Yayasan Tunas Bangsa didirikan pada tahun 1993 di Denpasar, Bali untuk membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program seperti panti asuhan, penyantunan anak dan lansia, serta pendidikan agama. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga mengatur struktur organisasi, keanggotaan, keuangan, dan aktivitas yayasan.

1. 1
YAYASAN JAMAAH SIROH MUSTHOFA INDONESIA
Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga
I. ANGGARAN DASAR
BAB I
NAMA, WAKTU KEDUDUKAN DAN AZAS
Pasal 1
NAMA WAKTU DAN KEDUDUKAN
1. Perkumpulan ini bernama “ Yayasan Tunas Bangsa “
2. Yayasan ini didirikan pada tanggal 21 Desember 1993 di Denpasar
3. Yayasan ini berkedudukan di kota Denpasar
Pasal 2
A Z A S
Yayasan TUNAS BANGSA berazaskan PANCASILA
BAB II
TUJUAN SIFAT DAN USAHA
Pasal 3
TUJUAN
1. Membantu pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan
keterbelakangan yang menimpa masyarakat
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keehidupan berbangsa,
bernegara dan beragama
3. membantu pengadaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pendidikan
baik formal maupun non formal
4. terbentuknya perangkat kerja yang professional seperti : pelayanan social (usaha
Kesejahteraan Sosial), budaya, kesehatan masyarakat, pengkajian ilmu agama dan
ilmiah.
Pasal 4
S I F A T
Yayasan TUNAS BANGSA bersifat independent/non politik
Pasal 5
U S A H A
1. Menyantuni anak dalam panti asuhan (Panti Penyantunan Anak) yang mengasuh
dan mendidik anak yatim, yatim piatu, fakir miskin, anak terlantar dan muallaf.
2. Penyantunan anak di luar panti (non panti)
3. Penyantunan orang tua lanjut usia (lansia/jompo) dan mengupayakan pengadaan
home care/panti jompo
4. Mengupayakan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK/TP al-Quran dengan
mendirikan antara lain : Taman Kanak-Kanak al-Quran dan Taman Pendidikan al-
Quran (TK/TPQ)
5. Menyelenggarakan majelis taklim (pengajian agama Islam)
6. Pengadaan perpustakan umum dan agama
7. Pengadaan koperasi
8. Membangun rumah ibadah (masjid/mushalla)
9. Memelihara tanah wakaf
10. Mengembangkan kegiatan social budaya dan kesenian rakyat
11. Mengadakan pertemuan yang bersifat mencerdaskan bangsa dan memperdalam
pengetahuan
12. dan lain-lain yang dirasa perlu serta tidak bertentangan dengan peraturan
organisasi social serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. 2
BAB III
BADAN PENGURUS, KEANGGOTAAN,
KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN
Pasal 6
BADAN PENGURUS
Yayasan ini diurus oleh suatu Badan Pengurus yang tersdiri atas :
Sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang dengan sususnan sebagai berikut :
1. seorang ketua
2. seorang wakil ketua
3. seorang sekretaris seorang
4. seorang wakil sekretaris
5. seorang bendahara
6. seorang wakil bendahara
7. seorang atau lebih pembantu umum
Pasal 7
KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS
1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :
a. meninggal dunia
b. atas permintaan sendiri
c. dinyatakan pailit atau di bawah pengampunan (curatele)
d. diberhentikan atas keputusan badan pendiri
2. Apabila terjadi lowongan maka anggota Pengurus lainnya dapat
mengajukan usul, dan dapat juga ditunjuk orang lain denga tidak
mengindahkan calon-calon yang diusulkan oleh badan
Pengurus lainnya.
Pasal 8
KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS
1. Badan Pengurus berkewajiban menjalankan segala peraturan yang tercantum
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini
2. Badan Pengurus mengatur seperlunya dan melaksanakan segala sesuatu yang
tidak termasuk dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tidak
tersebut dalam keputusan rapat dengan jiwa Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga
BAB IV
BADAN PENGAWAS
Pasal 9
1. Badan Pengurus bekerja di bawah pengawasan sebanyak-banyaknya tiga orang
pengawas yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pendiri bilamana perlu.
2. Para pengawas setiap waktu bekerja baik bersama-sama maupun masing-masing
berhak memasuki bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat lain yang
dipergunakan dan atau dikuasai oleh yayasan dan berhak memeriksa buku-buku
bukti-bukti, surat-surat, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-
lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang dijalankan.
3. Badan Pengurus diwajibkan memberikan penjelasan-penjelasan tentang semua hal
yang ditanyakan oleh para pengawas dalam setiap pemeriksaan tersebut.
BAB V
RAPAT BADAN PENGURUS
Pasal 10

