Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Oleh: Intsiawati Ayus, SH., MH(Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Riau)
   Ketidakadilan terhadap Daerah    ◦ Sebagai provinsi penghasil dan pengolah minyak dan gas (migas) porsi      Dana Alok...
   Pola Koordinasi Antar Tingkat Legislatif    ◦ Belum diaturnya hubungan dan pola koordinasi yang jelas antara anggota  ...
Politis Bahwa dalam konteks kewilayahan perlu dibangun rasa senasibsepenanggungan dengan segala macam kendala dan problem...
   Mandat dalam UU 32/2004 tentang kerjasama antar daerah    ◦ Setiap daerah memiliki batas wilayah administratif, ditent...
   UU No. 32/2004 Tentang Kerjasama Antar    Daerah Pasa1 195    ◦ (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, da...
   Agar jelas rule of the game (aturan mainnya)   Agar program yang telah dibuat dapat    dikerjakan secara sistematis ...
   Wali (trustee), anggota Dewan bertindak atau mengambil keputusan    menurut pertimbangan sendiri tanpa perlu berkonsul...
1. Forum Kerja dapat membentuk kekuatan politik yang lebih besar. Dengan  kerjasama antar legislator, kekuatan dari berbag...
4.   Forum Kerja dapat memperkecil atau mencegah konflik. Dengan     kerjasama, daerah-daerah yang semula bersaing ketat a...
   Perjuangan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Riau   Pengelolaan Aset-Aset Strategis oleh Pemerintahan    Riau/Kabup...
1.   Transparansi. Legislator antar tingkat dan antar wilayah     harus saling transparan dalam memberikan berbagai       ...
1. KAUKUS ANGGOTA DI AMERIKA SERIKAT   Untuk mengamankan posisi politiknya serta dalam rangka    mengartikulasikan kepent...
2. Hubungan NCOP (National Council of Province)  dengan SALGA (South African Local Government  Association)   NCOP adalah...
3. Fungsi Bersama Kantor-Kantor di Daerah (Chili)   Anggota Parlemen Chili mengembangkan    fungsi kantor-kantor di daera...
4. Publikasi Bersama (INDIA, PERU, MEXICO, dan  BRAZIL)   Di negara India, Peru, Mexico, dan Brazil anggota    “parlemen”...
5. Website Bersama (Peru)   Kaukus bersama antara anggota Parlemen pusat    dan parlemen di daerah membuat sebuah    webs...
6. Direktori Bersama   Direktori ini semacam buku pegangan atau    semacam “yellow pages” yang berisi direktori dan    ma...
7. Format Public Hearing Bersama (Mozambiquie)   Public Hearing dilakukan bersama-sama    untuk mengetahui kebutuhan masy...
8. Pendidikan Politik   Dalam beberapa negara masuk dalam kurikulum    sekolah   Termasuk di dalamnya tentang partisipas...
1.   Bersepakat Merealisasikan Forum Kerja     Legislator Riau2.   Menyiapkan Kantor Sekretariat Bersama3.   Menginventari...
