Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dokumen tersebut membahas penanggulangan bencana di Indonesia sejak tahun 2004 hingga 2007 yang meliputi gempa bumi, tsunami, dan bencana lainnya beserta permasalahannya. 2. Pemerintah menerbitkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur tanggung jawab pemerintah dan pemda serta kelembagaan penanggulangan benc

2. Bencana Gempabumi
Yogyakarta dan JawaTengah
Mei 2006
BencanaTsunami Pangandaran
Juli 2006
BencanaTsunami
Aceh dan Sumatra Utara
Desember 2004
UU No. 24Tahun 2007 : Penanggulangan Bencana

3.  Pra Bencana :
 kurang diperhatikan,
 kesiapsiagaan kurang, Bencana terjadi pada waktu kita tidak siap
 Pada saat kondisi darurat :
 Panik berkepanjangan
 Tidak tahu apa yang harus diperbuat
 Koordinasi kacau, kewenangan tidak jelas
 Stress (diri, famili/Keluarga, tetangga menjadi korban)
 Distribusi bantuan kacau
 Ketidakpercayaan pada pemerintah
 Tekanan Media
 Isu yang menyesatkan dari pihak yang tidak bertanggungjawab
 Semua ingin membantu tapi tidak banyak yang bisa diperbuat
 Keamanan terganggu
 Kondisi Pasca Bencana:
 Pemulihan Fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan berjalan lambat, dan tidak menyeluruh
 Bantuan hanya sebatas pada masa tanggap darurat
 Bantuan tidak merata
 Psikososial tidak tertangani secara tuntas, menyisakan depresi yang mendalam

4.  UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
 Urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder
diatur
 Pemerintah sebagai penanggungjawab PB dengan peran serta
aktif masyarakat dan lembaga usaha => Platform Nasional
 Merubah paradigma respons menjadi Pengurangan Risiko
Bencana
 Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra
bencana, pada saat dan pasca bencana, secara terencana,
terpadu, dan terkoordinasi
 Membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam
menghadapi bencana
 Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
melalui Kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai
 Integrasi PB dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D,
RPJP/D)

5. ARAHAN PRESIDEN RI
tentang Penanggulangan Bencana
Disampaikanpadatanggal14SeptemberTahun2007diKabPesisirSelatan,
SumbarpadasaatgempabumiBengkuludanSumateraBarat (7,9SR,12Sept
2007)
1. Pemda Kabupaten/Kota menjadi penanggung jawab utama
penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.
2. Pemda Provinsi segera merapat ke daerah bencana untuk memberikan
dukungan dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada di tingkat
Provinsi jika diperlukan.
3. Pemerintah memberi bantuan sumberdaya yang secara ekstrim tidak
tertangani daerah.
4. LibatkanTNI dan POLRI.
5. Laksanakan penanganan secara dini

6. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA ADALAH
Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan
program pembangunan;
Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dengan kredibel dari ancaman dan dampak
bencana.
Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara
adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai;
Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;

7. TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA
Penjaminan pemulihan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena
bencana sesuai dengan standar pelayanan minimun;
Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana
dengan program pembangunan;
Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai;

8. PERENCANAAN
LEGISLASI
KELEMBAGAAN PENDANAAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

9.  Nasional :
 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang PENANGGULANGAN BENCANA
 UU Nomor 26 Tahun 2008 tentang TATA RUANG
 Peraturan Pemerintah
 Peraturan Presiden
 Peraturan Menteri
 Peraturan Kepala BNPB
 dsb
 Daerah :
 Peraturan Daerah
 Peraturan Gubernur
 Peraturan Walikota
 Peraturan Bupati
 Qanun
 Dsb

10. FORMAL :
 BNPB
 BPBD Provinsi
o 33 BPBD sudah terbentuk
 BPBD Kabupaten/Kota
o 387 BPBD sudah terbentuk BNPB
Unsur Pengarah Unsur Pelaksana
BPBD Provinsi
Unsur Pengarah Unsur Pelaksana
BPBD Kab./Kota
Unsur Pengarah Unsur Pelaksana
19 orang [10 unsur pemerintah dan 9 unsur profesional]
11 orang [6 unsur pemerintah dan 5 unsur profesional]
9 orang [5 unsur pemerintah dan 4 unsur profesional]

11.  NON FORMAL
 NATIONAL PLATFORM (PLANAS PRB)
 FORUM MASYARAKAT SIPIL
 FORUM LEMBAGA USAHA
 FORUM PERGURUANTINGGI
 FORUM MEDIA
 FORUM LEMBAGA INTERNASIONAL
 LOCAL PLATFORM
 Forum PRB NTT
 Forum PRB Jogjakarta
 PLATFORMTEMATIC
 Forum Merapi
 Forum Slamet
 Perlu terus dikembangkan

12.  Perencanaan Penanggulangan Bencana
 Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan)
o Tingkat Nasional  RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA 2010-2014
o Tingkat Provinsi/Kab./Kota  RENCANA PENANGGULANGAN
BENCANA
 RencanaTiap Jenis Bencana
o Rencana Mitigasi (Mitigation Plan)
o Rencana Kontinjensi (Contingency Plan)
o Rencana Operasi (Operation Plan)
o Rencana Pemulihan (Recovery Plan)
 Pemaduan PB dalam Perencanaan Pembangunan (Nasional / Daerah)
 Penanggulangan Bencana dalam RPJP (N/D), RPJM (N/D) dan RKP (N/D)

13.  Dana DIPA (APBN/APBD)
 untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional
lembaga/departemen terutama untuk kegiatan pengurangan
risiko bencana
 DAK untuk pemda Provinsi/Kab./Kota diwujudkan dalam mata
anggaran kebencanaan, disesuaikan dengan tingkat kerawanan
dan kemampuan daerah
 Dana Contingency
 untuk penanganan kesiapsiagaan
 Dana Siap Pakai (on call)
 untuk bantuan kemanusiaan (relief) pada saat terjadi bencana
 Dana bantuan sosial yang berpola hibah
 Dana yang bersumber dari masyarakat

14. Kapasitas adalah kemampuan
sumberdaya dalam menghadapi
ancaman atau bahaya
1. Kapasitas kelembagaan (ada tidaknya
BPBD, Platform Daerah PRB, dan forum
lainnya)
2. Kapasitas Sumberdaya
- Sumberdaya manusia (pelatihan
personil, relawan, masyarakat)
- prasarana (kantor, pusdalops, alat
transportasi, komunikasi)
3. Kapasitas IPTEK (penguasaan IPTEK, pendidikan
tinggi, IPTEK terapan)
4. Kapasitas Manajemen (prosedure koordinasi,
komando dan pelaksanaan penanggulangan bencana)

15. PENYELENGGA -
RAAN
PENANGGULA -
NGAN BENCANA
Prabencana
Saat Tanggap
Darurat
Pascabencana
Situasi Tidak
Ada Bencana
Situasi Terdapat
Potensi Bencana
Perencanaan
Pencegahan
Pengurangan Risiko
Pendidikan
Pelatihan
Penelitian
Penaatan Tata Ruang
Mitigasi
Peringatan Dini
Kesiapsiagaan
Kajian Cepat
Status Keadaan Darurat
Penyelamatan & Evakuasi
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Perlindungan
Pemulihan
Rehabilitasi
Rekonstruksi
Prasarana dan Sarana
Sosial
Ekonomi
Kesehatan
Kamtib
Lingkungan

16. Nama Fasilitator
Jabatan
No. HP
Alamat Kantor
Alamat email