Dokumen tersebut membahas manajemen darurat wabah penyakit hewan, termasuk hierarki administrasi, jenis-jenis bencana, definisi wabah, mekanisme penanganan darurat, sumber pendanaan, dan status keadaan darurat.

1. Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
ANALISIS KESENJANGAN DALAM
PENGANGGARAN PENANGGULANGAN
WABAH PENYAKIT HEWAN
Rapat Konsultasi Mekanisme Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan
Bogor, 5 Desember 2016

2. Hirarhi Administrasi Pengaturan
Kesiagaan darurat dan respon
Kebijakan
Legislasi
Sistim
Rencana & Pedoman
SOP
Sumberdaya, staf, Rp.
Sumber: John Weaver (2016)

3. Bencana
• Bencana Alam (Natural Disaster)
(1) Gempa bumi; (2) Tsunami; (3) Letusan
gunung api; (4) Banjir; (5) Tanah longsor; (6)
Kebakaran hutan; (7) Kekeringan; (8) Badai
topan.
• Bencana Nonalam (Non-natural
Disaster)
(1) Wabah penyakit/epidemi; (2) Kegagalan
teknologi; (3) Kebakaran hutan/padang.
• Bencana Sosial (Social Disaster)
(1) Huru hara; (2) Aksi teror; (3) Sabotase
Gambar diambil dari presentasi
Dr. Fuadi Darwis, MPH (BNPB)

4. Wabah penyakit (epidemi)
sebagai bencana nonalam
• Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Penanggulangan Bencana menyebutkan salah satu jenis
ancaman bencana yang terdapat di wilayah adalah wabah
penyakit (epidemi).
• Epidemi baik yang mengancam manusia maupun hewan ternak
berdampak serius berupa kematian serta terganggunya roda
perekonomian.
• Beberapa indikasi/gejala awal kemungkinan terjadinya
epidemi seperti avian influenza/flu burung, antrax serta
beberapa penyakit hewan ternak lainnya yang telah
membunuh ratusan ribu ternak yang mengakibatkan kerugian
besar bagi petani.

5. Pengertian wabah
UU No. 41/2014 UU No. 4/1984 TAHC OIE
Kejadian penyakit luar
biasa yang dapat berupa
timbulnya suatu penyakit
hewan menular baru di
suatu wilayah atau
kenaikan kasus penyakit
hewan menular
mendadak yang
dikategorikan sebagai
bencana nonalam. (Pasal
1)
Kejadian berjangkitnya
suatu Penyakit Menular
dalam masyarakat yang
jumlah penderitanya
meningkat secara nyata
melebihi dari pada
keadaan yang lazim pada
waktu dan daerah
tertentu serta dapat
menimbulkan
malapetaka. (Pasal 1)
Kejadian satu atau lebih
kasus dalam suatu unit
epidemiologik. (Glossary)
Kejadian Luar Biasa (KLB):
Timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian
yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun
waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada
terjadinya wabah (Pasal 1a UU No. 4/1984).

6. Manajemen darurat wabah
Presiden R.I.
Kementan
Kemenko PMKBNPB
Ditjen PKH
Komnas
Zoonosis
BNPB
BPBD
BPBD
Pemda
Provinsi
Pemda
Kabupaten
Komda
Zoonosis
Komda
Zoonosis
Kemenkes Kemendagri
Garis manajemen langsung
Garis koordinasi

7. Tanggung jawab Pemerintah dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana
a) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan
risiko bencana dengan program pembangunan;
b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi
yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan
standar pelayanan minimum;
d) pemulihan kondisi dari dampak bencana;
e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam
APBN yang memadai;
f) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam
bentuk dana siap pakai; dan
g) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari
ancaman dan dampak bencana.
Sumber: Undang-Undang No. 24 Tahun 2007

