Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Makalah rahasia dagang
Similar to Makalah rahasia dagang (20)
Makalah rahasia dagang
- 1. MAKALAH HaKI RAHASIA DAGANG Oleh : Sukmana Saputra (5.14.04.11.0.124) Yusman Adi Cahyo (5.14.04.11.0.144) Rendy Juli Prananda (5.14.04.11.0.109) TEKNIK INFORMATIKA 5B FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT MOJOKERTO 2016
- 2. PENDAHULUAN Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti negara bertindak dan terikat pada aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian supremasi hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di negara kita dan perwujudan keadilan dapat diterapkan diberbagai macam aspek kehidupan. Pada prinsipnya keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan organisasi perdagangan dunia atau Agreement Estabilishing The World Trade Organzation yang di dalamnya mencakup persetujuan tentang aspek-aspek dagang Hak Rekayasa Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu berarti menyutujui rencana persaingan dunia dan perdagangan bebas meskipun dikemas dengan persetujuan-persetujuan lain di bidang tariff dan perdagangan. Jika memperhatikan regulasi yang tercakup dalam hukum umum, tampaknya pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 322 serta pasal 323 KUH Pidana telah tidak memdai untuk melindungi pemegang Hak Rahasia Dagang dari tindakan pengusaha lain yangmelakukan persaingan curang. Karena pasal-pasal itu dianggap kurang memadai, maka perlu dibentuk hukum khusus yang diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000. Implementasi dari sistem Hukum Rahasia Dagang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi nasional, khususnya, bagi para pengusaha nasional agar kesetaraan dan kemampuan mereka dalam persaingan dunia melalui pemahaman terhadap HaKI terutama Rahasia Dagang dapat ditingkatkan.
- 3. BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Rahasia Dagang Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang dijelaskan lebih lanjut bahwa lingkup perlindungan Rahasia Dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum. Adapun yang dimasukkan kedalam informasi teknologi, adalah sebagai berikut : 1 . Informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi; 2 . Informasi tentang produksi/proses; dan 3 . Informasi mengenai kontrol mutu. Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis, adalah sebagai berikut : 1 . Informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk; 2 . Informasi yang berkaitan dengan para langganan; 3 . Informasi tentang keuangan; dan 4 . Informasi tentang administrasi. Rezim HaKI ini merupakan salah satu cara yang tepat untuk melindungi ide, selain Paten. Beberapa alasan/keuntungan penerapan Rahasia Dagang dibandingkan Paten adalah karya intelektual tidak memenuhi persyaratan paten, masa perlindungan yang tidak terbatas, proses perlindungan tidak serumit dan semahal paten, lingkup dan perlindungan geografis lebih luas. B. Kriteria Perlindungan Rahasia Dagang Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu, Bersifat rahasia hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara umum oleh masyarakat,Memiliki nilai ekonomi apabila dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yg bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan ekonomi, Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. , kecuali untuk lisensi Rahasia Dagang yang diberikan. Lisensi Rahasia Dagang harus dicatatkan ke Ditjen HaKI – Depkum HAM. Adapaun perbedaanya dengan HaKI yang lainya adalah : 1 . Bentuk HaKI lainnya tidak bersifat rahasia, HaKI lain mendapatkan perlindungan kaena merupakan sejenis kekayaan yang dimilki orang lain
- 4. 2 . Rahasia dagang mendapatkan perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas ataupun pemikiran baru. Yang terpenting adalah rahasia dagang tersebut tidak diketahui secara umum. Misalnya,sebuah system kerja yang efektif. 3 . Bentuk HaKI lain selalu berupabentuk tertentu yang dapat ditulis,digambar atau dicatat secra persis sesuai dengan syarat pendaftaran yang ditetapkan oleh instansi pemerintah. C. Jangka Waktu Perlindungan Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam suatu rahasia dagang, maka menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan, karena yang terpenting adalah selama pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi tersebut masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang. Berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang Pasal 5 ayat (1) juga disebutkan, bahwa pemilik rahasia dagang dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain melalui cara-cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang yakni melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh undang-undang (sebagai contoh yakni melalui putusan pengadilan yang mengharuskan pemilik rahasia dagang untuk membuka informasinya). Dan khusus terhadap pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Disisi lain pemilik rahasia dagang dapat pula mengalihkan haknya melalui suatu perjanjian lisensi. Perjanjian ini hanya diberikan selama jangka waktu tertentu dengan hak yang terbatas untuk pemegang lisensi. Dilakukan pembatasan karena dalam prakteknya pemilik rahasia dagang hanya memberikan lisensi pada pihak lain dan bukan berarti akan serta merta membuka seluruh informasi yang dimilikinya. D. Pengalihan dan Lisensi Rahasia Dagang Hak atas Rahasia Dagang seperti hak atas kekayaan intelektual yang lain, merupakan benda bergerak tidak berwujud oleh karenanya dapat beralih atau dialihkan dengan : 1 . Pewarisan 2 . Hibah 3 . Wasiat 4 . Perjanjian Tertulis atau 5 . Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan
