2. ASET LANCAR
KAS/BANK ; INVESTASI JANGKA
PENDEK ; PIUTANG USAHA &
CADANGAN PENGHAPUSAN
PIUTANG USAHA; PIUTANG HUB
ISTIMEWA ; PERSEDIAAN ;
UANG MUKA
3. KAS DAN BANK
Menunjukkan informasi tentang saldo uang kas
dan simpanan di bank yg dimiliki oleh suatu
perusahaan.
KAS = Uang tunai yg paling likuid sehingga akun
ini ditempatkan pada urutan yg teratas
pada aset lancar.
Yang termasuk kas =
uang kertas/logam ; giro di bank.
BANK = saldo perusahaan di bank yg dpt dipakai
untuk kepentingan perusahaan.
Tidak termasuk dlm Kas & Bank =
persediaan materai, giro di bank LN,
cek mundur, cek kosong, kas bon/uang muka,
deposito.
4. Kas Kecil
Kas kecil utk membayar
pengeluaran2 yg jumlahnya relatif
kecil.
Kasir kas kecil bertanggung jawab
thd pembayaran kas kecil.
Terdapat 2 metode pengelolaan kas
kecil, yaitu :
1. Metode Imprest
2. Metode Fluktuasi.
5. Metode Imprest
Pencatatan saat pembentukan dana kas kecil :
Kas Kecil xx --
Kas -- xx
Pencatatan saat penggunaan dana kas kecil :
No Entry (bukti disimpan)
Pencatatan saat pengisian Kembali dana kas kecil :
Macam2 Beban xx --
Kas -- xx
6. Metode Fluktuation
Pencatatan saat pembentukan dana kas kecil :
Kas Kecil xx --
Kas -- xx
Pencatatan saat penggunaan dana kas kecil :
Macam2 Beban xx --
Kas Kecil -- --
Pencatatan saat pengisian Kembali dana kas kecil :
(Pengisiannya bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari
jumlah penggunaannya – tergantung kebutuhan)
Kas Kecil xx --
Kas -- xx
7. Akuntansi Perpajakan
Kas/Bank
Perlakuan akuntansi perpajakan atas
kas/bank tidak diatur tersendiri di UU
Perpajakan yg berlaku.
Penyajian akun “KAS DAN BANK” di
neraca komersial atau fiskal dicantumkan
sebesar nilai nominal.
Bila tdp Kas dan bank dlm mata uang
asing dijabarkan dlm mata uang Rupiah
dan kurs yg dipakai = metode nilai kurs
tetap (historis) atau metode nilai kurs
pada tgl neraca dilakukan WP secara
taat azas.
8. INVESTASI JANGKA PENDEK
Kriterianya ada 3 syarat :
a) Memiliki pasaran dan dpt diperjual belikan dengan
segera,
b) Dimaksudkan utk dijual dlm jangka waktu dekat bila
dibutuhkan dan utk kegiatan operasional perush,
c) Tdk dimaksudkan utk menguasai perush. lain
Dlm Perpajakan tidak diatur secara khusus kriteria
tersebut.
Atas keuntungan transaksi penjualan saham = objek
PPh FINAL
9. Akuntansi Perpajakan
Investasi Jangka Pendek
Perlakuan akuntansi perpajakan atas Investasi
jangka Pendek tidak diatur tersendiri di UU
Perpajakan yg berlaku.
Penyajian akun “INVESTASI JANGKA PENDEK” di
neraca komersial atau fiskal dicantumkan
sebesar nilai PEROLEHANNYA dan bukan HARGA
PASAR.
Bila tdp Investasi Jangka Pendek dlm mata uang
asing dijabarkan dlm mata uang Rupiah dan
metode pencatatan kurs yg dipakai :
(a) metode nilai kurs tetap (historis) atau,
(b) metode nilai kurs pada tgl neraca
dilakukan WP secara taat azas.
10. PIUTANG
Hak perusahaan kpd pihak lain yg akan
diterima dlm bentuk kas.
Berdasarkan sumber terjadinya, piutang
ada 2 macam :
1. PIUTANG USAHA
2. PIUTANG LAIN-LAIN
Utk kep. Pajak, sebaiknya bisa disajikan
saldo piutang kpd pihak-2 yg ada hub.