   Ibarat tim sepakbola, FKLR    bisa berbagi tugas, ada yang    menjemput bola, ada yang    menggiringnya, kemudian    s...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentasi forum kerja legislator riau_by Intsiawati Ayus

589 views

Published on

Gagasan tentang dibentuknya forum kerjasama antar lembaga legislatif dari tingkat daerah sampai pusat di propinsi Riau.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentasi forum kerja legislator riau_by Intsiawati Ayus

  1. 1. Oleh: Intsiawati Ayus, SH., MH(Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Riau)
  2. 2.  Ketidakadilan terhadap Daerah ◦ Sebagai provinsi penghasil dan pengolah minyak dan gas (migas) porsi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Riau masih jauh dari proporsional dibandingkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang disumbangkan daerah. ◦ Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selama ini mengalir ke Riau belum berhasil menghilangkan gap antara daerah maju dengan daerah tertinggal. ◦ Porsi DAU dan DAK yang selama ini mengalir ke daerah-daerah tertinggal tidak berimbang. Daerah di Riau terutama Daerah tertinggal berjuang sendiri-sendiri untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing, seperti dalam hal Dana Alokasi Umum ◦ Pembangunan Infrastruktur daerah Riau yang belum menjadi porsi prioritas nasional
  3. 3.  Pola Koordinasi Antar Tingkat Legislatif ◦ Belum diaturnya hubungan dan pola koordinasi yang jelas antara anggota legislatif antar tingkatan ◦ Hubungan antar legislatif secara vertikal: antara legislatif daerah dan legislatif pusat serta secara horizontal dengan penyelenggara pemerintahan adalah hal penting dalam pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk sebuah kebijakan publik ◦ Tindak lanjut kasus-kasus dan aspirasi lokal yang melibatkan urusan daerah dan urusan pusat yang tidak selesai ditindak lanjuti. Mis. Kasus Semenanjung Kampar
  4. 4. Politis Bahwa dalam konteks kewilayahan perlu dibangun rasa senasibsepenanggungan dengan segala macam kendala dan problematika di masing-masing daerah sehingga bisa dicarikan jalan keluar bersama. Faktor politis yang berasal dari komposisi anggota parlemen bisamenentukan dana transfer ke daerah. Riau sebagai daerah penghasilseharusnya bisa menjadi penentu dalam mendisain bagi hasil SDA. (Mis.Pada kasus dana bagi hasil minyak di Nigeria, aspirasi politik dari daerahpenghasilnya sangat menentukan dalam mendesain bagi hasil minyak diNigeria. (Ahmad dan Singh, 2002).
  5. 5.  Mandat dalam UU 32/2004 tentang kerjasama antar daerah ◦ Setiap daerah memiliki batas wilayah administratif, ditentukan secara formal melalui peraturan perundangan. Namun kenyataannya, berbagai masalah dan kepentingan sering muncul akibat hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif. Contohnya ketidaksinkronan dalam penyusunan RTRWP dengan RTRWK ◦ Banyak permasalahan pada suatu Kabupaten/Kota atau juga Propinsi justru muncul ke permukaan karena adanya kebijakan yang berasal dari daerah lain seperti batas wilayah kependudukan (Misalnya; Kasus 5 desa di Rohul dan Kampar), Pembangunan untuk Pengolahan Air Bersih antara Kota Dumai dan Rohil, dan lain-lain. ◦ Singkatnya, mencegah timbulnya kebijakan yang tidak sinergi antar kabupaten serta antara kabupaten dengan propinsi, lebih baik ketimbang pada akhirnya kita menyelesaikan persoalan tersebut di masa mendatang. Dalam kondisi seperti ini, fungsi perencanaan yang bersifat integratif dan koordinasi horizontal-horizontal (HH), horisontal –vertikal (HV)merupakan kunci utama. ◦ berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan banyak potensi dimiliki masing-masing dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama
  6. 6.  UU No. 32/2004 Tentang Kerjasama Antar Daerah Pasa1 195 ◦ (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. ◦ (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerja sama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama;
  7. 7.  Agar jelas rule of the game (aturan mainnya) Agar program yang telah dibuat dapat dikerjakan secara sistematis Agar dapat melakukan pengurutan prioritas kerja Agar dapat menginventarisasi kebutuhan stakeholders, serta dapat dicluster berdasarkan fungsi dan perannya Agar dapat dievaluasi dan akuntabilitas kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik
  8. 8.  Wali (trustee), anggota Dewan bertindak atau mengambil keputusan menurut pertimbangan sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan yang diwakilinya; Utusan (delegate), Anggota Dewan bertindak sebagai utusan dari yang diwakilinya, di sini si wakil selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugasnya. Politico, anggota Dewan kadang-kadang bertindak sebagai wali dan ada kalanya bertindak sebagai utusan. Tindakannya tergantung dari persoalan yang dibahas. Partisan, Anggota Dewan bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari organisasi politiknya. Setelah si wakil terpilih dalam suatu pemilihan umum maka lepaslah hubungannya dengan para pemilihnya dan mulailah hubungannya dengan organisasi yang mencalonkannya dalam pemilu tersebut.
