1. Halaman 1 dari 5 halaman
NOTA KESEPAHAMAN
KERJASAMA PEMBANGUNAN INDUSTRI BAHAN BAKU
_____________________________________________
ANTARA
______________
DENGAN
PT. _______________
NOMOR: __________________________:
Nota Kesepahaman Kerjasama Pembangunan Industri Bahan Baku
................................................................................... (selanjutnya disebut sebagai “Nota
Kesepahaman”) ini dibuat dan ditandatangani di ............, pada hari ........, tanggal ...........
bulan ..........., tahun Dua Ribu .................... (01-01-20_,_, ), oleh dan antara:
1. Nama : .................
Jabatan : PT. _______________
Alamat : Jl. ........................................., Medan 20112
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. _______________, untuk selanjutnya
disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”; dan
2. Nama : ............
Jabatan :
Alamat : .....................................................................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________, untuk selanjutnya disebut
sebagai “PIHAK KEDUA”.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA
PIHAK” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “PIHAK”.
Selanjutnya dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing pihak sebagaimana tersebut
di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama usaha dalam rangka
pembangunan industri bahan baku ..........................................................................., khususnya
................... dan produk ........ lainnya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai acuan awal dalam
rangka kerjasama usaha pengembangan usaha industri hilir karet berupa industri bahan
baku dan pembangunan industri ........................................................... dan
.................................., khususnya ......................... antara PT. ......................................
dengan ................. ............. (selanjutnya disebut “Kerjasama Usaha”) yang akan
ditindak lanjuti dengan suatu perjanjian kerjasama usaha.
(2) PARA PIHAK sepakat bahwa maksud dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk
meningkatkan kemampuan perusahaan PARA PIHAK melalui Kerjasama Usaha yang
2. Halaman 2 dari 5 halaman
saling menguntungkan sehingga masing-masing PIHAK dapat memperoleh nilai tambah
dan meningkatkan daya saing.
PASAL 2
JANGKA WAKTU
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
.............. bulan ............. tahun dua ribu ..................... (________) sampai dengan tanggal
............. bulan ........... tahun dua ribu ..................... (____________-) dan dapat diperpanjang,
dirubah maupun diakhiri sesuai kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK (selanjutnya disebut
“Jangka Waktu Nota Kesepahaman”).
PASAL 3
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN
Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup kegiatan:
a. Melakukan kajian (feasibility study) pendirian industri bahan baku
.................................................................., khususnya ................... dan produk ..............
lainnya di Kawasan Industri ........................., Medan, Sumatera Utara;
b. Melakukan studi banding/benchmarking terhadap perusahaan sejenis yang telah
memiliki pengalaman dan keahlian serta professional di dalam pengelolaan bisnis
industri bahan baku ..................................................., ....................... dan produk .........
lainnya.
c. Kegiatan lain yang menjadi prioritas bersama terkait dengan pembangunan bahan baku
industri ................................, ..............................., ................... dan produk ..........
lainnya.
PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN
(1) Bergantung terhadap hasil kajian (feasibility study), studi banding/benchmarking
dan/atau kegiatan lain sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 3 Nota
Kesepahaman ini, maka, atas dasar kesepakatan PARA PIHAK, Nota Kesepahaman ini
dapat ditindaklanjuti dengan suatu kesepakatan kerjasama usaha yang akan disepakati
secara tertulis oleh PARA PIHAK yang akan mengatur kewajiban PARA PIHAK
sekurang-kurangnya sebagai berikut:
i. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
a. Menyediakan jaminan ketersediaan bahan baku ..................... sesuai dengan
spesifikasi teknis standar internasional dalam jumlah dan waktu yang
disepakati.
b. Memfasilitasi penyediaan kavling industri bahan baku
.............................................. dan ............................, khususnya ................... dan
hal lain yang spesifik dibutuhkan/produk .......... lainnya oleh PARA PIHAK.
c. Bersedia berinvestasi dengan komposisi saham secara proporsional dalam
jangka panjang;
d. Bersedia bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam mengelola perusahaan
secara profesional.
