Implementasi CGISS

P erjanjian Kerjasama PT. ____________ dan P T . _____________ Halaman 1 dari 30
PERJANJIAN KERJASAMA
IMPLEMENTASI
General Insurance System Solution
ANTARA
PT. _______________
DENGAN
PT. _______________
No. 0…. /LOA-/I-…/20…
Perjanjian Kerjasama Implementasi General Insurance System Solution (“Perjanjian”) ini
dibuat pada hari ini, ……. tanggal ……, Bulan ……., tahun dua ribu dua puluh (… -… -
2020 ), oleh dan antara :
I. ..................... dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. _______________,
disingkat ......,. ....................................................................................................
berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No . …. Tanggal
…………dengan Notaris …………. di Jakarta dan berdasarkan keputusan Menteri
Kehakiman RI Tanggal ……. Nomor : …….., dan perubahan terakhir sesuai Akta
No…. Tanggal ….. dibuat dihadapan Notaris ………. secara sah bertindak untuk
dan atas nama perseroan terbatas – PT. _____________________,
berkedudukan di ........................................................................................., untuk
selanjutnya disebut:
-------------------------------------- PIHAK PERTAMA ---------------------------------------------
II. ............................. dalam jabatannya sebagai Direktur PT________________
...................................................................................................................................
berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No.____ dengan Notaris ........................
di .......... dan berdasarkan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia
Republik Indonesia Nomor : _________, dan perubahan terakhir sesuai Akta
No.____ Tanggal _____ dibuat dihadapan Notaris ........................ sebagai
penganti dari ............................................ dan berdasarkan keputusan menteri
hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-____Tahun
____secara sah bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas –
PT. ..............................., berkedudukan di
..................................................................................................................................,
untuk selanjutnya disebut :
--------------------------------------- PIHAK KEDUA ------------------------------------------------
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut
sebagai “PARA PIHAK” dan masing-masing disebut sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. bahwa PIHAK PERTAMA adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang
bergerak dalam bidang jasa asuransi kerugian;

B. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang
bergerak dalam bidang jasa konsultasi manajemen termasuk didalamnya konsultasi
dalam bidang manajemen informatika, penyusunan dan pemprograman perangkat
lunak (software development);
C. bahwa berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) No. ………. tertanggal ………… dari
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan
implementasi aplikasi General Insurance System Solution (“CGISS”) oleh PIHAK
PERTAMA.
D. bahwa PARA PIHAKsepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam Implementasi
aplikasi CGISS (selanjutnya disebut “Implementasi”).
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan
diri dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana
tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:
PASAL 1
DEFINISI/ISTILAH
Seluruh pengertian dan referensi yang dipakai di dalam Perjanjian ini adalah memiliki
pengertian dan konstruksi sebagai berikut:
1. Aplikasi CGISS-(CORE Aplikasi) adalah suatu produk software terintegrasi yang
diperuntukkan untuk operasional PIHAK PERTAMA yang dibuat oleh PIHAK KEDUA
terdiri dari berbagai modul-modul antara lain; General set up, Marketing (Quotation &
Servicing), Underwriting & Reinsurance, Claim & Claim Reinsurance, Finance &
Accounting, Collection & Disbursement, Modul Scheme, Modul Utility dan Modul-
Modul untuk Pencetakan Laporan.
2. Project Leader adalah pengelola proyek dan bertanggung jawab atas pelaksanaan
proyek oleh PIHAK KEDUA.
3. User adalah pengguna yaitu PIHAK PERTAMA dan/atau pihak yang ditunjuk oleh
PIHAK PERTAMA dan/atau wakilnya dan/atau karyawannya, yang sekaligus menjadi
sumber informasi dari kebutuhan dan pengetahuan bisnis Asuransi Kerugian yang
berlangsung di PIHAK PERTAMA guna diaplikasi ke dalam Proyek - Implementasi
CGISS.
4. Application Consultant adalah sumber pengetahuan aplikasi CGISS dan secara efektif
merancang bagaimana proses bisnis yang dibutuhkan dapat direpresentasikan pada
konfigurasi perangkat lunak. Application Consultant juga bertindak sebagai penasihat
dan membantu tim proyek dalam pelaksanaan tugasnya, apabila dibutuhkan.
5. Counter Part adalah tim kerjasama yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA untuk
bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Proyek Implementasi
CGISS.
6. Program Installation adalah pelaksanaan instalasi aplikasi pada suatu lokasi meliputi
instalasi;
- Database di Database Server (Production Server, Reporting Server, etc);
- Application Library di Application Server dan PC Workstation (PC Client);
- Application Engine di Application Server dan PC Workstation (PC Client);
- Process Library di Application Server;

- Batch Process di Application Server;
- Executable Files di File Server;
- Local Files di File Server dan PC Workstation (PC Client); dan
- File ShortCut pada User Desktop PC Workstation (PC Client).
7. Program Application Setting adalah pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk
mempersiapkan parameter-parameter program aplikasi sehingga dapat digunakan
sesuai dengan kebutuhan operasional dari PIHAK PERTAMA. Program Application
Setting dibagi menjadi 3 Kategori yaitu;
1) Program Application Setting yang berkaitan dengan administrasi pemakaian;
2) Program Application Setting yang berkaitan dengan business process; dan
3) Program Application Setting yang berkaitan dengan registrasi dokumen-dokumen
dan laporan-laporan untuk pencetakkan.
8. Data Program Bugs Correction adalah kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan
program/report/data sebagai konsekuensi dari kesalahan yang ditimbulkan oleh
program aplikasi.
9. Program Application Training adalah pelaksanaan pelatihan penggunaan program
aplikasi kepada pemakai (User), yang meliputi:
1) Presentasi penggunaan dan workshop aplikasi kepada User dan pelatihan kepada
pelatih PIHAK PERTAMA (train for trainer).
10. Program Modification adalah kegiatan yang berkaitan dengan modifikasi
program/report dari kondisi yang telah ada sebelumnya tanpa adanya perubahan
struktur data, perubahan dari prosedur kerja, ataupun perubahan dari basis teknologi.
11. Program Improvements adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan
program/report yang sebelumnya belum ada tetapi tidak memerlukan adanya
perubahan struktur data, perubahan dari prosedur kerja, ataupun perubahan dari
basis teknologi.
12. Data Initialization adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan database
pada status data awal yang meliputi:
1) Pelaksanaan pembersihan data (Clean-Up);
2) Pelaksanaan migrasi/konversi data lama dari transaksi yang telah ada
sebelumnya ke dalam CGISS; dan
3) Pemasukkan Saldo Awal.
13. Proyek Implementasi CGISS adalah proyek implementasi aplikasi asuransi kerugian
dengan produk CGISS dengan lingkup pekerjaan sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian ini
serta tugas dan tanggung jawab masing masing PIHAK dan proyek yang dijabarkan
dan dijelaskan dalam Perjanjian ini.
PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
1. PIHAK KEDUA melaksanakan Proyek Implementasi CGISS melalui 2 (dua) fase
dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :
a) Implementasi berdasarkan modul-modul sebagai berikut:
1) General Setup;
2) Marketing(Quotation & Servicing);
3) Underwriting & Reinsurance;

