Hukum Administrasi Negara Universitas Terbuka PNBP Dana Perimbangan Dana Alokasi Khusus Asas Pokok Pengelolaan Keuangan Negara

1. DISKUSI 5 Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara INDRA SOFIAN (042051183)
Yth. Bapak Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian,
NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban diskusi 6 mata kuliah Hukum
Administrasi Negara berikut:
1. Jelaskan dan sertakan contoh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dana
perimbangan dan dana alokasi khusus!
Jawaban:
1) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 9 Tahun 2019 tenyang Penerimaan Negara
Bukan Pajak1
:
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oteh orang
pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas
layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan
peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar
penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan
dan belanja negara.
Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan mengenai pengertian PNBP, objek dan
subjek PNBP, besaran tarif, pengelolaan PNBP, pemungutan PNBP, serta penggunaan
dana PNBP.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam ketentuan UU Nomor 20 Tahun 1997
dinyatakan sebagai seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari
penerimaan perpajakan. Jenis-jenis PNBP yang dapat digunakan negara sebagai
sumber pembiayaan negara2
:
1) Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah
2) Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam
3) Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
4) Penerimaan dari kegaiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah
5) Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan
denda administrasi
6) Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintyah
1
Pasal 1 angka 1 UU Nomor 9 Tahun 2019
2
Yos Johan Utama, Buku Materi Pokok Hukum Administrasi Negara. Edisi 2. Cetakan Kedua belas, Tangerang
Selatan, Universitas Terbuka, September 2020. Modul 6. Hal 6.13-6.14

2. DISKUSI 5 Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara INDRA SOFIAN (042051183)
7) Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang sendiri.
Penentuan jenis PNBP tersebut ditetapkan dengan undang-undang, Namun untuk PNBP
yang belum termaktub dalam kategori a sampai g dilakukan melalui penetapan peraturan
pemerintah. Hal tersebut juga berkaitan dengan pengaturna penentuan tarif yang
dikenakan atas pungutan PNBP tersebut3
.
Salah satu bentuk PNBP yang menjadi salah satu andalan pendapatan asli daerah
adalah retribusi atas beberapa objek yang telah ditetapkan. Retribusi, menurut UU
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dimaksudkan sebagai sebagai pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemerian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam
pelaksanaannya, ketentuan tersebut dilaksanakan melalui PP Nomor 45 Tahun 1998
tentang Perubahan atas PP Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah4
.
2) Dana Perimbangan
Dalam pembiayaan pemerintahan daerah, selain didapat dari pendapatan asli daerah,
pembiayaan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas dekonsentrasi juga
bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain yang sah.
Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Menurut Pasal 10 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terbagi atas
beberapa jenis5
:
a. Dana Bagi Hasil (Pajak bumi dan bangunan/PBB, bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan/BPHTB, dan Pajak penghasilan PPh 25 dan Pasal 29 wajib pajang orang
pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
b. Dana alokasi umum (Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang alokasikan
dengan tujuan pemerataan kemapuan keuangan antardaerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; dan
3
Ibid. Hal 6.14
4
Ibid.Hal 6.14-6.15
5
Ibid. Hal 6.15

3. DISKUSI 5 Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara INDRA SOFIAN (042051183)
c. Dana Alokasi Khusus .
3) Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus, menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, merupakan Dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang alokasikan kepada daerah tertentu dengan
tujuan nmembantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional. DAK ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada
daerah. Pemanfaatannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Kriteria kebutuhan khusu
tersebut meliputi6
:
a. Kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus DAU.
b. Kebutuhan yang merupakan prioritas nasional, dan
c. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan daerah penghasil.
2. Sebutkan dan jelaskan asas-asas pokok pengelolaan keuangan negara! Bagaimana
kedudukan Presiden dalam menyusun anggaran negara (APBN!
Jawaban:
Asas-asas pokok pengelolaan keuangan negara diatur dalam Pasal UU Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara diantaranya adalah7
:
a. Asas Akuntabilitas beroinetasi pada hasil
b. Asas Profesionalitas
c. Asas Proporsionalitas
d. Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan
e. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan dan mandiri
Berdasarkan pasal 6 UU PKN, dinyatakan bahwa Presiden RI memegang kekuasaan di
bidang keuangan. Kekuasaan tersebut kemudian didelegasikan sebagai berikut8
:
a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiscal dan wakil pemerintah
dalam kepemilikan kekayaan yang dipisahkan
b. Dikuasakan kepada Menteri/pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna
barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya
6
Ibid. Hal 6.18
7
Ibid. Hal 6.29
8
Ibid. Hal 6.30

4. DISKUSI 5 Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara INDRA SOFIAN (042051183)
c. Diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepadala pemerintahan daerah
untuk mengelola keuangan daerah dan mewakilai pemerintah daerah dalam kepemilikan
kekayaan daerah yang dipisahkan.
Namun, kekuasaan yang diserahkan atau didelegasikan presiden kepada aparat atau
pejabat yang lebih rendah kedudukannya tersebut tidak termasuk kewenangan di bidang
moneter, yang me;iputi mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-
undang9
.
Menteri Keuangan RI sebagai pejabat yang diserahi tugas kewenangan oleh Presiden di
bidang Keuangan Negara, dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan negara,
diberikan beberpa kewenangan menurut Pasal 7 UU PKN.
Demikian disampaikan, atas masukan dan tanggapannya diucapkan terima kasih.
REFERENSI:
1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tenyang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3) Yos Johan Utama, Buku Materi Pokok Hukum Administrasi Negara. Edisi 2. Cetakan
Kedua belas, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, September 2020.
4) Inisiasi Tuton ke-6. Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara “Hukum Pengelolaan
Keuangan Negara”. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021
9
Ibid. Hal 6.30-6.31