SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
BENTUK
PENCATATAN
KELOMPOK:
1. Akira Ahmad Dani
(2103160010)
2. Erlanda Anggriawan
(2103160196)
3. Christofel Josua Nainggolan
(2103160319)
4. Nur Rina Martyas Ningrum
(2013160158)
5. Wahyu Roihan
(2103160069)
6. Yoshua Clinton
Haamonangan Pandiangan
(2103160392)
5 BENTUK PENCATATAN &
PEMBUKUAN
1
• USAHA
2
• PEMBERI KERJA
3
• PPh FINAL
4
• BUKAN OBJEK PAJAK
5
• LAIN-LAIN
L A M P I R A N I
P E R A T U R A N
D I R E K T U R
J E N D E R A L P A J A K
N O M O R : P E R -
4 / P J . / 2 0 0 9
T A N G G A L : 2 0
J A N U A R I 2 0 0 9
D A S A R H U K U M
B E N T U K P E N C ATATA N D A N P E M B U K U A N
BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN
PENGHASILAN YANG DITERIMA DARI
KEGIATAN USAHA DAN/ATAU
PEKERJAAN BEBAS YANG MERUPAKAN
OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAI
PAJAK BERSIFAT FINAL
• Peredaran kegiatan usahadan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan
bebas harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu
• Bentuk catatan Peredaran dan/atau Penerimaan Bruto adalah seperti
pada contoh berikut ini:
P E T U N J U K
P E N G I S I A N :
Kolom 1 : Diisi dengan tanggal
peredaran dan/atau penerimaan bruto.
Kolom 2 : Diisi dengan uraian
mengenai peredaran dan/atau
penerimaan bruto, misalnya penjualan
batik tulis, penerimaan pengobatan
pasien, dan sebagainya. Kolom 3 :
Diisi dengan jumlah (nilai rupiah)
peredaran dan/atau penerimaan bruto
setelah dikurangi dengan potongan
harga, bila ada.
Kolom 4 : Diisi dengan keterangan
yang dianggap perlu.
• Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan cash register, maka jumlah
peredaran dari kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas
yang dicatat secara harian adalah catatan cash register tersebut.
• Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menggunakan cash register dan tidak
menerbitkan faktur/nota/bon penjualan (sales invoice) atau bukti penerimaan
lainnya, maka jumlah peredaran dari kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto
dari pekerjaan bebas yang dicatat secara harian adalah penjumlahan dari
penjualan tunai.
• Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai beberapa jenis kegiatan usaha
dan/atau pekerjaan bebas dan/atau beberapa tempat usaha dan/atau pekerjaan
bebas maka pencatatan dibuat secara terpisah untuk masing-masing jenis
kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, dan/atau beberapa tempat usaha
dan/atau pekerjaan bebas.
• Jumlah peredaran dari kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto dari
pekerjaan bebas dalam suatu Tahun Pajak dihitung dengan cara menjumlahkan
peredaran dan/atau penerimaan bruto dari bulan Januari sampai dengan
Desember.
• Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan
BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN
PENGHASILAN BRUTO YANG DITERIMA
OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN
USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(PEMBERI KERJA)
• Penghasilan Bruto yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi yang
tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas meliputi
penghasilan bruto sehubungan dengan pekerjaan yang diterima Wajib
Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa, termasuk
penghasilan yang diterima dari pemberi kerja yang tidak wajib memotong
PPh Pasal 21 serta dari pemberi kerja yang bukan subjek pajak namun
tidak dikecualikan untuk memotong PPh Pasal 21 kecuali :
– Penghasilan isteri dari satu pemberi kerja;
– Anak/anak angkat yang belum dewasa yang memperoleh penghasilan dari
pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang
mempunyai hubungan istimewa.
• Penghasilan Bruto yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi yang
tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas harus dicatat
secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu.
• Pencatatan penghasilan bruto dapat dilakukan dengan catatan seperti
contoh dibawah ini:
P E T U N J U K
P E N G I S I A N :
Kolom 1 : diisi dengan tanggal
penerimaan penghasilan bruto.
Kolom 2 : diisi dengan nama dan NPWP
pemberi kerja atau pemberi
penghasilan.
Kolom 3 : diisi dengan jumlah
penghasilan bruto.
Kolom 4 : diisi dengan pengurang
penghasilan bruto, misalnya: biaya
jabatan/biaya pensiun, iuran
pensiun/tabungan hari tua.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah
penghasilan neto.
Kolom 6 : diisi dengan uraian mengenai
sumber penghasilan bruto, misalnya:
gaji, upah, tunjangan, honorarium,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun,
bunga, dividen atau bagian laba, royalti,
• Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima
penghasilan dari pemberi kerja, menyimpan dokumen berupa formulir
1721-A1/1721-A2 tersebut sudah dapat dianggap melakukan
pencatatan.
• Pada tanggal 31 Desember, jumlah penghasilan bruto disajikan sesuai
dengan jenis penghasilan.
• Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang
berkaitan dengan penghasilan bruto, termasuk rekening koran bank,
buku tabungan, fotokopi deposito atau sertifikat deposito, Sertifikat Bank