4) Claim & Claim Reinsurance;
5) Collection & Disbursement;
6) Finance; dan
7) Accounting.
b) Berdasarkan aktifitas dibagi menjadi 2 (dua) fase sebagai berikut:
1) Fase Pertama :
I. Implementasi di kantor pusat PIHAK PERTAMA dan membantu
implementasi di 1 (satu) kantor cabang/perwakilan online dengan
aktifitas sebagai berikut :
 Data Initialization;
 Program Instalation;
 Program Application Setting;
 Data Program Bugs Correction;
 Program Application Training; dan
 Program Modification dan Program Improvement sesuai dengan
User Requirement yang disepakati PARA PIHAK.
II. Program kustomisasi dan modifikasi untuk utilities dan program add
on maksimum 5 (lima) item dan laporan-laporan dan dokumen yang
jumlahnya maksimum 30 (tiga puluh) item. Dokumen dan laporan
ini tergantung dari tingkat kelengkapan data serta ketersediaan
data dalam program aplikasi yang disepakati terlebih dahulu oleh
PARA PIHAK.
III. Program Application Training diadakan oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA sebanyak 1 (satu) kali untuk pelatihan pelatih
(train for trainer) PIHAK PERTAMA.
IV. Periode garansi selama 6 (enam) bulan dimulai setelah final
launching di kantor pusat dan 1 (satu) cabang online PIHAK
PERTAMA.
2) Fase Kedua :
User requirement yang berhubungan dengan laporan standard CGISS.
(untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai “Pekerjaan”).
2. Lingkup Pekerjaan juga mengacu kepada LAMPIRAN 1 (Core CGISS Lingkup
Pekerjaan), LAMPIRAN 2 (Jadwal Kerja Implementasi), LAMPIRAN 4 (Spesifikasi
Minimal & Konfigurasi Infra Struktur) serta LAMPIRAN 5 (Skenario Implementasi)
Perjanjian ini.
PASAL 3
JADWAL PEKERJAAN dan WAKTU PENYELESAIAN
1. Jadwal dan waktu penyelesaian pekerjaan Proyek Implementasi CGISS sebagaimana
diatur pada Pasal 2 ayat 1 Perjanjian ini adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak
tanggalditandatanganinya Perjanjian oleh PARA PIHAK (untuk selanjutnya disebut
sebagai “Jangka Waktu Pekerjaan”). Untuk menghindari keragu-raguan, Jangka
Waktu Pekerjaan adalah tidak termasuk Jangka Waktu Garansi (sebagaimana
didefinisikan di dalam Perjanjian ini).

2. Jangka Waktu Pekerjaan dapat dirubah sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan
dan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
PASAL 4
MEKANISME PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN
1. Apabila terjadi perubahan (penambahan dan/atau pengurangan) atas lingkup
Pekerjaan sebagaimana telah disepakati dan disetujui PARA PIHAK pada Pasal 2
Perjanjian ini, maka untuk setiap perubahan (penambahan dan/atau pengurangan)
diajukan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan analisa (business requirement definition dan data)
sesuai permintaan perubahan dari PIHAK PERTAMA. Konsekuensi atas perubahan
(apabila ada) pada Jangka Waktu Pekerjaan dan/atau Biaya Pekerjaan wajib
disampaikan oleh PIHAK KEDUA secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling
lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal diterbitkannya permintaan tertulis atas
perubahan lingkup Pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Dalam hal permintaan-permintaan baru yang tertera dalam Pasal 4 ayat 2 ini PARA
PIHAK sepakat untuk menggunakan biaya konsultan sebagai berikut:
No Tingkatan Rate
1 Konsultan Rp................ man/days
4. Setiap perubahan (penambahan dan/atau pengurangan) atas lingkup Pekerjaan wajib
dinegosiasikan, disetujui dan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK. Kesepakatan
atas setiap perubahan (penambahan dan/atau pengurangan) atas lingkup Pekerjaan
akan dituangkan dalam addendum atau amandemen atas Perjanjian ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
PASAL 5
METODE DAN PROSEDUR
1. PIHAK KEDUA memberikan masukan kepada PIHAK PERTAMA mengenai
spesifikasi hardware dan software yang digunakan dalam Proyek Implementasi
CGISS.
2. Pelaksanaan Proyek Implementasi CGISS dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara
bertahap dan setiap fase/tahapan harus disetujui terlebih dahulu secara tertulis oleh
PIHAK PERTAMA dalam bentuk berita acara.
3. Proyek Implementasi CGISS menggunakan tool Software sesuai dengan Lampiran 4
(Spesifikasi Minimal & Konfigurasi Infra Struktur) Perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA wajib menggunakan metodologi standar, tools dan berbagai
pendekatan dalam Proyek Implementasi CGISS.
PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. Berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. Menyediakan tim Counter Part yang mempunyai kualifikasi untuk mendukung
Proyek Implementasi CGISS.

b. Menyediakan fasilitas yang memadai seperti tempat, alat tulis kantor, perangkat
keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) orisinil atau berlisensi yang
disarankan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 5
ayat 1 Perjanjian ini untuk penyelenggaraan Proyek Implementasi CGISS.
c. Menyediakan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan.
d. Mengelola dan memprioritaskan permintaan-permintaan pengguna (User),
sebagai hasil verifikasi yang akan diimplementasikan.
e. Membayar Biaya Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 dan
LAMPIRAN 3 (Tata Cara Pembayaran) Perjanjian ini.
f. Menanggung biaya transportasi, akomodasi dan out of pocket expense (OPEX)
setingkat fasilitas Manager PIHAK PERTAMA dan/atau sesuai dengan
kesepakatan PARA PIHAK terlebih dahulu, jika diperlukan dan disepakati oleh
PARA PIHAK untuk melakukan Pekerjaan di luar area .....................
g. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA mengimplementasikan Proyek
Implementasi CGISS sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perjanjian ini.
2. Berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
a. Memperoleh hasil Pekerjaan yang memuaskan dari PIHAK KEDUA;
b. Memperoleh laporan secara tertulis terhadap tahapan Pekerjaan yang telah
diselesaikan oleh PIHAK KEDUA;
c. Memperoleh garansi, perbaikan dan/atau penggantian terhadap setiap dan/atau
seluruh Pekerjaan yang tidak dapat berfungsi dan/atau tidak dapat dijalankan;
d. Segala hasil yang diperoleh dari Pekerjaan adalah hak PIHAK PERTAMA dan
hanya dipakai untuk operasional PIHAK PERTAMA semata.
3. Berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. PIHAK KEDUA sebagai Project Leader, Application Consultant, program
developers dan penyelenggara pelatihan bagi PIHAK PERTAMA dalam
memenuhi kebutuhan bisnis PIHAK PERTAMA dan sesuai aplikasi CGISS yang
tertera dalam LAMPIRAN 1 Perjanjian ini.
b. Menyediakan tenaga ahli untuk pelaksanaan Proyek Implementasi CGISS di
PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan Pekerjaan ini. Daftar konsultan/tenaga ahli
yang akan disediakan oleh PIHAK KEDUA adalah seperti dalam LAMPIRAN 7
Perjanjian ini. PIHAK KEDUA dapat melakukan penggantian konsultan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.
c. Melaksanakan Proyek Implementasi CGISS sesuai dengan lingkup Pekerjaan
yang tercantum pada Pasal 2 Perjanjian ini, dengan fungsi-fungsi dan fitur-fitur
sesuai dengan LAMPIRAN 1 Perjanjian ini.
d. PIHAK KEDUA melaksanakan Proyek Implementasi CGISS dengan jadwal yang
tercantum di dalam LAMPIRAN 2, dan sesuai dengan skenario implementasi
seperti dalam LAMPIRAN 5 dan rencana detil jadwal Pekerjaan yang disusun
bersama oleh PARA PIHAK.
e. Menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang berhubungan dengan
Proyek Implementasi CGISS yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini.
f. Melakukan serah terima Pekerjaan pada akhir Jangka Waku Perjanjian
(sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian ini) kepada PIHAK PERTAMA,
yang meliputi soft copy dari Program Aplikasi CGISS (program application
executable, program application source code, crystal report files), Dokumentasi
Teknis (Struktur database dan Data Definition) dan User Manual. Kecuali
aplikasi/software dengan hak kepemilikan oleh pihak lain/yang berlisensi dan/atau
application engine.
g. Melaporkan secara tertulis setiap tahapan Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
h. Melaksanakan seluruh Pekerjaan dengan baik dan penuh tanggungjawab.

4. Berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
a. Menerima pembayaran atas Biaya Pekerjaan dari PIHAK PERTAMA
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan LAMPIRAN 3 Perjanjian ini.
PASAL 7
LOKASI DAN WAKTU KERJA
1. PIHAK KEDUA melaksanakan Proyek Implementasi CGISS di kantor pusat PIHAK
PERTAMA dan/atau lokasi kantor yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
2. Waktu kerja PIHAK KEDUA disesuaikan dengan waktu kerja yang berlaku di
lingkungan kantor PIHAK PERTAMA, dan dapat diperpanjang jika memang diperlukan
setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
3. Dalam pelaksanaan Pekerjaan akan dibentuk tim Counter Part sebagaimana terlampir
dalam LAMPIRAN 6 Perjanjian ini.
PASAL 8
BIAYA PEKERJAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN
1. Para Pihak sepakat bahwa biaya atas Pekerjaan dalam Perjanjian ini adalah sebesar
Rp ............................,- (..................................) (selanjutnya disebut sebagai “Biaya
Pekerjaan”).
2. Biaya Pekerjaan adalah belum termasuk pajak yang berlaku yang menjadi tanggung
jawab PARA PIHAK dan semua pajak dan/atau bea yang dikenakan sebagai akibat
pelaksanaan Pekerjaan ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Prosedur dan tata cara pembayaran Biaya Pekerjaan disepakati PARA PIHAK akan
dilakukan secara bertahap sesuai dengan LAMPIRAN 3 Perjanjian ini.
4. Pembayaran pertama dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
setelah Perjanjian ditandatangani oleh PARA PIHAK dan setelah PIHAK KEDUA
memberikan invoice/ tagihan kepada PIHAK PERTAMA.
5. Pembayaran selanjutnya dilakukan pada setiap aktifitas yang telah diselesaikan oleh
PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam berita acara penyelesaian Pekerjaan dan
deliverable disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan setelah PIHAK
PERTAMA menerima invoice/ tagihan dari PIHAK KEDUA.
6. Untuk menghindari keragu-raguan, pembayaran atas masing-masing Biaya Pekerjaan
akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari
kerja sejak disepakatinya, ditandatanganinya dan diterimanya oleh PIHAK PERTAMA
dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat pembayaran sebagaimana diatur
di dalam LAMPIRAN 3 Perjanjian ini dan invoice/tagihan atas pembayaran masing-
masing tahapan Biaya Pekerjaan dari PIHAK KEDUA.
7. Dalam hal terjadi Force Majeure maka PIHAK KEDUA mempunyai hak dalam
menerima pembayaran Biaya Pekerjaan yang telah terlaksana dan yang berita
acaranya telah disetujui oleh PARA PIHAK sebelum terjadinya Force Majeure.

8. Pembayaran atas masing-masing tahapan dari Biaya Pekerjaan dilakukan oleh
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening bank milik PIHAK KEDUA
sebagai berikut:
Nama Bank : ................
Cabang : -------------
Nomor Rekening : ................
Atas Nama : ................
PASAL 9
FORCE MAJEURE
1. Masing-masing PIHAK dalam Perjanjian ini tidak dapat menuntut PIHAK lainnya untuk
melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini atau
menganggap PIHAK lainnya telah melanggar Perjanjian ini dalam hal terjadinya Force
Majeure sebagaimana didefinisikan di Perjanjian ini).
2. Yang termasuk ke dalam Force Majeure berdasarkan Perjanjian ini adalah suatu
peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan salah satu PIHAK atau PARA
PIHAK, yang mengakibatkan salah satu atau PARA PIHAK yang terkena keadaan
Force Majeure menjadi tidak dapat melaksanakan hak-hak dan/atau kewajiban-
kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk namun terbatas
kepada kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, pemogokan dan seluruh
kebijakan maupun Peraturan pemerintah pusat atau pemerintah setempat yang
secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak dan kewajiban masing-
masing PIHAK (selanjutnya disebut “Force Majeure”).
3. Setiap kejadian/peristiwa Force Majeure yang dialami oleh PIHAK yang terkena Force
Majeure wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang terkena Force Majeure
kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak
tanggal terjadinya peristiwa dimaksud, dengan melampirkan bukti-bukti dari instansi
yang berwenang.
4. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan
dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima
pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh PIHAK
tersebut.
5. Setelah berakhirnya masa Force Majeure, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan
musyawarah untuk mufakat mengenai kelanjutan Perjanjian ini.
6. Dalam hal Force Majeure berlangsung selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender
berturut-turut, maka PIHAK yang tidak terkena Force Majeure mempunyai hak untuk
dapat mengakhiri Perjanjian ini melalui suatu pemberitahuan secara tertulis dengan
terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan penyelesaian atas kewajiban PARA
PIHAK yang masih tertunggak sampai dengan tanggal diakhirinya Perjanjian ini.
PASAL 10
JAMINAN PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa:
1. PIHAK KEDUA adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan telah
memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta telah memiliki setiap dan
seluruh izin-izin yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia untuk menjalankan usahanya.
2. Pada tanggal Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak dalam proses likuidasi ataupun
dalam tuntutan likuidasi dari pihak ketiga manapun dan tidak ada proses dan/atau
tuntutan likuidasi yang diancamkan dan/atau ditunda untuk dilakukan oleh pihak
ketiga kepada PIHAK KEDUA.
3. Penandatanganan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini tidak menyebabkan
pelanggaran atas undang-undang dan/atau peraturan pemerintah, pengadilan,
perjanjian yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dengan pihak ketiga lainnya dan/atau
hak-hak dari pihak ketiga lainnya termasuk namun tidak terbatas kepada hak
kepemilikan dan/atau hak kekayaan intelektual.
4. PIHAK KEDUA memiliki kemampuan finansial, pengetahuan, sumber daya manusia
dan kemampuan teknikal yang memadai dan mencukupi untuk memenuhi kewajiban-
kewajibannya sebagaimana diatur di dalam ketentuan Perjanjian ini.
5. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kuasa untuk menandatangani dan melaksanakan
segala sesuatu dalam Perjanjian ini.
PASAL 11
JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini hingga periode
garansi sebagaimana tercantum di dalam LAMPIRAN 2 Perjanjian ini telah selesai
(selanjutnya disebut sebagai “Jangka Waktu Perjanjian”). Jangka Waktu Perjanjian
dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena
hal-hal sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Perjanjian
telah berakhir dan PARA PIHAK tidak melakukan dan/atau menyepakati
perpanjangan atas Jangka Waktu Perjanjian; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA melalui suatu pemberitahuan
secara tertulis, apabila berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA
tidak dapat memenuhi sebagian dan/atau seluruh kewajiban-kewajibannya
sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini; atau
c. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Pasal 14
ayat 6 Perjanjian, dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan
dan/atau terjadi keterlambatan dalam penyerahan hasil per-fase/tahapan
Pekerjaan dan DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN dan/atau DENDA
KETERLAMBATAN PER FASE telah mencapai nilai maksimumnya; atau
d. Diakhiri oleh PIHAK yang tidak terkena keadaan Force Majeure berdasarkan
ketentuan Pasal 9 ayat 6, dalam hal terjadinya keadaan Force Majeure; atau
e. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA dalam hal terjadinya pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 12 Perjanjian ini; atau
f. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat
5 Perjanjian dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran atas Biaya Pekerjaan
yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan DENDA KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN telah mencapai nilai maksimumnya ; atau
g. Diakhiri secara sepihak oleh salah satu PIHAK melalui suatu pemberitahuan
secara tertulis, apabila PIHAK lainnya tidak dapat melanjutkan bisnisnya atau

tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang sudah jatuh tempo
kepada para krediturnya (insolvent) sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi
kemampuannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan
PERJANJIAN ini atau dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan Putusan
Pengadilan Niaga dan/atau pengadilan yang berwenang di yurisdiksi tempat
PIHAK tersebut bertempat tinggal dan/atau berkedudukan dan/atau menjalankan
kegiatan usahanya yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
h. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan
Pasal 11 ayat 1 huruf b atau c atau d atau e atau f atau g atau h di atas, maka hal
tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang
masih terhutang kepada PIHAK lainnya sebelum dilakukannya pengakhiran Perjanjian
ini dan seluruh risiko serta kewajiban selanjutnya dari PARA PIHAK yang timbul
bukan berdasarkan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
4. PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan
dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait mengenai
persyaratan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Pengadilan dan/atau hakim
untuk menghentikan/mengakhiri suatu perjanjian.
PASAL 12
KERAHASIAAN INFORMASI DAN PEMANFAATANNYA
1. PIHAK KEDUA sepakat bahwa setiap dan seluruh informasi yang diterima oleh
PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dalam bentuk, cara dan/atau media apapun
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai
“INFORMASI RAHASIA”) akan diperlakukan oleh PIHAK KEDUA sebagai bersifat
rahasia dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga INFORMASI RAHASIA
tersebut dan dilarang untuk menyebarkan, memberitahukan dan/atau
menginformasikan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dan/atau dalam media
apapun baik cetak dan/atau elektronik dan/atau atas dasar alasan apapun, setiap dan
seluruh INFORMASI RAHASIA tersebut kepada pihak lain manapun juga tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini menyatakan dan menjamin:
a. Bahwa seluruh informasi yang diketahui dan/atau didapat selama pelaksanaan
Perjanjian ini sepenuhnya hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan
pelaksanaan Perjanjian ini.
b. Setiap informasi baik lisan maupun tertulis yang diterima PIHAK KEDUA dari
PIHAK PERTAMA bersifat rahasia dan tidak dan tidak akan pernah dibuka,
disebarkan, diberitahukan dan/atau informasikan kepada pihak lain kecuali atas
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal 12 ini tidak berlaku terhadap informasi
yang diisyaratkan dan/atau diwajibkan untuk diberikan dan/atau dibuka sehubungan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan
dan/atau lembaga arbitrase dan/atau keputusan dari instansi-instansi pemerintah
Negara Republik Indonesia yang berwenang dan terkait dengan Perjanjian ini, dengan
ketentuan bahwa dalam PIHAK KEDUA diwajibkan untuk memberikan dan/atau
membuka INFORMASI RAHASIA tersebut maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk
terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA
dan PIHAK PERTAMA berhak untuk memberikan instruksi dan/atau perintah

mengenai bagian-bagian dari INFORMASI RAHASIA yang dapat dibuka dan/atau
tidak dapat dibuka.
4. Apabila ternyata terbukti PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal 12 ini, maka PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak
melalui suatu pemberitahuan tertulis.
5. Dengan tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan
Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menuntut
dan/atau meminta ganti kerugian dan/atau memulihkan kerugian dalam bentuk
apapun yang diderita PIHAK PERTAMA yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 12 yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka dalam hal
PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ini, PIHAK
PERTAMA berhak untuk menuntut, mengklaim dan/atau meminta ganti kerugian
kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memenuhi tuntutan,
klaim dan/atau permintaan ganti kerugian dari PIHAK PERTAMA sebagaimana
tersebut.
6. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan dalam pasal ini akan tetap berlaku meskipun
Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir atau diakhiri.
PASAL 13
PEMBERITAHUAN
1. Setiap informasi, sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian ini, wajib diberikan
oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lain dan akan dibuat secara tertulis serta
akan dikirimkan ke alamat yang ditunjuk, oleh masing-masing PIHAK sebagaimana
berikut:
PIHAK PERTAMA
PT. __________________
......................................
......................................
......................................
Up.: ………………….
Tlp.: ………………….
Fax.: ………………...
Email: ………….........
PIHAK KEDUA
PT. ____________________
................................................
................................................
................................................
Up.: ...........................
Tlp.: ...........................
Fax.: ..........................
Email: ........................
2. PARA PIHAK dapat merubah alamat pemberitahuan sebagaimana tersebut di atas
dengan memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis.
PASAL 14
SANKSI KETERLAMBATAN
1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Jangka
Waktu Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan
dikenakan denda sebesar 0.1% (nol koma satu persen) dari total Biaya Pekerjaan
untuk setiap hari keterlambatan (selanjutnya disebut “DENDA KETERLAMBATAN
PEKERJAAN”). Jumlah nilai total DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN ini tidak
dapat melebihi nilai maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari Biaya Pekerjaan.

