BLUD

1. KESIAPAN PEMDA DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
DALAM IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN EVALUASI
Oleh:
Drs. Hamdani, MM, M.Si, Ak, CA
Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan
Anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. Kepala
Satker
Kuasa BUN
Pengguna
Anggaran (PA)
Kuasa PA
BENDAHARA PPSPM
PPK
delegatif
Perintah bayar
Tanggungjawab Fungsional
delegatif
penugasan
PRESIDEN
Menteri
Perintah bayar
Menteri
Keuangan
KPPN
Ex Officio
Bendahara Umum
Negara (BUN)
PEMISAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

3. SUMBER DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
KEUANGAN NEGARA/DAERAH
Sumber Kewenangan
 Kewenangan atributif adalah
kewenangan yang melekat dan
diberikan kepada suatu institusi
atau pejabat yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
 Kewenangan delegatif adalah
kewenangan yang berasal dari
pendelegasian kewenangan dari
institusi atau pejabat yang lebih
tinggi tingkatannya kepada unit atau
pejabat dibawahnya
Pelimpahan Kewenangan
• Bersifat Delegatif ,pendelagasian
wewenang dari pejabat yang lebih
tinggi kepada pejabat yang dibawah
secara penuh, sehingga wewenang
dan tanggungjawab beralih kepada
pejabat yg dilimpahkan wewenang
dan tindakan penerima wewenang
sepenuhnya menjadi perbuatan
hukum penerima wewenang
• Bersifat Mandatory, pemberi
mandat tetap bertanggungjawab
secara administrasi atas perbuatan
hukum penerima kewenangan

4. PA/KPA
PPK
PPSPM
A T A U
KPA PPK
PPSPM
BENDAHARA
M
E
R
A
N
G
K
A
P
PERANGKAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN
4
Keterangan:
1. PA/KPA dapat merangkat sebagai PPK atau
sebagai PPSPM
2. PPK tidak dapat merangkap sebagai PPSPM
Keterangan:
1. KPA tidak boleh merangkap sebagai
bendahara
2. PPSPM tidak boleh merangkat sebagai
bendahara
3. PPK tidak dapat merangkat sebagai
bendahara

5. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
PEJABAT PERBENDAHARAAN
1. Otorisator adalah PPK yaitu pejabat yang melaksanakan
kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan
dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBD. Kewenangan ini dikenal
sebagai kewenangan otorisator.
2. Ordonantor adalah PPSPM bertindak sebagai ordonator
berwenang untuk melakukan pengujian atas tindakan
yang dilakukan oleh otorisator (PPK) dan selanjutnya
memerintahkan pembayaran melalui penerbitan SPM.
3. Comptabel, adalah bendahara yang melakukan tugas
sebagai bendahara.

6. PA/KPA
Kuasa
BUD
Pencairan
Dana
Pelaksanaan
Komitmen
Pembebanan
dan Perintah
Bayar
Perjan
jian
Penga
daan
barang/
jasa
Prestasi
kerja
Perintah
Bayar
Pengujian
tagihan
Pembeban
Pengujian Pencairan Dana
Penagihan SPP
Alur Pelaksanaan Belanja
•Wetmatigheid
•Rechtmatigheid
•Wetmatigheid
•Rechtmatigheid
Pencairan
Dana
Doelmatigheid

7. PENGUJIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN/D
•Wetmatigheid (Sah Menurut Aturan), , Pengujian wetmatigheid dilakukan untuk mencari tahu terhadap
jawaban atas pertanyaan, apakah tagihan atas beban anggaran belanja negara itu sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku atau tidak, dan apakah dana yang digunakan untuk membayar tagihan
atas beban anggaran belanja negara itu tersedia dalam DPA atau tidak.
•Rechtmatigheid (Sah Menurut Administrasi), , Pengujian rechmatigheid dilakukan untuk mencari tahu
terhadap jawaban atas pertanyaan, apakah para pihak yang mengajukan tagihan atas beban anggaran
belanja negara itu secara formal adalah sah. Untuk keperluan pengujian rechmatigheid ini, maka kepada
para pihak penagih diminta untuk menunjukkan adanya surat-surat bukti, sehingga tagihan dapat
dipertanggungjawabkan. Surat-surat bukti ini antara lain meliputi Surat Perintah Kerja, Surat
Perjanjian/Kontrak, Kuitansi, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan lain sebagainya
•Doelmatigheid (Sah Menurut Fisik/Material) , Pengujian Doelmatigheid dilakukan untuk mencari tahu
terhadap jawaban atas pertanyaan, apakah maksud/tujuan (output) dari suatu pekerjaan sebagai
pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan itu sesuai dengan sasaran/keluaran kegiatan dan indikator keluaran Sub
Kegiatan yang tertuang dalam DPA atau tidak. Sebagai contoh, apabila ada pekerjaan pengadaan
barang/jasa, maka hasil pengadaan berupa sejumlah (satuan) barang/jasa memang nyata-nyata ada sesuai
dengan spesifikasi yang diminta dalam SPK/Kontrak. Termasuk juga pengujian adanya pemborosan atau
tidak, sebagai contoh untuk perjalanan dinas yang tidak terlalu prioritas, dan atau pembelian/penggantian
ban kendaraan yang masih baru/layak digunakan.
•Pengujian Rechmatigheid dan Wetmatigheid  PPSPM dan Bendahara  kebenaran formiil atau secara
administrasi .
•Pengujian secara doelmatigheid  Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran selaku PPK
kebenaran material

8. KUASA BUD
KEPALA DAERAH
(PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA)
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PPKD Selaku BUD
(KEPALA BPKAD)
KUASA PA
BENDAHARA
PPK-SKPD
PPTK
PENGGUNA ANGGARAN
(KEPALA SKPD)
SEKRETARIS DAERAH
(KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)

9. PEMBAYARAN LS MELALUI BENDAHARA PENGELUARAN
Atas Beban APBN
• Gaji dan Tunjangan
• Gaji Susulan
• Uang Duka Wafat/Tewas,
• Uang Lembur
• Uang Makan ,
• Honorarium Tetap/Vakasi
• Perjalanan dinas
Atas Beban APBD
• Gaji dan Tunjangan
• ???
• ????
• ????

10. Basis Akrual
Basis Akrual
Basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi
diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat
terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas
diterima atau dibayarkan.
Pada saat pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan
dari hasil kegiatan pemerintah. Dalam konsep akrual basis menjadi
hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima.
Karenanya, dalam basis akrual kemudian muncul adanya estimasi
piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas
belum diterima.
Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah
terjadi, sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar
sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point
munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar.
Pilar Konsep
Basis Akrual
Pengakuan Biaya
Pengakuan Pendapatan

11. Cakupan Akuntansi Berbasis Akrual
a. Pengakuan pendapatan dan beban pada
saat terjadinya transaksi,
b. Pengakuan periodesasi pendapatan dan
beban dan
c. Pengakuan pendapatan dan beban non-
cash.
d. Belanja yang tidak diikuti beban dengan
yang sama (belanja modal dan belanja
barang)

12. Minimal mengatur:
1. Format LK,
2. Kebijakan akuntansi,
3. Prosedur akuntansi,
4. Bagan akun standar,
5. Jurnal standar,
6. Entitas pelaporan dan
entitas akuntansi,
7. Dokumen sumber
Sistem Akuntansi Pemda
Kebijakan
Akuntansi
•LRA, LO, Neraca, LPE & CaLK
SA-SKPD
•LRA, LP-SAL, LO, Neraca, LPE,
LAK & CaLK
SA-PPKD
•LRA, LP-SAL, LO, Neraca, LPE,
LAK, & CaLK Pemda
SA-Konsolidasian
Struktur SA Pemda
Perkada
Peraturan Terkait
KEUDA (Cth.
Permendagri No 64
Tahun 2013
PP No. 71
Tahun 2010
tentang SAP
1. Pengakuan
2. pengukuran
3. Pelaporan
4. pengungkapan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