3. Halaman 3 dari 5 halaman
ii. Kewajiban PIHAK KEDUA :
a. Menjamin pangsa pasar produk bahan baku ....................., ........................,
................... dan produk ............ lainnya dalam jangka panjang baik untuk pasar
dalam negeri maupun luar negeri (ekspor).
b. Menyediakan teknologi yang terintegrasi dan efisien untuk menghasilkan
produk secara optimal.
c. Bersedia berinvestasi dengan komposisi saham secara proporsional dalam
jangka panjang.
d. Bersedia bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam mengelola perusahaan
secara profesional.
(2) Apabila hasil kajian (feasibility study), studi banding/benchmarking dan/atau kegiatan
lain sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 3 Nota Kesepahaman ini mencapai
hasil yang, menurut pendapat masing-masing PIHAK, tidak memuaskan dan/atau tidak
layak dari segi komersial, maka masing-masing PIHAK dapat:
a) Memutuskan untuk tidak memperpanjang Nota Kesepahaman ini apabila Jangka
Waktu Nota Kesepahaman telah berakhir; atau
b) Mengakhiri Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan Pasal 6 Nota
Kesepahaman ini apabila Jangka Waktu Nota Kesepahaman belum berakhir.
PASAL 5
BIAYA
Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan
ditanggung oleh PARA PIHAK secara proporsional, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
PASAL 6
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN
(1) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu Nota
Kesepahaman:
a) Oleh masing-masing PIHAK, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan
secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum
tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman kepada PIHAK lainnya, apabila hasil
kajian (feasibility study), studi banding/benchmarking dan/atau kegiatan lain
sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Nota Kesepahaman ini mencapai
hasil yang, menurut pendapat salah satu PIHAK, tidak memuaskan dan/atau tidak
layak dari segi komersial; atau
b) Atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal pengakhiran Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk
mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Indonesia dalam hal diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri perjanjian.
4. Halaman 4 dari 5 halaman
PASAL 7
PEMBERITAHUAN
(1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman
ini wajib dikirimkan ke alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:
Kepada PIHAK PERTAMA: Kepada PIHAK KEDUA:
PT. _______________
Jln. ...................................
Medan 20112
Telp.: ..........................
Fax.: ...........................
E-mail: ......................................,
UP.: .................
____________, Lantai .....
Jln. ......................................
Jakarta
Telp.: ..................................
Fax.: ....................................
E-mail: ...............................
UP.: ............
(2) Apabila terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Nota
Kesepahaman ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan
perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender
setelah perubahan alamat tersebut dilakukan.
PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA
(1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala sengketa, perselisihan dan/atau
perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan dan/atau penafsiran
dari Nota Kesepahaman ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian melalui musyawarah tidak dapat tercapai dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya sengketa, perselisihan,
dan/atau perbedaan pendapat tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih
tempat kedudukan yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyelesaikan
sengketanya.
PASAL 9
ADDENDUM
Setiap penambahan dan/atau perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur di dalam
Nota Kesepahaman ini yang dibuat oleh PARA PIHAK hanya dapat dilakukan atas
persetujuan PARA PIHAK dan wajib dituangkan secara tertulis dalam suatu Nota
Kesepahaman Tambahan (Addendum) yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.
Pasal 10
LAIN-LAIN
(1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia.
5. Halaman 5 dari 5 halaman
(2) Selain ketentuan Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (1) Nota Kesepahaman yang
mengatur mengenai pengakhiran Nota Kesepahaman, penyelesaian sengketa dan hukum
yang berlaku bagi Nota Kesepahaman ini, tidak ada satu ketentuan pun di dalam Nota
Kesepahaman ini yang bermaksud untuk mengikat PARA PIHAK secara hukum kecuali
apabila PARA PIHAK telah menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam suatu bentuk
perjanjian kerjasama usaha yang mengikat PARA PIHAK.
Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut pada
bagian awal Nota Kesepahaman dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK
PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
PT. _______________ -----------------------
________________________ _________________________
Nama: ................. Nama: ................
Jabatan: Jabatan :