SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
TATA CARA PERHITUNGAN
PNBP PERTAMBANGAN
Jakarta,24 Mei2018
PERHITUNGAN IURAN TETAP
PENERAPAN KURS TENGAH BI
Ilustrasi :
Tgl timbulnya kewajiban
Tgl setoran sebelum
kewajiban
Tgl setoran setelah
kewajiban
 Tgl timbulnya kewajiban adl tgl terbitnya SK IUP (utk kewajiban IT tahun pertama) atau tgl
berlakunya SK IUP (utk kewajiban IT tahun kedua dst).
 Tgl setoran adl tgl bukti setor yg telah divalidasi.
Simpulan:
 Apabila setoran sebelum kewajiban mk kurs tengah BI adl kurs tengah pd tgl timbulnya
kewajiban.
 Apabila setoran setelah kewajiban mk kurs tengah BI adl kurs tengah pd tgl setoran.
PENERAPAN KURS TENGAH BI
Contoh :
 Bupati X telah menerbit SK IUP-OP kpd PT A pd tgl 1 Juni 2013, utk
areal pertambangan seluas 100 Ha dan SK tersebut berlaku sejak tgl 2
Maret 2013 s.d 1 Maret 2023.
 Bukti setor kewajiban IT adl sbb:
 Tgl. 16 Juli 2013 sebesar Rp4.000.000,-
 Tgl. 2 Februari 2014 sebesar Rp3.600.000,-
 Data kurs tengah BI:
 Tgl. 1 Juni 2013 sebesar Rp10.500,-
 Tgl. 16 Juli 2013 sebesar Rp10.000,-
 Tgl. 2 Februari 2014 sebesar Rp9.000,-
 Tgl. 2 Maret 2014 sebesar Rp9.500,-
 Periode audit: 1 Januari 2013 s.d 31 Desember 2014.
 Pemeriksaan berakhir tgl. 25 Mei 2015 (50 hr kerja setelah ST diterima)
PENERAPAN KURS TENGAH BI
Pembahasan :
Tahun 2013:
 Jumlah Kewajiban IT : USD4,- x 100 Ha = USD400,- (utk masa 2 Maret
2013 s.d 1 Maret 2014)
 Jatuh tempo kewajiban: 1 Juli 2013 (1 bln sejak 1 Juni 2013)
 Setoran: tgl. 16 Juli sebesar Rp4.000.000,- setara dg USD400,-
(Rp4.000.000,- dibagi 10.000).
 Perhitungan:
 Kewajiban Pokok: USD400,- dikurangi USD400,- = nihil
 Denda Terlambat: (USD400,- x 1,02) – USD400,- = USD4,08.
 Denda Kurang Bayar: nihil
 Kurang Setor = USD4,08
PENERAPAN KURS TENGAH BI
Pembahasan :
Tahun 2014:
 Jumlah Kewajiban IT : USD4,- x 100 Ha = USD400,- (utk masa 2 Maret
2014 s.d 1 Maret 2015)
 Jatuh tempo kewajiban: 2 April 2014 (1 bln sejak 2 Maret 2014)
 Setoran: . 2 Februari 2014 sebesar Rp3.600.000,- setara dg USD378,95
(Rp3.600.000,- dibagi 9.500).
 Perhitungan:
 Kewajiban Pokok: USD400,- dikurangi USD378,95 = USD21,05
 Denda Terlambat: nihil
 Denda Kurang Bayar: (USD21,05 x 1,02^14) – USD21,05 = USD6,73
 Kurang Setor = USD27,78 (USD21,05 + USD6,73)
PERHITUNGAN ROYALTI
SAAT TERUTANG ROYALTI (PENGAPALAN)
Saat pengapalan
Bill of Lading (B/L)
Tgl. B/L
Invoice
Simpulan:
 Penyerahan di air:
1. Date of loading / loading date sesuai dg COA, jika tdk ada ..
2. Tgl. B/L, jika tdk ada ..
3. Tgl. Invoice.
 Penyerahan di darat:
1. Date of loading / loading date sesuai dg COA, jika tdk ada ..
