SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Gerakan Kerjasama dan istrumen internasional
pencegahan korupsi
Nama kelompok :
Aplianto Saputra
Ada’ (223 213 118)
Muh. Jayazril (223
213 139)
Nofrianto Lisa (223
213 122)
Alfin Syukur’(223
213 117)
A. Gerakan dan Kerjasama nasional pencegahan
korupsi
Gerakan anti korupsi oleh Lembaga –Lembaga negara
merupakan cerminan tanggung jawab untuk
memberantas korupsi dalam birokrasi pemerintahan.
Sedangkan Gerakan anti korupsi oleh Masyarakat
menunjukan kesadaran untuk mememiliki peran sesuai
dengan bidang dan kopentensinya masing –masing
yang di tunjukan untuk mempengaruhi penguatan
perilaku anti korupsi atau intekritas dalam lingkungan
tertentu. Pada umumnya Gerakan anti korupsi di
lakukan berbasis kemitraan atau Kerjasama baik sesama
pihak maupun lintas sectoral, karena dengan Kerjasama
akan lebih efektif dan lebih luas mafaatnya.
1.Sektor public /pemerintahan
Lembaga public memiliki
sasaran dan tujuan yang
berbeda dengan Lembaga
perusahan swasta dan komersial
tujuan utama dari Lembaga
public adalah untuk
meyelenggarakan kesejahteraan
Masyarakat.Lembaga public
bertujuan untuk
menyelenggarakan
kesejahteraan Masyarakat
dengan memberikan pelayanan
atau jasa dan dalam bekerja
Lembaga ini tidks beriorentasi
pada menarik keuntungan.
Dalam beberapa tahun terakhir
menguatnya semangat
reformasi birokrasi guna
mewujudkan tata Kelola
pemerintahan yang transparan
dan bersih (clear and clear
governance) di tandai dengan
semakin intesnya Upaya
Lembaga –Lembaga pemerintah
pusat maupun pemerintah
daerah untuk melakukan
perbaikan system dan
penguatan intekritas sumber
daya manusianya Lembaga-
Lembaga tersebut menjalin kerja
sama dengan berbagai pihak
dalam melaksanakan berbagai
program anti korupsi
2. Sektor swasta dan BUMN
Salah satu aksi kolaboratif dinisiasi oleh
KPK sejak tahun 2016 yaitu Gerakan
pembagunan intergitas bisnis. Gerakan
ini merupakan kaborasi multisktoral
yang melibatkan Ditjen Beacukai,
ombudusman, kementrian Kesehatan,
kementrian kehutanan dan lingkungan
hidup dan lain – lain, program yang di
usul adalah professional berinterasi
(PROFIT) yang bertujuan mengajak
parapemangku kepentingan yaitu
pelaku bisnis, intansi pemerintah,
apparat penegak hukum dan
perwakilan Masyarakat untuk
berisinergi meningkatkan intergiritas di
kalangan pengusaha memberikan
pedoman program pebagunan bisnis
berintrgritas dengan cara:
1). Membangun agen anti korupsi,
2). Membangun kebijakan anti korupsi
3). kotmitmen membangun aksi
kaborasi memberantas korpsi bagi
pelaku bisnis, legurator dan
penegak hukum selain itu mendorong
inisiatif anti korupsi yaitu identifikasi
resiko terjadinya korupsi, kode
etik,internalisasi nilai anti korupsi,
kepepimpinan, pelaporan yang akun
table atau transparan,
salah satu penanganan gerakkan anti korupsi yaitu Gerakan nasional refolusi mental.
Instruksi presiden No.12 tahun 2016 tentang Gerakan nasional refolusi mental (GNRM) di
keluarkan dalam angka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia,
dengan mengacu dengan nilai-nilai intergritas, etos kerja, dan gotong royong untuk
membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, Makmur, dan berserjatra.
3. Gerakan Kerjasama Masyarakat
Saat ini sangat banyak Gerakan anti korupsi yang lahir dari Masyarakat sipil (civil society)
yang mana dalam aksi-aksinya juga melibatkan Kerjasama dengan pihak lain. Umumnya
bidang-bidang pencegahan menjadi factor Gerakan dan Kerjasama anti korupsi tersebut
di antaranya pembagunan karakter intekritas, pembaikan sistem, Pendidikan /pelatihan
anti korupsi,dan penguatan tata kelola
Berdasarkan perilaku Gerakan, dapat didefenisikan beberapa
model Gerakan anti korupsi di Indonesia sebagai berikut :
1. Lembaga Pendidikan dan pusat studi anti korupsi
2. Lembaga swadaya Masyarakat anti korupsi
3. Komunitas –komunitas anti korupsi
Gerakan organisasi internasioanal
3. Oecd (Organization
for economic co-
operation and
development )
OECD berdiri sejak
tahun 1946 dengan misi
untuk memperbaiki
proses penyusunan