Indonesia, dan/atau bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan
BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN
PENGHASILAN BRUTO YANG
DITERIMA LUAR KEGIATAN USAHDAN
/ATAU PEKERJAAN BEBAS YANG
MERUPAKAN OBJEK PAJAK YANG
TIDAK DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL
(PENGHASILAN LAINNYA)
• a. Pencatatan penghasilan lainnya meliputi pencatatan atas :
• Penghasilan lainnya harus dicatat secara teratur dan kronologis
menurut urutan waktu
• Bentuk catatan penghasilan lainnya adalah seperti pada contoh di
bawah ini:
Bruto yang diterima
Pencatatan biaya
Penghasilan neto
PETUNJUK PENGISIAN :
Kolom 1 : diisi dengan
tanggal penerimaan
penghasilan lainnya.
Kolom 2 : diisi dengan uraian
mengenai penghasilan
lainnya, misalnya bunga,
dividen atau bagian laba,
royalti, sewa, hibah, warisan,
atau hadiah dari undian dan
penghargaan.
Kolom 3 : diisi dengan
jumlah penghasilan lainnya
bruto.
Kolom 4 : diisi dengan
jumlah biaya yang terkait
dengan penghasilan lainnya
bruto.
Kolom 5 : diisi dengan
jumlah penghasilan lainnya
neto.
Kolom 6 : diisi dengan
keterangan, misalnya telah
dikenakan pajak yang
bersifat final dan keterangan
lain yang dianggap perlu.
• Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan
bebas juga memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan tersebut diklasifikasikan sebagai
penghasilan lainnya sehingga harus dicatat dengan menggunakan formulir
Penghasilan Lainnya sebagaimana dalam lampiran ini.
• Selain pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas,
pencatatan penghasilan lainnya dapat pula dilakukan dengan cara menyimpan
dokumen mengenai penghasilan lainnya tersebut secara teratur dan
kronologis menurut waktu sesuai dengan jenis penghasilan masing-masing,
misalnya dokumen mengenai penghasilan bunga, premium, dan diskonto
disimpan dalam arsip tersendiri.
• Pada tanggal 31 Desember, jumlah penghasilan lainnya disajikan sesuai
dengan jenis penghasilan.
• Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan
dengan penghasilan lainnya, termasuk rekening koran bank, buku tabungan,
fotokopi deposito Atau sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia(SBI)
dan/atau bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan.
BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN
PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK
PAJAK
• Pencatatan penghasilan yang bukan objek pajak meliputi peredaran
dan/atau penerimaan bruto dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan
bebas yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan bruto yang
bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang bukan
merupakan objek pajak.
• Penghasilan yang bukan objek pajak harus dicatat secara teratur dan
kronologis menurut urutan waktu.
• Wajib Pajak orang pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang
berkaitan dengan peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto dan/atau
penghasilan bruto yang bukan merupakan objek pajak.
• Bentuk catatan Penghasilan yang bukan objek pajak adalah seperti
pada contoh dibawah ini :
Kolom 1 : Diisi dengan tanggal
penerimaan peredaran dan/atau
penerimaan bruto dan/atau
penghasilan bruto.
Kolom 2 : Diisi dengan uraian
mengenai sumber dan jenis
penghasilan yang bukan objek pajak,
misalnya bantuan/sumbangan/hibah,
warisan, bagian laba anggota
perseroan komanditer tidak atas
saham, persekutuan, firma, kongsi
dan sebagainya.
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah (nilai
rupiah) peredaran dan/atau
penerimaan bruto dan/atau
penghasilan bruto.
Kolom 4 : Diisi dengan keterangan
yang dianggap perlu.
BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN
PENGHASILAN YANG PENGENAAN
PAJAKNYA BERSIFAT FINAL
• Pencatatan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final
meliputi:
1) Penghasilan bruto dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas
yang pengenaan pajaknya bersifat final; dan
2) Penghasilan bruto yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau
pekerjaan bebas yang pengenaan pajaknya bersifat final.
• Penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final harus dicatat
secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu.
• Wajib Pajak orang pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang
berkaitan dengan peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto dan/atau
penghasilan bruto yang bukan merupakan objek pajak
• Bentuk catatan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final
adalah seperti pada contoh di bawah ini:
Kolom 1 : Diisi dengan tanggal penerimaan
penghasilan bruto.
Kolom 2 : Diisi dengan uraian mengenai sumber
dan jenis penghasilan yang dikenakan pajak
bersifat final, misalnya bunga deposito,
tabungan, diskonto SBI, penjualan saham di
bursa efek, hadiah undian, sewa
tanah/bangunan, pengalihan hak atas
tanah/bangunan dan sebagainya.
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah (nilai rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak atau penghasilan
bruto.
Kolom 4 : Diisi dengan PPh Final yang telah
dipotong.
Kolom 5 : Diisi dengan keterangan yang
dianggap perlu.
TERIMA
KASIH

