Makalah ini membahas tentang ketentuan dan tata cara perpajakan di Indonesia. Terdiri dari pengertian SPT, jenis formulir pelaporan, jenis surat ketetapan pajak, dan jenis perpajakan menurut UU. SPT digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak, terbagi atas SPT tahunan dan masa. Terdapat tiga jenis formulir pelaporan yaitu bukti potong, SPT PPh orang pribadi, dan e-

1. MAKALAH
Ketentuan Dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Perpajakan
Dosen Pengampu :
Ainun Zamilah, M.E
Disusun oleh:
1. Hasilah Murodatul Fitria
2. Dianalisa Anggraini Zareta
3. Izzatul Maula
4. Nur Diana
5. M. Ilyas
PROGRAM STUDI MANAGEMENT KEUANGAN SYARI’AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
2022-2023

2. i
KATA PENGANTAR
Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, dengan limpahan rahmat,
taufiq, hidayah dan inayah-Nya saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “orang orang
tertentu” ini. Dimaksud untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang mata kuliah fiqih
mawaris.
Kami selaku penulis berterimakasih kepada :
1. Bapak Abdul Aziz Wahab M.Ag selaku rektor Universitas Islam Zainul Hasan
Genggong.
2. Bapak Nuntufa, S.E, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam..
3. Ibu Zahida I’tisoma Billah, M.E. Selaku Ketua Prodi Managemen Keuangan Syari’ah.
4. Ibu Ainun Zamilah Selaku Dosen Mata Kuliah Perpajakan
Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari anggota
kelompok sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu,
kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat
maupun tata bahasanya
Semoga makalah ini dapat bermanfaat meski masih terdapat kesalahan. Kami selaku
penyusun mohon kritik dan saran yang membangun agar dapa memperbaiki kesalahan pada
makalah. Terima kasih.
Probolinggo, 04 Maret 2023

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.........................................................................................i
DAFTAR ISI........................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN....................................................................................1
A. Latar Belakang ....................................................................................1
B. Rumusan Masalah...............................................................................1
C. Tujuan .................................................................................................1
BAB II PEMBAHASAN.....................................................................................2
A. Pengertian SPT....................................................................................2
B. jenis formulir Pelaporan.........................................................................2
C. Jenis-Jenis Surat Ketetapan Pajak .......................................................4
D. Jenis-Jenis Perpajakan Menurut UU....................................................7
BAB III PENUTUP.............................................................................................11
A. Kesimpulan .........................................................................................11
DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................13

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pajak adalah salah satu hal penting bagi masyarakat. Sifat pembayaran dari
pajak ini sendiri adalah wajib, sehingga kepatuhan pajak sangat perlu diperhatikan
penyelenggaraannya. Untuk bisa mengontrol hal tersebut muncul istilah Sanksi
Perpajakan .
Sanksi perpajakan diciptakan untuk menciptakan keteraturan pembayaran pajak
di masyarakat. Mengingat memang sangat penting peran pemasukan dari sektor pajak
untuk negara. Karena nantinya pajak ini akan dikembalikan lagi untuk pembangunan
dan pengembangan negara ke arah yang lebih baik.
Jika wajib pajak tidak patuh dan sering mangkir dari kewajiban bayarnya, tentu
hal ini akan sangat merugikan negara. Perlu diketahui juga bahwa jenis sanksi
perpajakan ini sendiri cukup beragam.
B. Rumusan Masalah
E. Apa pengertian SPT ?
F. Apa jenis formulir Pelaporan ?
G. Apa Jenis-Jenis Surat Ketetapan Pajak ?
H. Apa Jenis-Jenis Perpajakan Menurut UU ?
C. Tujuan
A. Untuk Mengetahui pengertian SPT
B. Untuk Mengetahui jenis formulir Pelaporan
C. Untuk Mengetahui Jenis-Jenis Surat Ketetapan Pajak
I. Untuk mengetahui Jenis-Jenis Perpajakan Menurut UU