2. Apabila PIHAK PERTAMA melakukan keterlambatan pembayaran lebih dari 30 (tiga
puluh) hari kalender dari jadwal pembayaran dan tagihan/invoice telah diterima oleh
PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan sanksi denda sebesar
0,1 (nol koma satu persen) per hari dari nilai tagihan/invoice yang diterima oleh
PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut “DENDA KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN”). Jumlah nilai total DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ini
tidak dapat melebihi nilai maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai
tagihan/invoice yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA.
3. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan hasil per-fase/tahapan dari Pekerjaan yang
disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK
KEDUA akan dikenakan sanksi denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari
dari nilai per-fase/tahapan dari Pekerjaan yang masih harus diselesaikan (selanjutnya
disebut sebagai “DENDA KETERLAMBATAN PER FASE”). Jumlah nilai total
DENDA KETERLAMBATAN PER FASE ini tidak dapat melebihi nilai maksimum
sebesar 3% (tiga persen) dari nilai per-fase yang masih harus diselesaikan.
4. DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN dan/atau DENDA KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN dan/atau DENDA KETERLAMBATAN PER FASE tidak akan
diberlakukan dalam hal keterlambatan penyelesaian Pekerjaan dan/atau
keterlambatan penyerahan hasil per-fase/tahapan dari Pekerjaan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pembayaran atas Biaya Pekerjaan telah disepakati
bersama sebelumnya oleh PARA PIHAK.
5. Dalam hal terjadi terjadi keterlambatan atas pembayaran Biaya Pekerjaan dan
DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN telah mencapai nilai maksimumnya,
maka PIHAK KEDUA, dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya, dapat
menghentikan atau tidak melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, sampai
semua tagihan pembayaran tersebut dilunasi, atau PIHAK KEDUA dapat mengakhiri
Perjanjian ini dengan suatu pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.
6. Dalam hal: a) terjadi keterlambatan atas penyelesaian Pekerjaan dan DENDA
KETERLAMBATAN PEKERJAAN telah mencapai nilai maksimumnya; dan/atau b)
terjadi keterlambatan penyerahan hasil per-fase/tahapan dari Pekerjaan yang
disebabkan oleh PIHAK KEDUA dan DENDA KETERLAMBATAN PER FASE telah
mencapai nilai maksimumnya; maka PIHAK PERTAMA, dengan pemberitahuan
tertulis sebelumnya, dapat menghentikan, menunda atau tidak melaksanakan
pembayaran atas masing-masing tahapan Pekerjaan sampai dengan setiap dan
seluruh keterlambatan atas penyelesaian Pekerjaan atau seluruh keterlambatan atas
penyerahan hasil per-fase/tahapan Pekerjaan tersebut dilaksanakan secara penuh
oleh PIHAK KEDUA, atau PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini secara
sepihak dengan suatu pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.
PASAL 15
NON SOLICITATION
1. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk tidak
menerima dan tidak mempekerjakan pegawai antara PARA PIHAK yang mengajukan
dan menawarkan pekerjaan atau posisi tertentu di salah satu PIHAK.
2. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk tidak menerima dan tidak mempekerjakan
pegawai dari PARA PIHAK yang mengajukan, menawarkan dan melamar pekerjaan
atau posisi tertentu disalah satu PIHAK dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian atau diakhirinya Perjanjian ini.

3. Apabila terjadi pengambilalihan pegawai diantara PARA PIHAK, maka harus melalui
permintaan tertulis dan persetujuan terlebih dahulu dari PARA PIHAK dan PIHAK
yang mengambil harus membayar kepada PIHAK yang di ambil pegawainya sejumlah
24 (dua puluh empat) kali bulan gaji dan pendapatan lain yang diterima dari
perusahaanya selama tahun berjalan.
PASAL 16
GARANSI
1. Bahwa atas pelaksanaan Pekerjaan dan sebagaimana juga dicantumkan di dalam
LAMPIRAN 2 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk memberikan
kepada PIHAK PERTAMA garansi atas Pekerjaan dan pemeliharaan untuk jangka
waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya final launching di kantor
pusat dan 1 (satu) cabang online dari PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut “Masa
Garansi”).
2. Selama Masa Garansi PIHAK KEDUA memberikan jaminan Data Program Bugs
Correction yang telah diimplementasikan sesuai dengan lingkup Pekerjaan.
3. Masa Garansi tidak berlaku apabila ada perubahan (penambahan dan/atau
pengurangan) terhadap struktur program aplikasi, perubahan dari prosedur kerja
ataupun perubahan dari basis teknologi sesuai dengan lingkup Pekerjaan setelah
finalisasi atau berita acara penyelesaian Pekerjaan.
PASAL 17
JASA PEMELIHARAAN
1. Setelah Masa Garansi berakhir dan/atau dalam Masa Garansi, PIHAK PERTAMA
dapat mengajukan permintaan periode jasa pemeliharaan kepada PIHAK KEDUA
dengan suatu perjanjian tersendiri.
2. Hal-hal yang mengatur mengenai jasa pemeliharaan ini akan dibuat dalam perjanjian
tersendiri.
PASAL 18
HAK KEPEMILIKAN
Aplikasi CGISS merupakan hak milik dari PIHAK KEDUA, untuk itu PIHAK PERTAMA
setuju dan sepakat aplikasi CGISS terbatas hanya digunakan dan dipakai di lingkungan
PIHAK PERTAMA. Transfer, penggandaan, setting dan instalasi aplikasi CGISS diluar
lingkungan PIHAK PERTAMA hanya dapat dilaksanakan atas ijin tertulis dari PIHAK
KEDUA.
PASAL 19
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan
secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

3. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak
tanggal pertemuan musyawarah pertama kali dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan tunduk pada ketentuan Undang-Undang
No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan
Peraturan BANI. Proses persidangan arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta,
Indonesia, dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Majelis Arbitrase akan terdiri
dari 3 (tiga) orang arbiter yang terdiri dari 1 (satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh
PIHAK PERTAMA, 1 (satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan 1
(satu) orang arbiter yang juga akan bertindak selaku ketua Majelis Arbitrase akan
ditunjuk oleh Ketua BANI yang menjabat pada saat itu. Keputusan arbitrase bersifat
final dan mengikat PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat dan berjanji bahwa tidak ada
upaya hukum dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun yang dapat
dilaksanakan oleh PARA PIHAK terhadap putusan arbitrase sebagaimana tersebut.
4. Untuk menghindari keragu-raguan, PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal 19
Perjanjian ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian telah berakhir atau diakhiri.
PASAL 20
LAIN-LAIN
1. Dalam pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan sebagai
hubungan antara atasan dan bawahan atau prinsipal dan agen serta dipahami bahwa
posisi PIHAK KEDUA dan/atau siapapun dalam pelaksanaan Pekerjaan ini
merupakan kontraktor/vendor independen.
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah, ditambah, diakhiri dan/atau dialihkan kepada pihak
lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK dan setiap
perubahan, penambahan, pengakhiran dan/atau pengalihan atas Perjanjian ini baru
berlaku efektif sejak disetujui dan ditandatangani secara tertulis terlebih dahulu oleh
PARA PIHAK.
3. Hal hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, apabila
dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam addendum atau
amandemen atas Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa semua lampiran, tambahan, perubahan, amandemen
dan/atau addendum atas Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan
suatu penetapan dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase
dan/atau instansi yang berwenang, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau
berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini. PARA PIHAK akan dan
berkewajiban, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen
tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan dan/atau
menggantikan ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku
tersebut.

6. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan
dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan
kesepakatan dan/atau perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang
dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan memiliki lampiran-lampiran
yang sah jika dilekatkan pada Perjanjian ini, masing-masing sama bunyinya, dibubuhi
meterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan
dibubuhi cap perusahaan oleh PARA PIHAK.
PIHAK PERTAMA,
PT. ________________________
PIHAK KEDUA,
PT. ______________________
_________________
DIREKTUR UTAMA
________________
DIREKTUR