  9. 9. 1. Forum Kerja dapat membentuk kekuatan politik yang lebih besar. Dengan kerjasama antar legislator, kekuatan dari berbagai level dan wilayah yang bekerjasama dapat disinergikan untuk menghadapi persoalan yang rumit seandainya ditangani sendiri-sendiri atau terkait kebijakan pemerintah pusat atau permasalahan yang menjadi Kerjasama yang membutuhkan tekanan politik yang lebih tinggi.2. Forum Kerja dapat mendorong akselerasi kemajuan yang lebih tinggi. Dengan kerjasama, antar legislator bisa saling mentransfer kepandaian, ketrampilan, dan informasi, misalnya daerah yang satu belajar kelebihan atau kepandaian dari daerah lain. Setiap daerah akan berusaha memajukan atau mengembangkan dirinya dari hasil belajar bersama.3. Forum Kerja dapat lebih memberdayakan. Dengan Forum ini masing-masing daerah yang terlibat lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik, atau lebih mampu memperjuangkan kepentingannya kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Bila suatu daerah secara sendiri memperjuangkan kepentingannya, ia mungkin kurang diperhatikan, tetapi bila ia masuk menjadi anggota suatu forum kerjasama daerah, maka suaranya akan lebih diperhatikan.
  10. 10. 4. Forum Kerja dapat memperkecil atau mencegah konflik. Dengan kerjasama, daerah-daerah yang semula bersaing ketat atau sudah terlibat konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut.5. Forum Kerja dapat menjaga rasa keadilan antar derah . Masing-masing daerah akan merasa dirinya tidak dirugikan karena ada transparansi dalam melakukan hubungan kerjasama. Masing-masing daerah yang terlibat kerjasama memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibuat atau digunakan.6. Forum Kerja dapat memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerjasamakan. Dengan kerjasama tersebut masing-masing daerah memiliki komitmen untuk tidak mengkhianati partnernya tetapi memelihara hubungan yang saling menguntungkan secara berkelanjutan.7. Forum Kerja ini dapat menghilangkan ego daerah. Melalui kerjasama tersebut, kecendrungan “ego daerah” dapat dihindari, dan visi tentang kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh.
  11. 11.  Perjuangan Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Riau Pengelolaan Aset-Aset Strategis oleh Pemerintahan Riau/Kabupaten seperti Migas, Perkebunan, dll Perjuangan Rancangan/Revisi Undang-Undang agar Lebih Menguntungkan Daerah Kesepemahaman dan Singkronisasi Legislatif Pusat Asal Riau hingga Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Konsep Rencana Pembangunan Daerah seperti Sinkronisasi RTRWN, RTRWP, RTRWK
  12. 12. 1. Transparansi. Legislator antar tingkat dan antar wilayah harus saling transparan dalam memberikan berbagai 5. Efektivitas. Forum Kerja harus data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mempertimbangkan nilai efektivitas yaitu kerjasama tersebut, tanpa ditutup-tutupi. selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kerjasama dengan2. Akuntabilitas. Forum Kerja harus bersedia untuk hasil yang nyata diperoleh. mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 6. Konsensus. Forum Kerja harus mencari terkait dengan kegiatan kerjasama kepada publik. titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut dapat menyetujui suatu keputusan. Atau dengan3. Partisipatif. Forum Kerja harus membangun partisipasi kata lain, keputusan yang sepihak tidak dalam bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam dapat diterima dalam kerjasama tersebut. menentukan tujuan yang harus dicapai, cara mencapainya dan mengukur kinerjanya, termasuk cara 7. Saling menguntungkan dan memajukan. membagi kompensasi dan risiko. Forum Kerja harus dipegang teguh prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi4. Efisiensi. Forum Kerja harus mempertimbangkan nilai pegangan dalam setiap keputusan dan efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya untuk mekanisme kerjasama. memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi.
  13. 13. 1. KAUKUS ANGGOTA DI AMERIKA SERIKAT Untuk mengamankan posisi politiknya serta dalam rangka mengartikulasikan kepentingan di Dapilnya, biasanya dibentuk kaukus berdasarkan partai politik, dengan melibatkan anggota House of Representative maupun Senat serta State Legislature. Kaukus ini lebih memposisikan untuk membahas dan mengartikulasikan kepentingan Dapilnya dalam pengambilan kebijakan publik, terlebih menyangkut isu- isu krusial yang terkait erat dengan kepentingan Dapilnya.