More Related Content

What's hot

00 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1770_201000 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
agusarwani
 
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21Bab 4 pajak penghasilan pasal 21
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21
Sidik Abdullah
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran 21
Rencana pelaksanaan pembelajaran 21Rencana pelaksanaan pembelajaran 21
Rencana pelaksanaan pembelajaran 21
Dede Azis Nagara
 
Akuntansi Lanjut B (Perpajakan) Lab Sun
Akuntansi Lanjut B (Perpajakan) Lab SunAkuntansi Lanjut B (Perpajakan) Lab Sun
Akuntansi Lanjut B (Perpajakan) Lab Sun
Gunadarma
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21
Fitri Bersahabat
 

What's hot (20)

Formulir spt 1770 ss
Formulir spt 1770 ssFormulir spt 1770 ss
Formulir spt 1770 ss
 
Aspek perpajakan yayasan pendidikan
Aspek perpajakan yayasan pendidikanAspek perpajakan yayasan pendidikan
Aspek perpajakan yayasan pendidikan
 
00 petunjuk pengisian_spt_1771_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1771_201000 petunjuk pengisian_spt_1771_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1771_2010
 
MAKALAH AKUNTANSI PERPAJAKAN - PPH 21
MAKALAH AKUNTANSI PERPAJAKAN - PPH 21MAKALAH AKUNTANSI PERPAJAKAN - PPH 21
MAKALAH AKUNTANSI PERPAJAKAN - PPH 21
 
iai pph badan sesi 5 ab -- pengisian spt
iai pph badan sesi 5 ab  -- pengisian sptiai pph badan sesi 5 ab  -- pengisian spt
iai pph badan sesi 5 ab -- pengisian spt
 
Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pajak Penghasilan dan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
 
Fungsi dan Cara Pengisian Formulir Perpajakan
Fungsi dan Cara Pengisian Formulir PerpajakanFungsi dan Cara Pengisian Formulir Perpajakan
Fungsi dan Cara Pengisian Formulir Perpajakan
 
00 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1770_201000 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
 
Belanja daerah
Belanja daerah Belanja daerah
Belanja daerah
 
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21Bab 4 pajak penghasilan pasal 21
Bab 4 pajak penghasilan pasal 21
 
Perpajakan 2
Perpajakan 2Perpajakan 2
Perpajakan 2
 
Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Bagi Organisasi-Filantropi/Nirlaba dan Sum...
Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Bagi Organisasi-Filantropi/Nirlaba dan Sum...Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Bagi Organisasi-Filantropi/Nirlaba dan Sum...
Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Bagi Organisasi-Filantropi/Nirlaba dan Sum...
 