kebijakan ekonomi
negara anggota dan
negara lain di dunia.
4. Masyarakat uni eropa
Di negara-negara uni
eropa, Gerakan
pemberantasan korupsi
secara internasional di
mulai pada sekitar tahun
1996
• Transparency internation (TI) adalah
sebuah organisasi internasional non
pemerintahan yang memantau dan
mempublikasihkan hasil-hasil penelitian
mengenai korupsi yang di lakukan oleh
korporosi dan korupsi politik di tingkat
internasional.
• Tiri ( Making integrity work) adalah
sebuah organisasi interdependen
internasional non-pemeritah yang
memiliki heand-office di London,untited
kingdom dan memiliki kantor perwakilan
di beberapa negara termasuk Jakarta.
INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
UU No. 28 Tahun 1999
tentang penyelangaraan
negara yang berisih dan
bebas dari korupsi,kolusi
dan nepotisme .
01
02
UU No. 31 Tahun1999
tentang pemberantasan
Tindakan korupsi.
03
UU No. 30 Tanun
2002 tentanng komisi
pemberantasan
Tindak pidana
korupsi.
04
UU No. 46 Tahun 2009
tentang pengadilan
Tindak pidana korupsi
05 UU No. 8 Tahun
2010 tentang
pencegahan dan
pemberantasan
tindak pidana
pencurian uang
06 UU No. 7 Tahun
2006 tentang
pengesahan
united nations
convention
against corruption
07 UU No. 25
Tahun 2009
tentang pelayanan
publik
08 UU No. 5 Tahun
2004 tentang
aperatur sipil
negara
09 UU No. 14
Tahun 2008
tentang
keterbukaan
informasi publik
10 UU No. 40
Tahun 1999
tentang pers
11 .UU No. 8 Tahun 1981
tentang kitab undang-undang
hukun acara pidana
12. UU kitab undang –
undang hukum pidana
(KUHP)
13. peraturan pemerintah no 71
tahun 2000 tentang tata cara
pelaksanaan peran serta
Masyarakat dan pemberin
penghargaan dalam pencegahan
dan pemberantasan tindak
pidanan korupsi
14. perma no 13 tahun
2016 tentang tata cara
penanganan pekara
tindadak pidanan oleh
korporasi
15. permenpan dan RB no. 52
tahun 2014 terkait zona intergitas
menuju wilayah bersih dari korupsi
wilayah bersih dan melayani
1.UNCAC ( Uniten
nation convention
against corruption )
Salah satu instrumen
internasioanal yang
sangat penting dalam
rangka pencegahan
dan pemberantasan
korupsi adalah uniten
nation convention
against corruption.
Beberapa hal penting
yang di atur dalam
konvensi yaitu :
• Masalah pencegahan
• Kriminalisasi
• Kerjasma internasional
• Pengembalian asset-asset
hasil korupsi
Istrumen internasional
pengesahan korupsi
ARTI PENTING
RATIFIKASI KONVENSI
ANTI KORUPSI BAGI
INDONESIA
Kesimpulan
Gerakan anti korupsi oleh Lembaga –Lembaga negara merupakan cerminan tanggung jawab untuk memberantas korupsi dalam birokrasi
pemerintahan. Sedangkan Gerakan anti korupsi oleh Masyarakat menunjukan kesadaran untuk mememiliki peran sesuai dengan bidang
dan kopentensinya masing –masing yang di tunjukan untuk mempengaruhi penguatan perilaku anti korupsi atau intekritas dalam
lingkungan tertentu. Pada umumnya Gerakan anti korupsi di lakukan berbasis kemitraan atau Kerjasama baik sesama pihak maupun lintas
sectoral, karena dengan Kerjasama akan lebih efektif dan lebih luas mafaatnya.
Masyarakat internasional telah besepakat bahawa korupsi adalah tindak pidana yang berdampak sangat buruk bagi kelangsungan hidup
umat manusia.Gerakan organisasi internasional seperti PBB,Bank,OECD,Masyarakat uni eropa juga turut memberantas korupsi. Gerakan
Lembaga swadaya internasional seperti TI dan TIRI juga ikut memberantas korupsi. Salah satu instrumen internasional yang sangat
penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah united nations convention against corruption. Ratifikasi adalah
salah satu bentuk pengesahan penjanjian internasyonal di mana negara yang mengesahkan turut mendatangani naskah perjanjian
tersebut. Ratifikasi konfensi anti korupsi merupakan petujuk yang komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa indonsia dalam
pengaturan internasional.
Akhirnya, setelah mempresentasikan materi yang rumit ini, tetapi bermakna bagi
kehidupan sehari-hari kita,
waktunya saya pulang ke rumah untuk mendalami lagi mata kuliah Pendidikan anti
korupsi
semoga bermanfaat Sekian dan trima kasih

