2. DASAR HUKUM
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2011 TENTANG BPJS
UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2004 TENTANG SJSN
01
02
03
04
05
UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
KERJA
4. PENGAWASAN NORMA JAMSOSTEK
BPJS KESEHATAN/
KETENAGAKERJAAN
BADAN
USAHA/
PERUSAHAAN
BADAN
USAHA/
PERUSAHAAN
DINAS TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGRASI
PROV. KAL-SEL
LINTAS SEKTOR
TERKAIT
PENGAWAS
KETENAGAKERJ
AAN
5. v. Kal-Sel
SESUAI PERLU
PERBAIKAN
TIDAK
SESUAI
NOTA PEMERIKSAAN
TINDAKAN
OBYEK PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
LAPORAN
TEMUAN
NORMA K3
NORMA
KERJA
-K3 UMUM DI TEMPAT KERJA
-K3 PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKAN
-K3 MEKANIK
-K3 INSTALASI LISTRIK, IPP DAN LIFT
-K3 SARANA PENANGGULANGAN KEBAKARAN
-K3 KONSTRUKSI BANGUNAN
-KESEHATAN KERJA
-K3 LINGKUNGAN KERJA
-SMK3
-KECELAKAAN KERJA DAN PAK
-ADMINISTRASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
-WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN
-PENYUSUNAN LAPORAN & NOTA PEMERIKSAAN
-WKWI DAN PERLINDUNGAN UPAH
-HUBUNGAN KERJA & KEBEBASAN BERSERIKAT
-JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
-PENEMPATAN & PELATIHAN TKDN
-PENEMPATAN & PELATIHAN TKI DI LN
-PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN & ANAK
Penghentian Pekerjaan
Segel
Penyidikan UNTUK MENENTUKAN
KEBIJAKAN PIMPINAN
KE DEPAN
6. Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
DISNAKERTRANS
PROV. KALSEL
BADAN
USAHA/
PERUSAHAAN
BADAN
USAHA/
PERUSAHAAN
DISNAKER KAB/
KOTA
LINTAS SEKTOR
TERKAIT
PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
Pengawas
Ketenagakerjaan
Umum
Pengawas
Ketenagakerjaan
Spesialis K3
Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS)
Hubungan
Industrial
Pengawasan Norma
Ketenagakerjaan
Umum
Pemeriksaan dan
Pengujian Objek K3
Penyidikan Tindak
Pidana
Ketenagakerjaan
8. RESOURCES
7 ORANG BERADA PADA BIDANG
PEMBINAAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
9 ORANG BERADA PADA BALAI
WASNAKER WILAYAH I
10 ORANG BERADA PADA BALAI
WASNAKER WILAYAH 2
5 ORANG BERADA PADA BALAI
WASNAKER WILAYAH 3
3 ORANG BERADA PADA BALAI
WASNAKER WILAYAH 4
34
PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN
YANG MEMILIKI
KEWENANGAN
DALAM
MELAKUKAN
PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
10. JUMLAH PERUSAHAAN DI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN
WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN (NOP. 2021)
TOTAL WLKP ONLINE s.d Nopember 2021 : 5.301 Perusahaan)
KAB/ KOTA JML PERUSAHAAN
KOTA BANJARMASIN 2.157 PERUSAHAAN
KAB. BARITO KUALA 139 PERUSAHAAN
JUMLAH 2.296 PERUSAHAAN
KAB/KOTA JML PERUSAHAAN
KOTA BANJARBARU 708 PERUSAHAAN
KAB. BANJAR 605 PERUSAHAAN
KAB. TANAH LAUT 168 PERUSAHAAN
KAB. TAPIN 86 PERUSAHAAN
JUMLAH 1.567 PERUSAHAAN
BALAI WASNAKER I
BALAI WASNAKER II
KAB/KOTA JML PERUSAHAAN
KAB. HULU SUNGAI SELATAN 102 PERUSAHAAN
KAB. HULU SUNGAI TENGAH 167 PERUSAHAAN
KAB. HULU SUNGAI UTARA 40 PERUSAHAAN
KAB. BALANGAN 109 PERUSAHAAN
KAB. TABALONG 287 PERUSAHAAN
JUMLAH 705 PERUSAHAAN
BALAI WASNAKER III
KAB/ KOTA JML PERUSAHAAN
KAB. TANAH BUMBU 435 PERUSAHAAN
KAB. KOTABARU 298 PERUSAHAAN
JUMLAH 733 PERUSAHAAN
BALAI WASNAKER IV
11. JUMLAH PERUSAHAAN DI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN
WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN (NOP. 2021)
TOTAL WLKP ONLINE s.d Nopember 2023 : 21.414 Perusahaan)
12.
