Perjanjian ini membahas kerahasiaan informasi yang akan diberikan oleh PT Pertama kepada PT Kedua terkait proyek tambang. PT Kedua setuju untuk merahasiakan informasi tersebut dan hanya menggunakannya untuk tujuan proyek. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun sejak penandatanganan.

1. NON DISCLOSURE AGREEMENT PERJANJIAN KERAHASIAAN
This Non Disclosure Agreement
(“Agreement”) is made on ...... day of April
20_,_, by and between:
Perjanjian Kerahasiaan ini (“Perjanjian”)
dibuat pada tanggal ........ April 20_,_, oleh
dan antara:
(1) PT. ____________, is a limited liability
company established under the laws of
The Republic of Indonesia, having its
address at ..........................................,
in this matter is represented by
.................... in his capacity as Director,
and therefore is authorized to act for
and on behalf of PT. ____________
(hereinafter is referred to as the “First
Party”); and
(1) PT. ______________, suatu perseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan
hukum Negara Republik Indonesia,
berkedudukan di .................................,...,
dalam hal ini diwakili oleh .................
dalam kapasitasnya selaku Direktur dari
PT. _____________ dan oleh karenanya
berwenang untuk bertindak untuk dan
atas nama (selanjutnya disebut sebagai
yang "Pihak Pertama"); dan
(2) PT _____________________, a
limited liability company duly
established under the laws of The
Republic of Indonesia, having its
address at .............................................,
in this matter is represented by .............
in his capacity as Director, therefore is
authorized to act for and on behalf of
PT _____________________
(hereinafter is referred to as the
“Second Party”);
(2) PT _____________________, suatu
perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia, beralamat di
.................................................., dalam
hal ini diwakili oleh ................... selaku
Direktur, oleh karenanya berwenang
bertindak untuk dan atas nama PT
_____________________ (selanjutnya
disebut sebagai "Pihak Kedua");
(hereinafter referred to individually as a
“Party” and collectively as the “Parties”).
(selanjutnya masing-masing disebut sebagai
"Pihak" dan secara bersama-sama disebut
sebagai "Para Pihak").
Recitals: Pertimbangan:
A. WHEREAS, the First Party intends to
cooperate with the Second Party and
the Second Party also wishes to
establish a mutual cooperation with the
First Party in relation to or in
connection with the mine asset of PT.
____________ (hereinafter referred to
as the “Property”) owned or controlled
directly or indirectly by the First Party
A. Bahwa, Pihak Pertama bermaksud untuk
bekerja sama dengan Pihak Kedua dan
Pihak Kedua juga bermaksud untuk
bekerja sama dengan Pihak Pertama
dalam kaitannya dengan atau
sehubungan dengan aset tambang PT.
____________ (selanjutnya disebut
sebagai "Properti") yang dimiliki atau
dikontrol secara langsung atau tidak

2. (hereinafter is referred to as the
“Project”).
langsung oleh Pihak Pertama
(selanjutnya disebut sebagai "Proyek").
B. WHEREAS, the Second Party requires
certain documents and information
which are relevant to the Project and as
the case may be, any supplement
thereto, that have been and/or will be
made available by the First Party to the
Second Party.
B. Bahwa, Pihak Kedua memerlukan
dokumen-dokumen tertentu dan
informasi yang relevan dengan Proyek
dan dalam keadaan tertentu, lampiran
atau tambahan apapun dari hal
tersebut, yang telah dan/atau akan
dibuat tersedia oleh Pihak Pertama
kepada Pihak Kedua.
C. WHEREAS, the documents and the
information required by the Second
Party are considered as confidential by
the Parties.
C. Bahwa, dokumen-dokumen dan informasi
yang diperlukan oleh Pihak Kedua
dianggap sebagai rahasia oleh Para
Pihak.
D. WHEREAS, the documents and
information described above that have
been and/or to be provided or disclosed
is confidential and/or proprietary, and
such documents and information and any
copies thereof, together with all notes,
analyses, summaries, or studies prepared
by or for the benefit of the First Party
containing or otherwise reflecting such
information shall be referred to herein as
confidential information.
D. Bahwa, dokumen-dokumen dan informasi
sebagaimana dijelaskan di atas yang
telah dan/atau yang akan diberikan atau
diungkapkan adalah rahasia dan/atau
milik dari, dan dokumen-dokumen dan
informasi tersebut dan setiap salinan
daripadanya, bersama-sama dengan
semua catatan, analisa, ringkasan, atau
studi yang disiapkan oleh atau untuk
kepentingan Pihak Pertama yang berisi
atau sebaliknya mencerminkan informasi
tersebut disebut sebagai informasi
rahasia dalam Perjanjian ini.