13. Pengakuan Pendapatan LO
1. Pada saat penerimaan kas untuk pendapatan yang bersifat self
assesment (pajak hotel dan pajak restoran) dan pendapatan
restribusi tanpa penetapan.
2. Pada saat terjadinya transaksi untuk pendapatan yang bersifat
official assesment dengan penerbitan SKP (PBB), SKP
kurang bayar pendapatan transfer, bagi hasil pajak dan
keputusan pembebanan TP/TGR.
3. Periodesasi pendapatan atas penerimaan kas untuk
beberapa periode
4. Tidak saja hak tapi apakah dokumen sumber yang
mendasari transaksi sudah dapat diterbitkan misal surat
tagihan pajak (STP) denda dan surat ketetapan kurang
bayar pendapatan transfer

14. Pengakuan Beban
1. Beban belanja yang bersifat langsung diakui saat kewajiban
timbul yaitu beban pemeliharaan, pegawai, bunga, transfer,
hibah dan bansos (penerbitan SPM).
2. Pada saat pembayaran oleh bendahara pengeluaran atau
bendahara pengeluaran pembantu untuk belanja UP dan
TUP
3. Beban belanja yang bersifat pemakaian diakui secara
periodik sesuai pemakaiannya yaitu beban persediaan.
4. Beban belanja yang bersifat penurunan nilai diakui secara
periodik seperti penyusutan, amortisasi dan penyisihan
piutang.
5. Periodesasi belanja sesuai penggunaannya dan
pemanfaatannya

15. Penyajian Kembali (Restatement) Neraca
 Penyajian kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi
terhadap pos-pos dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian
kembali pada awal periode ketika pemerintah daerah untuk pertama
kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi dari semula
basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.
 Penyajian kembali diperlukan untuk pos pos neraca yang
kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh.
 Untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis
akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan
basis kas menuju akrual (cash toward accrual).
 Penyesuaian terhadap neraca per 31/12/2014 sesuai akun Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 menjadi neraca per 1/1/2015 sesuai akun
Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

16. INTI RESTATEMENT
• Pasal 9 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Pemerintah
Derah menyajikan kembali LRA,Neraca dan LAK tahun
sebelumnya pada tahun pertama penerapan SAP Berbasis
Akrual.
• Dalam penjelasan selanjutnya diklarifikasi penyesuaian
kembali hanya untuk Neraca saja, tidak untuk LRA dan LAK.
• Penyesuaian Neraca 31 Desember 2014 untuk implementasi
akuntansi akrual mulai 1 Januari 2015
• Penyesuaian untuk menghasilan Neraca Neraca 1 Januari
2015 sesuai Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 diperlukan
terhadap beberapa akun.
• Restatement tidak mempengaruhi Neraca posisi 31
Desember 2014 .

17. 1. Paragraf 59 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap menyatakan bahwa “Penilaian kembali atau
revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan
menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari
ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional”
2. Surat Ketua KSAP kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor S-47/K.1/KSAP/IX/2015 tanggal 6
September 2015:
a. Pemda membuat Neraca Awal per 1 Januari 2015 basis Akrual dengan menggunakan saldo akhir
neraca per 31 Desember 2014 dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar sesuai
dengan lampiran I PP 71 Tahun 2010;
b. Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Kepala Daerah untuk mengatur Kebijakan Akuntansi dan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
c. Perubahan Kebijakan Akuntansi diungkapkan dalam CaLK;
d. Menyiapkan dokumen terkait inventarisasi dan aset tetap;
e. Data dan dokumen atas beban dibayar dimuka yang sebelumnya diakui sebagai belanja;
f. Data terkait piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
g. Data atas utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
h. Informasi lainnya atas data klasifikasi ekuitas yang berbeda penyajiannya dengan basis akrual
serta perubahan metode yang diperlakukan pada investasi jangka panjang maupun perubahan
metode pencatatan persediaan saat penerapan basis akrual.
17
RESTATEMENT LAPORAN KEUANGAN