LAMPIRAN 1: Core CGISS
LINGKUP PEKERJAAN
I. Insurance Setup
1.1 General Master Table
1.1.1 Block Risk Location
1.1.2 Propinsi
1.1.3 Kabupaten/Kotamadya/Wilayah
1.1.4 Kecamatan
1.1.5 Kelurahan
1.1.6 Blok / Area Code (A…Z, 0..9)
1.1.7 Construction Class
1.1.8 Occupation
1.1.9 Goods Classification
1.1.A Vehicle Brand
1.1.B Vehicle Type
1.1.C Year of Manufacturing
1.1.D Colour
1.1.E Function
1.1.G Flight Registration
1.1.H Vessel Registration
1.1.I Vessel Classification
1.1.J Vessel Flag
1.1.K Vessel Type
1.1.L Vessel GRT
1.1.M Vessel Operational
1.1.N Vessel Built
1.1.O Conveyance Type
1.1.P Country Origin
1.1.Q Citizenship
1.1.R Relationship
1.1.S Aircraft Registration
1.1…. (etc)
1.2 Country Table
1.3 Line Of Business Table
1.4 Risk & Loss Table
1.5 Profile Table
1.5.1 Intermediaries
1.5.1.1 Broker
1.5.1.2 Agent
1.5.1.3 Others (or Individual)
1.5.2 Insurance / Reinsurance
1.5.3 Client / Proposer / Policy Holder
1.5.3.1 Individual
1.5.3.2 Corporate
1.5.4 Other Profile
1.6 Cause Of Loss Table
1.7 Fee & Duty Table (Policy Charges)
1.8 Class Of Business
1.8.1 Setting Up for Underwriting Info
1.8.2 Setting Up for Claim Info
1.8.3 Premium Scaling Table
1.8.4 Clauses Table – for each class of
business
1.9 Type Of Cover (Sub Class Of
Business)
1.9.1 Setting Up for Accumulation
Register
1.9.2 Risk Assessment
1.9.3 Risk Class (Relation With Insurable
Risk)
1.A Type Of Risk (Coverage / Perils)
1.A.1 Deductible Table
1.A.2 Premium Class (Relation with
Insurable Interest)
1.A.3 Discount Table (Rate Discount)
1.A.4 Cause Of Loss
1.B Rate Table
1.B.1 Risk Coverage
1.B.2 Rate Discount
1.B.3 Minimum Premium
1.C Type Of Interest (Insurable Interest)
1.C.1 Setting Up for Interest Info
1.C.2 Nature Of Loss
1.C.2.1 Document Check List Table
1.C.3 Kind Of Loss
1.C.3.1 Kind Of Loss Reference Value
1.C.4 Object Valuation
1.C.5 Extended Properties for Print Opt.
1.D Reinsurance Table
1.D.1 Reinsurance Type;
1.D.1.1 Compulsory
1.D.1.2 Decree
1.D.1.3 Quota Share
1.D.1.4 Excess Priority
1.D.1.5 Surplus
1.D.1.6 Auto Fac.
1.D.1.7 Working Excess Of Loss
1.D.1.8 Cat. Excess Of Loss
1.D.2 Reinsurance Class

1.D.3 Reinsurance Participant (or
Broker)
1.D.4 Rate Of Exchange (Reinsurance
Rate)
1.E Table Of Limit
1.E.1 Risk Table Of Limit
1.E.2 Co Table Of Limit
1.E.3 Reinsurance Rate
1.F Type Of Product
1.F.1 Rate
1.F.2 Interest Covered
1.F.3 Deductible
1.F.4 Terms & Conditions
1.G Scheme Master Definition
1.G.1 Scheme Coverage
1.G.2 Scheme Interest
1.G.3 Scheme Deductible
1.G.4 Scheme Indemnity
1.G.5 Scheme Additional
II. Marketing
2.1 Marketing Plan
2.1.1 Business Source Profiling
2.1.2 Business Source Plan
2.1.3 Schedule Of Visit
2.1.4 Max. Out Go
2.2 Creating Quotation
2.2.1 Individual Policy
2.2.1.1 Direct Insurance (Time or Voyage
Policy)
2.2.1.1.1 Coverage / Risk / Perils
2.2.1.1.2 Insurable Interest / Interest
Insured
2.2.1.1.3 Accumulation Register
2.2.1.1.4 Deductibles
2.2.1.1.5 Clauses
2.2.1.1.6 Fee & Duty (Administration
Charges)
2.2.1.1.7 Payment Procedures (Payor)
2.2.1.1.8 Survey Information
2.2.1.1.9 Agent & Broker
2.2.1.1.A Beneficiaries
2.2.1.1.B Interested Parties
2.2.1.1.C Underwriting Info
2.2.1.2 Coinsurance Leader (Time or
Voyage Policy)
2.2.1.2.1 Coinsurance Member
(Follower)
2.2.1.2…. (see information above)
2.2.2 Fleet Policy
Policy)
Voyage Policy)
2.2.3 Open Cover Policy
Policy)
Voyage Policy)
2.3 Quotation Processing
2.3.1 Premium Calculation
2.3.2 Issuing Quotation
2.3.3 Revising Quotation
2.3.4 Confirming Quotation (Approval)
2.3.4.1 Closing Instruction Issuance
2.3.5 Cancelling Quotation
2.4 Quotation Inquiries
2.4.1 New Quotation
2.4.2 Issued Quotation
2.4.3 Pending Quotation
2.4.4 Confirmed Quotation
2.4.5 Un-Processed Closing Instruction
2.4.6 Processed Closing Instruction
2.4.7 In-Complete Reinsurance Cession
2.4.8 Query Processor
III. Underwriting & Reinsurance
3.1 Creating Transaction (Closing
Instruction)
3.1.1 Individual Policy

Policy)
3.1.1.1.1 Section Wording
3.1.1.1.2 Coverage / Risk / Perils
3.1.1.1.3 Insurable Interest / Interest
Insured
3.1.1.1.4 Accumulation Register
3.1.1.1.5 Deductibles
3.1.1.1.6 Clauses
3.1.1.1.7 Fee & Duty (Administration
Charges)
3.1.1.1.8 Payment Procedures (Payor)
3.1.1.1.9 Survey Information
3.1.1.1.A Agent & Broker
3.1.1.1.B Beneficiaries
3.1.1.1.C Interested Parties
3.1.1.1.D Underwriting Info
Voyage Policy)
(Follower)
3.1.1.2…. (see the information from point
3.1.1.1.1…)
3.1.1.3 Coinsurance Member (Time or
Voyage Policy)
3.1.1.3.1 Coinsurance Leader
3.1.1.1.1…)
3.1.1.4 Open Policy (Time or Voyage
Policy)
3.1.1.1.1…)
3.1.1.5 Inward Insurance (Inward
Reinsurance)
3.1.1.5.1 Insurance Source (Ceding Coy)
3.1.1.1.1…)
3.1.2 Fleet Policy / Master Policy / Group
Policy / Collective Policy / Multiple Risk -
Location
Policy)
3.1.1.1.1…)
Voyage Policy)
(Follower)
3.1.1.1.1…)
Voyage Policy)
3.1.1.1.1…)
3.1.2.4 Inward Insurance (Inward
Reinsurance)
3.1.2.4.1 Insurance Source (Ceding Coy)
3.1.1.1.1…)
3.1.3 Open Cover Policy (or Other
Terms)
Policy)
3.1.1.1.1…)
Voyage Policy)
(Follower)
3.1.1.1.1…)
Voyage Policy)
3.1.1.1.1…)
3.1.4 Inward Treaty
3.1.4.1 Inward Treaty Registration
3.2 Policy Processing
3.2.1 Premium Calculation
3.2.2 Reinsurance Arrangement (Risk
Arrangement)
3.2.2.1 Compulsory Placement
3.2.3.1 Decree Placement

