Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: Pemerintah melakukan pembubaran koperasi tidak aktif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Proses pembubaran melibatkan inventarisasi data, pengumuman rencana pembubaran, penyelesaian administrasi, hingga pengumuman resmi pembubaran di Berita Negara. Data koperasi tidak aktif di Sumatera Barat menunjukkan perkembangan proses pembubaran dari tahun ke tahun

1. PENYELESAIAN PEMBUBARAN KOPERASI
BERDASARKAN KEPUTUSAN PEMERINTAH
Disampaikan oleh:
Kodesti, S.Sos
Kepala Bidang Pembubaran Koperasi
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLILK INDONESIA

2. LATAR BELAKANG PEMBUBARAN KOPERASI
Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia
Pembubaran Koperasi dilakukan dalam rangka penataan dan
penertiban Koperasi Tidak Aktif
Dikeluarkannya SK Pembubaran Nomor 114/M.KUKM.2/XII/2016 Tahun
2016 sebanyak 45.629 Koperasi Seluruh Indonesia
SK 114 diberi waktu sanggahan selama enam bulan. Kemudian pada bulan Juli
2017 dikeluarkan SK Nomor 65/M.KUKM.2/VII/2017, Koperasi yang dibubarkan
menjadi 32.778 Koperasi Seluruh Indonesia,
Dengan dikeluarkannya SK Nomor 65 Tahun 2017, maka SK
Nomor 114 Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi
Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2019, tanggal 26 Desember 2019 tentang Tindak
Lanjut Pembubaran Koperasi.
1
2
3
4
5

3. DASAR HUKUM PEMBUBARAN
KOPERASI
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992
Tentang Perkoperasian
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran
huruf Q)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang
Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
4. Permen Koperasi dan UKM No. 08 tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM
5. Permen Koperasi dan UKM No. 17 tahun 2015 tentang
Pengawasan Koperasi
6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 09 tahun 2018
tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
7. Permen Hukum dan HAM No. 14 tahun 2019 tentang Pengesahan
Koperasi

4. HASIL EVALUASI PENYELESAIAN
PEMBUBARAN KOPERASI DI PROVINSI
SUMATERA BARAT
SK NOMOR
65 TAHUN
2017 BELUM
DITINDAK
LANJUTI
ANTARA
LAIN
Tim Penyelesai di Provinsi Sumatera Barat yang
sudah melaporkan ke Kementerian Koperasi dan
UKM yaitu Kepulauan Mentawai dan sudah
diumumkan dalam Berita Negara Nomor 12 Tahun
2020, tanggal 11 Februari 2020
Koperasi yang dibubarkan umumnya tidak
ditemukan keberadaannya, begitu juga dengan
pengurus, pengawas dan anggota tidak
ditemukan
Tidak tersedianya anggaran untuk
penyelesaian pembubaran koperasi
Sering terjadinya mutasi pejabat yang
membidangi pembubaran koperasi
1
2
3
4

5. 1. Menetapkan Tim Penyelesai
2. Berita Acara Penyelesaian
3. Dinas Menyampaikannya dokumen kepada Deputi Bidang
Kelembagaan untuk diumumkan dalam Berita Negara RI
dengan melampirkan:
a. SK Tim Penyelesai dan
Berita Acara Penyelesaian
b. SK Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
(Asli/Salinan yang dilegalisir Dinas setempat)
c. Anggaran Dasar Koperasi yang dibubarkan
(Asli/Salinan yang dilegalisir Dinas setempat)
d. Perubahan Anggaran Dasar
(Asli/Salinan yang dilegalisir Dinas setempat).
TATA CARA PENYELESAIAN
Menindaklanjuti SK 65/M.KUKM.2/VII/2017
* Apabila tidak ditemukan alamat koperasi, pengawas dan pengurus
koperasi, maka tim penyelesai melampirkan surat ket lurah setempat
bahwa koperasi tidak ditemukan
* Apabila dokumen anggaran dasar koperasi tidak ditemukan maka Tim
penyelesai malmpirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian

6. 1. Inventarisasi data koperasi tidak aktif
2. Pengumuman atau pemberitahuan rencana pembubaran koperasi, dalam
pengumuman dicantumkan waktu sanggahan keberatan untuk dibubarkan
3. Waktu sanggahan tersebut diberikan waktu selama 2 bulan, apabila koperasi
keberatan untuk dibubarkan yang diketahui oleh anggota koperasi maka
dalam waktu 1 bulan Dinas dapat mengeluarkan surat pernyataan keberatan
diterima atau ditolak
4. Apabila pernyataan keberatan tersebut diterima maka Dinas wajib
menyampaikan pembatalan rencana pembubaran koperasi
5. Apabila pernyataan keberatan tersebut ditolak maka Dinas mengusulkan ke
Kementerian Koperasi dan UKM cq. Deputi Kelembagaan
6. Dinas menyampaikan usulan Pembubaran Koperasi kepada Deputi Bidang
Kelembagaan dengan melampirkan :
a. Dokumen rencana Pembubaran
b. Alasan Koperasi dibubarkan
c. Mencantumkan usulan Tim Penyelesai
TATA CARA PEMBUBARAN KOPERASI SETELAH DIKELUARKANNYA
PERMENKUMHAM NO. 14 TAHUN 2019

7. 7. Deputi Bidang Kelembagaan memverifikasi dokumen yang disampaikan oleh
Dinas, apabila dinyatakan lengkap dan benar Deputi Bidang Kelembagaan
mengeluarkan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi dan disampaikan ke
Dinas
8. Dinas menetapkan Tim Penyelesai pembubaran koperasi berdasarkan Surat
Keputusan Pembubaran Koperasi tersebut
9. Tim Penyelesai menyampaikan berita acara penyelesaian pembubaran
koperasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM cq Deputi Bidang
Kelembagaan beserta kelengkapan lainnya, seperti:
a. SK Tim Penyelesai
b. Dokumen Pengumuman Pembubaran Koperasi
c. Berita Acara Penyelesaian Pembubaran Koperasi
d. Akta Pendirian Koperasi (Asli/Salinan yang dilegalisir Dinas setempat)
e. Akta Pengesahan Badan Hukum Koperasi
f. Anggaran Dasar Koperasi yang dibubarkan (Asli/Salinan yang dilegalisir
Dinas setempat)
g. Perubahan Anggaran Dasar (Asli/Salinan yang dilegalisir Dinas setempat).
TATA CARA PEMBUBARAN KOPERASI SETELAH DIKELUARKANNYA
PERMENKUMHAM NO. 14 TAHUN 2019

8. 10. Deputi Bidang Kelembagaan mengumumkan pembubaran koperasi
dalam Berita Negara
11. Deputi Bidang Kelembagaan cq Asisten Deputi Organisasi dan Badan
Hukum menyampaikan surat kepada Dinas agar mencoret koperasi
yang sudah dibubarkan dalam buku daftar umum koperasi
12. Deputi Bidang Kelembagaan cq Asisten Deputi Organisasi dan Badan
Hukum menyampaikan ke Biro Perencanaan untuk pencatatan
pembubaran koperasi kepada ODS
13. Kementerian koperasi dan UKM cq Biro Perencanaan menyampaikan
kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk penghapusan badan
hukum koperasi
TATA CARA PEMBUBARAN KOPERASI SETELAH DIKELUARKANNYA
PERMENKUMHAM NO. 14 TAHUN 2019
* Apabila tidak ditemukan alamat koperasi, pengawas dan pengurus koperasi, maka tim
penyelesai melampirkan surat ket lurah setempat bahwa koperasi tidak ditemukan
* Apabila dokumen anggaran dasar koperasi tidak ditemukan maka Tim penyelesai
malmpirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian

9. DINAS
PROV/D.I/K
AB/KOTA
KEMENKOP
DAN UKM
BERITA NEGARA
ODS
Ket:
1. Dinas Provinsi/D.I, Kab/Kota menyampaikan usulan final
pembubaran koperasi
2. Kemenkop dan UKM menetapkan SK Pembubaran Koperasi
3. Penyampaian dokumen pembubaran Koperasi
4. Pengumuman dalam Berita Negara RI
5. Pencoretan dalam Daftar Umum Koperasi
6. Pencatatan pembubaran Koperasi pada ODS
7. Penghapusan Badan Hukum Koperasi oleh Kemeterian Hukum dan
1
2
3
4
5
6
7 KEMENKUM
DAN HAM
ALUR PEMBUBARAN KOPERASI
OLEH PEMERINTAH