18. 3. Restatement LRA
a. LRA menggunakan basis kas;
b. LRA Tahun 2014 tidak perlu dilakukan restatement.
4. Restatement LO
a. Entitas tidak perlu membuat LO tahun 2014;
b. LO tahun 2015 tidak perlu dikomparasi dengan LO 2014, karena penyajian LO tahun
2015 baru disajikan pertama kalinya;
c. LO tahun 2015 perlu dianalisis untuk melihat kemungkinan adanya “beban dibayar
dimuka” yang telah dibayar dan dilaporkan pada LRA tahun 2014 maupun LRA tahun
2015;
d. Melakukan penyesuaian atas kemungkinan adanya beban yang masih terhutang pada
akhir tahun 2015
18
RESTATEMENT LAPORAN KEUANGAN

19. PSAP 10 (PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI)
a. Par. 37. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas
pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus
kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap
periode.
b. Par. 38. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan
atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan
akuntansi.
c. Par. 39. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan
akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang
berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan
keuangan entitas.
d. Par 40. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) adopsi suatu kebijakan
akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
dan (b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau
yang tidak material.
e. Par. 41. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi.
Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan
persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
f. Par. 42. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

20. PENGARUH PENYAJIAN KEMBALI
TERHADAP TRANSAKSI ASET TETAP
Basis Akuntansi Penyajian Kembali Tidak Penyajian Kembali
CTA (2014) Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi
Aset Tetap (AT) Aset Tetap (AT)
Akrual (2015 Akumulasi Penyusutan AT
Defisit Penghapusan AT*)
Aset Tetap
Defisit Penghapusan AT *)
Aset Tetap
Alternatif :
Koreksi Ekuitas
Akumulasi Penyusutan AT
Akumulasi Penyusutan AT
Defisit Penghapusan AT*)
Aset Tetap
Perbedaan transaksi penghapusan aset tetap CTA VS Akrual
*) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada LO
Apabila dilakukan secara langsung tahun 2015, maka terjadi nilai yang tidak wajar Defisit dari Kegiatan
Non Operasional pada Laporan Operasional apabila pencatatan langsung kepada Defisit Penghapusan AT

21. PENGHENTIAN/PELEPASAN ASET TETAP
21
Jurnal untuk mencatat reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya pada tanggal 30
Agustus 2015 :
Tanggal Uraian Debet Kredit
30/08/2015 Aset Lainnya 200.000.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 120.000.000
Peralatan dan Mesin 200.000.000
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 120.000.000
Jurnal untuk mengeluarkan Aset Lainnya dari neraca pada tanggal 10 Oktober 2015 :
Tanggal Uraian Debet Kredit
30/08/2015 Beban Non Operasional 80.000.000
Akumulasi Penyusutan Aset Aset Lainnya 120.000.000
Aset Lainnya 200.000.000

22. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Pengertian dan
Tujuan
menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
Struktur dan Isi
1. Ekuitas awal
2. Surplus/defisit-LO pada periode
bersangkutan
3. Koreksi-koreksi yang langsung
menambah/mengurangi ekuitas.
4. Ekuitas akhir

23. FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

24. Catatan Atas Laporan Keuangan
Pengertian
CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap
entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan
Catatan atas Laporan Keuangan.
Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan
Perubahan Ekuitas
Tujuan
Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan
dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas
informasi keuangan pemerintah

25. TITIK KRITIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
ASET TETAP DALAM RANGKA AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
• Penghapusan Aset Tetap
Aset tetap yang sudah rusak berat dan tidak berfungsi dalam
operasional SKPD
• Penyerahan Aset kepada Daerah Otonom Baru (DOB)
• Penganggaran terkait aset tetap (belanja modal dan belanja barang)
 kapitalisasi aset tetap dan hibah barang
• Inventarisasi fisik Aset Tetap
• Penilaian Aset Tetap
Adanya aset tetap yang belum bernilai atau nilai tidak wajar
• Penyusutan Aset Tetap (penyusutan pertama kali dan penyusutan
berkala)
• Rekonsiliasi Daftar Barang Pengguna (DKP) dengan buku besar
aset tetap

26. PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP
• Paragraf 27 PSAP 07 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa “Untuk keperluan penyusunan
neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap digunakan adalah
nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode
selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru,
suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya
perolehan tidak ada.” Penyusunan neraca awal pemerintah daerah
mengacu pada Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca
Awal Pemerintah Daerah.
• Selanjutnya, Paragraf 58 PSAP 07 menyatakan bahwa “Penilaian kembali
atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena
Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan
biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini
mungkin dilakuknan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku
secara nasional.”