8. Siklus penanggulangan bencana
Pasca
Bencana
Pra Bencana
(situasi
tidak terjadi
bencana)
Pra Bencana
(situasi ada
potensi
bencana)
Tanggap
Darurat
Bencana
3 (tiga) tahapan:
1. Pra bencana:
a. situasi tidak terjadi
bencana.
b. situasi terdapat
potensi bencana.
2. Saat Tanggap Darurat
yang dilakukan dalam
situasi terjadi bencana.
3. Pasca bencana yang
dilakukan dalam saat
setelah terjadi bencana.
Sumber: Undang-Undang No. 24 Tahun 2007

9. Kegiatan penyelenggaraan
penanggulangan bencana
• Kesiapsiagaan
• Peringatan Dini
• Mitigasi Bencana
PRA BENCANA
• Siaga Darurat
• Tanggap Darurat
• Transisi Darurat ke Pemulihan
TANGGAP
DARURAT
• Rehabilitasi
• Rekonstruksi
PASCA
BENCANA
Sumber: Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008

10. Perencanaan dalam Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
Sumber: Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

11. Tanggap Darurat
1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap
lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
2. penentuan status keadaan darurat bencana;
3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena
bencana;
4. pemenuhan kebutuhan dasar;
5. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana
vital.
Sumber: Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008

12. Manajemen kesiagaan darurat veteriner
• Analisis Risiko
• Pengamanan Perbatasan & Karantina
• Biosekuriti
• Vaksinasi
PENCEGAHAN
• Sistem Surveilans
• Pernyataan Keadaan DaruratDETEKSI
• Pengelolaan Keadaan Darurat
• Rencana Tindakan Darurat
• Rencana Kontijensi
• Rencana Terhadap Tindakan Kejadian
• Sumberdaya
RESPON
DARURAT
PEMULIHAN
• Rencana Pemulihan
• Demonstrasi Bebas Penyakit atau
Penyakit Menjadi Endemik
• Tinjauan
PRA
BENCANA
TANGGAPDARURAT
PASCA
BENCANA

13. Status Keadaan Darurat
SIAGA DARURAT TANGGAP DARURAT
TRANSISI DARURAT
KE PEMULIHAN
Bencana
Sumber: Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008
▪ Sistem Surveilans
▪ Pernyataan
Keadaan Darurat
▪ Pengelolaan Keadaan Darurat
▪ Rencana Tindakan Darurat
▪ Rencana Kontijensi
▪ Rencana Terhadap Tindakan
Kejadian
▪ Sumberdaya
• Rencana Pemulihan
• Demonstrasi Bebas
Penyakit atau
Penyakit Menjadi
Endemik
• Tinjauan

14. Pernyataan Keadaan Darurat
• Keputusan Menteri Pertanian, merupakan pernyataan resmi
adanya keadaan darurat wabah penyakit hewan yang harus
dilaksanakan oleh semua lembaga dalam Siskeswannas, termasuk
Ditjen PKH, Barantan, dan Otovet di tingkat provinsi, kab./kota.
• Pernyataan dibuat berdasarkan konfirmasi adanya wabah penyakit
hewan yang dibuktikan dengan hasil pengujian laboratorium
diagnostik veteriner dan telaah epidemiologis.
• Dirkeswan sebagai Chief Veterinary Officer (CVO) memberikan
rekomendasi kepada Mentan.
• Rekomendasi yang disampaikan kepada Mentan juga mencakup
kebijakan untuk pengendalian penyakit.
• Proses menyatakan darurat penyakit hewan harus jelas dan
terdokumentasi, dan harus ada rancangan nota atau format standar
yang dipersiapkan untuk CVO.
Sumber: Pedoman Pelaksanaan SISTEM MANAJEMEN KEADAAN DARURAT
untuk Kesiagaan dan Respon Darurat Penyakit Hewan (2016)

15. Sumber pendanaan wabah PHMS
No. Lembaga Sumber
Dana
Jenis Anggaran
1. Sekjen Kementan APBN Dana Tanggap Darurat dalam
rangka Penanggulangan bencana
2. Ditkeswan/
Ditkesmavet
APBN - Revisi anggaran
- Revisi anggaran dekonsentrasi
3. Provinsi APBD - Revisi anggaran
4. Kabupaten/
Kota
APBD - Revisi anggaran
5. BNPB APBN Dana Siap Pakai
6. BPBD Provinsi APBD Dana Siap Pakai
7. BPBD Kabupaten APBD Dana Siap Pakai
8. Kemendagri APBN Biaya Tak Terduga

16. Revisi anggaran
• Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.02/2016
tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016
– Pasal 2 ayat (1) huruf b: Perubahan rincian anggaran
dan/atau pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran
tetap.
– Pasal 2 ayat (3) huruf m: Rincian anggaran berupa
perubahan rincian anggaran dan/atau pergeseran rincian
anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
m. pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan
bencana.