3. 3
1. Badan Pengurus berkewajiban mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali
dalam setahun dan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh ketua atau sekurang-
kurangnya setengah dari jumlah anggota Badan Pengurus lainnya yang
memberitahukan kehendaknya itu tertulis kepada Ketua.
2. Dalam semua rapat, Ketua memegang pimpinan, apabila ketua tidak dapat hadir,
diganti oleh wakil ketua, apabila keduanya berhalangan maka dipimpin oleh salah
seorang yang hadir diantara mereka.
3. Rapat Badan Pengurus dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya
dua pertiga dari jumlah anggotanya.
4. Apabila yang hadir tidaka cukup, Pimpinan rapat mengadakan rapat baru
sekurang-kurangnya dua minggu setelah itu.
5. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti biasa, kecuali ada
ketentuan lain yang diatur kemudian.
6. Tiap anggota rapat berhak mengeluarkan satu suara.
7. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka undian yang
menentukan apabila mengenai diri seseorang, sedangkan mengenai hal-lal lain
diputuskan oleh Badan Pendiri.
BAB VI
PENGHASILAN, HAK MILIK DAN WAKAF
PASAL 11
PENGHASILAN
1. Uang pangkal kekayaan Yayasan
2. Hasil usaha yayasan
3. infaq, sedekah, wakaf, hibah-hibah dan lain-lain penghasilan yang halal dan sah
serta tidak mengikat.
Pasal 12
HAK MILIK DAN WAKAF
1. Setiap harta benda yang dimiliki oleh atau atas nama Yayasan dan diusahakan
atau yang diserahkan kepadanya atas namanya, maka harta benda tersebut
menjadi milik Yayasan.
2. Setiiap harta benda yang diperloleh dengan jalan wakaf, Yayasan Tunas Bangsa
menjadi Nazirnya.
3. Pemindahan segala hak atas hak milik Yayasan Tunas Bangsa selain wakaf, harus
seizing Nazirnya.
4. Yayasan Tunas Bangsa yang dibubarkan di suatu tempat, maka harta bendanya
dikuasai oleh pimpinan yang di atasnya.
5. Apabila yayasan ini dibubarkan segala harta benda yang dimilikinya dan wakaf
yang dinazirkan dipergunakan untuk keperluan social setelah disahkan oleh rapat
Badan Pendiri.
BAB VII
LAMBANG
Pasal 13
Lambang Yayasan Tunas Bangsa adalah : dua orang anak berbentuk simetris (silhouette)
sedang memegang pelita, di bawahnya melintang pita bertuliskan “YAYASAN TUNAS
BANGSA” berwarna hijau.
BAB VIII
PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 14
PEMBUBARAN

