contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
Etika dan Hukum_FG 4_Aspek Hukum Keperawatan dan Kasus.pptx
1. Aspek Hukum dan Perundang-
Undangan Dalam Keperawatan
Fasilitator: Dr. Etty Rekawati, SKp., MKM.
Disusun Oleh:
Erna Fitriani 2106774313
Eva Yulianti 2106774351
Indra Gilang Pamungkas 2106774452
Idha Nurfallah 2106774433
Juni Netti Mardiani 2006508002
Natalia Sembiring 2106774534
Program Studi Magister Keperawatan
Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Indonesia
2021
3. Pemaparan Kasus
DA (23) dan E (29) merupakan
dua orang perawat di RSUD X
divonis 2 tahun penjara karena
terbentur kasus salah suntik
pada seorang pasien anak tanpa
memiliki STR hingga meninggal
dunia.
3
4. Kronologis
4
1 3 5
6
4
2
(Jumat, 19/10/2018)An.
A (11 th) dibawa ke
RSUD X karena tertusuk
kayu di paha kiri sampai
ke bokong.
Setelah operasi, pasien
dipindahkan ke Ruang
Perawatan Anak. Dokter
memberikan instruksi
pemberian obat ke
kedua tersangka.
D mengatakan kepada E
ada beberapa obat yang
harus diberikan. E
kemudian meminta D
untuk meresepkan obat
dalam Kartu Obat
Pasien.
Tindakan operasi
dilakukan 1 jam setelah
pasien masuk IGD.
Pukul 21:00 WIB, D membuka
RM untuk melihat obat yang
harus disuntikkan ke An.A.
Ketersediaan obat hanya 1
D meminta orang tua korban
mengambil obat di Depo.
Petugas menanyakan
keberadaan pasien.
5. Kronologis
5
1 3 5
6
4
2
Orang tua korban tidak
dapat berbicara.
Akhirnya obat
diserahkan setelah
petugas melihat data.
An. A mendapat suntikan
obat beberapa kali
dalam beberapa menit.
Sekitar pukul 00:05
WIB, D memanggil E
untuk mengabarkan
kondisi An.A melemah.
Seorang perawat di
Ruang Anak
memberitahu kedua
terdakwa bahwa
keduanya salah
menyuntik obat ke tubuh
An.A
Petugas mengira An.A
masih berada di Ruang
Operasi.
E mengecek keadaan An.A
dan mendapatkan HR & RR
sudah melemah.
An.A dinyatakan meninggal
dunia.
6. Analisis Berdasarkan Aspek Hukum
6
“Barang siapa karena
kesalahannya (kealpaannya)
menyebabkan orang lain mati,
diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun
atau pidana kurungan paling
lama satu tahun.”
Kasus tersebut
melanggar Pasal 359
KUHP
7. ▫ Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di
Rumah Sakit wajib memiliki izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
7
Undang- undang no 44 tahun 2009
tentang rumah sakit pasal 13 ayat 2
8. 8
Undang-Undang Tenaga Kesehatan no
36 tahun 2014 Pasal 62 ayat 1
▫ Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus
dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan
pada Kompetensi yang dimilikinya.
9. Pelanggaran Ditinjau Dari UU No.36 Tahun 2014.
9
Ayat 2
Jika kelalaian berat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kematian, setiap
Tenaga Kesehatan dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun. Lalai; lengah; kurang hati-hati;
masalah ini berkaitan erat dengan
KUPidana Pasal 359 dan Pasal 360.
Ayat 1
Setiap Tenaga Kesehatan yang
melakukan kelalaian berat yang
mengakibatkan Penerima Pelayanan
Kesehatan luka berat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun.
10. Pelanggaran Ditinjau Dari UU No.36 Tahun 2014 Pasal
85
10
Ayat 3
Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan
sengaja menjalankan praktik tanpa
memiliki STR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan
pidana denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
11. Pelanggaran Ditinjau Dari UU No.38 Tahun 2014 BAB
IV Mengenai Registrasi, Izin Praktik, dan Registrasi
Ulang
11
Pasal 19 Ayat 1 & 2
Perawat yang menjalankan praktik
keperawatan wajib memiliki izin.
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1
diberikan dalam bentuk SIPP.
Pasal 18 Ayat 1
Perawat yang menjalankan praktik
keperawatan wajib memiliki STR.