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada Bunda
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada BundaMateri Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada Bunda
Materi Pajak Penghasilan_Zul Afdal_Yayasan Pendidikan Persada Bunda
 
00 petunjuk 1770 2009
00 petunjuk 1770 200900 petunjuk 1770 2009
00 petunjuk 1770 2009
 
Sosialisasi Pengisian SPT untuk Karyawan
Sosialisasi Pengisian SPT untuk KaryawanSosialisasi Pengisian SPT untuk Karyawan
Sosialisasi Pengisian SPT untuk Karyawan
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran 21
Rencana pelaksanaan pembelajaran 21Rencana pelaksanaan pembelajaran 21
Rencana pelaksanaan pembelajaran 21
 
Akuntansi Lanjut B (Perpajakan) Lab Sun
Akuntansi Lanjut B (Perpajakan) Lab SunAkuntansi Lanjut B (Perpajakan) Lab Sun
Akuntansi Lanjut B (Perpajakan) Lab Sun
 
Istilah keuda
Istilah keudaIstilah keuda
Istilah keuda
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21
 
Perhitungan 21
Perhitungan 21Perhitungan 21
Perhitungan 21
 

Similar to D1 Pajak: Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Penghasilan

Makalah perpajakan
Makalah perpajakanMakalah perpajakan
Makalah perpajakan
Erwin Syah
 

Similar to D1 Pajak: Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Penghasilan (20)

Pengampunan Pajak 020816
Pengampunan Pajak 020816 Pengampunan Pajak 020816
Pengampunan Pajak 020816
 
4. PEMBUKUAN & PENCATATAN.pptx
4. PEMBUKUAN & PENCATATAN.pptx4. PEMBUKUAN & PENCATATAN.pptx
4. PEMBUKUAN & PENCATATAN.pptx
 
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.docx
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.docxKetentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.docx
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.docx
 
1. per 4 pencatatan
1. per 4 pencatatan1. per 4 pencatatan
1. per 4 pencatatan
 
Penyuluhan PP 46 september 2013
Penyuluhan PP 46 september 2013Penyuluhan PP 46 september 2013
Penyuluhan PP 46 september 2013
 
PPT PAJAK_KELOMPOK 2_TM 4.pdf
PPT PAJAK_KELOMPOK 2_TM 4.pdfPPT PAJAK_KELOMPOK 2_TM 4.pdf
PPT PAJAK_KELOMPOK 2_TM 4.pdf
 
KUP Pembukuan
KUP PembukuanKUP Pembukuan
KUP Pembukuan
 
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.pdf
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.pdfKetentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.pdf
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.pdf
 
SPT 2013 OP Norma
SPT 2013 OP NormaSPT 2013 OP Norma
SPT 2013 OP Norma
 
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptxPerpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
 
Petunjuk isi pph badan 2009
Petunjuk isi pph badan 2009Petunjuk isi pph badan 2009
Petunjuk isi pph badan 2009
 
PPT Kelompok 2 Adm. Pajak.pptx
PPT Kelompok 2 Adm. Pajak.pptxPPT Kelompok 2 Adm. Pajak.pptx
PPT Kelompok 2 Adm. Pajak.pptx
 
Wajib Pajak dll Presentasi
Wajib Pajak dll Presentasi Wajib Pajak dll Presentasi
Wajib Pajak dll Presentasi
 
Ep.1. PPh.pptx
Ep.1. PPh.pptxEp.1. PPh.pptx
Ep.1. PPh.pptx
 
Makalah perpajakan
Makalah perpajakanMakalah perpajakan
Makalah perpajakan
 
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki ArdoniPajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
Pajak Penghasilan Orang Pribadi - Riki Ardoni
 
Spt op
Spt opSpt op
Spt op
 
P ph 21-pajak-1-26022018
P ph 21-pajak-1-26022018P ph 21-pajak-1-26022018
P ph 21-pajak-1-26022018
 
4. SPT Tahunan 922 - 2024.pdf
4. SPT Tahunan 922 - 2024.pdf4. SPT Tahunan 922 - 2024.pdf
4. SPT Tahunan 922 - 2024.pdf
 
Npwp retno
Npwp retnoNpwp retno
Npwp retno
 

More from Nur Rina Martyas Ningrum

D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan FiskalD1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
Nur Rina Martyas Ningrum
 
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
Nur Rina Martyas Ningrum
 
D1 Pajak: Kriteria Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan
D1 Pajak: Kriteria Pajak Masukan yang Tidak Dapat DikreditkanD1 Pajak: Kriteria Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan
D1 Pajak: Kriteria Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan
Nur Rina Martyas Ningrum
 
D1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP
D1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKPD1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP
D1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP
Nur Rina Martyas Ningrum
 

More from Nur Rina Martyas Ningrum (20)