NOW, THEREFORE, for such purpose the
Parties hereby covenant and agree to enter
into and execute this Agreement under the
terms and conditions hereunder set forth:
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Para Pihak dengan ini berjanji dan setuju
untuk mengikatkan diri ke dalam dan
melaksanakan Perjanjian ini sesuai dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang
tercantum di bawah ini:

3. ARTICLE 1
CONFIDENTIAL INFORMATION
PASAL 1
INFORMASI RAHASIA
1. (a) “Confidential Information” means,
subject to Article 2, any oral,
written, graphic or machine-
readable information that contains
confidential, non-public and
proprietary information and/or
constitutes intellectual property
rights, whether related to the Project
or not, including, but not limited to,
that which relates to agreements
with third parties, documentation,
any confidential, non-public and
proprietary information including
geological data or other data
respecting the Property, reports,
documents, interpretation, forecast
and records, containing or otherwise
reflecting information concerning
the First Party provided to the
Second Party by the First Party or its
advisors or representatives.
1. (a) "Informasi Rahasia" berarti, tunduk
pada Pasal 2, setiap lisan, tulisan, grafik
atau informasi yang dapat dibaca oleh
mesin yang bersifat rahasia, non-publik
dan informasi pemilik dan/atau
merupakan hak kekayaan intelektual,
baik itu berkaitan dengan Proyek atau
tidak, termasuk namun tidak terbatas
pada, hal-hal yang berhubungan dengan
perjanjian dengan pihak ketiga,
dokumentasi, segala rahasia, non-publik
dan informasi kepemilikan mencakup
data geologi atau data lain berkaitan
dengan Properti, laporan, dokumen,
interpretasi, ramalan dan catatan, yang
berisi atau mencerminkan informasi
mengenai Pihak Pertama diberikan
kepada Pihak Kedua oleh Pihak
Pertama atau penasihatnya atau
perwakilannya.
(b) The Second Party agrees not to
disclose and shall take all such
necessary measures to protect the
secrecy of and avoid disclosure or
misuse of Confidential Information
held by the Second Party, whether
received directly from the First Party
or indirectly via another party on
behalf of the First Party, to any
person other than those of the
Second Party’s employees and/or
advisors who need to know in order
to perform the Second Party’s
commitment in the Project.
(b)Pihak Kedua setuju untuk tidak
mengungkapkan dan wajib mengambil
semua langkah yang perlu untuk
melindungi kerahasiaan dan
menghindari atau penyalahgunaan
pengungkapan Informasi Rahasia yang
dipegang oleh Pihak Kedua, baik yang
diterima langsung dari Pihak Pertama
atau tidak langsung melalui pihak lain
atas nama Pihak Pertama, kepada orang
lain daripada karyawan dan/atau
penasihat Pihak Kedua yang perlu
mengetahui agar Pihak Kedua dapat
melaksanakan komitmennya dalam
Proyek.
2. In the event the Second Party or any of
the Second Party’s employees and/or
advisors receives a request or is required
or compelled to disclose any
Confidential Information as required by
2. Dalam hal Pihak Kedua atau salah satu
karyawan Pihak Kedua dan/atau
penasihat-penasihat Pihak Kedua
menerima permintaan atau diperlukan
atau terpaksa mengungkapkan Informasi

4. law or regulation or under an order
issued by a court of competent
jurisdiction or other regulatory authority,
he shall be permitted hereunder to
disclose such Confidential Information
and shall promptly notifies the First
Party thereof to the extent such
notification to the First Party is
permitted by law.
Rahasia apapun yang disyaratkan oleh
hukum atau peraturan atau di bawah
perintah yang dikeluarkan oleh
pengadilan yang memiliki yurisdiksi
yang kompeten atau pengawas lain, ia
akan diizinkan berdasarkan Perjanjian ini
untuk mengungkapkan Informasi
Rahasia tersebut dan akan segera
memberitahukan Pihak Pertama sejauh
pemberitahuan kepada Pihak Pertama
diijinkan menurut peraturan perundang-
undangan.