12. 12
Bab iv registrasi, izin praktik, dan
registrasi ulang
Bagian kedua
Registrasi
Pasal 18
(1) Perawat yang menjalanka ptektik Keperawatan wajib memiliki
STR
(2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh konsil
Keperawatan setelah memenuhi persyaratan
(3) Persyaratan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) meliputi ;
13. 13
4) STR berlaku selama 5(lima) tahun dan dapat di registrasi ulang
setiap 5 (lima) tahun
5) Persyratan untuk registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) meliputi:
Memiliki STR lama;
Memiliki sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi
Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
Membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika
profesi;
Telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi dibidangnya;
dan
Memenuhk kecukupan dalam kegiatan pelayanan, Pendidikan,
pelatihan, dan /atau kegiatan ilmiah lainnya
14. 14
Memiliki ijazah Pendidikan tinggi
keperawatan
Memiliki sertifikat Kompetensi atau
Sertifikat Profesi
Memiliki surat keterangan sehat fisik
dan mental
Memiliki surat pernyataan telah
mengucapkan sumpah/janji profesi; dan
Membuat pernyataan mematuhi dan
melaksanakan ketentuan etika profesi
15. 15
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2004 Pasal 73 ayat 1-sampai ayat 3
Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk
lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang
bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat
tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan
seolaholah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah
memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan
perundangundangan.
16. 16
(3) SIPP sebagaiman dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota tempat Perawat menjalankan praktiknya
(4) Untuk mendapatkan SIPP sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan (2),
Perawat harus melampirkan :
a. Salinan STR yang masih berlaku
b. Rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat; dan
c. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari
pimpinan Fasiliitas Pelayanan Kesehatan
(5) SIPP masih berlaku apabila :
a. STR masih berlaku; dan
b. Perawat berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SIPP
17. 17
Pasal 20 - 23
Pasal 20
1) SIPP hanya berlaku umtuk 1 (satu) tempat praktik
2) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada Perawat paling banyak untuk 2 (dua) tempat
Pasal 21
Perawat yang menjalankan praktik mandiri harus
memasang papan nama Praktik Keperawatan
18. Pasal 22
SIPP tidak berlaku apabila :
Dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang –
undangan
Habis mamsa berlakunya
Atas permintaan perawat; atau
Perawat meninggal dunia
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dalam
Peraturan Menteri
19. 19
Pasal 30
(1) Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi Asuhan Keperawatan di bidang
upaya kesehatan perorangan, perawat berwenang :
a. Melakukan Pengkajian Keperawatan secara holistk
b. Menetapkan diagnosa keperawatan
c. Merencanakan tindakan keperawatan
d. Melaksanakan tindakan keperawatan
e. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan
f. Melakukan rujukan
g. Memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan
kompetensi
h. Memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter
i. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling; dan
j. Melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan
resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas
20. Sanksi Berdasarkan UU No.38 Tahun 2014
20
Teguran Lisan Denda Administratif
Peringatan Tertulis Pencabutan Izin
21. Analisis
(1) Dalam kasus ini perawat E dan perawat DA tidak
memiliki STR pada saat melakukan praktik
keperawatan
Pasal 3
(1) Setiap Perawat yang menjalankan praktik wajib
memiliki SIPP.
(2) Kewajiban memiliki SIPP dikecualikan bagi perawat
yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan
kesehatan di luar praktik mandiri.
PMK RI No. Hk.02.02/Menkes/148/I/2010
Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat
22. Pada kasus didapatkan konflik etik karena
ditemukan adanya ketidaksepahaman
dimensi etik akibat perbedaan kewenangan
antara perawat dengan tenaga kesahatan
lain.
Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan E
yang meminta DA untuk meresepkan obat
dalam Kartu Obat Pasien.
Analisa Berdasarkan SOP dan
Penyelesaian Sengketa Etik
Selain itu, perawat tidak melakukan sesuai
dengan SOP Pemberian Obat. Salah satu
SOP pemberian obat adalah melakukan
double check dengan sejawat lain.
Hal ini dapat dilihat dari sisi kesalahan
perawat dalam menginjeksikan obat.
22
23. Tugas dan Wewenang Perawat
23
Pemberi Asuhan Keperawatan
Penyuluh dan Konselor Bagi Kesehatan.
Pengelola Pelayanan Kesehatan.
Peneliti Kesehatan
Pelaksana Tugas Berdasarkan Pelimpahan
Wewenang.
Pelaksana Tugas Dalam Keterbatasan
tertentu.
24. Tatalaksana Penilaian Sengketa Etik
24
Menilai Keabsahan
Pengaduan
Memanggil dan
Memeriksa Saksi-Saksi
Menetapkan Putusan
Dugaan Konflik Etik
Memeriksa dan Menilai
Bukti-Bukti
Melakukan
Persidangan
Melakukan Banding
Jika Terdapat
Ketidaksesuaian.
26. Daftar Pustaka
▫ https://ppni-inna.org/index.php/public/information/download-kategori/
▫ PPNI. (2015). PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES
ASSOCIATION). 52.
▫ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
▫ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN
▫ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN
▫ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
▫ PMK RI No. Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat
26