10. DATA KOPERASI TIDAK AKTIF
PROVINSI SUMATERA BARAT
SK 65/KEP/M.KUKM.2/VII/2017
Kab/Kota Dibubarkan
Sudah
Dibubarkan
Aktif
Tidak
Aktif
Dobel Total
Kab. Agam 47 12 59
Kab. Dharmasraya 6 4 5 15
Kab. Kepulauan
Mentawai
50 8 27 85
Kab. Lima Puluh Koto 30 44 1 75
Kab. Padang
Pariaman
38 1 11 50
Kab. Pasaman 96 4 19 119
Kab. Pasaman Barat 25 7 18 50
Kab. Pesisir Selatan 66 96 12 28 202
Kab. Sijunjung 21 7 35 63

11. DATA KOPERASI TIDAK AKTIF
PROVINSI SUMATERA BARAT
SK 65/KEP/M.KUKM.2/VII/2017
Kab/Kota Dibubarkan
Sudah
Dibubarkan
Aktif
Tidak
Aktif
Dobel Total
Kab. Solok 45 5 12 1 63
Kab. Solok Selatan 31 10 21 62
Kab. Tanah Datar 5 1 15 21
Kota Bukittinggi 13 21 1 4 2 41
Kota Padang 74 3 3 80
Kota Padang Panjang 14 4 3 1 4 26
Kota Pariaman 13 5 10 28
Kota Payakumbuh 16 12 4 4 36
Kota Sawahlunto 13 11 8 1 33
Kota Solok 2 1 5 8
Total 605 145 83 270 13 1116

12. DATA KOPERASI TIDAK AKTIF
PROVINSI SUMATERA BARAT
POSISI TAHUN 2018
Kab/Kota Dibubarkan
Sudah
Dibubarkan
Aktif
Tidak
Aktif
Dobel
SK
Pencabutan
Total
Kab. Agam 47 12 59
Kab. Dharmasraya 6 4 5 15
Kab. Kepulauan
Mentawai
50 8 27 85
Kab. Lima Puluh
Koto
30 44 1 75
Kab. Padang
Pariaman
38 1 11 50
Kab. Pasaman 96 4 19 119
Kab. Pasaman
Barat
25 7 18 50
Kab. Pesisir Selatan 58 96 12 28 8 202
Kab. Sijunjung 20 7 35 1 63

13. DATA KOPERASI TIDAK AKTIF
PROVINSI SUMATERA BARAT
POSISI TAHUN 2018
Kab/Kota Dibubarkan
Sudah
Dibubarkan
Aktif
Tidak
Aktif
Dobel
SK
Pencabutan
Total
Kab. Solok 44 5 12 1 1 63
Kab. Solok Selatan 30 10 21 1 62
Kab. Tanah Datar 5 1 15 21
Kota Bukittinggi 13 21 1 4 2 41
Kota Padang 74 3 3 80
Kota Padang
Panjang
3 4 3 1 4 11 26
Kota Pariaman 13 5 10 28
Kota Payakumbuh 16 11 4 5 36
Kota Sawahlunto 13 11 8 1 33
Kota Solok 2 1 5 8
Total 583 144 83 270 14 22 1116

14. DATA KOPERASI TIDAK AKTIF
PROVINSI SUMATERA BARAT
POSISI 17 JULI 2020
Kab/Kota Dibubarkan
Sudah
Dibubarkan
Aktif
Tidak
Aktif
Dobel Total
Kab. Agam 47 12 59
Kab. Dharmasraya 6 4 5 15
Kab. Kepulauan
Mentawai
49 8 28 85
Kab. Lima Puluh Koto 30 44 1 75
Kab. Padang
Pariaman
38 1 11 50
Kab. Pasaman 96 4 19 119
Kab. Pasaman Barat 25 7 18 50
Kab. Pesisir Selatan 58 96 12 36 202
Kab. Sijunjung 20 8 35 63

15. DATA KOPERASI TIDAK AKTIF
PROVINSI SUMATERA BARAT
POSISI 17 JULI 2020
Kab/Kota Dibubarkan
Sudah
Dibubarkan
Aktif
Tidak
Aktif
Dobel Total
Kab. Solok 44 5 13 1 63
Kab. Solok Selatan 30 11 21 62
Kab. Tanah Datar 5 1 15 21
Kota Bukittinggi 13 21 1 4 2 41
Kota Padang 74 3 3 80
Kota Padang Panjang 3 4 4 11 4 26
Kota Pariaman 13 5 10 28
Kota Payakumbuh 16 11 4 5 36
Kota Sawahlunto 13 11 8 1 33
Kota Solok 2 1 5 8
Total 533 193 86 290 14 1116

16. Thank You