17. Revisi anggaran (lanjutan)
• Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.02/2016
tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016
– Pasal 25 ayat (1): Pergeseran anggaran dalam rangka
penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) huruf m dapat digunakan untuk mendanai
pelaksanaan mitigasi bencana, tanggap darurat, dan
penanganan pasca bencana.
– Pasal 25 ayat (2): Pergeseran anggaran dalam rangka
penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditujukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran dengan dilengkapi alasan yang dapat
dipertanggugjawabkan.

18. Dana penanggulangan bencana
• Pasal 6 UU 24/2007: Dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana, pemerintah memiliki tanggung jawab, antara lain
meliputi:
a. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang
memadai;
b. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk
dana siap pakai.
• Pasal 8 huruf d UU 24/2007: Pemerintah daerah juga turut
memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana yang salah satunya meliputi pengalokasian dana
penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.
• Pasal 60 angka (1) dan (2) UU 24/2007: Tanggung jawab
bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah dan juga
mendorong partisipasi masyarakat.

19. Dana Siap Pakai (DSP)
• Pasal 6 huruf f UU 24/2007: dana yang dicadangkan oleh
pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu
apabila terjadi bencana.
• Pasal 3 PP 22/2008: pengaturan pendanaan dan
pengelolaan bantuan bencana meliputi:
a. sumber dana penanggulangan bencana;
b. penggunaan dana penanggulangan bencana;
c. pengelolaan bantuan bencana; dan
d. pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

20. Dasar Pemberian DSP /On-call
• Pernyataan/Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana
• Laporan Kejadian Bencana (termasuk dampak yang
ditimbulkan serta upaya penanganan) atau Laporan
TRC BNPB/ Hasil Rapat Koordinasi/Inisiatif BNPB
• Usulan Daerah Perihal Permohonan Dukungan Bantuan;
• Rekomendasi Gubernur.
Sumber: Direktur Bantuan Darurat BNPB; Peraturan
Kepala BNPB No. 6A Tahun 2011.

21. Penggunaan DSP pada status
siaga darurat bencana
• Untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan dalam keadaan
terdapat potensi bencana sebagai akibat dari
peningkatan eskalasi ancaman yang:
– penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat
oleh instansi yang berwenang, dan
– mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di
masyarakat.
• Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan
oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul Kepala
BNPB/BPBD.
Sumber: Direktur Bantuan Darurat BNPB; Peraturan
Kepala BNPB No. 6A Tahun 2011.

22. Penggunaan DSP pada status
Tanggap Darurat (1)
• Untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan yang harus
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana,
untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
• Penggunaan DSP pada status Tanggap Darurat bisa:
– Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk
penanganan darurat bencana KLB
– Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan
darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam
rangka penanganan darurat.
– Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan
bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun
peralatan.
Sumber: Direktur Bantuan Darurat BNPB; Peraturan
Kepala BNPB No. 6A Tahun 2011.

23. Penggunaan DSP pada Status
Tanggap Darurat
• DSP tidak dapat digunakan untuk:
– Pembelian ATK
– Pekerjaan jasa perencanaan konstruksi
– Pekerjaan jasa pengawasan konstruksi
• DSP untuk pelayanan kesehatan:
‒ Pengadaan obat dan bahan habis pakai
‒ Pengadaan peralatan higienis seperti sabun, shampo, sikat gigi,
pasta gigi dan sejenisnya
‒ Pengadaan alat kesehatan
‒ Biaya perawatan korban bencana
‒ Pengadaan vaksin
‒ Pengadaan alat dan bahan pengendalian vektor penyakit
‒ Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa
alat transportasi dan atau pembelian bahan bakar
Sumber: Direktur Bantuan Darurat BNPB; Peraturan
Kepala BNPB No. 6A Tahun 2011.

