2. Apa Sih Pajak Itu ?
Pajak adalah kontribusi wajib masyarakat
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang sifatnya memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan catatan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung
………………dan digunakan untuk keperluan
………………negara serta kemakmuran rakyat.
3. Sejarah Pemungutan Pajak
Masa Kerajaan
Upeti Kepada Raja
Masa Kolonial Belanda
Pemerintah Kolonial melakukan aprosiasi terhadap sistem pajak
tanah bagi para petani yang diterapkan oleh kerajaan-kerajaan
terdahulu, dan dibuatnya undang-undang pembayaran pajak
Masa Sekarang di Indonesia
Undang-undang Pajak Penjualan (1951), Undang-undang KUP
(2007) ,UU KUP No.16 (2009) sertaUU terbaru yaitu UU
Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021
4. Kekayaan Alam
Negara mengatur atas kekayaan
alam yang digunakan untuk
kemakmuran rakyat Bea dan Cukai
02
Bea = Pungutan atas
kejadian atau perbuatan.
Cukai = Pungutan atas
barang-barang tertentu yang
tidak mendapat imbal balik
secara langsung.
Retribusi
03
Iuran yang dipaksakan dan
mendapat imbal balik langsung
Sumber-Sumber Penerimaan Negara
01
5. 05
04
Iuran
Pungutan bersangkutan
dengan jasa dan fasilitas
negara.
Sumbangan
Pungutan yang tidak
dipaksakan.
06
Badan usaha yang
menyediakan produk baik
barang maupun jasa.
Laba Dari BUMN
6. Fungsi Pajak
Finansial (Budgeter)
Memasukkan uang kedalam kas negara.
Mengatur (Regulerend)
Berfungsi untuk mengatur masyarakat, baik di bidang
ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.
7. Demi mewujudkan
masyarakat adil,
makmur dan sejahtera.
Kenapa Harus Bayar Pajak?
Pancasila & UUD 1945 Hak & Kewajiban
Perpajakan sebagai
perwujudan kewajiban
kenegaraan.
Masyarakat
Meningkatkan
kesejahteraan, keadilan
dan pembangunan
sosial.
8. SUBJEK PAJAK
Yang Menjadi Subjek Pajak:
1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum
terbagi
3. Badan (PT, Koperasi,Yayasan, Firma dll)
4. Bentuk Usaha Tetap
Subjek Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap
disamakan perlakuan perpajakannya.
9. Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Termasuk subjek pajak dalam negeri orang pribadi,
baik yang merupakan Warga Negara Indonesia
maupun warga negara asing yang:
1. Bertempat tinggal di indonesia
2. Berada di indonesia lebih dari 183 hari dalam
jangka waktu 12 bulan; atau
3. Dalam suatu tahun pajak berada di indonesia
dan mempunyai niat bertempat tinggal di
indonesia.
WNA >183 Hari
Di Indonesia
11. Nomor Pokok Wajib Pajak
Berdasarkan UU nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 (6),
NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah sebuah
tanda pengenal atau identitas diri yang diberikan oleh
Ditjen Pajak kepada para wajib pajak.
12. Manfaat NPWP Secara Umum
Kamu akan mendapat kemudahan dalam mengurus persyaratan
administrasi pada beberapa lembaga perbankan, termasuk bank dan
perusahaan fintech lainnya. Pembuatan dokumen yang membutuhkan
NPWP di antaranya:
Kredit Bank – NPWP adalah salah satu syarat utama dalam proses pengajuan kredit di bank untuk
menjadi bukti apakah kamu (calon debitur) taat membayar pajak atau sebaliknya.
Rekening Bank – Ada beberapa jenis bank yang memerlukan NPWP untuk pembuatan akun baru.
Pada peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 menjelaskan bahwa calon nasabah
wajib menyerahkan NPWP untuk mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan teroris
oleh bank umum.
Pembuatan SIUP – Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sangat dibutuhkan oleh usaha berskala
kecil maupun besar agar mendapat pengakuan dari pemerintah. Dalam pengajuannya,
dibutuhkan NPWP untuk melancarkan prosesnya.
Pembuatan Pasfor dan Administrasi Pajak Final
13. Siapa Saja Yang Perlu Memiliki NPWP?
1. Wajib pajak
orang pribadi
2. Wanita kawin yang
dikenai pajak terpisah
3. Wajib Pajak Badan yang
memiliki kewajiban membayar
pajak
5. Bendahara yang di tunjuk
sebagai pemotong dan
pemungut pajak.
4. Wajib Pajak Badan yang
memiliki kewajiban memotong
atau memungut pajak
14. Pendaftaran NPWP
OP Menyerahkan
Form+FC KTP
Badan Menyerahkan
Form+FC AKTA+FC
KTP NPWP DIR
Pengerjaan
selama 1 hari
Persyaratan
lengkap di
serahkan kepada
KPP
Permohonan
pendaftaran
NPWP
15. Pajak Penghasilan Pasal 21
Pemotongan pajak atas penghasilan
sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa,
atau Kegiatan yang diterima Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri.
16. PPh Pasal 23
Pemotongan pajak atas penghasilan
berupa Bunga, Royalti, Hadiah,
Penghargaan, Bonus dan penghasilan
dari Sewa dan Imbalan atas Jasa.
17. Pemotong, Wajib Pajak Dipotong, dan Saat Terutang
PEMOTONG
Badan pemerintahan
Subjek pajak badan dalam negeri
Penyelenggara kegiatan dalam negeri
Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu.
WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG
Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang menerima
penghasilan objek PPh pasal 23 dari pemotong PPh Pasal 23
SAAT TERUTANG
Pada saat pembayaran
Saat disediakan untuk dibayarkan (dividen); dan
Saat jatuh tempo
19. Wajib Pajak
Mengakses aplikasi
Biling DJP dan login
Wajib Pajak
02
Merekam NPWP, kode jenis
setor dan jumlah pajak yang
dibayar
Wajib Pajak
03
Melakukan pembayaran
melalui teller Bank/Pos
Wajib Pajak
04
Memperoleh bukti setoran
pajak atas pembayaran yang
dilakukan.
Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Melalui Aplikasi Biling DJP
01
21. SPT Pajak dan Fungsinya
SPT adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan
atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Bagi Wajib Pajak SPT Berfungsi Sebagai;
● Sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya.
Bagi PKP SPT Berfungsi sebagai;
● Sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang
22. ASP yang ditunjuk Direktorat Jendral
Pajak
e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat
Pemberitahuan (SPT) elektronikyang dilakukan
secara online dan real time
Melalui website Direktorat Jendral Pajak (http://www.pajak.go.id)
1. www.spt.co.id;
2. www.pajakku.com;
3. www.eform.bri.co.id; dan
4. www.online-pajak.com.
