Pada PPT yang kami dapatkan ini semogah dapat membantu masyarakat dalam lebih menyadarkan agar terhindar dari suatu kegiatan korupsi dalam masyarakat DLL
2. Nama kelompok :
Aplianto Saputra
Ada’ (223 213 118)
Muh. Jayazril (223
213 139)
Nofrianto Lisa (223
213 122)
Alfin Syukur’(223
213 117)
3. A. Gerakan dan Kerjasama nasional pencegahan
korupsi
Gerakan anti korupsi oleh Lembaga –Lembaga negara
merupakan cerminan tanggung jawab untuk
memberantas korupsi dalam birokrasi pemerintahan.
Sedangkan Gerakan anti korupsi oleh Masyarakat
menunjukan kesadaran untuk mememiliki peran sesuai
dengan bidang dan kopentensinya masing –masing
yang di tunjukan untuk mempengaruhi penguatan
perilaku anti korupsi atau intekritas dalam lingkungan
tertentu. Pada umumnya Gerakan anti korupsi di
lakukan berbasis kemitraan atau Kerjasama baik sesama
pihak maupun lintas sectoral, karena dengan Kerjasama
akan lebih efektif dan lebih luas mafaatnya.
4. 1.Sektor public /pemerintahan
Lembaga public memiliki
sasaran dan tujuan yang
berbeda dengan Lembaga
perusahan swasta dan komersial
tujuan utama dari Lembaga
public adalah untuk
meyelenggarakan kesejahteraan
Masyarakat.Lembaga public
bertujuan untuk
menyelenggarakan
kesejahteraan Masyarakat
dengan memberikan pelayanan
atau jasa dan dalam bekerja
Lembaga ini tidks beriorentasi
pada menarik keuntungan.
Dalam beberapa tahun terakhir
menguatnya semangat
reformasi birokrasi guna
mewujudkan tata Kelola
pemerintahan yang transparan
dan bersih (clear and clear
governance) di tandai dengan
semakin intesnya Upaya
Lembaga –Lembaga pemerintah
pusat maupun pemerintah
daerah untuk melakukan
perbaikan system dan
penguatan intekritas sumber
daya manusianya Lembaga-
Lembaga tersebut menjalin kerja
sama dengan berbagai pihak
dalam melaksanakan berbagai
program anti korupsi
5. 2. Sektor swasta dan BUMN
Salah satu aksi kolaboratif dinisiasi oleh
KPK sejak tahun 2016 yaitu Gerakan
pembagunan intergitas bisnis. Gerakan
ini merupakan kaborasi multisktoral
yang melibatkan Ditjen Beacukai,
ombudusman, kementrian Kesehatan,
kementrian kehutanan dan lingkungan
hidup dan lain – lain, program yang di
usul adalah professional berinterasi
(PROFIT) yang bertujuan mengajak
parapemangku kepentingan yaitu
pelaku bisnis, intansi pemerintah,
apparat penegak hukum dan
perwakilan Masyarakat untuk
berisinergi meningkatkan intergiritas di
kalangan pengusaha memberikan
pedoman program pebagunan bisnis
berintrgritas dengan cara:
6. 1). Membangun agen anti korupsi,
2). Membangun kebijakan anti korupsi
3). kotmitmen membangun aksi
kaborasi memberantas korpsi bagi
pelaku bisnis, legurator dan
penegak hukum selain itu mendorong
inisiatif anti korupsi yaitu identifikasi
resiko terjadinya korupsi, kode
etik,internalisasi nilai anti korupsi,
kepepimpinan, pelaporan yang akun
table atau transparan,
7. salah satu penanganan gerakkan anti korupsi yaitu Gerakan nasional refolusi mental.
Instruksi presiden No.12 tahun 2016 tentang Gerakan nasional refolusi mental (GNRM) di
keluarkan dalam angka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia,
dengan mengacu dengan nilai-nilai intergritas, etos kerja, dan gotong royong untuk
membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, Makmur, dan berserjatra.
3. Gerakan Kerjasama Masyarakat
Saat ini sangat banyak Gerakan anti korupsi yang lahir dari Masyarakat sipil (civil society)
yang mana dalam aksi-aksinya juga melibatkan Kerjasama dengan pihak lain. Umumnya
bidang-bidang pencegahan menjadi factor Gerakan dan Kerjasama anti korupsi tersebut
di antaranya pembagunan karakter intekritas, pembaikan sistem, Pendidikan /pelatihan
anti korupsi,dan penguatan tata kelola
8. Berdasarkan perilaku Gerakan, dapat didefenisikan beberapa
model Gerakan anti korupsi di Indonesia sebagai berikut :
1. Lembaga Pendidikan dan pusat studi anti korupsi
2. Lembaga swadaya Masyarakat anti korupsi
3. Komunitas –komunitas anti korupsi
10. 3. Oecd (Organization
for economic co-
operation and
development )
OECD berdiri sejak
tahun 1946 dengan misi
untuk memperbaiki
proses penyusunan
kebijakan ekonomi
negara anggota dan
negara lain di dunia.