ARTICLE 2
DISCLOSURE
PASAL 2
PENGUNGKAPAN
Notwithstanding the foregoing, the following
will not constitute Confidential Information
for purposes of this Agreement: (i)
information which becomes generally
available to the public other than as a result
of a disclosure by the Second Party in breach
of the obligations imposed by this Agreement
or any other duty of confidentiality relating
to the Confidential Information, (ii)
information which was available to the
Second Party on a non-confidential basis
prior to its disclosure to the Second Party by
the First Party, (iii) the information was
obtained from a third party who has
rightfully information or legally entitled to
disclosed the Confindential Information and
(iv) is required by any law, or any
requirement of any court, tribunal, authority,
regulatory body or stock exchange, to be
disclosed.
Sekalipun demikian tersebut di atas, berikut
ini tidak akan merupakan Informasi Rahasia
untuk tujuan Perjanjian ini: (i) informasi yang
menjadi umum tersedia untuk publik selain
dari pengungkapan oleh Pihak Kedua karena
melanggar setiap kewajiban yang diwajibkan
berdasarkan Perjanjian ini atau setiap
kewajiban lain yang berkaitan dengan
Informasi Rahasia, (ii) informasi yang tersedia
bagi Pihak Kedua yang pada dasarnya tidak
bersifat rahasia sebelum pengungkapan
informasi tersebut oleh Pihak Pertama kepada
Pihak Kedua, (iii) telah diperoleh dari pihak
ketiga yang sah secara hukum memiliki
informasi tersebut atau berhak secara hukum
untuk membuka informasi rahasia tersebut.
dan (iv) jika dibutuhkan untuk penegakan
hukum, atau diperlukan oleh pengadilan,
mahkamah, pihak pemerintah yang
berwenang, penegak hukum atau bursa efek,
untuk diungkapkan.
ARTICLE 3
USE OF CONFIDENTIAL
INFORMATION
PASAL 3
PENGGUNAAN INFORMASI RAHASIA
1. The Second Party hereby undertakes and
agrees that the Second Party will use
information and documents received by
the Second Party from the First Party
1. Pihak Kedua dengan ini berjanji dan
setuju bahwa Pihak Kedua akan
menggunakan informasi dan dokumen-
dokumen yang diterima oleh Pihak

5. solely for the purposes of the Second
Party’s own information and will only
reproduce such documents to the extent
necessary for such purposes.
2. The Second Party shall not, without the
prior written approval of the First Party,
which approval shall not be unreasonably
withheld, disclose to any other person the
fact that Confidential Information of the
First Party has been and/or may be
disclosed under this Agreement, except
as required by law, regulation, court
order or regulatory authority and then
only in accordance with Article 2 hereof.
Kedua dari Pihak Pertama semata-mata
untuk keperluan informasi Pihak Kedua
sendiri dan hanya akan memperbanyak
dokumen-dokumen tersebut sejauh yang
diperlukan untuk tujuan tersebut.
2. Pihak Kedua dilarang, tanpa persetujuan
tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama,
persetujuan mana haruslah tidak menjadi
tidak layak untuk disembunyikan,
mengungkapkan kepada orang lain fakta
bahwa Informasi Rahasia dari Pihak
Pertama telah dan/atau dapat
diungkapkan berdasarkan Perjanjian ini,
kecuali sebagaimana disyaratkan oleh
undang-undang, peraturan, perintah,
pengadilan atau peraturan pihak yang
berwenang dan hanya sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 Perjanjian ini.
ARTICLE 4
VALIDITY
PASAL 4
KEBERLAKUAN
Subject to Article 1.2, the Second Party and
the First Party acknowledge and agree that
the undertakings set out in this Agreement
will continue for 1 (one) year from the date
of this Agreement signed by the Parties.
Dengan tunduk pada Pasal 1.2, Pihak Kedua
dan Pihak Pertama mengakui dan setuju
bahwa kewajiban-kewajiban yang ditetapkan
dalam Perjanjian ini akan berlangsung untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal
Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.
ARTICLE 5
INDEMNITY
PASAL 5
GANTI RUGI
Without prejudice to the rights and remedies
otherwise available to the First Party under
the law, the First Party shall be entitled to
equitable relief by way of injunction if the
Second Party or any of its employees and
advisors breach or threaten to breach any of
the provisions of this Agreement.
Tanpa mengesampingkan hak-hak dan
penggantian-penggantian kerugian kecuali jika
tersedia bagi Pihak Pertama berdasarkan
peraturan perundang-undangan, maka Pihak
Pertama berhak atas bantuan yang layak
melalui suatu perintah jika Pihak Kedua atau
para karyawannya dan penasihatnya
melanggar atau mengancam untuk melanggar
salah satu ketentuan Perjanjian ini.