3.2.3.2 Quota Share
3.2.2.4 Excess Priority
3.2.2.5 Surplus
3.2.2.6 Auto Facultative
3.2.2.7 Facultative Out
3.2.2.7.1 Facultative Participant
3.2.2.7.2 Securities
3.2.2.7.3 Facultative Slip
3.2.3 Inforcing
3.2.3.1 Policy Issuance
3.2.3.2 Certificate
3.2.3.3 Endorsement Slip
3.2.3.4 Cancellation Slip
3.2.3.5 Adjustment Slip
3.2.3.6 Cover Note
3.2.4 Endorsement
3.2.4.1 Coverage / Risk / Perils
3.2.4.2 Insurable Interest / Interest
Insured
3.2.4.3 Accumulation Register
3.2.4.4 Deductibles
3.2.4.5 Clauses
3.2.4.6 Payment Procedures (Payor)
3.2.4.7 Agent & Broker
3.2.4.8 Endorsement Fee
3.2.5 Cancellation
3.2.5.1 Cancellation Fee
3.2.6 Closing (Expired Policy)
3.2.7 Adjustment
3.2.7.1 Insurable Interest
3.2.7.2 Adjustment Fee
3.2.8 Policy Renewal
3.2.8.1 Claim History
3.2.8.2 Renewal Notice
3.2.9 Accumulation Register (Block Risk)
Re-allocation
3.2.9.1 Treaty Adjustment
3.3 Inward Treaty Processing
3.3.1 Inward Treaty Inforcing
3.3.2 Inward Treaty Declaration
(Technical SOA)
3.3.3 Inward Treaty Posting
3.3.4 Inward Treaty Closing
3.4 Open Cover Processing
3.4.1 Open Cover Inforcing
3.4.2 Open Cover Declaration
3.4.3 Open Cover Closing
3.5 Underwriting & Reinsurance Inquiries
3.5.1 New Closing Instruction
3.5.2 Pending Policy
3.5.3 To Do List
3.5.4 Outstanding Cover Note
3.5.5 Incomplete Cession List
3.5.6 Completed Cession List
3.5.7 Renewable Policy List
3.5.8 Reinstatement Policy List
3.5.9 Adjustable Policy List
3.5.A Policy Expiry List
3.5.B Policy Adjustment List
3.5.C Cancelled Policy List
3.5.D Inward Treaty List
3.5.E Open Cover List
3.5.F Query Processor
IV. Claim
4.1 Claim Registration
4.1.1 Claim Estimate & Indemnity
4.1.1.1 Document Check List
4.1.1.2 Claim Item Salvage
4.1.2 Claim Deductibles
4.1.3 Claim Expense
4.1.3.1 Claim Expense for Adjuster
4.1.3.2 Claim Expense for Surveyor
4.1.3.3 Claim Expense for Investigator
4.1.4 Claim Salvage
4.1.5 Claim Subrogation
4.2 Claim Processing
4.2.1 Claim Calculation
4.2.2 Reinsurance Arrangement (Risk
Arrangement)
4.2.2.1 Compulsory Placement
4.2.3.1 Decree Placement
4.2.3.2 Quota Share
4.2.2.4 Excess Priority
4.2.2.5 Surplus
4.2.2.6 Auto Facultative
4.2.2.7 Facultative Out
4.2.2.8 Working Excess Of Loss
4.2.2.9 Cat / Clash Excess Of Loss
4.2.3 Claim Notification & Confirmation

4.2.3.1 Preliminary Lost Advice
4.2.3.2 Definite Lost Advice
4.2.3.2 Cash Loss Request
4.2.4 Claim Revision
4.2.5 Claim Approval
4.2.5.1 Claim Notes / Claim Payment
4.2.6 Claim Correction / Re-Open Claim
4.2.6.1 Claim Estimate and Indemnity
4.2.6.2 Claim Deductible
4.2.6.3 Claim Expense
4.2.6.4 Claim Salvage
4.2.6.5 Claim Subrogation
4.2.7 Claim Cancellation
4.2.8 Claim Close
4.3 Claim Inquiries
4.3.1 New Registration
4.3.2 To Do List
4.3.3 Claim Outstanding
4.3.4 Cancelled Claim
4.3.5 Closed Claim
4.3.6 Settled Claim Payment
4.3.7 Claim T.B.A
4.3.8 Claim Pending (Deferred Premium
Payment) from Inward
4.3.9 Claim Pending (Deferred Premium
Payment) to Outward
4.3.A Query Processor
V. Collection
5.1 Creating or Generate New Collection
5.1.1 Premium and/or Commission
5.1.2 Generate Collection by Policies
5.2 Collection Processing
5.2.1 Releasing Collection
5.2.1.1 Receipt Of Premium
5.2.2 Capturing Collection Result
5.2.2.1 Un-Paid
5.2.2.2 Paid
5.2.2.3 Hold
5.2.3 Payment Matching (Overbooking)
5.3 Collection Inquiries
5.3.1 New Collection
5.3.2 Pending Collection
5.3.3 Collection on Hold
5.4 Post-Dated Cheque
5.4.1 Cheque Replacement
5.4.2 Cheque Write-Off (Cancelled)
5.4.3 Cheque Deposit
5.5 Cheque Processing
5.5.1 Cheque Clearance
5.5.2 Cheque Bounced (Rejected)
5.6 Cheque Inquiries
5.6.1 Cheque Deposit Due
5.6.2 Deposited Cheque
5.6.3 Replaced Cheque
5.6.4 Cancelled Cheque
5.7 Creating or Generate New
Disbursement
5.7.1 Claim Payment
5.7.2 Generate Disbursement
5.8 Disbursement Processing
5.8.1 Disbursement Collection
5.8.1.1 Payment Transfer
5.8.2 Payment Matching (Overbooking)
5.9 Disbursement Inquiries
5.9.1 New Disbursement
5.9.2 Pending Disbursement
5.10 Petty Cash
5.10.1 Request
5.10.2 Realization
5.10.3 Summarized
5.10.4 Reimbursement
VI. Finance & Accounting
6.1 Setting-Up
6.1.1 Company Branches
6.1.2 Account Type
6.1.3 Chart Of Account
6.1.4 Profit / Cost Centre
6.1.5 Tax Parameter
6.1.6 Voucher Type
6.1.7 Account Classification
6.1.7.1 Operating Expenses
6.1.7.2 Cash-Flow
6.1.8 Account Processes Definition
6.1.8.1 Closing
6.1.8.2 Forex Revaluation
6.1.8.3 Forex Journal
6.1.8.4 Elimination
6.1.9 Currency Table

6.2 Data Maintenance
6.2.1 Beginning Balance
6.2.2 Budgeting
6.2.3 Profile Account
6.2.4 Company Account (Cash/Bank
Account)
6.2.5 Foreign Exchange Table
6.2.6 Report Definitions
6.3 Transactions
6.3.1 Debit Note
6.3.2 Credit Note
6.3.3 Payment Request
6.3.4 Receipt Voucher
6.3.5 Payment Voucher
6.3.6 Receipt Overbooking
6.3.7 Payment Overbooking
6.3.8 Inter Company Account Transfer
Out
6.3.9 Inter Company Account Transfer In
6.3.10 Compensation
6.3.11 Under Paid / Over Paid
6.3.12 Receipt Adjustment
6.3.13 Payment Adjustment
6.3.14 Inter-Office Receipt
6.3.15 Inter-Office Payment
6.3.16 WithHolding Tax
6.3.17 Journal Memorial
6.3.18 Interfacing AR/AP
6.3.19 Interfacing Memorial

