporberjangkayangditerbitkan
atasdasarL/Cberjangka(UsanceL/C)

6. PenentuanBMPKsebenarnyauntukmengaturportofoliokreditperbankanagar
tidak terakumulasi pada satu kelompok atau individual dalam memberikan
kredit, sebab konsentrasi kredit pada kelompok atau individu tertentu akan
mengandung risikosangatbesarbagibank.
Pihak terkait dengan bank adalah peminjam dan/atau kelompok pinjaman yang
memilikiketerkaitandenganbank.
PENENTUAN BATAS MAKSIMUM
PEMBERIAN KREDIT

7. 1.Pihakterkaittersebutadalah:
a. Pemegangsahambankperorangansebesar10%ataulebih.
b.Pemegangsahambankberbentukperusahaan/badansebesar
10%ataulebih.
c.Anggotadewankomisaris.
d.Anggotadireksi.
e.Keluargasampaiderajatkedua
f. Perorangansebagaipemegangsahamperusahaan
g.Pejabatbank
h.Perusahaanyangdimilikiolehpihak-pihakas/dgsebesar10%.
i.Perusahaanyangsecaraoperasional,pengawasan
j.Anakperusahaanbankdengankepemilikanbanklebihdari25%
PENENTUAN BATAS MAKSIMUM
PEMBERIAN KREDIT

8. 2.PengaturanBMPKuntukpihaktidakterkaitditetapkan
untukpeminjam(individual)ataukelompokpeminjamditetapkan
sebagaiberikut:
a.30%darimodalsejak31Desember2001
b.25%darimodalselamatahun2002.
c.20%darimodalsejakJanuari2003
Yangdimaksudpeminjamindividualadalahnasabahperoranganatauperusahaan/
badanyangmemperolehsatuataulebihpenyediandana,Kelompokpeminjam
adalah sejumlahpeminjamyangsatusamalainmempunyaiketerkaitandalamhal:
a.Kepemilikan
b.Kepengurusan
c.HubunganKeuangan
PENENTUAN BATAS MAKSIMUM
PEMBERIAN KREDIT

9. PELAMPAUAN BPMK
Formulasi pelampauan BMPK didefinisikan sebagai berikut:
(Penyediaan Dana pada Tanggal Laporan BMPK x 100%) - BMPK
Modal pada Tanggal Laporan BMPK
Bank dianggap melampaui 3MP apabila bank melakukan penyediaan dana
melebihi persentase raaksimum karena perubahan-perubahan yang terjadi
setelah penyediaan dana realisasi. Pelampauar: BMPK yang terjadi akibat
gejolak nilai kurs dan/atau penurunan modal bank atas penyediaan dana yang
telah diberikan, tidak dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK. Kurs yang
menjadi dasar adalah kurs neraca bank pada akhir bulan.

10. PELANGGARAN BPMK
PelanggaranBMPKdapatdilihat apabilapadasaatbankmelakukanrealisasipenyediaan
dana telah melebihi dari persentase maksimum. Untuk menentukan ini digunakan
formulasebagaiberikut:
(PenyediaanDanaPadaSaatPemberiannyax100%)-BMPK
ModalPadaSaatPemberianPenyediaanDana
Dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa bank bank
yang tidak memiliki model atau bahkan Capital Adequacy Ratio-nya negatif secara
otomatismelakukanpelampauandanpelanggaranBMPK.

11. Bila bank melakukan pelanggaran SMPK atau pelampauan BMPK, maka bank
wajib memberikan action plan. Action plan ini memuat upaya-upaya untuk
menyelesaikan pelanggaran dan pelampauan EMPK dengan target waktu
penyelesaiannya. Target waktu penyelesaian pelanggaran BMPK dalam
waktu satu bulan, sedangkan pelampauan BMPK diselesaikan dalam waktu
sembilan bulan, Action plan ini wajib mendapat persetujuan Bank indonesia.
Setelah memberikan laporan action plan, bank juga wajib memberikan
laporan pelaksanaannya
ACTION PLAN DAN
PELAKSANAANNYA

12. Kesimpulan
Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 Tentang BMPK, dan kemudian diperbaharui
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/13/PBI/2009 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank
Perkreditan RakyatGubernur Bank Indonesia, bahwa yang dimaksud BMPK adalah persentase
maksimumrealisasipenyediaandanayangdiperkenankanterhadapmodalBPR.
Yang termasuk dalam perhitungan BMPK adalah: (1) kredit yang diberikan, (2) surat berharga, (3)
Penempatan pada bank lain, (4) penyertaan, (5) transaksi rekening administratif. Pihak terkait adalah
perseoranganatauperusahaanbadanyangmempunyaihubungan
pengendalian dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hubungan
kepemilikan, kepengurusan dan atau keuangan. Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak
terkaitdenganbankditetapkanpalingtinggi10%darimodalbank.

13. TERIMA KASIH