ARTICLE 6
RETURN OF CONFIDENTIAL
INFORMATION
PASAL 6
PENGEMBALIAN INFORMASI
RAHASIA

6. On termination and/or expiration of this
Agreement if so requested in writing by the
First Party, the Second Party shall as soon as
practicable upon the request of the First Party
(i) return to the First Party and/or destroy all
the Confidential Information, in tangible
from which by its nature is capable to return,
and (ii) certify in writing to the First Party
that it has returned and/or destroyed all
information (but in any case not later than 14
(fourteen) calendar days after requested in
writing by the First Party).
Pada pemutusan dan/atau berakhirnya
Perjanjian ini jika diminta secara tertulis oleh
Pihak Pertama, Pihak Kedua harus sesegera
mungkin atas permintaan Pihak Pertama (i)
mengembalikan kepada Pihak Pertama
dan/atau menghancurkan semua Informasi
Rahasia, yang karena sifatnya mampu untuk
dikembalikan, dan (ii) menyatakan secara
tertulis kepada Pihak Pertama bahwa semua
Informasi Rahasia telah dikembalikan
dan/atau dihancurkan (selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kalender setelah diminta
secara tertulis oleh Pihak Pertama).
ARTICLE 7 PASAL 7
SEVERABILITY
In any case one or more of the provisions
contained in this Agreement should be
invalid, illegal or unenforceable, the
enforceability of the remaining provisions
contained herein shall not in any way be
affected or impaired thereby. Any provision
of this Agreement which is invalid, illegal or
unenforceable shall, to the extent permitted
by law, be deemed substituted by a provision
that is valid, legal or enforceable, and of
which the operation and effect is as similar as
possible to the provision that it substitutes.
KETERPISAHAN
Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan
dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, ilegal
atau tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan
ketentuan lainnya yang tercantum di dalam
Perjanjian ini tidak akan dengan cara apapun
akan terpengaruh atau terganggu karenanya.
Jika satu atau beberapa ketentuan dalam
Perjanjian ini tidak sah, ilegal atau tidak dapat
dijalankan, sejauh yang diijinkan oleh hukum,
yang dianggap diganti dengan ketentuan yang
berlaku, sah, atau dapat dilaksanakan, dan
pelaksanannya dan akibatnya adalah serupa
dengan ketentuan yang diganti.
ARTICLE 8
NO BINDING AGREEMENT FOR THE
TRANSACTION HEREIN
PASAL 8
TIDAK ADA PERJANJIAN
PENGIKATAN UNTUK TRANSAKSI
Subject to the terms and conditions hereof,
this Agreement shall not be assumed as an
exclusive cooperation agreement between
the Parties, otherwise agreed by the
Parties.
Dengan tunduk pada syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini,
Perjanjian ini tidak dianggap sebagai
perjanjian kerjasama yang eksklusif antara
Para Pihak.
ARTICLE 9
TERMINATION
PASAL 9
PENGAKHIRAN
Subject to any further written agreement that Sesuai dengan perjanjian tertulis lebih lanjut

7. may be made between the Parties hereto, all
of the Second Party’s obligations as to
maintaining confidentiality in respect of the
Confidential Information pursuant to the
terms of this Agreement will terminate upon
the earlier of:
(a) 1 (one) year from the date hereof; or
(b) if the Second Party accepts the First
Party’s letter of offer pertaining to the
Project.
Notwithstanding the termination of this
Agreement, the Parties agree that the duty of
confidentiality arising from this Agreement
in respect of the Confidential Information
disclosed prior to the date of termination
shall survive the termination of this
Agreement until the information so disclosed
is no longer confidential in nature or have
becoming public information.
yang dapat dibuat antara Para Pihak yang
berkepentingan, semua kewajiban Pihak
Kedua untuk menjaga kerahasiaan sehubungan
dengan Informasi Rahasia sesuai dengan
ketentuan Perjanjian ini akan berakhir pada
awal:
(a) 1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian;
atau
(b) apabila Pihak Kedua menerima surat
tawaran Pihak Pertama yang berkaitan dengan
Proyek.
Terlepas dari pemutusan Perjanjian ini, Para
Pihak setuju bahwa kewajiban kerahasiaan
yang timbul dari Perjanjian ini sehubungan
dengan Informasi Rahasia yang diungkapkan
sebelum tanggal pengakhiran akan tetap
berlaku sampai Informasi Rahasia tersebut
tidak lagi menjadi rahasia atau sudah menjadi
informasi umum.