2. Tgl. pengiriman, misal saat diangkut dg truck atau kereta, jika tdk ada ..
3. Tgl. Invoice.
sebelum pengapalan setelah pengapalan
Saat muat
Date of loading
Loading date
Cerificate of analysis
(COA)
1. Titik Jual di Barging / Jetty / Tongkang
1) Buat Daftar Rekapitulasi Penjualan;
2) Hitung Harga Patokan Batubara (HPB) atau Harga Patokan
Mineral (HPM) sesuai dg Harga Batubara Acuan (HBA) atau
HMA dan Certificate of Analysis (COA);
3) Hitung Biaya Penyesuaian:
a. Barging
b. Surveyor
c. Transhipment
4) Hitung Harga Dasar Royalti yaitu HPB dikurangi dg Biaya
Penyesuaian;
5) Bandingkan Harga Jual Invoice dg hasil no. 4), nilai yg lebih
tinggi digunakan sbg dasar perhitungan royalti;
6) Hitung kewajiban royalti;
7) Bandingkan dg bukti setor royalti;
8) Hitung kurang bayar (lebih bayar) dan dendanya.
2. Titik Jual di Vessel
1) Buat Daftar Rekapitulasi Penjualan;
2) Hitung Harga Patokan Batubara (HPB) atau Harga Patokan
Mineral (HPM) sesuai dg Harga Batubara Acuan (HBA) atau
HMA dan Certificate of Analysis (COA);
3) Bandingkan Invoice dg HPB, nilai yg lebih tinggi digunakan utk
perhitungan royalti;
4) Buat Daftar Biaya Aktual (Barging, Surveyor dan Transhipment);
5) Hitung Biaya Penyesuaian Standar;
6) Bandingkan Biaya Aktual dg Standar, yg lebih rendah digunakan
sbg biaya penyesuaian;
7) Hitung Dasar Perhitungan Royalti dg cara hasil no. 3) dikurangi
dg biaya penyesuaian no. 6);
8) Hitung kewajiban royalti;
9) Bandingkan dg bukti setor royalti;
10) Hitung kurang bayar (lebih bayar) dan dendanya.
3. Titik Jual di Destinasi (CIF)
1) Buat Daftar Rekapitulasi Penjualan;
2) Hitung Harga Patokan Batubara (HPB) sesuai dg Harga Batubara
Acuan (HBA) atau Harga Patokan Mineral (HPM) dan Certificate of
Analysis (COA);
3) Buat Daftar Biaya Aktual (Angkutan tongkang, Angkutan kapal
vessel, Surveyor, Asuransi, Angkutan truk dan Angkutan kereta
api);
4) Hitung Biaya Penyesuaian Standar, tambahkan dg hasil no. 2);
5) Bandingkan Invoice dg hasil no. 4), yg lebih tinggi digunakan utk
penghitungan royalti;
6) Bandingkan Biaya Aktual dg Standar, yg lebih rendah digunakan
sbg biaya penyesuaian;
7) Hitung Dasar Perhitungan Royalti dg cara hasil no. 5) dikurangi dg
biaya penyesuaian no. 6);
8) Hitung kewajiban royalti;
9) Bandingkan dg bukti setor royalti;
10) Hitung kurang bayar (lebih bayar) dan dendanya.
4. Titik Jual di Pengguna Akhir Satu Pulau
1) Buat Daftar Rekapitulasi Penjualan;
2) Hitung Harga Patokan Batubara (HPB) sesuai dg Harga
Batubara Acuan (HBA) atau Harga Patokan Mineral (HPM) dan
Certificate of Analysis (COA);