More Related Content

Similar to Tugas Kelompok 4 Anti Korupsi kelas f.pptx

Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi
Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan KorupsiPencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi
Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan KorupsiAlungPriaGumilang
 
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, ...
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, ...Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, ...
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, ...FIkri Aulawi Rusmahafi
 
Be & gg ; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, mm,...
Be & gg ; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, mm,...Be & gg ; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, mm,...
Be & gg ; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, mm,...FIkri Aulawi Rusmahafi
 
Bab 5 lembaga lembaga anti korupsi di dindonesia
Bab 5 lembaga lembaga anti korupsi di dindonesiaBab 5 lembaga lembaga anti korupsi di dindonesia
Bab 5 lembaga lembaga anti korupsi di dindonesianatal kristiono
 
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...parluhutan silitonga
 
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...parluhutan silitonga
 
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...parluhutan silitonga
 
01-Modul-Siap-Berantas-Korupsi_Bendera-Baru-aclc-KPK.pdf
01-Modul-Siap-Berantas-Korupsi_Bendera-Baru-aclc-KPK.pdf01-Modul-Siap-Berantas-Korupsi_Bendera-Baru-aclc-KPK.pdf
01-Modul-Siap-Berantas-Korupsi_Bendera-Baru-aclc-KPK.pdfNirwanto Mr.
 
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptxcahyomeiyana
 
pend anti korup kelompok 6-1.pptx
pend anti korup kelompok 6-1.pptxpend anti korup kelompok 6-1.pptx
pend anti korup kelompok 6-1.pptxAngelPrasasti
 
be dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKN
be dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKNbe dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKN
be dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKNFIkri Aulawi Rusmahafi
 
Be & gg, fikri aulawi, 551117110125, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, korupsi ko...
Be & gg, fikri aulawi, 551117110125, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, korupsi ko...Be & gg, fikri aulawi, 551117110125, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, korupsi ko...
Be & gg, fikri aulawi, 551117110125, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, korupsi ko...FIkri Aulawi Rusmahafi
 
pemberantasan korupsi di korea
pemberantasan korupsi di koreapemberantasan korupsi di korea
pemberantasan korupsi di koreaReza Yudhalaksana
 
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption Fraud, UMB, 2017
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption  Fraud, UMB, 2017BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption  Fraud, UMB, 2017
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption Fraud, UMB, 2017Basori Basori
 
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010Fathur Rohman
 
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxUPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxriopongsarani88
 
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxUPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxriopongsarani88
 
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxUPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxriopongsarani88
 

Similar to Tugas Kelompok 4 Anti Korupsi kelas f.pptx (20)

Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi
Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan KorupsiPencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi
Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi
 
Bab viii pak
Bab viii pakBab viii pak
Bab viii pak
 
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, ...
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, ...Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, ...
Be & gg, fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, ...
 