ARTICLE 10
GOVERNING LAW AND DISPUTE
SETTLEMENT
PASAL 10
HUKUM YANG BERLAKU DAN
PENYELESAIAN SENGKETA
1. Choice of law: This Agreement and the
performance of this Agreement shall be
governed by and construed in
accordance with the laws of the Republic
of Indonesia.
1. Pilihan hukum: Perjanjian ini dan
pelaksanaan Perjanjian ini akan diatur
oleh dan ditafsirkan sesuai dengan
hukum Republik Indonesia.
2. Amicable Settlement: the Parties agree
that if any difference, dispute, conflict or
controversy (a “Dispute”), arises out of
or in connection with this Agreement or
its performance, including without
limitation any dispute regarding its
existence, validity, termination of rights
or obligations of any Party, the Parties
will attempt for a period of 30 (thirty)
days after the receipt by one Party of a
notice from the other Party of the
existence of the Dispute to settle the
Dispute by amicable settlement between
2. Penyelesaian secara Musyawarah: Para
Pihak setuju bahwa jika ada perbedaan,
perselisihan, konflik atau kontroversi
("Perselisihan"), timbul dari atau
sehubungan dengan Perjanjian ini atau
performa, termasuk namun tetapi tidak
terbatas pada setiap perselisihan
mengenai keberadaannya, validitas,
penghentian hak-hak atau kewajiban dari
setiap Pihak, Para Pihak akan mencoba
untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
setelah penerimaan oleh salah satu Pihak
pemberitahuan dari Pihak lain terhadap

8. the Parties. keberadaan Sengketa untuk
menyelesaikan Sengketa dengan cara
musyawarah antara para Pihak.
3. Referral to Arbitration: If the Parties are
unable to reach agreement to settle the
Dispute within the 30 (thirty) days
period mentioned in Article 9.2, then
either Party may submit the Dispute for
arbitration in Jakarta in accordance with
the Arbitration Rules (the “Rules”) of
the Indonesian National Board of
Arbitration (the “BANI”) for the time
being in force, which rules are deemed
to be incorporated by reference into this
Article. Any notice of arbitration,
response or other communication given
to or by a party to the arbitration must be
given and deemed received as provided
in the Rules.
3. Penyerahan ke Arbitrase: Jika Para Pihak
tidak dapat mencapai persetujuan untuk
menyelesaikan Sengketa dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari yang
disebutkan dalam Pasal 9.2, maka salah
satu Pihak dapat menyerahkan Sengketa
kepada arbitrase di Jakarta sesuai dengan
Peraturan Arbitrase ("Peraturan") dari
Badan Arbitrase Nasional Indonesia
("BANI") yang saat ini berlaku,
peraturan yang dianggap termasuk dalam
Pasal ini. Pemberitahuan arbitrase,
tanggapan atau komunikasi lain yang
diberikan kepada atau oleh pihak dalam
arbitrase harus diberikan dan dianggap
diterima sebagaimana ditentukan dalam
Peraturan.
4. Appointments: The arbitration tribunal
will consist of three arbitrators (the
“Arbitrators”), with one arbitrator to be
appointed by the First Party, one
arbitrator to be appointed by the Second
Party and one arbitrator to be appointed
by the chairman of the BANI. The
language of the arbitration shall be in
English. The decision of the Arbitrators
shall be final and binding on the Parties.
4. Penunjukan: pengadilan arbitrase terdiri
dari tiga arbiter ("Arbiter"), dengan satu
arbiter yang akan ditunjuk oleh Pihak
Pertama, seorang arbiter yang akan
ditunjuk oleh Pihak Kedua dan satu
arbiter yang diangkat oleh Ketua BANI.
Bahasa yang digunakan dalam arbitrase
adalah bahasa Inggris. Keputusan Arbiter
bersifat final dan mengikat Para Pihak.
5. Arbitration Exclusive Remedy: No Party
will be entitled to commence or file any
action in a court of law relating to any
Dispute until the matter will have been
determined by the Arbitrators as
provided in this Article 9 and then only
for the enforcement of the arbitration
award.
5. Arbitrase Eksklusif Remedy: Tidak ada
Pihak akan berhak untuk memulai atau
mengajukan tindakan apapun dalam
pengadilan yang berkaitan dengan
Sengketa apapun sampai masalah ini
akan telah ditentukan oleh Arbiter
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan
kemudian hanya untuk pelaksanaan
putusan arbitrase.