27. PENILAIAN KEMBALI DAN PENILAIAN BIASA ASET TETAP
• PENILAIAN KEMBALI, dalam hal penilaian BMD
dilakukan untuk keseluruhan aset yang ada, maka
penilaian tersebut harus berdasarkan ketentuan
pemerintah yang berlaku secara nasional
sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf 58 PSAP 07.
• PENILAIAN BIASA, dalam hal penilaian BMD dilakukan
untuk aset tertentu yang yang tidak diketahui biaya
perolehannya, maka penilaian tersebut merupakan
penilaian biasa serta hal yang lazim dilakukan untuk
menentukan nilai aset pada saat pencatatan.

28. PENYUSUTAN ASET TETAP YANG MENGALAMI PENILAIAN
1. Apabila aset tetap mengalami penilaian pada posisi 1 Januari
2015, maka penyusutan pertama kali per posisi 1 Januari 2015
tidak perlu dilakukan, karena penilaian tersebut telah
mempertimbangkan akumulasi penyusutan aset tersebut.
2. Persoalan yang terjadi adalah penentuan masa manfaat yang
perlu disesuaikan dari tabel masa manfaat, mengingat perlunya
taksiran terhadap sisa masa manfaat aset tersebut.
3. Sebagai ilustrasi suatu peralatan dan mesin berupa peralatan
komunikasi navigasi dengan masa manfaat 15 tahun dinilai per
posisi 1 Januari 2015 namun tahun perolehannya tidak diketahui.
Bagaimana menentukan sisa masa manfaat aset tetap tersebut?
4. Solusi, penilaian thd aset tetap tersebut meliputi nilai dan sisa
manfaat

29. • Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa :
• Gedung dan bangunan;
• Peralatan dan mesin;
• Jalan, irigasi, dan jaringan; dan
• Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan alat musik
modern.
• Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
• Tanah dan KDP
• Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan telah diusulkan kepada
Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
• Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah
diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
Obyek Penyusutan

30. IMPLEMENTASI PADA BLUD
• LK BLUD harus dikonsolidasi untuk LKPD
• Transaksi APBD ikut akrual dan tata kelola APBD
• Transaksai hasil BLUD masuk sbg pendapatan dan belanja
pada APBD
• Realisasi hasil BLUD dilaporkan dan dicatat secara periodik sbg
belanja LRA pada SKPD utk LRA dan LO
• Tetap menggunakan akuntansi SAK dan SAP sampai PASP BLU
ditetapkan
• PSAP BLU masih menunggu proses revisi PP Nomor 74 Tahun
2012
• Penerapan akuntansi dgn standar akuntansi tunggal (Standar
Akuntansi Keuangan  SAP
• Format laporan sbg terlampir

31. PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BLUD KE
DALAM LAPORAN KEUANGAN SKPD/LKPD (1-2)
• Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan
Laporan Perubahan Ekuitas BLU digabungkan pada laporan
keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang
membawahinya.
• Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLU
dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas
pelaporan yang membawahinya.
• Laporan Arus Kas BLU dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas
unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
• Laporan Perubahan SAL BLU digabungkan Laporan Perubahan
SAL Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang
menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

32. • Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLU ke dalam laporan
keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap
akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban,
aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam
satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada
LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan sebagaimana dinyatakan
pada Paragraf 26 huruf b.
• Dalam rangka konsolidasian dengan laporan keuangan pemerintah
pusat/pemerintah daerah, investasi yang dilaporkan pada laporan keuangan
BLU tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah
pusat/pemerintah daerah karena investasi tersebut telah dilaporkan juga
pada laporan keuangan BUN/BUD.
• Investasi jangka panjang yang dilaporkan pada laporan keuangan Pemerintah
Pusat/pemerintah daerah berasal dari laporan keuangan BUN/BUD sebagai
pemilik investasi jangka panjang
PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BLUD KE
DALAM LAPORAN KEUANGAN SKPD/LKPD (2-2)