Dokumen ini membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap pegawai tidak tetap dan contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tidak tetap. Pandemi menyebabkan banyak pegawai di-PHK dan stimulus fiskal diberikan pemerintah seperti pembebasan pajak. Dokumen ini juga menjelaskan definisi pegawai tidak tetap dan tarif serta dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tidak tetap berdas

1. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pegawai Tidak Tetap dan
Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap
Citra Muthi’atul Wasma
Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Saat ini warga dunia tengah digemparkan oleh wabah virus corona. Virus
ini telah menyebar keseluruh belahan dunia. Virus ini bisa disebut juga covid-19
dan pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan
Desember 2019. Pada bulan Maret 2020 WHO telah menetapkan wabah virus
corona sebagai pandemi global. Sejak virus ini menyebar di Indonesia, pemerintah
telah melakukan berbagai macam upaya untuk mencegah dan mengatasi
penyebaran virus ini, namun hal tersebut tidak mudah. Hingga saat ini, kita masih
dihadapkan oleh situasi pandemi yang masih belum diketahui kapan kondisi ini
berakhir.
Adanya pandemi covid-19 ini berdampak pada perekonomian di Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan
stimulus ekonomi antara lain stimulus fiskal dan stimulus non-fiskal. Salah satu
stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah ialah pemberian insentif fiskal melalui
pembebasan, pengurangan / pajak ditanggung pemerintah atas PPh 21, PPh 22
Impor, dan PPh Pasal 25. Dan juga ekonomi yang anjlok karena pandemi
mengakibatkan menurunnya penerimaan negara dari sisi pajak. Rasio pajak tahun
ini diperkirakan hanya akan menyentuh 8,18%.
Tak hanya itu, masyarakat kecil dan pegawai-pegawai yang bekerja di
perusahaan juga merasakan dampak dari pandemi ini. Banyak sekali karyawan-
karyawan yang terpaksa di PHK. Pekerjaan yang diperkirakan akan berdampak
paling parah adalah pekerjaan lepas / pekerjaan bebas dan beberapa usaha mikro.
Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran Menaker Nomor
M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha
Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Melalui aturan tersebut
diharapkan dapat membantu masyarakat yang berstatus pegawai untuk dapat

2. menerima hakya secara adil dan bagi perusahaan dapat menjalankan kewajiban
kepada pekerjanya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ada 2 (dua) jenis status kepegawaian salah satunya adalah pegawai tidak
tetap. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016,
“pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima
penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari
bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis
pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja”. Adapun ketentuan terkait pemotongan
pajak atas pegawai tidak tetap adalah sebagai berikut :
1. Jika penghasilan belum melebihi 300.000 maka tidak terdapat pemotongan
pajak PPh 21, namun jika penghasilan melebihi 450.000 dalam sehari maka
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
2. Jika mendapatkan penghasilan kumulatif dalam sebulan melebihi 4.500.000
maka dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
3. Penghasilan yang diterima disebut dengan upah yang pembayarannya dapat
mingguan, satuan atau borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.
4. PTKP dalam sehari dihitung dari PTKP pertahun 54.000.000 dibagi 360 hari.
5. Jika menerima tunjangan berupa JHT maka iuran dibayarkan sendiri dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto.
Tarif PPh Pasal 21 atas pegawai tidak tetap adalah sebagai berikut :
Penghasilan Sehari Penghasilan Komulatif 1 Bulan Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
≤ Rp. 450.000 ≤ Rp. 4.500.000 Tidak Dipotong PPh Pasal 21
> Rp. 450.000 ≤ Rp. 4.500.000 5% × (Upah – Rp. 450.000)
< Rp. 450.000
> Rp. 4.500.000 dan
< Rp. 10.200.000
5% × (Upah – PTKP Sebenarnya)
> Rp. 450.000
> Rp. 4.500.000 dan
< Rp. 10.200.000
5% × (Upah – PTKP Sebenarnya)
≤ Rp. 450.000 > Rp. 10.200.000 Tarif Pasal 17
> Rp. 450.000 > Rp. 10.200.000 Tarif Pasal 17

3. Contoh Perhitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap :
1. Pada bulan Januari 2019, Riri (K/0) bekerja pada suatu perusahaan dan hanya
bekerja 21 hari kerja dan upah sehari yang diterima adalah sebesar Rp. 250.000.
Perhitungan PPh Pasal 21
Upah Januari 2019 = 21 × Rp. 250.000 = Rp 5.250.000
Penghasilan Neto Setahun = 12 × Rp. 5.250.000 = Rp. 63.000.000
PTKP (K/0)
 WP sendiri = Rp. 54.000.000
 Tambahan Menikah = Rp. 4.500.000 +
(Rp. 58.500.000)
Penghasilan Kena Pajak Rp. 4.500.000
PPh Pasal 21 Setahun adalah sebesar
5% × Rp. 4.500.000 = Rp. 225.000
PPh Pasal 21 Sebulan adalah sebesar
Rp. 225.000 : 12 = Rp. 18.750
2. Rudi merupakan seorang pekerja yang belum menikah. Pada bulan Januari
2019, Rudi bekerja sebagai tenaga kerja harian di sebuah perusahaan mesin.
Rudi mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000 per unit mesin yang dapat
diselesaikan. Dalam satu minggu (5 hari kerja) rudi dapat menyelesaikan 24
buah mesin dengan total upah sebesar Rp. 2.500.000. Hitung PPh 21 yang
dikenakan?
Upah per hari = Rp. 2.500.000 / 5 = Rp. 500.000
Karena upah perhari diatas Rp. 450.000, maka
=Rp. 500.000 – Rp. 450.000 = Rp. 50.000
Sehingga, PPh 21 Terutang = 5 × (5% × Rp. 50.000) = Rp. 12.500

4. Referensi :
Https://ekon.go.id/publikasi/detail/244/pemerintah-berikan-stimulus-sektor-riil.
Diakses pada tanggal 04 Juni 2021.
Https://disnakertrans.ntbprov.go.id/. Surat Edaran Menaker RI : Perlidungan Buruh
dan Kelangsungan Usaha Terkai Covid-19. Diakses pada tanggal 01 Juni
2021.
Https://www.cnbcindonesia.com/news/. Makin Jeblok, Rasio Pajak Tahun Ini
Diperkirakan Cuma 8,18%. Diakses pada tanggal 03 Juni 2021.
Https://www.online-pajak.com/. PPh 21 Pegawai Tidak Tetap & Cara
Perhitungannya. Diakses pada tanggal 04 Juni 2021.
Https://www.sobatpajak.com/article/. Bagaimana Pembayaran Upah Para
Karyawan Ditengah Covid-19?. Diakses pada tanggal 01 Juni 2021.
Https://www.sobatpajak.com/article/. Hitung dan Ketentuan Terkait Pegawai Tidak
Tetap. Diakses pada tanggal 04 Juni 2021.