Istimewa. Mengapa ? Utk penghindaran
praktek transfer pricing.
Utk kep. Pajak, pembukuan piutang
harus memiliki daftar piutang dan utang
11. Pembukuan Piutang dalam
Perpajakan
Harus dpt memberikan keterangan sbb :
Nama & alamat lengkap debitur,
Jumlah piutang masing-2 debitur,
Saat timbulnya/berkurangnya piutang,
Jenis piutang,
Hak penerimaan bunga,
Tanggal jatuh tempo piutang,
Jumlah piutang yg dpt dihapuskan,
Keterangan lain yg berkaitan dg piutang.
12. Piutang Dalam Hubungan Istimewa
Mrp. Saldo tagihan dari transaksi yg dilakukan dg
pihak-2 yg memiliki hubungan istimewa dg
perusahaan.
Sesuai ketentuan pasal 18 UU PPh ada 2
macam hubungan istimewa :
(1) perorangan ;
(2) badan.
Penyajian piutang dalam hubungan istimewa
TIDAK DIHARUSKAN dalam akuntansi komersial
dan tidak lazim.
Utk kep. perpajakan transaksi yg dilakukan
oleh WP dg pihak yg memiliki hub. Istimewa
harus diperhitungkan dgn HARGA WAJAR.
13. Nilai Piutang Usaha di Neraca
Sebesar nilai piutang neto
Saldo Piutang neto di neraca fiskal =
saldo piutang dikurangi dgn piutang yg
benar-2 tidak dpt ditagih lagi (metode
penghapusan langsung),
sedangkan Saldo piutang neto di neraca
komersial = saldo piutang usaha bruto
dikurangi dgn piutang yg ditaksir tidak
dapat tertagih (piutang ragu-2) (metode
pencadangan piutang).
14. Nilai Piutang dalam Hubungan
Istimewa di Neraca
harus disajikan dalam jumlah neto
(dalam satu rek.) di neraca fiskal.
Agar penyajiannya lebih jelas,
piutang dlm hub. Istimewa yg timbul
dari penyerahan barang/jasa dlm
usaha normal harus disajikan dalam
akun ini. dimaksudkan agar tiap
pengalihan harta secara transfer
pricing dpt terlihat dg jelas.
15. Akuntansi Perpajakan
Piutang Usaha
1. Ketentuan agar penghapusan piutang
bisa menjadi pengurang penghasilan di
laporan laba/rugi fiskal harus
memenuhi persyaratan ketentuan pasal
6 ayat (1) huruf h UU PPh 2008.
2. WP tidak diperkenankan membentuk
atau memupuk dana cadangan utk
dibebankan sbg biaya kecuali yg
diatur dlm ketentuan pasal 9 ayat (1)
huruf c UU PPh 2008
16. PIUTANG TAK TERTAGIH
(Pasal 6 ayat (1) huruf h) UU PPh 2008
Syarat untuk membiayakan piutang yang nyata-nyata tidak
dapat ditagih dipermudah menjadi:
• telah dibiayakan dalam laporan laba rugi komersial;
• WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak
dapat ditagih kepada DJP; dan
• telah diserahkan perkara penagihannya kepada
Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang
menangani piutang negara; atau ada perjanjian
tertulis dengan debitur yang bersangkutan; atau telah
dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
atau ada pengakuan dari debitur bahwa utangnya
telah dihapuskan.
• Syarat nomor 3 tidak berlaku bagi piutang debitur
kecil yang dihapuskan.
17. PEMUPUKAN DANA CADANGAN
(Pasal 9 ayat (1) huruf c) UU PPh 2008
Pembentukan cadangan diperluas meliputi:
• cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan
usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha
dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan
perusahaan anjak piutang;
• cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan
sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial;
• cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
• cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
• cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan;
dan
• cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat
pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan
limbah industri,
18. PERSEDIAAN
Kriteria persediaan sesuai PSAK :
a. tersedia utk dijual dlm kegiatan usaha normal.
b. dlm proses prod./dlm perjalanan,
c.dlm bentuk bahan/perlengkapan utk digunakan
dlm proses prod./pemberian jasa.