  14. 14. 2. Hubungan NCOP (National Council of Province) dengan SALGA (South African Local Government Association) NCOP adalah upper house dari parlemen Afrika Selatan. Asosiasi pemerintah Lokal di Afrika Selatan (SALGA) juga terepresentasi dalam NCOP, ada 10 Anggota SALGA yang ambil bagian dalam pembahasan dan perdebatan di NCOP, namun mereka tidak dapat ambil bagian dalam mengambil putusan (hak suara).
  15. 15. 3. Fungsi Bersama Kantor-Kantor di Daerah (Chili) Anggota Parlemen Chili mengembangkan fungsi kantor-kantor di daerah untuk menjadi kantor bersama. Fungsi kantor ini untuk memberikan ruang bersama kepada publik untuk terlibat dalam proses pembahasan isu-isu yang sedang dibahas oleh anggota yang bersangkutan.
  16. 16. 4. Publikasi Bersama (INDIA, PERU, MEXICO, dan BRAZIL) Di negara India, Peru, Mexico, dan Brazil anggota “parlemen” pusat dengan parlemen di daerah mengadakan publikasi bersama baik dengan radio, TV, maupun koran. Publikasi ini terkait dengan kegiatan bersama yang mereka lakukan serta sebagai wahana untuk menampung aspirasi masyarakat. Bahkan di Brazil, anggota Parlemen dan The Minas Gerais (DPRD) mengadakan konferensi pers bersama terkait dengan kegiatan mereka dan mereka mempunyai publikasi bersama (semacam jurnal) yang terbit setiap bulan.
  17. 17. 5. Website Bersama (Peru) Kaukus bersama antara anggota Parlemen pusat dan parlemen di daerah membuat sebuah website khusus yang secara terus menerus diupdate untuk kepentingan informasi dengan konstituen di Dapilnya. Website ini menampilkan seluruh aktivitas anggota baik yang di pusat maupun di daerah. Untuk memudahkan akses, anggota membuka semacam kios-kios khusus untuk memudahkan masyrakat melakukan akses terhadap website tersebut.
  18. 18. 6. Direktori Bersama Direktori ini semacam buku pegangan atau semacam “yellow pages” yang berisi direktori dan materi-materi dari anggota parlemen. Direktori tersebut, sangat baik digunakan terutama untuk stakeholders, civil society, dll. Dalam direktori ini terdapat gambaran progress maupun arah kebijakan yang sedang dibahas. Di Bulgaria, direktori ini asosiasi pengusahalah yang menerbitkan untuk mengingat keterikatan isu-isu publik dengan anggota. Di Chili, Uganda, Bolivia, dan Mozambiquie direktori ini dikeluarkan parlemen lokal (DPRD) yg menjembatani kepentingan dari wakil-wakil dari daerah itu.
  19. 19. 7. Format Public Hearing Bersama (Mozambiquie) Public Hearing dilakukan bersama-sama untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Stakeholders yang diundang di cluster berdasarkan kebutuhan. Biasanya format ini sangat efektif untuk mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat.
  20. 20. 8. Pendidikan Politik Dalam beberapa negara masuk dalam kurikulum sekolah Termasuk di dalamnya tentang partisipasi, demokrasi, dan keterlibatan langsung dalam perdebatan di parlemen (pusat dan daerah). Perkembangan berikutnya anggota parlemen yang bersangkutan mengembangkan pendidikan kepemimpinan di Dapil. Di beberapa negara seperti Guetemala, Mozambique, dan Costa Rika menerbitkan seri kartun dan buku untuk anak-anak dalam rangka memperkenalkan anggota di Dapil setempat.
  21. 21. 1. Bersepakat Merealisasikan Forum Kerja Legislator Riau2. Menyiapkan Kantor Sekretariat Bersama3. Menginventarisir Isu-Isu Aktual dan Prioritas4. Mengagendakan Rapat Kerja Bersama Pada masa sidang yang disesuaikan5. Mengagendakan tindak lanjut kerja6. Merancang dan menyiapkan Publikasi Rutin Bersama sebagai sarana komunikasi dan diseminasi informasi
  22. 22.  Ibarat tim sepakbola, FKLR bisa berbagi tugas, ada yang menjemput bola, ada yang menggiringnya, kemudian saling mengoper dan dengan kekompakkan tim pada akhirnya terciptalah gol yang spektakuler! Insya Allah Riau sungguh- sungguh menjadi daerah yang bermarwah berikut tegaknya kepentingan- kepentingan daerah.

×