24. Kerjasama kelembagaan dengan BNPB
No. Kementerian/
Lembaga
Kesepakataan Bersama/Nota
Kesepahaman
Jangka
waktu
1. Kemenkes No.: HK/MENKES/134/III/2014
Tanggal 11 Maret 2014
5 tahun
2. PMI No.: 1214/UM/III/2009
Tanggal 23 Maret 2009
5 tahun
3. Kementan*) No.: 01/MOU/Mentan/RC.110/2/2012
Tanggal 2 Februari 2012
4 tahun
4. Kemenkominfo No.: 351/M.KOMINFO/6/2012
Tanggal 11 Juni 2012
5 tahun
*) Ruang Lingkup Kerjasama: a. Penyediaan bantuan bencana berupa logistik,
uang, biaya, tenaga, peralatan, sarana-prasarana, informasi dan hal-hal lain yang
diperlukan; b. Prosedur penyaluran bantuan bencana kepada korban bencana; c.
pelaporan dan evaluasi.
**) Kegiatan di bidang penanganan darurat dan rehab-rekons sudah berjalan
secara otomatis. Rencana tindak lanjut diperlukan perjanjian kerjasama.

25. ‘Gap analysis’ penganggaran
kesiagaan darurat veteriner (1)
LEGISLASI
• Pengaturan mengenai wabah dalam kesehatan hewan tidak
ditetapkan secara terpisah seperti halnya sektor Kesehatan.
Kesehatan memiliki UU tentang wabah penyakit menular (UU No.
4/1984 dan PP No. 40/1991).
• Pengaturan mengenai penanggulangan wabah penyakit hewan
masuk ke dalam salah satu bentuk dari pengendalian dan
penanggulangan penyakit hewan (UU No. 18/2009 jo UU No.
41/2014).
• Meskipun pengertian wabah ada dalam UU, tetapi masih terjadi
kesimpangsiuran tentang wabah terutama di lapangan, sehingga
menyulitkan dalam membuat keputusan apakah yang terjadi
adalah wabah atau bukan.

26. ‘Gap analysis’ penganggaran
kesiagaan darurat veteriner (2)
LEGISLASI (lanjutan)
• Deklarasi wabah oleh Menteri Pertanian sangat bergantung
kepada laporan Bupati/Walikota ke Gubernur dan Menteri
Pertanian yang melaporkan hasil kajian epidemiologis yang
mengindikasikan terjadinya wabah, sehingga perlu ada sosialisasi
dan advokasi mengenai UU No. 18/2009 jo UU No. 41/2014.
• Penetapan Daerah Wabah berdasarkan kriteria-kriteria yang
ditetapkan dalam Permentan.
• Konfirmasi penyebab wabah untuk ketepatan dan kecepatan
pengambilan keputusan dan tindak lanjut perlu ditetapkan dalam
revisi PP No. 47/2014., terutama menyangkut mekanisme
pelaporan wabah (termasuk formulirnya), penetapan
laboratorium referensi, formulir pengajuan permintaan bantuan
penanggulangan wabah.

27. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap
kurangnya pelaporan penyakit zoonosis di sektor
kesehatan hewan dan kesehatan
Laporan ke otoritas
internasional
Laporan ke otoritas
nasional
Uji diagnostik yang
dipercaya tersedia
Pengumpulan sampel yang cukup
Untuk diagnosa penyakit zoonosis
Permintaan pelayanan kesehatan
hewan/kesehatan
Hewan/orang jatuh sakit
Masalah terkait
kesehatan hewan
Masalah terkait kesehatan
Infrastruktur diagnostik
lemah, kurangnya personil
terlatih, kurang uji-uji
berbasis lapangan
Kurangnya
insentif untuk
melapor
Kesulitan jalan ke
RS, pengetahuan
dan kesadaran
penyedia kesehatan
non- institusional
Pelaporan tidak dipercaya,
konsekuensi pelaporan negatif,
Komunikasi inter-sektoral lemah
Infrastruktur diagnostik
lemah, kurang personil
terlatih, kurang uji-uji
berbasis RS
Pengetahuan tentang
zoonosis lemah diantara
praktisi medis, gejala
klinis non- spesifik
Komunikasi dan
transportasi sulit
Pelaporan tidak dipercaya,
konsekuensi pelaporan negatif,
Komunikasi inter-sektoral lemah
Kurangnya peralatan/
pelatihan untuk
pengambilan sampel
diagnostik