3) Hitung Biaya Penyesuaian Standar (Angkutan tongkang,
Angkutan kapal vessel, Survey Laut, Survey Darat, Asuransi,
Angkutan truk dan Angkutan kereta api), kurangkan dg hasil
no. 2);
4) Bandingkan Invoice dg hasil no. 3), yg lebih tinggi digunakan
utk Dasar Perhitungan Royalti;
5) Hitung kewajiban royalti;
6) Bandingkan dg bukti setor royalti;
7) Hitung kurang bayar (lebih bayar) dan dendanya.
PERMASALAHAN DI LAPANGAN
1. WB belum sepenuhnya memahami tata cara perhitungan
dan penyetoran PNBP sesuai dg ketentuan yg berlaku;
2. Perbedaan persepsi antara WB dg pemeriksa;
3. Data dan dokumen yg diperlukan utk pemeriksaan tidak
diperoleh, misalnya invoice, data jarak barge ke vessel,
Certificate Of Analysis (COA)
4. Perbedaan data/dokumen terutama mengenai kualitas
batubara/mineral dan jarak, misalnya COA, jarak barge
ke vessel;
5. COA yg digunakan oleh WB berasal dr surveyor yg tidak
terdaftar di Ditjend Minerba sesuai dg Perdirjend
481/2014 (PT Anindya Wira Putra Konsult, PT Sucofindo,
PT Carsurin, PT Surveyor Indonesia, PT Surveyor Carbon
Consulting Indonesia dan PT Geoservice…batubara).
PERHITUNGAN DHPB
 13,5% dari seluruh batubara yang diproduksi di fasilitas
pemuatan terakhir milik perusahaan dlm bentuk in kind.
 Perusahaan bertanggung jawab memasarkan batubara
pemerintah bersama-sama dengan batubara perusahaan.
 Perusahaan wajib menanggulangi semua biaya yang
timbul atas kegiatan penjualan, namun pemerintah wajib
menanggung sebesar 13,5% dari jumlah pengeluaran
bersama tersebut.
 Pengeluaran bersama adalah beban biaya bersama yang
timbul pada setiap penjualan, tetapi tidak termasuk biaya
administrasi.
 Pengeluaran bersama dapat terdiri dari: biaya muat, biaya
bongkar, biaya labuh, biaya transhipment, biaya asuransi, biaya
survei, freight, demurage/despatch  yang timbul sejak
fasilitas muat akhir.
 Pengeluaran bersama, juga termasuk biaya lain yang terjadi
dalam proses penjualan, yang meliputi: penalti/bonus kualitas,
coal reject, dan komisi pihak ketiga.
 Setiap ton batubara milik pemerintah dikenakan biaya
administrasi sebesar 2,5% atas harga batubara di fasilitas muat
akhir perusahaan.
CATATAN:
Khusus PKP2B Generasi 3:
Harga Jual adalah harga invoice;
Biaya penjualan mengacu atau sesuai dg biaya
penyesuaian Perdirjend (spt IUP).
Dasar:
 Kontrak PKP2B Generasi 3;
 Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan
Batubara No. 01043/84/DPB/2015 tgl 7 April 2015
hal Tatacara Penghitungan DHPB PKP2B Generasi 3
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to 03. Paparan 3 Tata Cara Perhitungan PNBP.pptx

Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPenerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
PT. waluh bajarang
 
3. Kesiapan Pemda dan BLUD dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan E...
3. Kesiapan Pemda dan BLUD dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan E...3. Kesiapan Pemda dan BLUD dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan E...
3. Kesiapan Pemda dan BLUD dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan E...
ikagunawan5
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Ahmad Abdul Haq
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
AhmadGozali32
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
selametuntung
 
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Tito Franky
 

Similar to 03. Paparan 3 Tata Cara Perhitungan PNBP.pptx (20)

TUGAS IIII.docx
TUGAS IIII.docxTUGAS IIII.docx
TUGAS IIII.docx
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPenerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
 
3. Kesiapan Pemda dan BLUD dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan E...
3. Kesiapan Pemda dan BLUD dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan E...3. Kesiapan Pemda dan BLUD dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan E...
3. Kesiapan Pemda dan BLUD dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan E...
 
PAPARAN PERBUP NO 55.pptx
PAPARAN PERBUP NO 55.pptxPAPARAN PERBUP NO 55.pptx
PAPARAN PERBUP NO 55.pptx
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
 
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.ppt
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.pptSOSIALISASI DANA BOS_14122022.ppt
SOSIALISASI DANA BOS_14122022.ppt
 
Spj keu2020
Spj keu2020Spj keu2020
Spj keu2020
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
 
Tata usaha keuangan
Tata usaha keuanganTata usaha keuangan
Tata usaha keuangan
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
 
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
 
02. Paparan 2 Peraturan dan Analisis.pptx
02. Paparan 2 Peraturan dan Analisis.pptx02. Paparan 2 Peraturan dan Analisis.pptx
02. Paparan 2 Peraturan dan Analisis.pptx
 
Update Perpajakan MUC - II
Update Perpajakan MUC - IIUpdate Perpajakan MUC - II
Update Perpajakan MUC - II
 
1 gambaran umum
1 gambaran umum1 gambaran umum
1 gambaran umum
 
SOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdfSOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdf
 
Resume materi pajak dalam pengelolaan dana APBN
Resume materi pajak dalam pengelolaan dana APBNResume materi pajak dalam pengelolaan dana APBN
Resume materi pajak dalam pengelolaan dana APBN
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
 
Peraturan terbaru ppn
Peraturan terbaru ppnPeraturan terbaru ppn
Peraturan terbaru ppn
 
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanPER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
 

Recently uploaded

prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
aji guru
 
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASSK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
susilowati82
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
AgusSuarno2
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
iwidyastama85
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
DoddiKELAS7A
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
 
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarVariasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASSK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
 
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxMekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
 