6. Award Binding: Except as otherwise
permitted in the Rules, any decision of
the Arbitrators in any matter within this
6. Putusan yang Mengikat: Kecuali jika
tidak diperbolehkan menurut Peraturan,
setiap putusan Arbiter dalam masalah

9. Article will be final, binding and
incontestable and may be used as a basis
for enforcement thereon in Indonesia or
elsewhere. The Arbitrators will be
entitled to include in its decision a
determination as to the payment of the
cost and expenses of the Arbitrators, the
administrative costs of the arbitration,
the legal fees incurred by the Parties, the
cost and expenses of witnesses and all
other costs and expenses necessarily
incurred in the opinion of the Arbitrators
in order to properly settle the Dispute.
apa pun dalam Pasal ini akan bersifat
final, mengikat dan tidak diragukan dan
dapat digunakan sebagai dasar untuk
dilaksanakan di Indonesia atau di
tempat lain. Para Arbiter akan berhak
untuk memasukkan dalam putusan
sebuah penentuan untuk pembayaran
dan pengeluaran biaya dari Arbiter,
biaya administrasi arbitrase, biaya
hukum yang dikeluarkan oleh Para
Pihak, biaya dan pengeluaran dari saksi-
saksi dan semua biaya lainnya dan biaya
yang harus dikeluarkan dalam pendapat
Arbiter untuk menyelesaikan Sengketa
secara benar.
7. Decision: The Parties expressly agree (i)
that the decisions must be made based on
majority votes of the Arbitrators, (ii) that
the Arbitrators must state the reasons for
their decisions in writing and must make
the decisions entirely on the basis of
applicable laws and not on the basis of
the principle of ex aequo et bono, and
(iii) that the mandate of the Arbitrators
duly constituted in this Agreement will
remain in effect until a final arbitration
award has been issued by the Arbitrators.
7. Putusan: Para Pihak menyatakan setuju (i)
bahwa putusan yang harus dibuat
berdasarkan suara mayoritas dari Arbiter,
(ii) bahwa Arbiter harus menyatakan
alasan-alasan putusan mereka secara
tertulis dan harus membuat putusan
sepenuhnya atas dasar hukum yang
berlaku dan bukan berdasarkan prinsip
ex aequo et bono, dan (iii) bahwa amanat
Arbiter sebagaimana mestinya dibentuk
dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku
sampai putusan arbitrase final telah
dikeluarkan oleh Arbiter.
ARTICLE 11
MISCELLANEOUS
ARTICLE 11
LAIN-LAIN
1. This Agreement constitutes the entire
agreement between the Parties with
respect to the subject matter of this
Agreement, and supersedes all prior
agreements and understandings, both oral
and written between the Parties with
respect to the subject matter of this
Agreement.
2. This Agreement may not be
amended or modified except by mutual
consent in writing of the Parties to
this Agreement, which amendment or
1. Perjanjian ini merupakan keseluruhan
perjanjian antara Para Pihak sehubungan
dengan pokok dari Perjanjian ini, dan
menggantikan seluruh pemahaman dan
perjanjian sebelumnya, baik lisan dan
tertulis antara kedua belah Pihak
sehubungan dengan hal-hal pokok
Perjanjian.
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah
atau dimodifikasi kecuali dengan
persetujuan bersama secara tertulis dari
Para Pihak terhadap Perjanjian ini,

10. modification must be formulated in a
separate agreement or document duly
signed by the authorized representative of
each Party.
3. The Agreement is executed by the Parties in
the English and Bahasa Indonesia. In the
event of any discrepancy between the English
and the Bahasa Indonesia version of this
Agreement, the Bahasa Indonesia version
shall prevail.
amandemen atau modifikasi mana wajib
dirumuskan dalam perjanjian atau
dokumen terpisah yang ditandatangani
secara sah oleh perwakilan yang sah
dari masing-masing Pihak.
3. Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak
dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara
versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa
Indonesia dalam Perjanjian ini, maka versi
Bahasa Indonesia akan berlaku.
IN WITNESS WHEREOF, this Agreement
is executed and duly signed by its respective
authorized representatives in two original
copies.
Demikian Perjanjian ini dilaksanakan dan
ditandatangani oleh perwakilan masing-
masing Pihak dalam dua salinan asli.
PT. ____________________
______________________________
Name/ Nama : ................................
Title/ Jabatan : Direktur
PT _____________________
___________________________________
Name/ Nama : .......................................
Title/Jabatan : Direktur