28. ‘Gap analysis’ penganggaran
kesiagaan darurat veteriner (3)
KEBIJAKAN
• Kebijakan yang menyangkut prinsip-prinsip penanggulangan
keadaan darurat wabah penyakit hewan belum mengikuti atau
belum kompatibel dengan prinsip-prinsip penanggulangan
keadaan darurat bencana yang cepat dan akurat.
• Tidak tersedia Dana Tanggap Darurat untuk wabah penyakit
hewan menular yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu dalam
APBN/APBD.
• Belum ada mekanisme yang disepakati bersama dengan BNPB
dalam mengakses Dana Siap Pakai (DSP) untuk keadaan darurat
wabah penyakit hewan.

29. Rekomendasi penguatan mekanisme
penganggaran kesiagaan darurat veteriner
LEGISLASI:
1. Revisi UU No. 18/2009 jo UU No. 41/2014 dan PP No. 47/2014:
– Bab yang khusus mengatur tentang pengendalian dan
penanggulangan wabah penyakit hewan menular (bukan
merupakan bagian dari Bagian Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan.
2. Penerbitan Permentan baru:
– Menerbitkan Permentan tentang Jenis Penyakit Menular
Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya
Penanggulangan (seperti PMK No. 1501/Menkes/Per/X/2010).
– Menerbitkan Permentan tentang Kesiagaan Darurat Veteriner
yang mengikuti tahapan penanggulangan bencana yang
mengacu kepada UU No. 24/2007.

30. Rekomendasi penguatan mekanisme
penganggaran kesiagaan darurat veteriner
KEBIJAKAN:
1. Melakukan Kesepakatan Bersama dengan BNPB dengan
memperluas ruang lingkup kerjasama yang meliputi juga bencana
non alam (wabah penyakit hewan menular).
2. Perlunya kebijakan mengenai upaya penanggulangan wabah harus
segera dilakukan tanpa perlu menunggu ditetapkannya suatu
wilayah menjadi Daerah Wabah. Begitu ada gejala atau tanda
terjangkitnya suatu wabah segera dilaksanakan upaya
penanggulangan seperlunya yang sama dengan upaya
penanggulangan wabah pada umumnya.
3. Bilamana diperlukan untuk penanggulangan wabah, segera
dibentuk Tim Respon Cepat, termasuk dengan memanfaatkan Unit
Respon Cepat yang ada di tingkat nasional, provinsi, kab./kota.

31. Rekomendasi penguatan mekanisme
penganggaran kesiagaan darurat veteriner
KEBIJAKAN:
1. Menyusun dan menerbitkan sejumlah SOP yang ditetapkan
berdasarkan Kepmentan:
a. SOP Pelaksanaan Pemusnahan Hewan (Stamping out), Depopulasi);
b. SOP Incident Command System (ICS);
c. SOP Penilaian Dana Kompensasi dan Kebutuhan Sumberdaya Dalam
Status Tanggap Darurat dan Pasca Bencana;
d. SOP Sistim Informasi Penanggulangan Keadaan Darurat Wabah.
2. Menyediakan Dana Tanggap Darurat setiap tahun anggaran untuk
mempersiapkan diri sewaktu-waktu terhadap kemungkinan
timbulnya keadaan darurat wabah penyakit hewan.

32. Terima kasih atas perhatiannya
AIP-EID Program
National Consultant to review funding mechanisms
for animal health emergency response