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

03. Paparan 3 Tata Cara Perhitungan PNBP.pptx

  • 1. TATA CARA PERHITUNGAN PNBP PERTAMBANGAN Jakarta,24 Mei2018
  • 3. PENERAPAN KURS TENGAH BI Ilustrasi : Tgl timbulnya kewajiban Tgl setoran sebelum kewajiban Tgl setoran setelah kewajiban  Tgl timbulnya kewajiban adl tgl terbitnya SK IUP (utk kewajiban IT tahun pertama) atau tgl berlakunya SK IUP (utk kewajiban IT tahun kedua dst).  Tgl setoran adl tgl bukti setor yg telah divalidasi. Simpulan:  Apabila setoran sebelum kewajiban mk kurs tengah BI adl kurs tengah pd tgl timbulnya kewajiban.  Apabila setoran setelah kewajiban mk kurs tengah BI adl kurs tengah pd tgl setoran.
  • 4. PENERAPAN KURS TENGAH BI Contoh :  Bupati X telah menerbit SK IUP-OP kpd PT A pd tgl 1 Juni 2013, utk areal pertambangan seluas 100 Ha dan SK tersebut berlaku sejak tgl 2 Maret 2013 s.d 1 Maret 2023.  Bukti setor kewajiban IT adl sbb:  Tgl. 16 Juli 2013 sebesar Rp4.000.000,-  Tgl. 2 Februari 2014 sebesar Rp3.600.000,-  Data kurs tengah BI:  Tgl. 1 Juni 2013 sebesar Rp10.500,-  Tgl. 16 Juli 2013 sebesar Rp10.000,-  Tgl. 2 Februari 2014 sebesar Rp9.000,-  Tgl. 2 Maret 2014 sebesar Rp9.500,-  Periode audit: 1 Januari 2013 s.d 31 Desember 2014.  Pemeriksaan berakhir tgl. 25 Mei 2015 (50 hr kerja setelah ST diterima)
  • 5. PENERAPAN KURS TENGAH BI Pembahasan : Tahun 2013:  Jumlah Kewajiban IT : USD4,- x 100 Ha = USD400,- (utk masa 2 Maret 2013 s.d 1 Maret 2014)  Jatuh tempo kewajiban: 1 Juli 2013 (1 bln sejak 1 Juni 2013)  Setoran: tgl. 16 Juli sebesar Rp4.000.000,- setara dg USD400,- (Rp4.000.000,- dibagi 10.000).  Perhitungan:  Kewajiban Pokok: USD400,- dikurangi USD400,- = nihil  Denda Terlambat: (USD400,- x 1,02) – USD400,- = USD4,08.  Denda Kurang Bayar: nihil  Kurang Setor = USD4,08
  • 6. PENERAPAN KURS TENGAH BI Pembahasan : Tahun 2014:  Jumlah Kewajiban IT : USD4,- x 100 Ha = USD400,- (utk masa 2 Maret 2014 s.d 1 Maret 2015)  Jatuh tempo kewajiban: 2 April 2014 (1 bln sejak 2 Maret 2014)  Setoran: . 2 Februari 2014 sebesar Rp3.600.000,- setara dg USD378,95 (Rp3.600.000,- dibagi 9.500).  Perhitungan:  Kewajiban Pokok: USD400,- dikurangi USD378,95 = USD21,05  Denda Terlambat: nihil  Denda Kurang Bayar: (USD21,05 x 1,02^14) – USD21,05 = USD6,73  Kurang Setor = USD27,78 (USD21,05 + USD6,73)
  • 8.
  • 9. SAAT TERUTANG ROYALTI (PENGAPALAN) Saat pengapalan Bill of Lading (B/L) Tgl. B/L Invoice Simpulan:  Penyerahan di air: 1. Date of loading / loading date sesuai dg COA, jika tdk ada .. 2. Tgl. B/L, jika tdk ada .. 3. Tgl. Invoice.  Penyerahan di darat: 1. Date of loading / loading date sesuai dg COA, jika tdk ada .. 2. Tgl. pengiriman, misal saat diangkut dg truck atau kereta, jika tdk ada .. 3. Tgl. Invoice. sebelum pengapalan setelah pengapalan Saat muat Date of loading Loading date Cerificate of analysis (COA)
  • 10. 1. Titik Jual di Barging / Jetty / Tongkang 1) Buat Daftar Rekapitulasi Penjualan; 2) Hitung Harga Patokan Batubara (HPB) atau Harga Patokan Mineral (HPM) sesuai dg Harga Batubara Acuan (HBA) atau HMA dan Certificate of Analysis (COA); 3) Hitung Biaya Penyesuaian: a. Barging b. Surveyor c. Transhipment 4) Hitung Harga Dasar Royalti yaitu HPB dikurangi dg Biaya Penyesuaian; 5) Bandingkan Harga Jual Invoice dg hasil no. 4), nilai yg lebih tinggi digunakan sbg dasar perhitungan royalti; 6) Hitung kewajiban royalti; 7) Bandingkan dg bukti setor royalti; 8) Hitung kurang bayar (lebih bayar) dan dendanya.
  • 11. 2. Titik Jual di Vessel 1) Buat Daftar Rekapitulasi Penjualan; 2) Hitung Harga Patokan Batubara (HPB) atau Harga Patokan Mineral (HPM) sesuai dg Harga Batubara Acuan (HBA) atau HMA dan Certificate of Analysis (COA); 3) Bandingkan Invoice dg HPB, nilai yg lebih tinggi digunakan utk perhitungan royalti; 4) Buat Daftar Biaya Aktual (Barging, Surveyor dan Transhipment); 5) Hitung Biaya Penyesuaian Standar; 6) Bandingkan Biaya Aktual dg Standar, yg lebih rendah digunakan sbg biaya penyesuaian; 7) Hitung Dasar Perhitungan Royalti dg cara hasil no. 3) dikurangi dg biaya penyesuaian no. 6); 8) Hitung kewajiban royalti; 9) Bandingkan dg bukti setor royalti; 10) Hitung kurang bayar (lebih bayar) dan dendanya.