4. 4
Yayasan ini tidak boleh dibubarkan kecuali tiga perempat dari anggota Badan Pengurus
menghendakinya, atau diputuskan dalam rapat yang sengaja diadakan untuk itu.
Pasal 15
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Anggaran Dasar hanya dapat diubah di dalam dan oleh Rapat Badan Pendiri
BAB IX
PENUTUP
Pasal 16
KETENTUAN PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur lebih lanjut di dalam
Anggaran Rumah Tangga dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Anggaran Rumah Tangga.
II. ANGGARAN RUMAH TANGGA
ANGGARAN RUMAH TANGGA YAYASAN TUNAS BANGSA
Pasal 1
KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS
1. Anggota Badan Pengurus ialah warga negara Indonesia yang setuju dengan
Yayasan ini.
2. Memiliki dedikasi tinggi dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan penuh
tanggung jawab sesuai dengan amanah UUD 1945.
Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS
1. Kewajiban :
a. Mengamalkan dan menghayati AD/ART Yayasan TUNAS BANGSA
b. Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diamanahkan
c. Memperjuangkan konsepsi yayasan
d. Membela segala pengaruh yang dapat merugikan Yayasan
2. Hak :
a. Berhak mengeluarkan pendapat
b. Berhak dipilih dan memilih
c. Berhak menentukan jalannya kendali Yayasan
3. Ketua bersama-sama dengan sekretaris mewakili Yayasan di dalam dan di luar
Pengadilan tentang semua hal dan dalam segala kejadian dan karenanya berhak
menjalankan segala tindakan, baik yang bersifat pengurusan maupun yang bersifat
pemilikan.
4. Surat-surat ke luar yang berrsifat penting harus ditandatangni oleh ketua bersama
dengan sekretaris, surat ke luar yang bersifat rutine dapat ditandatangani oleh
sekretaris sendiri.
5. Surat-surat mengenai pengeluaran dan peminjaman uang ditandatangani oleh
ketua bersama dengan bendahara.
6. Dalam dua bulan setelah akhir tahun kalender, yang juga merupakan tahun buku
Yayasan, Ketua memberikan laporan tentang kegiatan Yayasan dalam tahun yang
lalu kepada Badan Pendiri.
7. Wakil ketua, wakil sekretaris dan wakil bendahara masing-masing berturut-turut
berkewajiban membantu pekerjaan Ketua, sekretaris dan bendahara dan apabila
yang tersebuit terakhir ini berhalangan atau tidak ada, hal tersebut tidak perlu
dibuktikan dengan pihak lain, maka Wakil ketua, wakil sekretaris dan wakil
bendahara yang dalam keadaan demikian mempunyai wewenang yang sama
dengan yang digantikannya.

5. 5
Pasal 3
U S A H A
1. Sesuai dengan pasal 5 Anggaran Dasar
2. Melaksanakan usaha-usaha di bidang kesejahteraan social melalui pengadaan
sarana dan prasarana penunjang seperti panti asuhan, home care (panti jompo)
serta penyantunan anak-anak fakir miskin, yatimpiatu terlantar di lura panti (non
panti)
3. Membantu pemerintah dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga
masyarakat yang ada di pedesaan, dan tidak dapat melanjutkan sekolah (drop out)
melalui indrustri kecil/industri rumah tangga.
Pasal 4
TAHUN BUKU
1. Tahun buku Yayasan Tunas Bangsa dilmulai sejak awal bulan Januari sampai
dengan akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.
2. Badan Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang disediakan bersama-
sama dengan perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan Yayasan
kepada Badan Pendiri.
3. Perhitungan dan pertangungjawaban serta laporan tahunan tersebut harus
disahkan oleh Badan Pendiri.
Pasal 5
PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN
1. Keputusan untuk merubah atau menambah Anggaran Dasar Yayasan Tunas
Bangsa ini atau untuk membubarkannya sah apabila dalam rapat anggota Badan
Pendiri, usul yang berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari
jumlah anggota Badan tersebut.
2. Keputusan untuk membubarkan Yayasan dapat diambil apabila atas usul Badan
Pengurus ternyata bahwa Yayasan tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau
kekayaan Yayasan telah habis atau kurang, sehingga menurut pendapat Badan
Pengurus tidak cukup lagi untuk memenuhi tujuan Yayasan ini.
Pasal 6
CARA MENGGUNAKAN SISA KEKAYAAN
Apabila Yayasan ini dibubarkan maka dengan mengacu pada ketentuan dalam pasal 1665
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Badan Pengurus berkewajiban untuk mengatur
dan membereskan kekayaan dan hutang Yayasan di bawah pengawasan Badan Pendiri,
Badan tersebut kemudian mengatur dan menentukan cara menggunakan sisa kekayaan
dengan memperhatikan dasar dan tujuan Yayasan.
Pasal 7
P E N U T U P
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut
oleh Badan Pendiri, yang dituangkan dalam bentuk aturan Yayasan dengan tetap
menjiwai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 1 Juni 2006
Pengurus Yayasan Tunas Bangsa

6. 6
Ketua, Sekretaris,
Wayan Mohammad Natsir, SPd.I Yuli Firdiani, SPd.I