P erjanjian Kerjasama PT. __________________ dan P T . __________________ Halaman 22 dari 30
LAMPIRAN 2
JADWAL KERJA IMPLEMENTASI
No CGISS Application Condition PIC
Month
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
A Program Application Preparation
• User Requirements Preparation (Phase 1) UA
CT,CLIENT
• User Requirements Preparation (Phase 2) UA
CT,CLIENT
• Document Layout Review TM
CT,CLIENT
• SOP Review TM
CT,CLIENT
• Coding and Numbering Review TM
CT,CLIENT
• Master Table Setting UA
CT,CLIENT
• Product Setting (Scheme Setting) UA
CT,CLIENT
• Treaty Setting UA
CT,CLIENT
• Initial Beginning Balance TM
CT,CLIENT
• Administration Interface UA
CT,CLIENT
• Accounting Interface UA
CT,CLIENT
• Utilities UA
CT,CLIENT
• Investigation Sheet Review UA
CT,CLIENT
User (Program Application) Installation TM CT,CLIENT
B User Training
• Marketing TM
CT,CLIENT
• Underwriting TM
CT,CLIENT
• Reinsurance TM
CT,CLIENT
• Claim & Claim Reinsurance TM
CT,CLIENT
• Finance & Collection TM
CT,CLIENT
• Accounting TM
CT,CLIENT
• General Setup TM
CT,CLIENT
Trial & Simulation - Soft Launching
• Finance & Collection, Accounting TM
CT,CLIENT
• Marketing TM
CT,CLIENT

• Underwriting & Reinsurance TM
CT,CLIENT
• Claim & Claim Reinsurance TM
CT,CLIENT
C Roll Out Preparation
• Data Initialization and Finalization TM
CT,CLIENT
• Beginning Balance Ledger and Sub-Ledger Upload TM
CT,CLIENT
D Final Launching -
CLIENT
E Guarantee Period TM CT
• After Final Launching - 6 (Six) Months
Legend
TM = Time Material = The Activities are Limited By time
UA= User Acceptance = The Activities are accepted by user

LAMPIRAN 3
TATA CARA PEMBAYARAN
No Aktifitas
Beban
(%) Jumlah (Rp) Syarat Pembayaran
1 Tanda Tangan Kontrak / SPK ....
.................... Perjanjian Kerjasama / SPK ditandatangani
Para Pihak
2 Fase Persiapan ,Instalasi , Pelatihan
untuk Pelatih, Trial dan Simulasi
.... .................... - Berita Acara
Document Layout
SOP
Coding & Numbering
Master Table Setting (Prioritize)
Treaty Setting
Scheme Setting
- Berita Acara
User Manual
Executable File
- Berita Acara
Bahan Pelatihan
3 Fase Roll Out dan Launching .... .................... Berita Acara Selesai Pekerjaan
4 Fase Garansi .... .................... Berita Acara
Source Code Aplikasi,
Exe Program, Crystal Report Files,
User Manual dan Data Definition
Total .... ....................

LAMPIRAN 4
SPESIFIKASI MINIMAL & KONFIGURASI INFRASTRUKTUR
Category Item Qty Keterangan
Hardware*) Application Server
Pentium Xeon Quad Processor (3 Ghz/8 GB RAM)
2
Database Server
Pentium Xeon Quad Processor (3 Ghz/16 GB RAM/Raid
Storage : 146 x 4 GB)
1
Development Server
Pentium Xeon Dual Processor (2 Ghz/4 GB RAM)
1
Data warehouse/Back Up Server
Pentium Xeon Quad Processor (3 Ghz/16 GB RAM/Raid
Storage : 300 GB)
1 Optional
Software Windows Server 2008 R2 Version (Network Operating
System)
Windows 7 business Version
Data Base: SQL-Server Ver. 2008 – Enterprise Version
(RDBMS)
Application Tools : Visual Basic 6,VB.Net 2008
Reporting Tools: Crystal Reports 9.2
.Net Framework 2.0
Application Service (Application Engine) 3rd Party
Software
Setup Cost 100 MB LAN (1 GB LAN Preferred),Router etc
Leased Line (Frame Relay : 64 KBps / Radio Link) *)
Fiber Channel or SAN Solutions (Optional)
*) Tergantung dari Banyaknya transaksi, user dan cabang (Load).

Leased
Communication
Line
Database Server
(OLTP)
Application Engine
(Head-Office)
Datawarehouse
Server
Application Engine
(Branches)
Non-Production
Server
`
PC Station
`
PC Station
Local Area Network
Local Area Network
Domain/File
Server
Communication
Server/
Terminal Server
Fibre
Channel
Branch’s
PC Station
`
Branch’s
PC Station
`
Branch’s
PC Station
`
PC Station

P erjanjian Kerjasama PT. _________________ dan P T . _________________ Halaman 27 dari 30
LAMPIRAN 5
SKENARIO IMPLEMENTASI
 On-Line Transaction
o One Centralized Database at Head-Office
 Implementing Finance & Accounting
o Big Bang Method for All Branches
o Cut-Off Method for Ledger and Sub-Ledger Data
 Implementing Underwriting/Reinsurance/Claim/Others
o Gradually from Head-Office to Branches
o Run-Off Method
 Off-Line Branch (Branch not or Not Yet to be implemented with Application)
o Data is entered at Head-Office
 Data Processing Overhead at Head-Office
o Financial Impact from Non-CGISS Sources must be transferred regularly into CGISS’s Database (via Admlink Interface)
 Receivable
 Payable
o Memorial Impact from Non-CGISS Sources must be transferred regularly into CGISS’s Database (via Acclink Interface)
 Premium Reserve
 Claim Reserve
 Deferred
 Others
 Statistical Reporting Data from Non-CGISS and CGISS Data Sources, Extracted and Transferred into Intermediaries Database for that
purposes.
The Detail scenario should be discussed and agreed by both parties in accordance of project implementation.

LAMPIRAN 6
CGISS IMPLEMENTATION PROJECT TEAM
Team dari PT . ..........................
Person in Charge
Steering Commitee .........................
.........................
.........................
Project Leader
User Rep Customer Service
User Rep Underwriting
User Rep Reinsurance
User Rep Claim
User Rep Finance
User Rep Accounting
User Rep IT

LAMPIRAN 7
PT. _________________
No Consultant Function
General Specific Acknowledgment Experience (years)
Requirement Requirement Certification Developer Business
1 Senior
Consultant
Report,Visual Basic 6.0, SQL 2008 and
Crystal report,MS Access 97, Server
Windows 2008, Client Windows 7 and
Network Installation 6 points/200 meters,
MS Access 97 and Windows 7, MS Access
97, Seagate Crystal Report 9.01 MS Visual
Basic 6.0, MS SQL Server 2008, Seagate
Crystal Report 7.02, Server Windows 2008,
Network Installation 3 points / 50 meters,
Seagate Crystal Report 9.01, Server
Windows 2008, Client Windows 7 and
Network Installation 3 points / 100 meters
General Insurance Industrial
Knowledge (Marketing,
Underwriting,Reinsurance,Claim
, Finance & Accounting)
2 Junior
Consultant
Microsoft windows XP, Microsoft windows
7, Microsoft windows 2008, General
Insurance System Solutions, Financial &
Accounting System, SQL
Knowledge Finance &
Accounting, Collection)
3 Technical
Assistance
Microsoft windows XP, Microsoft windows
2008, Microsoft Office Report,Visual Basic
6.0, SQL 2008 and Crystal report,MS
Access 97

Implementasi CGISS

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Implementasi CGISS

Similar to Implementasi CGISS (20)

More from GLC

More from GLC (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)

Implementasi CGISS