  • 12. 3. Titik Jual di Destinasi (CIF) 1) Buat Daftar Rekapitulasi Penjualan; 2) Hitung Harga Patokan Batubara (HPB) sesuai dg Harga Batubara Acuan (HBA) atau Harga Patokan Mineral (HPM) dan Certificate of Analysis (COA); 3) Buat Daftar Biaya Aktual (Angkutan tongkang, Angkutan kapal vessel, Surveyor, Asuransi, Angkutan truk dan Angkutan kereta api); 4) Hitung Biaya Penyesuaian Standar, tambahkan dg hasil no. 2); 5) Bandingkan Invoice dg hasil no. 4), yg lebih tinggi digunakan utk penghitungan royalti; 6) Bandingkan Biaya Aktual dg Standar, yg lebih rendah digunakan sbg biaya penyesuaian; 7) Hitung Dasar Perhitungan Royalti dg cara hasil no. 5) dikurangi dg biaya penyesuaian no. 6); 8) Hitung kewajiban royalti; 9) Bandingkan dg bukti setor royalti; 10) Hitung kurang bayar (lebih bayar) dan dendanya.
  • 13. 4. Titik Jual di Pengguna Akhir Satu Pulau 1) Buat Daftar Rekapitulasi Penjualan; 2) Hitung Harga Patokan Batubara (HPB) sesuai dg Harga Batubara Acuan (HBA) atau Harga Patokan Mineral (HPM) dan Certificate of Analysis (COA); 3) Hitung Biaya Penyesuaian Standar (Angkutan tongkang, Angkutan kapal vessel, Survey Laut, Survey Darat, Asuransi, Angkutan truk dan Angkutan kereta api), kurangkan dg hasil no. 2); 4) Bandingkan Invoice dg hasil no. 3), yg lebih tinggi digunakan utk Dasar Perhitungan Royalti; 5) Hitung kewajiban royalti; 6) Bandingkan dg bukti setor royalti; 7) Hitung kurang bayar (lebih bayar) dan dendanya.
  • 14. PERMASALAHAN DI LAPANGAN 1. WB belum sepenuhnya memahami tata cara perhitungan dan penyetoran PNBP sesuai dg ketentuan yg berlaku; 2. Perbedaan persepsi antara WB dg pemeriksa; 3. Data dan dokumen yg diperlukan utk pemeriksaan tidak diperoleh, misalnya invoice, data jarak barge ke vessel, Certificate Of Analysis (COA) 4. Perbedaan data/dokumen terutama mengenai kualitas batubara/mineral dan jarak, misalnya COA, jarak barge ke vessel; 5. COA yg digunakan oleh WB berasal dr surveyor yg tidak terdaftar di Ditjend Minerba sesuai dg Perdirjend 481/2014 (PT Anindya Wira Putra Konsult, PT Sucofindo, PT Carsurin, PT Surveyor Indonesia, PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia dan PT Geoservice…batubara).
  • 16.  13,5% dari seluruh batubara yang diproduksi di fasilitas pemuatan terakhir milik perusahaan dlm bentuk in kind.  Perusahaan bertanggung jawab memasarkan batubara pemerintah bersama-sama dengan batubara perusahaan.  Perusahaan wajib menanggulangi semua biaya yang timbul atas kegiatan penjualan, namun pemerintah wajib menanggung sebesar 13,5% dari jumlah pengeluaran bersama tersebut.  Pengeluaran bersama adalah beban biaya bersama yang timbul pada setiap penjualan, tetapi tidak termasuk biaya administrasi.
  • 17.  Pengeluaran bersama dapat terdiri dari: biaya muat, biaya bongkar, biaya labuh, biaya transhipment, biaya asuransi, biaya survei, freight, demurage/despatch  yang timbul sejak fasilitas muat akhir.  Pengeluaran bersama, juga termasuk biaya lain yang terjadi dalam proses penjualan, yang meliputi: penalti/bonus kualitas, coal reject, dan komisi pihak ketiga.  Setiap ton batubara milik pemerintah dikenakan biaya administrasi sebesar 2,5% atas harga batubara di fasilitas muat akhir perusahaan.
  • 18. CATATAN: Khusus PKP2B Generasi 3: Harga Jual adalah harga invoice; Biaya penjualan mengacu atau sesuai dg biaya penyesuaian Perdirjend (spt IUP). Dasar:  Kontrak PKP2B Generasi 3;  Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara No. 01043/84/DPB/2015 tgl 7 April 2015 hal Tatacara Penghitungan DHPB PKP2B Generasi 3