4. Masyarakat uni eropa
Di negara-negara uni
eropa, Gerakan
pemberantasan korupsi
secara internasional di
mulai pada sekitar tahun
1996
11. • Transparency internation (TI) adalah
sebuah organisasi internasional non
pemerintahan yang memantau dan
mempublikasihkan hasil-hasil penelitian
mengenai korupsi yang di lakukan oleh
korporosi dan korupsi politik di tingkat
internasional.
• Tiri ( Making integrity work) adalah
sebuah organisasi interdependen
internasional non-pemeritah yang
memiliki heand-office di London,untited
kingdom dan memiliki kantor perwakilan
di beberapa negara termasuk Jakarta.
12. INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
UU No. 28 Tahun 1999
tentang penyelangaraan
negara yang berisih dan
bebas dari korupsi,kolusi
dan nepotisme .
01
02
UU No. 31 Tahun1999
tentang pemberantasan
Tindakan korupsi.
03
UU No. 30 Tanun
2002 tentanng komisi
pemberantasan
Tindak pidana
korupsi.
04
UU No. 46 Tahun 2009
tentang pengadilan
Tindak pidana korupsi
13. 05 UU No. 8 Tahun
2010 tentang
pencegahan dan
pemberantasan
tindak pidana
pencurian uang
06 UU No. 7 Tahun
2006 tentang
pengesahan
united nations
convention
against corruption
07 UU No. 25
Tahun 2009
tentang pelayanan
publik
08 UU No. 5 Tahun
2004 tentang
aperatur sipil
negara
09 UU No. 14
Tahun 2008
tentang
keterbukaan
informasi publik
10 UU No. 40
Tahun 1999
tentang pers
14. 11 .UU No. 8 Tahun 1981
tentang kitab undang-undang
hukun acara pidana
12. UU kitab undang –
undang hukum pidana
(KUHP)
13. peraturan pemerintah no 71
tahun 2000 tentang tata cara
pelaksanaan peran serta
Masyarakat dan pemberin
penghargaan dalam pencegahan
dan pemberantasan tindak
pidanan korupsi
14. perma no 13 tahun
2016 tentang tata cara
penanganan pekara
tindadak pidanan oleh
korporasi
15. permenpan dan RB no. 52
tahun 2014 terkait zona intergitas
menuju wilayah bersih dari korupsi
wilayah bersih dan melayani
15. 1.UNCAC ( Uniten
nation convention
against corruption )
Salah satu instrumen
internasioanal yang
sangat penting dalam
rangka pencegahan
dan pemberantasan
korupsi adalah uniten
nation convention
against corruption.
Beberapa hal penting
yang di atur dalam
konvensi yaitu :
• Masalah pencegahan
• Kriminalisasi
• Kerjasma internasional
• Pengembalian asset-asset
hasil korupsi
Istrumen internasional
pengesahan korupsi
19. Kesimpulan
Gerakan anti korupsi oleh Lembaga –Lembaga negara merupakan cerminan tanggung jawab untuk memberantas korupsi dalam birokrasi
pemerintahan. Sedangkan Gerakan anti korupsi oleh Masyarakat menunjukan kesadaran untuk mememiliki peran sesuai dengan bidang
dan kopentensinya masing –masing yang di tunjukan untuk mempengaruhi penguatan perilaku anti korupsi atau intekritas dalam
lingkungan tertentu. Pada umumnya Gerakan anti korupsi di lakukan berbasis kemitraan atau Kerjasama baik sesama pihak maupun lintas
sectoral, karena dengan Kerjasama akan lebih efektif dan lebih luas mafaatnya.
Masyarakat internasional telah besepakat bahawa korupsi adalah tindak pidana yang berdampak sangat buruk bagi kelangsungan hidup
umat manusia.Gerakan organisasi internasional seperti PBB,Bank,OECD,Masyarakat uni eropa juga turut memberantas korupsi. Gerakan
Lembaga swadaya internasional seperti TI dan TIRI juga ikut memberantas korupsi. Salah satu instrumen internasional yang sangat
penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah united nations convention against corruption. Ratifikasi adalah
salah satu bentuk pengesahan penjanjian internasyonal di mana negara yang mengesahkan turut mendatangani naskah perjanjian
tersebut. Ratifikasi konfensi anti korupsi merupakan petujuk yang komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa indonsia dalam
pengaturan internasional.
20. Akhirnya, setelah mempresentasikan materi yang rumit ini, tetapi bermakna bagi
kehidupan sehari-hari kita,
waktunya saya pulang ke rumah untuk mendalami lagi mata kuliah Pendidikan anti
korupsi
semoga bermanfaat Sekian dan trima kasih