5. 2
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN DAN KATEGORI SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang disampaikan kepada
pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT
diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum Umum
dan Tata Cara Perpajakan.
Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan, pemerintah mengharuskan seluruh
wajib pajak untuk melaporkan SPT sasuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dalam
ketentuan tersebut, secara garis besar kita dapat menyimpulkan fungsi dari SPT adalah
: melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah yang dilakukan, baik secara
personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka
waktu satu tahun.
Melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan
utama. Melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk kedalam kategori objek pajak
maupun bukan objek pajak. SPT juga terbagi menjadi dua kategori yaitu SPT tahunan
dan SPT masa.
1. SPT TAHUNAN
SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan satu tahun sekali
(tahunan ) baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang
berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penhasilan, objek pajak
penghasilan dana tau bukan objek pajak penghasilan, dan atau harta dan kewajiban
sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak.
2. SPT Masa
Di Indonesia terdapat 10 jenis SPT Masa. SPT Masa tersebut dinamakan
berdasarkan nomor pasal, dimana aturan pajak tersebut diatur, 10 jenis SPT Masa
tersebut adalah :
PPH Pasal 21/26
PPH Pasal 22
PPH Pasal 23/26
PPH Pasal 25
PPH Pasal 4 ayat 2

6. 3
PPH Pasal 15
PPN ( pajak pertambahan nilai )
PPN bagi pmungut
PPN bagi pengusaha kena pajak pedagang.
Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, pajak
penjualan atas barang mewah.
B. JENIS FORMULIR DALAM PELAPORAN
Setiap pekerja/pegawai pasti menerima bukti potong sebagai bukti setoran pajak
yang telah dipungut dan dilaporkan oleh perusahaan pemberi kerja. Formulir bukti
potong tersebut terbagi menjadi dua yakni :
Formulir 1721 A1 khusus untuk para karyawan yang bekerja di perusahaan milik swasta.
Formulir 1721 A2 untuk karyawan yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kedua
formulir ini nantinya akan menjadi pedoman wajib pajak ketika lapor pajak.
Selain formulir bukti potong, kita juga mengenal tiga jenis formulir SPT PPh
Orang Pribadi, yakni formulir 1770 yang ditujukan bagi wajib pajak yang bekerja tanpa
ikatan kerja tertentu, formulir 1770 SS yang ditujukan untuk perseorangan atau pribadi
dengan jumlah penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp60 juta setahun dan hanya
bekerja pada satu perusahaan, serta formulir 1770 S untuk wajib pajak pribadi dengan
penghasilan tahunan lebih dari Rp60 juta dan bekerja pada dua perusahaan atau lebih.
Sanksi Tidak atau Terlambat Melaporkan SPT
SPT dilaporkan menggunakan formulir tertentu, tergantung dari jenis pajak yang
akan dilaporkan. Untuk setiap jenis laporan memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda
untuk waktu pembayaran dan pelaporan. Jika SPT tidak dilaporkan pada waktunya,
maka dikenakan sanksi sebesar:
 Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan bagi wajib pajak pribadi.
 Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan bagi Pengusaha Kena Pajak.
 Rp 500.000,00 untuk SPT Masa PPN
 Rp 100.000,00 untuk SPT Masa lainnya.
 Sama seperti melaporkan pajak, membayar pajak juga merupakan kewajiban warga
negara. Jika Anda tidak membayar pajak tepat waktu, terdapat sanksi pajak yang
tidak ringan.