Be & gg ; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, mm,...
Be & gg ; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, mm,...Be & gg ; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, mm,...
Be & gg ; fikri aulawi, 55117110125, prof. dr. ir. h. hapzi ali, pre msc, mm,...
 
Bab 5 lembaga lembaga anti korupsi di dindonesia
Bab 5 lembaga lembaga anti korupsi di dindonesiaBab 5 lembaga lembaga anti korupsi di dindonesia
Bab 5 lembaga lembaga anti korupsi di dindonesia
 
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
 
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
 
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA   “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...
 
01-Modul-Siap-Berantas-Korupsi_Bendera-Baru-aclc-KPK.pdf
01-Modul-Siap-Berantas-Korupsi_Bendera-Baru-aclc-KPK.pdf01-Modul-Siap-Berantas-Korupsi_Bendera-Baru-aclc-KPK.pdf
01-Modul-Siap-Berantas-Korupsi_Bendera-Baru-aclc-KPK.pdf
 
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
 
pend anti korup kelompok 6-1.pptx
pend anti korup kelompok 6-1.pptxpend anti korup kelompok 6-1.pptx
pend anti korup kelompok 6-1.pptx
 
be dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKN
be dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKNbe dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKN
be dan gg, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, KKN
 
Be & gg, fikri aulawi, 551117110125, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, korupsi ko...
Be & gg, fikri aulawi, 551117110125, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, korupsi ko...Be & gg, fikri aulawi, 551117110125, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, korupsi ko...
Be & gg, fikri aulawi, 551117110125, prof. dr. ir. hapzi ali, cma, korupsi ko...
 
pemberantasan korupsi di korea
pemberantasan korupsi di koreapemberantasan korupsi di korea
pemberantasan korupsi di korea
 
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption Fraud, UMB, 2017
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption  Fraud, UMB, 2017BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption  Fraud, UMB, 2017
BE & GG13, Basori, Hapzi Ali, Corruption Fraud, UMB, 2017
 
Uu no.07 tahun 2006 tentang pengesahan uncac
Uu no.07 tahun 2006 tentang pengesahan uncacUu no.07 tahun 2006 tentang pengesahan uncac
Uu no.07 tahun 2006 tentang pengesahan uncac
 
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
 
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxUPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
 
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxUPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
 
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptxUPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
UPAYAH PEMBERANTASAN KORUPSI KELOMPOK 4 (1)-2.pptx
 

Recently uploaded

kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxkesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxAhmadSyajili
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptAhmadSyajili
 
manajemen analisis data export data epidata 3.1
manajemen analisis data export data epidata 3.1manajemen analisis data export data epidata 3.1
manajemen analisis data export data epidata 3.1YudiPradipta
 
SOP MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI pkms
SOP MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI pkmsSOP MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI pkms
SOP MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI pkmsedyardy
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxmariaboisala21
 
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxPPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxnursariheldaseptiana
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiCristianoRonaldo185977
 
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompokelmalinda2
 
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehSKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehBISMIAULIA
 
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupan
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupanVULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupan
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupanBungaCitraNazwaAtin
 
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau SurveiMetode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau Surveikustiyantidew94
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxrikosyahputra0173
 

Recently uploaded (12)

kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptxkesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
kesalahan tipe 1 dan 2 pada statistik.pptx
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
 
manajemen analisis data export data epidata 3.1
manajemen analisis data export data epidata 3.1manajemen analisis data export data epidata 3.1
manajemen analisis data export data epidata 3.1
 
SOP MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI pkms
SOP MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI pkmsSOP MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI pkms
SOP MEDIA KOMUNIKASI DAN KOORDINASI pkms
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
 
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptxPPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
PPT Olah Nilai Kurikulum merdeka belajar.pptx
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
 
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
415418921-statistika- mean media modus data tunggal dan data kelompok
 
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS AcehSKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
SKP GURU satuan kinerja pegawai tahun 2023 untuk PNS Aceh
 
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupan
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupanVULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupan
VULKANISME.pdf vulkanisme dan pengaruh nya terhadap kehidupan
 
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau SurveiMetode penelitian Deskriptif atau Survei
Metode penelitian Deskriptif atau Survei
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
 