D1 Pajak: Tax Ratio
D1 Pajak: Tax RatioD1 Pajak: Tax Ratio
D1 Pajak: Tax Ratio
 
D1 Pajak: Sumber Sumber Penerimaan Negara
D1 Pajak: Sumber Sumber Penerimaan NegaraD1 Pajak: Sumber Sumber Penerimaan Negara
D1 Pajak: Sumber Sumber Penerimaan Negara
 
X: Sumber Hukum Formal
X: Sumber Hukum FormalX: Sumber Hukum Formal
X: Sumber Hukum Formal
 
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan FiskalD1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
 
D1 Pajak: Peradilan Umum
D1 Pajak: Peradilan UmumD1 Pajak: Peradilan Umum
D1 Pajak: Peradilan Umum
 
D1 Pajak: Peradilan Tata Usaha Negara
D1 Pajak: Peradilan Tata Usaha NegaraD1 Pajak: Peradilan Tata Usaha Negara
D1 Pajak: Peradilan Tata Usaha Negara
 
D1 Pajak: Peradilan Pajak
D1 Pajak: Peradilan PajakD1 Pajak: Peradilan Pajak
D1 Pajak: Peradilan Pajak
 
D1 Pajak: Peradilan Militer
D1 Pajak: Peradilan MiliterD1 Pajak: Peradilan Militer
D1 Pajak: Peradilan Militer
 
D1 Pajak: Peradilan International
D1 Pajak: Peradilan InternationalD1 Pajak: Peradilan International
D1 Pajak: Peradilan International
 
D1 Pajak: Peradilan Agama
D1 Pajak: Peradilan AgamaD1 Pajak: Peradilan Agama
D1 Pajak: Peradilan Agama
 
D1 Pajak: Asas kekuasaan kehakiman
D1 Pajak: Asas kekuasaan kehakimanD1 Pajak: Asas kekuasaan kehakiman
D1 Pajak: Asas kekuasaan kehakiman
 
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
D1 Pajak: Asas Asas Pemungutan Pajak, Teori Pemungutan Pajak Adil, Yurisdiksi...
 
D1 Pajak: Pajak Bumi dan Bangunan
D1 Pajak: Pajak Bumi dan BangunanD1 Pajak: Pajak Bumi dan Bangunan
D1 Pajak: Pajak Bumi dan Bangunan
 
D1 Pajak: Mahkamah Konstitusi
D1 Pajak: Mahkamah KonstitusiD1 Pajak: Mahkamah Konstitusi
D1 Pajak: Mahkamah Konstitusi
 
D1 Pajak: Kriteria Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan
D1 Pajak: Kriteria Pajak Masukan yang Tidak Dapat DikreditkanD1 Pajak: Kriteria Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan
D1 Pajak: Kriteria Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan
 
D1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP
D1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKPD1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP
D1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP
 
D1 Pajak: Hukum Pajak
D1 Pajak: Hukum PajakD1 Pajak: Hukum Pajak
D1 Pajak: Hukum Pajak
 
X: Kerajaan Banten
X: Kerajaan BantenX: Kerajaan Banten
X: Kerajaan Banten
 
X: Penerapan Trigonometri
X: Penerapan TrigonometriX: Penerapan Trigonometri
X: Penerapan Trigonometri
 
X: Kerajaan Panjalu
X: Kerajaan PanjaluX: Kerajaan Panjalu
X: Kerajaan Panjalu
 

Recently uploaded

DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
armanamo012
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
HALIABUTRA1
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
ChairaniManasye1
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
galuhmutiara
 
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get CytotecAbortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Riyadh +966572737505 get cytotec
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
jaanualu31
 
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotecAbortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Riyadh +966572737505 get cytotec
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
GustiAdityaR
 

Recently uploaded (20)

DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
 
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptKarakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
 
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptPresentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
 
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptxMOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
MOTIVASI MINAT, BAKAT & POTENSI DIRI.pptx
 
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnisMemahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
 
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get CytotecAbortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
 
Cara memulai bisnis/usaha baru bagi wirausaha
Cara memulai bisnis/usaha baru bagi wirausahaCara memulai bisnis/usaha baru bagi wirausaha
Cara memulai bisnis/usaha baru bagi wirausaha
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
 
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotecAbortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
 
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh ImplementasiPengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
Pengantar Ilmu Ekonomi Kewilayahan, Teori dan Contoh Implementasi
 