13. DATA JUMLAH BADAN USAHA YANG TELAH TERDAFTAR BPJS KETENAGAKERJAAN DI KALIMANTAN
SELATAN BERDASARKAN DATA YANG DITARIK DARI SATU DATA KEMNAKER
NO KAB/KOTA JML BU YG
TRDAFTAR
1 KOTA BANJARMASIN 7166
2 KOTA BANJARBARU 2002
3 KAB. BANJAR 2113
4 KAB. BARITO KUALA 475
5 KAB. TAPIN 456
6 KAB. HULU SUNGAI SELATAN 414
7 KAB. HULU SUNGAI TENGAH 438
8 KAB. HULU SUNGAI UTARA 214
9 KAB. BALANGAN 328
10 KAB. TABALONG 1056
11 KAB. TANAH LAUT 1042
12 KAB. TANAH BUMBU 1741
13 KAB. KOTABARU 1136
TOTAL 18.581
• Jumlah perusahaan yang terdaftar ke dalam
BPJS ketenagakerjaan sebanyak 18.581
perusahaan berdasarkan Satu Data
Kemnaker
• Masih banyak perusahaan yang belum
melaporkan berapa jumlah tenaga kerja yang
telah didaftarkan ke dalam program BPJS
Ketenagakerjaan
• Data sangat berbeda dengan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan Perusahaan
15. PERMASALAHAN
PERUSAHAAN TIDAK MENDAFTAR KE DALAM PROGRAM
BPJS KETENAGAKERJAAN
1
PERUSAHAAN HANYA MENDAFTARKAN SEBAGIAN
TENAGA KERJANYA KE DALAM PROGRAM BPJS
KETENAGAKERJAAN (PDS TK)
2
PERUSAHAAN HANYA MENGIKUTI SEBAGIAN
PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN (PDS
PROGRAM)
3
PERUSAHAAN TIDAK MENDAFTARKAN UPAH YANG
SEBENARNYA KEPADA BPJS KETENAGAKERJAAN (PDS
UPAH)
4
PERUSAHAAN MEMUNGUT IURAN BPJS KEPADA
KARYAWAN NAMUN TIDAK DIBAYARKAN KEPADA
BPJS KETENAGAKERJAAN
5
PERUSAHAAN TERLAMBAT DALAM
MENYAMPAIKAN LAPORAN KECELAKAAN KERJA
YANG BERKAITAN DENGAN KLAIM
KETENAGAKERJAAN KEPADA DISNAKER
4
17. PENYEBAB
PERUSAHAAN/ TEMPAT USAHA TIDAK MENGETAHUI
TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BPJS
KETENAGAKERJAAN
PERUSAHAAN MENGANGGAP BPJS KETENAGAKERJAAN MERUPAKAN
ASURANSI YANG MEMBEBANI PENGELUARAN PERUSAHAAN
KETIDAKPATUHAN PERUSAHAAN TERKAIT KEPESERTAAN PROGRAM
KARENA MENGANGGAP ASAL SUDAH MASUK KE DALAM PROGRAM
BPJS KETENAGAKERJAAN
PERUSAHAAN MENGANGGAP BEBERAPA PROGRAM TIDAK/ KURANG
BERMANFAAT
UPAH YANG DIDAFTARKAN PERUSAHAAN HANYA SEBATAS UPAH
MINIMUM
USAHA MENENGAH, MIKRO DAN KECIL MASIH BELUM BANYAK YANG
MENGETAHUI DAN PAHAM TENTANG BPJS KETENAGAKERJAAN DAN
MANFAATNYA
TERKAIT DENGAN KLAIM KECELAKAAN KERJA, PELAPORAN
KEBANYAKAN DILAKUKAN OLEH BAGIAN HRD, KELUARGA PESERTA
ATAU PESERTA YANG BERSANGKUTAN SEHINGGA TIDAK MENGETAHUI
TENTANG TATA CARA PELAPORAN KK
18. PP 86/2013 – SANKSI ADMINISTRASI
SANKSI ADMINISTRATIF
PERATURAN PEMERINTAH NO : 86 TAHUN 2013
Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang
melanggar ketentuan, akan dikenai sanksi
administrasi berupa :
1.Teguran tertulis.
2.Denda; dan / atau
3.Tidak mendapat pelayanan publik tertentu
19. PP 86/2013 – SANKSI ADMINISTRASI
SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK
1. Sanksi kepada Pemberi Kerja (Penerima Upah) Selain Penyelengagara
Negara meliputi :
a. perizinan terkait usaha;
b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh atau
e. izin Mendirikan Bangunan ( IMB )
2. Sanksi kepada Pekerja Mandiri (Bukan Penerima Upah), meliputi :
a. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB );
b. Surat izin Mengemudi ( SIM );
c. Sertifikat Tanah;
d. Paspor; atau
e. Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK );
20. SANKSI ADMINISTRATIF
SPP 1
Surat Pemberitahun
Perusahaan 1 (pertama)
pelaksanaan BPJS
7 (tujuh hari)
Sanksi Teguran
tertulis
1 (pertama)
10 (sepuluh hari)
Sanksi Teguran
tertulis
2 (kedua)
10 (sepuluh hari)
SPP 2
Surat Pemberitahun
Perusahaan 2 (kedua)
pelaksanaan BPJS
7 (tujuh hari)
Sanksi Denda
sebesar 0,1% setiap bulan
dari iuran yang seharusnya
dibayar
30 (tiga puluh hari)
Pengenaan Sanksi tidak
mendapat pelayanan
publik tertentu
Mempersyaratkan kepada
mereka untuk melengkapi
identitas kepesertaan
jaminan sosial dalam
mendapat pelayanan publik
tertentu
B
P
J
S
Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi atau pemerintah daerah
kabupaten/kota
23. REBRANDING SEBAGIAN
SOSIALISASI DENGAN
PENDEKATAN MANFAAT
MENJADIKAN BPJS SEBAGAI SYARAT
MUTLAK DALAM MELAKUKAN
PERIZINAN BERUSAHA
MENINGKATKAN PERAN, FUNGSI
DAN TUGAS TIM KEPATUHAN
KERJASAMA LINTAS
SEKTOR
SOSIALISASI TENTANG TATA CARA
KLAIM KECELAKAAN KERJA
MEMPERMUDAH
PELAYANAN
MENINGKATKAN PERAN DAN
FUNGSI PERISAI
PENINDAKAN TERHADAP
PERUSAHAAN YANG TIDAK
BISA DIBINA