7. 4
 e-SPT
 Surat Pemberitahuan (SPT) wajib diisi dalam Bahasa Indonesia oleh Wajib Pajak
dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah (Rp), dan
wajib menandatanginnya sebelum diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
terdaftar.
 Saat ini Anda dapat mengisi SPT secara online yang disebut sebagai e-SPT. Melapor
pajak pun dapat dilakukan baik secara manual mau pun secara elektronik. Cara
manual umumnya memakan waktu lebih lama ketimbang elektronik.
 Dengan OnlinePajak Anda mampu melakukan persiapan pelaporan pajak, dari
hitung, setor, dan lapor dengan menggunakan satu sistem pelaporan pajak yang
terintegrasi. Anda tidak perlu mendownload atau melakukan instalasi untuk
menggunakan aplikasi ini. Cukup registrasi dan Anda dapat mengakses sistem
OnlinePajak.
C. Jenis-Jenis Surat Ketetapan Pajak
Berikut ini detail penjelasan untuk masing-masing Surat Ketetapan Pajak.
1. Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk menagih pajak dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 16
Tahun 2000, surat tagihan pajak ini akan diterbitkan jika:
1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung.
3. Terkena sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya namun tidak melaporkan kegiatan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak namun
membuat faktur pajak.
6. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat
faktur pajak, atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu, atau tidak
mengisinya secara lengkap.

8. 5
Jika wajib pajak mendapat surat tagihan karena alasan 1 dan 2, jumlah
kekurangan pajak terutang yang tercantum dalam surat tersebut ditambah dengan
bunga sebesar 2% sebulan untuk maksimal 24 bulan. Waktu tersebut terhitung sejak
terutangnya pajak, atau bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai terbitnya surat
tagihan pajak.
Jika penerima surat tagihan pajak merupakan pengusaha (seperti yang
disebutkan pada poin 4, 5, 6) akan dikenakan denda sebesar 2% dari dasar pengenaan
pajak.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009, SKPKB adalah surat yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang
masih harus dibayar. Jenis surat ketetapan pajak ini diterbitkan dalam jangka waktu
5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.
Secara garis besar, terbitnya SKPKB ini karena wajib pajak kurang atau tidak
membayar pajak terutang, telat menyampaikan SPT Masa dari waktu yang telah
ditentukan, adanya salah hitung terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenai tarif 0%, tidak diketahuinya
besar pajak terutang. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar memiliki fungsi penting,
sebagai berikut ini:
1. Berfungsi untuk mengoreksi atas jumlah pajak yang terutang berdasarkan dengan
Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Sebagai sarana administrasi yang dapat mengenakan sanksi bagi wajib pajak
terkait.
3. Berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menagih pajak.
Berikut ini, contoh menghitung SKPKB agar dapat diketahui besaran pajak yang
harus dibayarkan oleh wajib pajak:
Diketahui Dedi Paidi memilki Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp70.000.000 dalam
setahun pajak 2019. Dedi sudah menyampaikan SPT Tahunannya ke kantor pajak sesuai
dengan ketentuan. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pada Desember
2020, terdapat kurang bayar pajak yang diterbitkan melalui SKPKB. Maka, berapa nilai
pajak yang harus dibayarkan Dedi Paidi?

9. 6
 Penghasilan Kena Pajak = Rp70.000.000
 Pajak Terutang 30% = 30% x Rp70.000.000 = Rp21.000.000
 Kredit Pajak = Rp15.000.000
 Kurang bayar pajak = Rp21.000.000 – Rp15.000.000 = Rp6.000.000
 Bunga 24 x 2% x Rp6.000.000 = Rp2.880.000
Maka, besaran pajak yang harus dibayar adalah: Rp6.000.000 + Rp2.880.000
= Rp8.880.000
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya
terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak
terutang dari yang seharusnya.
SKPLB akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan
ketentuan: Jumlah kredit pajak pada Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), lebih besar dari jumlah pajak yang terutang,
atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
Penerbitan surat ini dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan,
paling lambat 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan
Ditjen Pajak. Jika terlambat diterbitkan, wajib pajak berhak menerima imbalan bunga 2%
sebulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang ditentukan.
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN
diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan Surat Pemberitahuan.
Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, SKPN diterbitkan untuk:
1. Pajak Penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak
yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
2. Pajak Pertambahan Nilai jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang
terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang

10. 7
dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung
dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut;
3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan
jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.
5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak
yang telah ditetapkan. Menurut Pasal 15 ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyatakan bahwa Direktur Jenderal
Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak
atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data
baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan
pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT.
Dalam pengertian sederhana, SKPKBT merupakan koreksi atas SKP yang diterbitkan
sebelumnya. Ketika wajib pajak telah melaporkan dan membayar pajak terutang sesuai dengan
nominal yang tercantum dalam SKP, petugas pajak akan melakukan pemeriksaan kembali pada
data baru tersebut. Jika masih ditemukan adanya pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar
oleh wajib pajak, Ditjen Pajak akan menerbitkan SKPKBT.
SKPKBT diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, dengan jumlah pajak terutang yang harus
dibayar ditambah 100% sebagai sanksi administrasi. Jika sudah melewati jangka waktu tersebut
dan wajib pajak belum membayar kekurangan pajak, akan ada tambahan sanksi sebesar 48%
dari jumlah pajak terutang yang harus dibayar.
D. Jenis-Jenis Perpajakan Menurut UU
Jenis-jenis sanksi pajak yang ada di Indonesia jika digeneralisasikan ada dua
macam. Pertama sanksi administratif dan yang kedua sanksi pidana. Dari kedua jenis
secara umum tadi masih akan dibagi lagi menjadi beberapa macam sanksi lagi. Mari
simak ulasan jenis sanksi pajak di sini:

11. 8
1. Sanksi Administratif
Jenis sanksi perpajakan yang pertama dibahas di sini adalah sanksi administrative. Ini
merupakan sanksi yang dikenakan dan diterapkan pada pelanggar aturan pajak dengan cara
melakukan pembayaran kerugian pada Negara. Pembayaran tersebut ditujukan sebagai ganti
rugi yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak terkait.
Sanksi administratif ini sendiri akan dibagi menjadi 3 jenis lagi seperti denda, bunga,
dan kenaikan. Begini penjelasannya:
a. Denda
Jenis sanksi administratif yang pertama ini adalah denda. Biasanya sanksi ini diterapkan pada
Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran aturan pajak khususnya pada masalah pelaporan
pajak. Jadi denda ini akan diberikan kepada WP yang tidak melaporkan SPT, adanya
ketidakbenaran pada SPT yang disampaikan, atau tidak adanya pembuatan faktur pajak sesuai
dengan aturan dan ketentuan pajak yang ada.
 Denda sebesar 500 ribu rupiah diterapkan pada pelanggaran SPT masa PPN tidak
disampaikan hingga lebih dari 20 hari setelah masa pajak berakhir.
 Denda 100 ribu rupiah untuk pelanggaran SPT Masa lain yang tidak disampaikan lebih
dari 20 hari dari masa akhir pajak.
 Denda 1 juta rupiah untuk SPT Tahunan PPh WP Badan yang tidak disampaikan hingga
lebih dari 4 bulan setelah masa akhir pajak.
 Denda 100 ribu rupiah untuk pelanggaran SPT Tahunan PPh WP perorangan yang tidak
disampaikan lebih dari 3 bulan setelah masa akhir pajak.
 Denda 150% x Pajak kurang bayar untuk pelanggaran pengungkapan ketidakbenaran
atau pelunasan pajak sebelum penyidikan.
 Denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak bagi PKP atau Pengusaha Kena Pajak
yang tidak menerbitkan atau membuat faktur pajak.
 Denda sebesar 100% x jumlah pajak berdasar putusan banding yang dikurangi pajak
yang telah dibayar untuk kasus pelanggaran yang permohonan bandingnya ditolak atau
diterima sebagian saja.
 Denda sebesar 50% x jumlah pajak sesuai dengan keputusan keberatan dikurangi pajak
yang sudah dibayar sebelum mengajukan keberatan untuk PKP yang tidak melakukan
pengisian formulir pajak, pelaporan faktur yang tidak sesuai, gagal produksi dan
mendapat restitusi pajak, dan pengajuan keberatan dari Surat Ketetapan Pajak yang
ditolak maupun dikabulkan sebagian.

