Sharekanla

1. PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
(PBB)
AFRITA

2. SUBYEK PBB
(UU No. 12Thn 1994)
Orang atau Badan yang:
Memiliki, menguasai;
Memperoleh manfaat atas bumi,
dan/atau;
Memperoleh manfaat atas bangunan

3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan
(UU No.28Thn 2009 Pajak & Retribusi
Daerah)
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan
yang dimiliki,dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan

4. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 a. Pajak Hotel;
 b. Pajak Restoran;
 c. Pajak Hiburan;
 d. Pajak Reklame;
 e. Pajak Penerangan Jalan;
 f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 g. Pajak Parkir;
 h. Pajak AirTanah;
 i. Pajak Sarang Burung Walet;
 j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;
 k. Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan.

5. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak
Tidak Kena Pajak
ditetapkan paling rendah
sebesar Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) untuk
setiapWajib Pajak

6. Dirjen Pajak berwenang menentukan
subyek pajak
a. A memanfaatkan bumi dan/atau bangunan
milik B, bkn krn UU atau perjanjian, mk A
ditetapkan sbgWP
b. Sest objek yg msh dlm sengketa pemilikan
di PN, mk org atau badan yg memanfaatkan
obyek pajak ditetapkan sbgWP
c. Subyek pajak dlm wkt yg lama di luar wil
obyek pajak, yg merawat obyek pajak
dikuasakan kpd org atau bdn, mk org atau
bdn yg diberi kuasa dpt ditunjuk sbgWP

7. UUPA (UU 5/ 1960)
“stp harta tak bergerak, baik tanah maupun
bangunan hrs mempunyai sertifikat yg
menerangkan siapa yg mempunyai hak, hak
apa yg dimiliki, letak tanah/ bangunan serta
luasnya”
Subyek yg memiliki/menguasai obyek:
-----> wajib mdaftarkan pajak
dgn mengisi SPOP ( Surat
Pemberitahuan Obyek Pajak)

8. Pembayaran PBB dpt dilakukan
melalui 2 jalur:
1. Melalui Bank
2.Melalui petugas pemungut

9. OBJEK PBB
Bumi & bangunan
Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks
bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya,
yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleksnBangunan
tersebut;
b. jalan tol;
c. kolam renang;
d. pagar mewah;
e. tempat olahraga;
f. galangan kapal, dermaga;
g. taman mewah;
h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
i. menara.

10. Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB
Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak
yang:
a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk
penyelenggaraan pemerintahan;
b. digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum di bidang ibadah, sosial,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
nasional, yang tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan;
c. digunakan untuk kuburan, peninggalan
purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

11. Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB
Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak
yang:
d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam,
hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan
tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan
konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal
balik; dan
f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga
internasional yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan.

12. SIFAT PBB
PBB adalah pajak yg dikenakan atas harta
tak bergerak, maka yg dipentingkan
adalah objeknya & krn itu keadaan/ status
orang atau bdn yg dijdkan subyek tdk
penting & tdk mempengaruhi besarnya
pajak
Oleh krn itu, pajak ini disebut pajak yg
obyektif

13.  Dasar pengenaan PBB Perdesaan dan
Perkotaan adalah NJOP.
 Besarnya NJOP sebagaimana ditetapkan
setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk
objek pajak tertentu dapat ditetapkan
setiap tahun sesuai dengan
perkembangan wilayahnya.
 Penetapan besarnya NJOP dilakukan
oleh Kepala Daerah.

14.  Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan
ditetapkan paling tinggi sebesar
0,3% (nol koma tiga persen).
 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

15.  Besaran pokok PBB Perdesaan dan
Perkotaan yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif
dengan dasar pengenaan pajak
setelah dikurangi Nilai Jual Objek
PajakTidak Kena Pajak

16. CARA MENGHITUNG PBB
 Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual
Kena Pajak (NJKP)
 NJKP diperoleh stlh diadakan perkalian
20% dr NJOP
 NJOP ini dihitung sesuai dgn harga pasar
yg blaku thdp tanah & bangunan
 Tarif PBB: 0,3%
 Batas Nilai Jual Tidak Kena Pajak (BNJTKP)
adalah Rp. 10 juta

17. Rumusnya : NJKP= 20% x NJOP
Tarif PBB adalah : 0,3% NJKP = utang PBB
Contoh:
Deni memiliki tanah dan bangunan NJOP
Tanah&bangunan Rp. 100.000.000
Batas NJTKP Rp. 10.000.000
90.000.000
NJKP = 20% x 90.000.000 = Rp. 18.000.000
PBB Deni = 0,3% x 18.000.000 = Rp. 54.000,-