- 5. Pengalihan Hak Rahasia Dagang wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pembelian hak (izin) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Perjanjian pemberian lisensi/izin pada pihak lain untuk mempergunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu untuk kepentingan yang bersifat komersial harus dibuat secara tertulis dan didaftarkan/dicatatkan pada Direktorat Jenderal HaKI. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian di Indonesia atau yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. E. Hak Rahasia Dagang Berbicara tentang perkembangan kebutuhan akan perlindungan Rahasia Dagang yang dimiliki maka tidak lepas dari pengaruh tujuan praktis dan kebijakan utama rahasia dagang itu sendiri. Tujuan praktis yang antara lain : 1 . Digunakan untuk perlindungan proses. 2 . Digunakan untuk sektor yang sangat dinamis. 3 . Penggunaannya lebih luas daripada paten (sebab hal-hal yang tidak dapat dipatenkan di dalam rahasia dagang dapat dilindungi). 4 . Serta jangka waktu perlindungan lebih lama daripada HaKI lainnya seperti misalnya dalam paten (rahasia dagang dilindungi tidak terbatas jangka waktunya, ukuranya adalah sampai dengan rahasia dagang tersebut terbuka atau menjadi milik publik). Kebijakan utama rahasia dagang adalah: 1 . Mendorong temuan baru melalui perlindungan atas hasil temuan dari perolehan atau penggunaan secara tidak layak. 2 . Memperbaiki efisiensi secara ekonomis dengan cara mengurangi kebutuhan pengamanan yang berlebihan untuk memastikan kerahasiaan sesungguhnya. 3 . Meningkatkan tingkat etika dan moralitas komersial dengan cara menghalangi praktek-praktek bisnis yang tidak adil. 4 . Mempromosikan penggunaan secara efisien dan pertukaran informasi secara swakarsa di dalam organisasi-organisasi bisnis dan di antara organisasi bisnis dengan cara melindungi informasi dari kepemilikan yang tidak sah. Di samping itu ada keuntungan bagi pemegang rahasia dagang di dalam haknya terhadap rahasia dagang yang dimiliki antara lain: 1 . Periode pelindungannya yang tidak terbatas, dalam arti selama informasi tersebut masih memenuhi syarat-syarat sebagai suatu informasi rahasia, 2 . Tidak adanya pendaftaran sehingga biaya lebih murah dan sifat kerahasiaan terjaga serta memperkecil resiko terjadinya kebocoran akibat dari pendaftaran
- 6. yang dilakukan (sebab akan terjadi kemungkinan terbukanya substansi dari kerahasiaan di dalam proses pendaftaran yang dilakukan), jadi karena sifat kerahasiaannya maka perlindungan hukumnya diperoleh secara otomatis. F. Penyelasaian Masalah Rahasia Dagang Apabila terjadi suatu sengketa yang berkaitan dengan rahasia dagang maka dalam Undang-Undang Rahasia Dagang terdapat tiga cara penyelesaian sengketa rahasia dagang, yaitu : 1 . Secara perdata dengan mengajukan kompensasi, penghentian penggunaan atau ganti rugi atas pelanggaran rahasia dagang, termasuk pula tuntutan ganti rugi akibat terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisensi tersebut. Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang, pemegang hak rahasia dagang atau pihak yang menerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dalam Pasal 1, yaitu menggunakan sendiri rahasia dagang dapat dilakukan gugatan ganti rugi di samping “perintah menghentikan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu menggunakan sendiri rahasia dagang atau memberi lisensi kepada pihak ketiga atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang. Selain itu dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Rahasia Dagang disebutkan bahwa gugatan yang dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang diajukan ke Pengadilan Negeri. 2 . Melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam melaksanakan perjanjian yang berkaitan dengan rahasia dagang. Menurut Pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang bahwa disamping gugatan biasa melalui Pengadilan Negeri dapat juga dijalankan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, konsiliasi, dan cara-cara lain yang telah disetujui oleh para Secara pidana dengan melaporkan adanya tindak pidana terhadap pemegang hak atau penerima lisensi hak rahasia dagang. Dari Pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Rahasia Dagang dapat diketahui tindak pidana yang berhubungan dengan rahasia dagang, yaitu : a. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain. b. Melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang, yaitu dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, dan mengingkari kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang. Untuk pembuktian mengenai “dengan sengaja” dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, dengan mempertimbangkan akan perjanjian atau kesepakatan antara para pihak, peraturan perundangundangan, ketertiban umum, kesusilaan, kebiasaan, maupun kepatutan yang berlaku dan ada dalam masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu.
- 7. c. Melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang, yang berbunyi: “Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berbeda dengan rumusan Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang yang secara tegas menyatakan “dengan sengaja”, rumusan Pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang tidak merumuskan perkataan “dengan sengaja”. Meskipun jika kita perhatikan kata “dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku“ memerlukan suatu proses pembuktian yang tidak sederhana, namun esensi pembuktian hanya dibatasi pada ada tidaknya unsur “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan tidak untuk hal-hal lainnya. Dari Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Rahasia Dagang, tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang adalah delik aduan. Ini berarti proses jalannya satu perkara pidana baru berlangsung jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sebagai contoh perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dengan terdakwa Hartoko di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana terdakwa Hartoko diajukan ke persidangan berdasarkan laporan dari PT Biggy Cemerlang yang merupakan perusahaan dimana Hartoko pernah bekerja sebelumnya, dan beberapa perkara lain di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Bandung.
- 8. CONTOH KASUS Sengketa rahasia dagang yang terjadi antara PT. General Food Industries dengan kedua mantan karyawannya yang berawal dari kedua mantan karyawannya yang berpindah tempat kerja di perusahaan saingan PT. GFI. Kedua karyawan tersebut menciptakan suatu produk yang sama dengan apa yang dilakukannya ditempatnya bekerja terdahulu. Setelah mengatahui hal tersebut maka PT General Food mengajukan gugatan terhadap kedua karyawan tersebut dan juga PT. GFI. Analisa Kasus : Rahasia dagang adalah salah satu cabang dari hukum Hak Kekayaan Intelektual. Hukum rahasia dagang mempunyai peranan yang sangat penting karena setiap pelaku usaha pasti tidak ingin rahasia dari kegiatan usahanya terbongkar, terutama dari pesaing bisnisnya, dan yang dilindungi oleh hukum rahasia dagang adalah suatu rahasia dalam dunia usaha yang bernilai ekonomi dan tidak diketahui oleh umum. Rahasia dagang diatur dalam Undang- Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam suatu kegiatan usaha pasti ada hal-hal yang dapat menimbulkan sengketa. Salah satu sengketa bisa terjadi akibat pelanggaran rahasia dagang.
- 9. Jaksa penuntut umum menuntut kedua karyawan tersebut dengan pelanggaran rahasia dagang dan hakim telah memvonis kedua karyawan tersebut dengan hukuman pidana dua bulan penjara. Kedua terpidana tersebut di anggap telah melanggar pasal 17 Undang-Undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, yaitu bahwa “tanpa hak telah menggunakan rahasia dagang pihak lain”. Secara fakta, penulis melihat bahwa kedua terpidana tersebut tidak melanggar rahasia dagang, karena PT. GFI tidak secara jelas menyatakan hal apa sajakah yang menjadi rahasia dalam perusahaan. Sehingga menurut penulis berkesimpulan bahwa apa yang dituduhkan bukanlah suatu rahasia sehingga sudah seharusnya kedua terpidana tersebut mengajukan banding.