12. 9
b. Bunga
Jenis sanksi pajak administratif selanjutnya ada Bunga. Ini biasa diberikan pada WP yang
melakukan pelanggaran berupa ketidakdisiplinan khususnya dalam urusan pembayaran pajak.
Contoh kasusnya seperti keterlambatan pembayaran pajak, penundaan pembayaran pajak,
gagal bayar pajak, atau kurang bayar pajak.
 Bunga sebesar 2% setiap bulan dari jumlah pajak kurang bayar dihitung mulai jatuh
tempo sampai tanggal pembayaran untuk kasus pembetulan sendiri SPT Tahunan dalam
kurun waktu 2 tahun.
 Bunga hingga 48% dari jumlah pajak yang tidak dibayarkan atau kurang bayar untuk
kasus pelanggaran terlambat bayar atau setor pajak tahunan.
 Diterapkan bunga sebesar 2% setiap bulan dari jumlah pajak kurang bayar atau tidak
dibayarkan maksimal 2 tahun dengan adanya Surat Tagihan Pajak.
 Bunga yang diterapkan pada PKP yang gagal pajak sebesar 2% dari pajak yang ditagih.
 Bunga sebesar 2% setiap bulannya dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayarkan
terhitung dari jatuh tempo sampai tanggal pelunasan atau SPT terbit.
C. Kenaikan
Untuk sanksi yang selanjutnya ada kenaikan. Jenis sanksi administratif yang terakhir
dimana penerapannya untuk Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran aturan pajak dilihat dari
segi materiil. Contohnya seperti membocorkan informasi yang salah dalam hitungan pajak
yang dibayarkan.
Sanksi kenaikan ini berbeda dari dua jenis sanksi pajak administratif sebelumnya.
Sanksi ini adalah sanksi untuk pembayaran pajak yang berlipat sesuai pajak yang tidak
dibayarkan atau kurang bayar. Sanksi ini sendiri memiliki konsekuensi yang lebih besar jika
dibandingkan dengan kedua jenis sanksi administratif sebelumnya.
2. Sanksi Pajak Pidana
Jenis sanksi perpajakn yang kedua secara umum adalah sanksi pajak pidana. Dalam
dunia perpajakan, sanksi pidana ini juga ditetapkan atau diberikan pada Wajib pajak yang
diindikasi telah melakukan pelanggaran sengaja atau tidak sengaja terutama yang memicu
tuntutan pidana.

13. 10
Tindakan yang disebut pelanggaran pidana sendiri bisa berupa manipulasi data yang meliputi
pemalsuan data perpajakan atau penyembunyian data perpajakan. Penggelapan pajak atau tax
evasion juga akan mendapatkan sanksi pajak pidana:
 Setiap orang yang memang sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT
tapi datanya tidak benar dan menimbulkan kerugian pada Negara maka sanksi pidana
yang diterapkan minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan kurungan. Denda juga
diberikan sedikitnya satu kali dan maksimal dua kali dari pajak terutang.
 Orang yang sengaja tidak mendaftarkan diri agar tidak mendapatkan NPWP, atau untuk
menghindari pengukuhan PKP, menyalahgunakan hak NPWP atau PKP, tidak
membuat pembukuan pajak, tidak setor pajak akan diberikan sanksi pidana kurungan
minimal 6 tahun dan denda maksimal 4 kali dari pajak terutang.
 Bagi orang yang sudah pernah mendapatkan sanksi pajak pidana namun melakukan
pelanggaran yang sama sebelum 1 tahun setelah masa pidana sebelumnya maka akan
dikenakan kembali sanksi pidana 2 kali lebih berat dari sanksi pidana sebelumnya.
Sanksi pajak pidana ini memang dibuat bagi Wajib Pajak yang membuat kerugian
cukup besar dan resikonya tinggi serta kesalahan yang sangat fatal untuk Negara. Biasanya
memang hal ini sendiri dilakukan karena kesengajaan sehingga sanksi yang didapatkan
tergolong berat.