Tugas Kelompok 4 Anti Korupsi kelas f.pptx

  • 1. Gerakan Kerjasama dan istrumen internasional pencegahan korupsi
  • 2. Nama kelompok : Aplianto Saputra Ada’ (223 213 118) Muh. Jayazril (223 213 139) Nofrianto Lisa (223 213 122) Alfin Syukur’(223 213 117)
  • 3. A. Gerakan dan Kerjasama nasional pencegahan korupsi Gerakan anti korupsi oleh Lembaga –Lembaga negara merupakan cerminan tanggung jawab untuk memberantas korupsi dalam birokrasi pemerintahan. Sedangkan Gerakan anti korupsi oleh Masyarakat menunjukan kesadaran untuk mememiliki peran sesuai dengan bidang dan kopentensinya masing –masing yang di tunjukan untuk mempengaruhi penguatan perilaku anti korupsi atau intekritas dalam lingkungan tertentu. Pada umumnya Gerakan anti korupsi di lakukan berbasis kemitraan atau Kerjasama baik sesama pihak maupun lintas sectoral, karena dengan Kerjasama akan lebih efektif dan lebih luas mafaatnya.
  • 4. 1.Sektor public /pemerintahan Lembaga public memiliki sasaran dan tujuan yang berbeda dengan Lembaga perusahan swasta dan komersial tujuan utama dari Lembaga public adalah untuk meyelenggarakan kesejahteraan Masyarakat.Lembaga public bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan Masyarakat dengan memberikan pelayanan atau jasa dan dalam bekerja Lembaga ini tidks beriorentasi pada menarik keuntungan. Dalam beberapa tahun terakhir menguatnya semangat reformasi birokrasi guna mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan dan bersih (clear and clear governance) di tandai dengan semakin intesnya Upaya Lembaga –Lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan system dan penguatan intekritas sumber daya manusianya Lembaga- Lembaga tersebut menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan berbagai program anti korupsi
  • 5. 2. Sektor swasta dan BUMN Salah satu aksi kolaboratif dinisiasi oleh KPK sejak tahun 2016 yaitu Gerakan pembagunan intergitas bisnis. Gerakan ini merupakan kaborasi multisktoral yang melibatkan Ditjen Beacukai, ombudusman, kementrian Kesehatan, kementrian kehutanan dan lingkungan hidup dan lain – lain, program yang di usul adalah professional berinterasi (PROFIT) yang bertujuan mengajak parapemangku kepentingan yaitu pelaku bisnis, intansi pemerintah, apparat penegak hukum dan perwakilan Masyarakat untuk berisinergi meningkatkan intergiritas di kalangan pengusaha memberikan pedoman program pebagunan bisnis berintrgritas dengan cara:
  • 6. 1). Membangun agen anti korupsi, 2). Membangun kebijakan anti korupsi 3). kotmitmen membangun aksi kaborasi memberantas korpsi bagi pelaku bisnis, legurator dan penegak hukum selain itu mendorong inisiatif anti korupsi yaitu identifikasi resiko terjadinya korupsi, kode etik,internalisasi nilai anti korupsi, kepepimpinan, pelaporan yang akun table atau transparan,
  • 7. salah satu penanganan gerakkan anti korupsi yaitu Gerakan nasional refolusi mental. Instruksi presiden No.12 tahun 2016 tentang Gerakan nasional refolusi mental (GNRM) di keluarkan dalam angka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia, dengan mengacu dengan nilai-nilai intergritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, Makmur, dan berserjatra. 3. Gerakan Kerjasama Masyarakat Saat ini sangat banyak Gerakan anti korupsi yang lahir dari Masyarakat sipil (civil society) yang mana dalam aksi-aksinya juga melibatkan Kerjasama dengan pihak lain. Umumnya bidang-bidang pencegahan menjadi factor Gerakan dan Kerjasama anti korupsi tersebut di antaranya pembagunan karakter intekritas, pembaikan sistem, Pendidikan /pelatihan anti korupsi,dan penguatan tata kelola
  • 8. Berdasarkan perilaku Gerakan, dapat didefenisikan beberapa model Gerakan anti korupsi di Indonesia sebagai berikut : 1. Lembaga Pendidikan dan pusat studi anti korupsi 2. Lembaga swadaya Masyarakat anti korupsi 3. Komunitas –komunitas anti korupsi
  • 10. 3. Oecd (Organization for economic co- operation and development ) OECD berdiri sejak tahun 1946 dengan misi untuk memperbaiki proses penyusunan kebijakan ekonomi negara anggota dan negara lain di dunia. 4. Masyarakat uni eropa Di negara-negara uni eropa, Gerakan pemberantasan korupsi secara internasional di mulai pada sekitar tahun 1996
