Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan penyuluh keluarga berencana di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan penyuluh keluarga berencana dijelaskan secara rinci beserta tata cara pelaksanaannya.

1. PENGELOLAAN
PENYULUH KELUARGA
BERENCANA
Bandung, 15 September 2022

2. ALIH KELOLA
PKB dan PLKB
UU No 23
Tahun 2014
tentang Pemerintahan
Daerah

3. LAMPIRAN (N) UU NO.23/2014
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1. Keluarga Berencana (KB) a. Penyusunan desain program dan
pengelolaan advokasi, komunikasi,
informasi dan edukasi pengendalian
penduduk
b. Pengelolaan tenaga
penyuluh KB/petugas
lapangan KB
(PKB/PLKB).
c. Pengelolaan dan penyediaan alat
dan obat kontrasepsi untuk
kebutuhan PUS nasional.
d. Pengelolaan dan pengendalian
sistem informasi keluarga
e. Pemberdayaan dan peningkatan
peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat nasional
dalam pengendalian pelayanan dan
pembinaan kesertaan ber- KB.
a. Pengembangan desain program,
pengelolaan dan pelaksanaan
advokasi, komunikasi, informasi
dan edukasi (KIE) pengendalian
penduduk dan KB sesuai kearifan
budaya lokal.
b. Pemberdayaan dan peningkatan
peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat Daerah
provinsi dalam pengelolaan
pelayanan dan pembinaan
kesertaan ber-KB.
a. Pelaksanaan advokasi,
komunikasi, informasi dan
edukasi (KIE) pengendalian
penduduk dan KB sesuai
kearifan budaya lokal.
b. Pendayagunaan tenaga
penyuluh KB/petugas
lapangan KB
(PKB/PLKB).
c. Pengendalian dan
pendistribusian kebutuhan alat
dan obat kontrasepsi serta
pelaksanaan pelayanan KB di
Daerah kabupaten/kota.
d. Pemberdayaan dan peningkatan
peran serta organisasi
kemasyarakatan tingkat Daerah
kabupaten/kota dalam
pelaksanaan pelayanan dan
pembinaan kesertaan ber-KB.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
K e w e n a n g a n P u s a t : 1 0
K e w e n a n g a n P r o v i n s i : 6
K e w e n a n g a n K a b / K o t a : 8

4.  PUSAT
1. Penyusunan & penetapan
kebutuhan PKB/PLKB
2. Pengadaan / Rekruitmen
PKB/PLKB
3. Pangkat dan Jabatan
4. Pengembangan Kompetensi
5. Mutasi
6. Penilaian kinerja
7. Kenaikan gaji berkala
8. Penghargaan (Reward)
9. Disiplin
10. Pensiun
 KABUPATEN/KOTA
1. Pemetaan untuk Penempatan
Penyuluh KKBPK sesuai dengan
rasio kebutuhan lapangan
( jumlah keluarga & jumlah
penduduk; jumlah desa atau
jumlah kelurahan; perkotaan
atau pedesaan)
2. Mutasi wilayah kerja antar
kecamatan dalam satu wilayah
Kab/Kota serta antar daerah
Kab/Kota
3. Peningkatan kapasitas
4. Pembinaan disiplin pegawai
5. Penilaian kinerja
6. Penyediaan sarana kerja
operasional
7. Pengendalian pelaksanaan tugas
& fungsi
8. Pembinaan umum, pengawasan
dan monev terhadap keberadaan
dan pelaksanaan tupoksi
penyuluh KKBPK
Pendayagunaan
Pengelolaan
Perka BKKBN No 12
Thn 2017
Perka BKKBN No 5
Thn 2018

5. PKB
PPPK
PEGAWAI PROV
JML PPPK
253 ORG
JML PEG PROV
125 ORG
JML PKB
954 ORG
JUMLAH PEGAWAI BKKBN JAWA BARAT

6. Kategori & Jenjang Jabatan
PERMENPAN No. 21 tahun 2018 PERMENPAN No. 10 tahun 2021
AHLI
UTAMA
AHLI
MADYA
AHLI MUDA
AHLI PERTAMA
PENYELIA
MAHIR / PELAKSANA
LANJUTAN
TERAMPIL/PELAKSANA
PEMULA

7. PELAYANAN KEPEGAWAIAN
 Pensiun PNS
 Kenaikan / Perpindahan Jabatan
 Kenaikan Pangkat
 Kenaikan Gaji Berkala
 Pengajuan cuti pegawai
 Penetapan Angka Kredit
 Karpeg/ Karis/ Karsu
 Penghargaan Satyalancana Karya Satya
 Pindah Antar Instansi
 Mutasi Wilayah Kerja
 Izin Belajar
 Tugas Belajar
Berdasarkan
rekomendasi
dari OPD KB

8. PEMBINAAN DISIPLIN
PKB wajib melakukan absen kedatangan dan kepulangan setiap
hari.
Absen kehadiran PKB dilakukan melalui aplikasi evisum
Hari dan jam kerja PKB mengikuti peraturan hari dan jam kerja
yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
OPD Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten dan Kota mengelola kehadiran PKB setiap
bulan dan melaporkan rekapitulasi kehadiran yang sudah ditanda tangani oleh Kepala OPD
bidang pengendalian Penduduk KB ke BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.
Subbag Kepegawaian Perwakilan BKKBN Provinsi mengolah dan
melakukan penghitungan uang makan berdasarkan hasil rekapitulasi
kehadiran PKB.
OPD Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten dan Kota melakukan
pembinaan disiplin PKB dan melaporkan pelanggaran disiplin ke
Perwakilan BKKBN Provinsi.
Perwakilan BKKBN Provinsi menindaklanjuti laporan pelanggaran
disiplin berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

9. SEMO GA B ERMANFAAT