14. 11
BAB III
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan laporan pajak yang disampaikan kepada
pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. SPT juga dibagi menjadi 2
kategori, yakni SPT Tahunan dan SPT Masa. Jika Anda tidak melaporkan SPT tepat
pada waktunya, maka akan dikenakan sanksi berupa denda.
SKP berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan
jika ada kelebihan membayar pajak, menginformasikan jumlah pajak terutang,
mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. SKP sendiri meliputi
SKPKB, SKPKBT, SKPN, atau SKPLB.
Ketika mendapatkan salah satu surat yang menunjukkan Anda kurang bayar
pajak atau terkena sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga, segera
menyelesaikannya sebelum melewati batas waktu yang disebutkan dalam SKP itu. Anda
dapat melakukan pembayaran pajak dan denda melalui aplikasi OnlinePajak dengan
menggunakan PajakPay.
PajakPay merupakan sistem manajemen kas (cash management) dari aplikasi
OnlinePajak yang berguna untuk pembayaran pajak secara online dengan mudah, kapan
saja dan di mana saja. Tidak perlu antre dan bebas administrasi, Anda pun dapat
menambah saldo PajakPay sesuai kebutuhan perpajakan setiap bulannya. Pajak menjadi
salah satu hal penting yang perlu dipenuhi setiap masyarakat karena hal itu demi
kebaikan bersama. Jika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi akan kepatuhan
pajak maka Negara bisa berkembang dan menjadi maju. Efeknya kesejahteraan rakyat
pun bisa tercapai.
Dalam prakteknya kepatuhan pajak masih tidak bisa dicapai sesuai harapan
karena sistem yang diterapkan adalah self-assessment. Sistem pembayaran itu memang
resikonya sering terjadi pelanggaran pajak baik sengaja atau tidak sengaja.
Agar bisa terbebas dan terhindar dari sanksi pajak yang merugikan maka WP
yang melakukan pelanggaran memerlukan adanya bantuan dari pakar pajak yang
dikenal sebagai konsultan pajak. Di Indonesia sendiri sekarang sudah sangat banyak
konsultan pajak yang tersebar di kota-kota besar.

15. 12
Hal tersebut membuat masyarakat dituntut untuk lebih hati-hati, terutama dalam
memilih konsultan pajak yang akan diajak bekerja sama dalam menyelesaikan masalah
pajak yang ada. Sebab masih banyak konsultan pajak ilegal yang pada akhirnya
merugikan WP yang terjerat masalah pajak.
Agar bisa menyelesaikan masalah pajak yang ada dengan cepat dan dibantu oleh
pakar pajak yang profesional, langsung saja hubungi Proconsult.id. Tim konsultan
pajak tersebut sudah terbukti memiliki pelayanan yang baik dan memuaskan.
Selain itu Proconsult.id memiliki jenis pelayanan yang lengkap dan beragam.
Siapa saja bisa mengatasi masalah pajaknya dengan baik dan sesuai aturan perpajakan
yang berlaku. Hanya Proconsult.id yang memiliki pelayanan profesional dan sudah
berkecimpung dalam dunia perpajakan cukup lama.

16. 13
DAFTAR PUSTAKA
https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/spt-surat-
pemberitahuan#:~:text=Surat%20Pemberitahuan%20(SPT)%20adalah%20laporan,
Umum%20dan%20Tata%20Cara%20Perpajakan
https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/5-jenis-surat-ketetapan-pajak
https://taxcenter.vokasi.unair.ac.id/2020/12/02/artikel-tax-edu/
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5974876/apa-itu-wajib-pajak-
definisi-kategori-hingga-hak--kewajiban
https://proconsult.id/sanksi-
perpajakan/#:~:text=Apa%20Itu%20Sanksi%20Perpajakan%3F&text=Sanksi%20pa
jak%20diterapkan%20atau%20dikenakan,melaporkan%20pajak%2C%20dan%20la
in%20sebagainya