  • 11. • Transparency internation (TI) adalah sebuah organisasi internasional non pemerintahan yang memantau dan mempublikasihkan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang di lakukan oleh korporosi dan korupsi politik di tingkat internasional. • Tiri ( Making integrity work) adalah sebuah organisasi interdependen internasional non-pemeritah yang memiliki heand-office di London,untited kingdom dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta.
  • 12. INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelangaraan negara yang berisih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme . 01 02 UU No. 31 Tahun1999 tentang pemberantasan Tindakan korupsi. 03 UU No. 30 Tanun 2002 tentanng komisi pemberantasan Tindak pidana korupsi. 04 UU No. 46 Tahun 2009 tentang pengadilan Tindak pidana korupsi
  • 13. 05 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian uang 06 UU No. 7 Tahun 2006 tentang pengesahan united nations convention against corruption 07 UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 08 UU No. 5 Tahun 2004 tentang aperatur sipil negara 09 UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 10 UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers
  • 14. 11 .UU No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukun acara pidana 12. UU kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) 13. peraturan pemerintah no 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dan pemberin penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidanan korupsi 14. perma no 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan pekara tindadak pidanan oleh korporasi 15. permenpan dan RB no. 52 tahun 2014 terkait zona intergitas menuju wilayah bersih dari korupsi wilayah bersih dan melayani
  • 15. 1.UNCAC ( Uniten nation convention against corruption ) Salah satu instrumen internasioanal yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah uniten nation convention against corruption. Beberapa hal penting yang di atur dalam konvensi yaitu : • Masalah pencegahan • Kriminalisasi • Kerjasma internasional • Pengembalian asset-asset hasil korupsi Istrumen internasional pengesahan korupsi
  • 16.
  • 17. ARTI PENTING RATIFIKASI KONVENSI ANTI KORUPSI BAGI INDONESIA
  • 18.
  • 19. Kesimpulan Gerakan anti korupsi oleh Lembaga –Lembaga negara merupakan cerminan tanggung jawab untuk memberantas korupsi dalam birokrasi pemerintahan. Sedangkan Gerakan anti korupsi oleh Masyarakat menunjukan kesadaran untuk mememiliki peran sesuai dengan bidang dan kopentensinya masing –masing yang di tunjukan untuk mempengaruhi penguatan perilaku anti korupsi atau intekritas dalam lingkungan tertentu. Pada umumnya Gerakan anti korupsi di lakukan berbasis kemitraan atau Kerjasama baik sesama pihak maupun lintas sectoral, karena dengan Kerjasama akan lebih efektif dan lebih luas mafaatnya. Masyarakat internasional telah besepakat bahawa korupsi adalah tindak pidana yang berdampak sangat buruk bagi kelangsungan hidup umat manusia.Gerakan organisasi internasional seperti PBB,Bank,OECD,Masyarakat uni eropa juga turut memberantas korupsi. Gerakan Lembaga swadaya internasional seperti TI dan TIRI juga ikut memberantas korupsi. Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah united nations convention against corruption. Ratifikasi adalah salah satu bentuk pengesahan penjanjian internasyonal di mana negara yang mengesahkan turut mendatangani naskah perjanjian tersebut. Ratifikasi konfensi anti korupsi merupakan petujuk yang komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa indonsia dalam pengaturan internasional.
  • 20. Akhirnya, setelah mempresentasikan materi yang rumit ini, tetapi bermakna bagi kehidupan sehari-hari kita, waktunya saya pulang ke rumah untuk mendalami lagi mata kuliah Pendidikan anti korupsi semoga bermanfaat Sekian dan trima kasih