Persediaan dpt pula dikaitkan dg hak kepemilikan
brg sesuai dgn penyerahan pada saat transaksi
Brg Dlm Perjalanan & Brg Konsinyasi
Jenis persediaan :
1) Bahan Baku & Bahan pembantu
2) Barang Dlm proses
3) Barang Jadi.
19. Sistem pencatatan dan
penilaian Persediaan
Tdp 2 sistem pencatatan persediaan
(KOMERSIAL) yaitu :
1. Sistem Perpetual
(penjelasan psl. 10 (6) UU PPh
2. Sistem Periodik
Metode Penilaian Persediaan Akhir
(KOMERSIAL):
1) Berdasarkan Harga Perolehan :
Metode Identifikasi Khusus, FIFO,
LIFO, Average.
2) Berdasarkan Estimasi :
Metode Laba Kotor, Metode Eceran (Ritel)
3) Metode Lainnya :
COMWIL, Harga Jual
20. Akuntansi Perpajakan Persediaan
Di UU Pajak, tidak mewajibkan
menggunakan metode fisik tetapi
menyarankan utk menggunakan metode
perpetual.
Metode Penilaian Persediaan yang
diperkenankan adalah FIFO dan AVERAGE.
Pelaporan persediaan di neraca
dinyatakan sebesar harga pokok atau
harga perolehan (at cost)
21. UANG MUKA
Mrp Akun yg pada awalnya dicatat sbg
ASET tetapi diharapkan menjadi BEBAN
di kemudian hari setelah melampaui
kegiatan normal perusahaan.
Uang Muka termasuk ke kel. CURRENT
ASSETS.
Terdiri dari : Uang Muka Asuransi ; Uang
Muka Sewa ; Uang Muka Pajak (PPh Pasal
22,23,24,25)
22. Uang Muka Asuransi
Tidak ada pengenaan PPN maupun PPh.
Pencatatan Jurnal Akt. Pajaknya :
Saat pembayaran uang muka :
Uang Muka Asuransi xx --
Kas -- xx
Saat akhir periode (adjustment) :
Beban Asuransi xx --
Uang Muka Asuransi -- xx
24. Pembukuan transaksi sewa
harta tidak bergerak (T/B)
Saat membayar uang sewa jika penyewa telah PKP :
Saat menerima uang sewa jika pemilik tanah/gedung (penerima
uang sewa) sudah PKP :
Kas 101 --
Beban PPh Pasal 4 ayat (2) 10 --
PPN Keluaran -- 11
Pendapatan Sewa - 100
Saat menerima uang sewa jika pemilik tanah/gedung (penerima
uang sewa) belum PKP:
Kas 90 --
Beban PPh Pasal 4 (2) 10 --
Pendapatan sewa -- 100
Uang Muka Sewa 100 --
PPN Masukan 11 --
Utang PPh Pasal 4 (2) -- 10
Kas -- 101
Saat membayar uang sewa jika penyewa belum PKP :
Uang Muka Sewa 100 --
Utang PPh Pasal 4 (2) -- 10
Kas -- 90
25. Uang Muka Pajak
Mrp pembyrn pajak yg dilakukan melalui
pemotongan/pemungutan oleh pihak lain serta
pembayaran pajak yg dilakukan sendiri oleh WP,
yg dpt diperhitungkan dgn pajak terutang (PPh
Badan/OP atau PPN Keluaran).
Pembyrn uang muka pajak diakui sbg asset bagi
WP.
Uang Muka Pajak bisa berupa :
a. PPh Pasal 22,
b. PPh Pasal 23,
c. PPh Pasal 24,
d. PPh Pasal 25,
e. PPN Masukan
26. Pembukuan Uang Muka Pajak
Untuk PPh Pasal 23 :
Pembukuan WP:
Kas 96 --
Uang Muka PPh 23
PPN Keluaran
15
--
--
11
Pendapatan Royalti -- 100
Pembukuan Pemotong Pajak :
Beban Jasa Konsultan
PPN Masukan
Utang PPh 23
100 --
11 --
-- 2
Kas -- 109
Untuk PPh pasal 24 :
Pembukuan WP :
Uang Muka PPh 24 120jt --
-- 120jt
Kas
Untuk PPh Pasal 25 :
Pembukuan WP :
Uang Muka PPh 25
Kas
10jt --
-- 10jt