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSlide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
 
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanReview Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
 

D1 Pajak: Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Penghasilan

  • 2. KELOMPOK: 1. Akira Ahmad Dani (2103160010) 2. Erlanda Anggriawan (2103160196) 3. Christofel Josua Nainggolan (2103160319) 4. Nur Rina Martyas Ningrum (2013160158) 5. Wahyu Roihan (2103160069) 6. Yoshua Clinton Haamonangan Pandiangan (2103160392) 5 BENTUK PENCATATAN & PEMBUKUAN 1 • USAHA 2 • PEMBERI KERJA 3 • PPh FINAL 4 • BUKAN OBJEK PAJAK 5 • LAIN-LAIN
  • 3. L A M P I R A N I P E R A T U R A N D I R E K T U R J E N D E R A L P A J A K N O M O R : P E R - 4 / P J . / 2 0 0 9 T A N G G A L : 2 0 J A N U A R I 2 0 0 9 D A S A R H U K U M B E N T U K P E N C ATATA N D A N P E M B U K U A N
  • 4. BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN PENGHASILAN YANG DITERIMA DARI KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL
  • 5. • Peredaran kegiatan usahadan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu • Bentuk catatan Peredaran dan/atau Penerimaan Bruto adalah seperti pada contoh berikut ini:
  • 6. P E T U N J U K P E N G I S I A N : Kolom 1 : Diisi dengan tanggal peredaran dan/atau penerimaan bruto. Kolom 2 : Diisi dengan uraian mengenai peredaran dan/atau penerimaan bruto, misalnya penjualan batik tulis, penerimaan pengobatan pasien, dan sebagainya. Kolom 3 : Diisi dengan jumlah (nilai rupiah) peredaran dan/atau penerimaan bruto setelah dikurangi dengan potongan harga, bila ada. Kolom 4 : Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu.
  • 7. • Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan cash register, maka jumlah peredaran dari kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas yang dicatat secara harian adalah catatan cash register tersebut. • Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menggunakan cash register dan tidak menerbitkan faktur/nota/bon penjualan (sales invoice) atau bukti penerimaan lainnya, maka jumlah peredaran dari kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas yang dicatat secara harian adalah penjumlahan dari penjualan tunai. • Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai beberapa jenis kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dan/atau beberapa tempat usaha dan/atau pekerjaan bebas maka pencatatan dibuat secara terpisah untuk masing-masing jenis kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, dan/atau beberapa tempat usaha dan/atau pekerjaan bebas. • Jumlah peredaran dari kegiatan usaha dan/atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam suatu Tahun Pajak dihitung dengan cara menjumlahkan peredaran dan/atau penerimaan bruto dari bulan Januari sampai dengan Desember. • Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan
  • 8. BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN PENGHASILAN BRUTO YANG DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (PEMBERI KERJA)
  • 9. • Penghasilan Bruto yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas meliputi penghasilan bruto sehubungan dengan pekerjaan yang diterima Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa, termasuk penghasilan yang diterima dari pemberi kerja yang tidak wajib memotong PPh Pasal 21 serta dari pemberi kerja yang bukan subjek pajak namun tidak dikecualikan untuk memotong PPh Pasal 21 kecuali : – Penghasilan isteri dari satu pemberi kerja; – Anak/anak angkat yang belum dewasa yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan istimewa. • Penghasilan Bruto yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu. • Pencatatan penghasilan bruto dapat dilakukan dengan catatan seperti contoh dibawah ini:
  • 10. P E T U N J U K P E N G I S I A N : Kolom 1 : diisi dengan tanggal penerimaan penghasilan bruto. Kolom 2 : diisi dengan nama dan NPWP pemberi kerja atau pemberi penghasilan. Kolom 3 : diisi dengan jumlah penghasilan bruto. Kolom 4 : diisi dengan pengurang penghasilan bruto, misalnya: biaya jabatan/biaya pensiun, iuran pensiun/tabungan hari tua. Kolom 5 : diisi dengan jumlah penghasilan neto. Kolom 6 : diisi dengan uraian mengenai sumber penghasilan bruto, misalnya: gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, bunga, dividen atau bagian laba, royalti,
  • 11. • Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pemberi kerja, menyimpan dokumen berupa formulir 1721-A1/1721-A2 tersebut sudah dapat dianggap melakukan pencatatan. • Pada tanggal 31 Desember, jumlah penghasilan bruto disajikan sesuai dengan jenis penghasilan. • Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan penghasilan bruto, termasuk rekening koran bank, buku tabungan, fotokopi deposito atau sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia, dan/atau bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan
  • 12. BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN PENGHASILAN BRUTO YANG DITERIMA LUAR KEGIATAN USAHDAN /ATAU PEKERJAAN BEBAS YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL (PENGHASILAN LAINNYA)
  • 13. • a. Pencatatan penghasilan lainnya meliputi pencatatan atas : • Penghasilan lainnya harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu • Bentuk catatan penghasilan lainnya adalah seperti pada contoh di bawah ini: Bruto yang diterima Pencatatan biaya Penghasilan neto
  • 14.
  • 15. PETUNJUK PENGISIAN : Kolom 1 : diisi dengan tanggal penerimaan penghasilan lainnya. Kolom 2 : diisi dengan uraian mengenai penghasilan lainnya, misalnya bunga, dividen atau bagian laba, royalti, sewa, hibah, warisan, atau hadiah dari undian dan penghargaan. Kolom 3 : diisi dengan jumlah penghasilan lainnya bruto. Kolom 4 : diisi dengan jumlah biaya yang terkait dengan penghasilan lainnya bruto. Kolom 5 : diisi dengan jumlah penghasilan lainnya neto. Kolom 6 : diisi dengan keterangan, misalnya telah dikenakan pajak yang bersifat final dan keterangan lain yang dianggap perlu.
  • 16. • Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas juga memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan tersebut diklasifikasikan sebagai penghasilan lainnya sehingga harus dicatat dengan menggunakan formulir Penghasilan Lainnya sebagaimana dalam lampiran ini. • Selain pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, pencatatan penghasilan lainnya dapat pula dilakukan dengan cara menyimpan dokumen mengenai penghasilan lainnya tersebut secara teratur dan kronologis menurut waktu sesuai dengan jenis penghasilan masing-masing, misalnya dokumen mengenai penghasilan bunga, premium, dan diskonto disimpan dalam arsip tersendiri. • Pada tanggal 31 Desember, jumlah penghasilan lainnya disajikan sesuai dengan jenis penghasilan. • Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan penghasilan lainnya, termasuk rekening koran bank, buku tabungan, fotokopi deposito Atau sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia(SBI) dan/atau bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan.
  • 17. BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK
  • 18. • Pencatatan penghasilan yang bukan objek pajak meliputi peredaran dan/atau penerimaan bruto dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan bruto yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang bukan merupakan objek pajak. • Penghasilan yang bukan objek pajak harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu. • Wajib Pajak orang pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto yang bukan merupakan objek pajak. • Bentuk catatan Penghasilan yang bukan objek pajak adalah seperti pada contoh dibawah ini :
  • 19.
  • 20. Kolom 1 : Diisi dengan tanggal penerimaan peredaran dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto. Kolom 2 : Diisi dengan uraian mengenai sumber dan jenis penghasilan yang bukan objek pajak, misalnya bantuan/sumbangan/hibah, warisan, bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, firma, kongsi dan sebagainya. Kolom 3 : Diisi dengan jumlah (nilai rupiah) peredaran dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto. Kolom 4 : Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu.
  • 21. BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN PENGHASILAN YANG PENGENAAN PAJAKNYA BERSIFAT FINAL
  • 22. • Pencatatan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final meliputi: 1) Penghasilan bruto dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang pengenaan pajaknya bersifat final; dan 2) Penghasilan bruto yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang pengenaan pajaknya bersifat final. • Penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final harus dicatat secara teratur dan kronologis menurut urutan waktu. • Wajib Pajak orang pribadi wajib menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto yang bukan merupakan objek pajak • Bentuk catatan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final adalah seperti pada contoh di bawah ini:
  • 23.
  • 24. Kolom 1 : Diisi dengan tanggal penerimaan penghasilan bruto. Kolom 2 : Diisi dengan uraian mengenai sumber dan jenis penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, misalnya bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, penjualan saham di bursa efek, hadiah undian, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan dan sebagainya. Kolom 3 : Diisi dengan jumlah (nilai rupiah) Dasar Pengenaan Pajak atau penghasilan bruto. Kolom 4 : Diisi dengan PPh Final yang telah dipotong. Kolom 5 : Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu.