Fiqh jinayah membutuhkan pembaruan untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat modern, seperti tantangan baru dalam hukum pidana, perkembangan teknologi, dan pemahaman baru akan hak asasi manusia. Namun, pembaruan harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan mempertimbangkan tantangan implementasi ke masyarakat serta pengimplementasian yang efektif.

1. Relevansi Pembaruan dalam Fiqh Jinayah dengan Konteks Masyarakat Modern
Oleh: Chindy Rosiana Mawarti
Pendahuluan
Fiqh Jinayah sebagai cabang ilmu fiqh yang membahas hukum pidana Islam sangat penting untuk
dipahami dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks. Dalam masyarakat modern, terdapat
berbagai perubahan sosial yang membawa dampak pada tata nilai dan norma sosial, sehingga perlu adanya
pembaruan fiqh jinayah agar dapat menjawab tantangan tersebut.1
Tantangan tersebut antara lain terkait dengan pemahaman masyarakat modern terhadap konsep keadilan
dan hak asasi manusia yang semakin berkembang, yang tidak dapat dipenuhi oleh fiqh jinayah yang
konservatif2
.Selain itu, adanya perkembangan teknologi dan sains juga membawa dampak pada hukum pidana
Islam, misalnya dalam kasus kloning manusia atau kejahatan siber3
Pembaruan fiqh jinayah juga menjadi penting dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara pidana di
Indonesia yang masih mengalami berbagai kendala, seperti lamanya waktu penyelesaian perkara dan terbatasnya
akses masyarakat terhadap layanan hukum4. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan dalam fiqh jinayah agar
dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan hukum pidana di Indonesia.
Pembahasan
Fiqh Jinayah dalam Perspektif Islam
Fiqh Jinayah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas tentang hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam
terdiri dari beberapa bentuk hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, seperti hukuman potong
tangan, cambuk, dan hukuman mati. Fiqh Jinayah juga membahas tentang saksi, bukti, dan hukum-hukum yang
berkaitan dengan tindak pidana 5
.
Fiqh Jinayah telah berkembang sejak masa awal keberadaan Islam. Sebelum ada undang-undang formal
mengenai hukum pidana dalam Islam, hukum pidana diterapkan berdasarkan syariat yang ditetapkan oleh Nabi
Muhammad SAW. Seiring dengan perkembangan waktu, ulama dan ahli fiqh mengembangkan hukum pidana
Islam dengan cara memperhatikan kaidah-kaidah fiqh dan menerapkan ijtihad. Pada masa khulafaur rasyidin, telah
dibentuk lembaga pengadilan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pidana, dan pada masa tersebut pula
telah dibentuk hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum pidana Islam6
.
1
Rahman, A. F. (2020). Kontestasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 19(1), 1-
21.
2
Ahmad, A. (2017). Modernity, tradition and change in the Islamic legal system: A study of Muslim countries. Routledge.
3
Irwansyah, I. (2020). Pemikiran Pembaruan Fiqh Jinayah: Perspektif Teori dan Praktik. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4
Mahfud, M. D. (2018). Indonesia's criminal justice system: An introduction. Springer.
5
Al-Mahalli, J. (2013). Tafsir Al-Jalalain. Al-Haramain.
6
Al-‘Uthaimin, M. S. (2014). Fiqh Al-‘Ibadat: A Commentary on the Book of Worship from Sahih Al-Bukhari.
International Islamic Publishing House.

2. Dalam Fiqh Jinayah, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman
pidana, seperti adil, proporsional, dan mendidik. Adil berarti bahwa hukuman yang dijatuhkanharus sesuai dengan
kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tanpa memihak pada pihak manapun. Proporsional berarti
hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan kesalahan yang dilakukan. Mendidik berarti hukuman yang
dijatuhkan harus dapat membentuk moral dan perilaku yang lebih baik pada pelaku tindak pidana7
.
Konteks Masyarakat Modern
Masyarakat modern adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri seperti adanya kemajuan teknologi,
pendidikan, ekonomi, dan politik. Masyarakat modern juga seringkali mengadopsi nilai-nilai Barat dan hidup
dalam lingkungan yang pluralistik. Dalam masyarakat modern, kebebasan individu menjadi sangat penting dan
masyarakat cenderung lebih terbuka dalam menghadapi perbedaan pendapat 8
.
Masyarakat modern memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Salah satu
karakteristik masyarakat modern adalah adanya perubahan yang cepat, baik dalam hal teknologi maupun nilai-
nilai sosial. Masyarakat modern juga cenderung lebih rasional dalam mengambil keputusan, mengutamakan
kebebasan individu, dan menghargai pluralisme. Namun, di sisi lain, masyarakat modern juga dapat menjadi
materialistik dan terpaku pada hal-hal yang bersifat konsumtif 9
.
Masyarakat modern juga menghadapi tantangan dan perubahan yang signifikan dalam hal hukum pidana.
Dalam masyarakat modern, pelanggaran hukum pidana semakin kompleks dan cenderung lebih terorganisir.
Selain itu, masyarakat modern juga menghadapi tantangan dalam menjaga keadilan dan proporsi dalam
menjatuhkan hukuman pidana, mengingat adanya prinsip-prinsip seperti hak asasi manusia dan kebebasan
individu. Oleh karena itu, fikih jinayah juga harus dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut untuk
memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan keadilan dan proporsi10
.
Relevansi Pembaruan Fiqh Jinayah dalam Konteks Masyarakat Modern
Pembaruan Fiqh Jinayah: Pengertian dan Konsep Pembaruan fiqh jinayah dapat diartikan sebagai suatu
usaha untuk menyesuaikan hukum pidana Islam dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, tanpa
mengubah substansi dan nilai-nilai dasarnya. Pembaruan fiqh jinayah memerlukan konsep-konsep seperti ijtihad,
istinbat, dan maqasid syariah yang akan membantu menemukan solusi hukum yang sesuai dengan perkembangan
zaman 11
.
Kebutuhan Pembaruan Fiqh Jinayah dalam Konteks Masyarakat Modern Masyarakat modern memiliki
kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat pada masa lalu. Dalam konteks hukum pidana, masyarakat modern
menghadapi tantangan seperti kejahatan siber, terorisme, dan narkoba yang belum pernah ada sebelumnya. Oleh
karena itu, diperlukan pembaruan fiqh jinayah yang dapat menghadapi tantangan tersebut dan menjaga keadilan
serta proporsi dalam menjatuhkan hukuman 12
.
7
Asy-Syafi'i, M. (2014). Al-Umm. Dar Al Kotob Al Ilmiyah.
8
Mannheim, K. (2013). Diagnosis of Our Time: Wartime Essays of a Sociologist. Routledge.
9
Berger, P. L. (2014). The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics. Wm. B. Eerdmans
Publishing.
10
Al-Zuhaili, W. (2001). Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Vol. 7). Dar Al Fikr.
11
Syukri, M. (2016). Pembaruan Fiqh Jinayah di Indonesia. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Peradilan, 3(2), 245-272.
12
Al-Attas, S. M. N. (2013). Islam and Secularism. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

3. ImplementasiPembaruanFiqh Jinayah dalam KonteksMasyarakat Modern Implementasi pembaruan fiqh
jinayah dalam konteks masyarakat modern dapat dilakukan dengan cara memperhatikan aspek-aspek yang
berkaitan dengan hak asasi manusia, pluralisme, dan kebebasan individu. Pembaruan fiqh jinayah juga harus
mempertimbangkan prinsip-prinsip maqasid syariah agar hukum pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tujuan-
tujuan syariah dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan umat manusia 13
. Selain itu, pembaruan fiqh jinayah
juga harus dapat mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penegakan hukum pidana
untuk menghadapi kejahatan siber dan kejahatan yang terorganisir secara online 14
.
Tantangan dalam Pembaruan Fiqh Jinayah
Tantangan dalam Menentukan Pembaruan Fiqh Jinayah Pembaruan fiqh jinayah dihadapkan pada
tantangan dalam menentukan pembaruan yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini karena pembaruan yang tidak
berlandaskan ajaran Islam dapat menimbulkan perpecahan dan kebingungan di kalangan umat Islam. Oleh karena
itu, para ulama dan ahli fiqh harus memperhatikan sumber-sumber hukum Islam dan tidak mengabaikan nilai-
nilai Islam yang telah diwariskan dari masa silam15
.
Tantangan dalam Memperkenalkan Pembaruan Fiqh Jinayah kepada Masyarakat Salah satu tantangan
dalam pembaruan fiqh jinayah adalah memperkenalkan konsep pembaruan tersebut kepada masyarakat yang
masih awam terhadap pembaruan fiqh jinayah. Masyarakat umumnya lebih mengenal fiqh jinayah dalam bentuk
tradisional, sehingga pembaruan tersebut dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpastian di kalangan
masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyuluhan dan pengenalan terhadap pembaruan fiqh jinayah
kepada masyarakat agar dapat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam16
.
Tantangan dalam Mengimplementasikan Pembaruan Fiqh Jinayah Setelah pembaruan fiqh jinayah
ditentukan, tantangan selanjutnya adalah mengimplementasikan pembaruan tersebut secara efektif dalam
kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat menjadi sulit karena kebanyakan masyarakat masih cenderung memegang
teguh tradisi dan pemahaman yang telah ada sejak lama. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari para ulama,
tokoh masyarakat, dan pemerintah dalam mengimplementasikan pembaruan fiqh jinayah secara efektif17
.
13
Kurniawan, F. A. (2020). Kontekstualisasi Maqasid Syariah dalam Fiqh Jinayah: Analisis terhadap Perubahan Hukum
Pidana dalam Masyarakat Modern. Al-Qalam, 27(1), 49-68.
14
Mukhtar, H. (2020). Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penegakan Hukum Pidana Islam di Indonesia. Jurnal
Konstitusi, 17(2), 338-366.
15
Abdullah, M. A. (2016). Fiqh Jinayah Dan Pembaruan. Jurnal Al-Qadha, 3(1), 1-10. Ismail, M. A. (2020).
16
Sulaiman, A. (2019). Pembaruan Fiqih Jinayah dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal al-Lubab, 8(1), 1-20
17
Ismail, M. A. (2020). Pembaruan Fiqih Islam dalam Konteks Masyarakat Indonesia. Jurnal Al Ahkam, 14(1), 45-64.