1. HALAMAN JUDU L
Kelompok 8
PRINSIP DASAR HUKUM
Disusun untuk memenuhi salah satu tugas
Mata Kuliah : PANCASILA
Dosen Pengampu : SETRIA UTAMA RIZAL, M.Pd.
Disusun oleh:
ADI SANJAYA
NIM: 1801160097
YULIADI
NIM: 1801160096
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JURUSAN TARBIYAH
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
2018 M / 1440 H
2. ii
KATA PENGANTAR
حيمهالر محنهالر هاّلل بسم
Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas berkat rahmat dan
hidayah-Nya sehingga dalam pembuatan makalah ini dapat terselesaikan sebagaimana
mestinya. Salam dan shalawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah
SAW, Kepada sahabat-sahabatnya dan Kepada umatnya hingga akhir zaman.
Pertama-tama kami mengucapkan Terima Kasih kepada Dosen Pengampu,
SETRIA UTAMA RIZAL, M.Pd. yang dengan kegigihan dan keikhlasnya
membimbing kami sehingga kami berhasil menyelesaikan makalah ini yang
Alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul PRINSIP DASAR HUKUM dan
atas kegigihan dan keikhlasan beliau lah kami bisa mengetahui sedikit demi sedikit apa
yang sebelumnya kami tidak ketahui. Juga tidak lupa teman-teman seperjungan yang
telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini.
Makalah ini kami buat dengan sesederhana mungkin dan jika ada kesalahan dalam
penulisan makalah ini, kami berharap dan memohon kritik serta saran yang membangun
dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini kedepannnya. Semoga makalah ini dapat
bermanfaat bagi kita semua. Amiin yaa rabal aalamin
Palangka Raya, Desember 2018
Penulis
3. iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL......................................................................................................... i
KATA PENGANTAR...................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1
A. Latar Belakang................................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah.............................................................................................. 2
C. Tujuan ................................................................................................................ 2
BAB II PEMBAHASAN.................................................................................................. 3
A. Konsep Negara Hukum dan Negara Demokrasi................................................ 3
1. Konsep Negara Hukum .................................................................................. 3
2. Konsep Negara Demokrasi............................................................................. 6
B. Prinsip Negara Hukum dan Negara Demokrasi................................................. 8
1. Prinsip-Prinsip Negara Hukum ...................................................................... 8
2. Prinsip-Prinsip Negara Demokrasi................................................................. 8
C. Ciri-Ciri Negara Hukum, Negara Hukum Arti Material dan Negara Hukum
“Indonesia” yang Demokratis.......................................................................... 10
1. Ciri-Ciri Negara Hukum............................................................................... 10
2. Negara Hukum Arti Material ....................................................................... 11
3. Negara Hukum “Indonesia” yang Demokratis............................................. 12
BAB III PENUTUP........................................................................................................ 17
A. Kesimpulan ...................................................................................................... 17
B. Saran ................................................................................................................ 17
5. 1
BAB I PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Demokrasi dan negara hukum merupakan dua konsepsi mekanisme kekuasaan
dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan
satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan
landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan
manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang
memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.
Dalam tataran praktis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin
peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan
perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan
perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum,
dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum
yang berpuncak pada konstitusi (Muntoha, 2009: 379-395).
Sistem pemerintahan Negara Indonesia, sebagaimana dimuat dalam penjelasan
Undang-Undang 1945 Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
(Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat). Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Dalam Suatu Negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi.
Supremasi konstitusi, disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum,
sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian
sosial tertinggi (Jimly Asshiddiqie, 2005: 152-162). Berdasarkan teori kontrak sosial,
untuk memenuhi hak-hak tiap manusia, tidak mungkin dicapai masing-masing orang
secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka, dibuatlah perjanjian sosial yang
berisi tentang tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggung
jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat
dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai
hukum tertinggi disuatu negara (the supreme law of the land), yang kemudian
dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara (Jimly Asshiddiqie,
2008: 532).
6. 2
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Konsep Negara Hukum dan Negara Demokrasi?
2. Apa Prinsip Negara Hukum dan Negara Demokrasi?
3. Bagaimana Ciri-Ciri Negara Hukum, Negara Hukum Arti Material dan Negara
Hukum “Indonesia” yang Demokratis?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui Konsep Negara Hukum dan Negara Demokrasi.
2. Untuk mengetahui Prinsip Negara Hukum dan Negara Demokrasi.
3. Untuk mengetahui Ciri-Ciri Negara Hukum, Negara Hukum Arti Material dan
Negara Hukum “Indonesia” yang Demokratis.
7. 3
BAB II PEMBAHASAN
PEMBAHASAN
A. Konsep Negara Hukum dan Negara Demokrasi
Secara historis, gagasan tentang konsepsi negara hukum terus bergulir sejalan
dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari konsepsi negara hukum liberal
(nachwachter staat/negara sebagai penjaga malam) ke negara hukum formal (formele
rechtsstaat) kemudian menjadi negara hukum materiil (materiele rechtsstaat) hingga
pada ide negara kemakmuran (welvarstaat) atau negara yang mengabdi kepada
kepentingan umum (social service state atau sociale verzorgingsstaat)
(Padmo Wahjono, 1991: 73).
1. Konsep Negara Hukum
Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa, “Negara Indonesia ialah
Negara hukum .” Ketentuan mengenai negara hukum ini secara tegas tercantum dalam
rumusan UUD RIS Tahun 1949 dan UUDS Tahun 1950, tetapi tidak tercantum secara
eksplisit dalam Pasal UUD 1945. UUD 1945 hanya menyebutkan dianutnya prinsip
Negara hukum ini dalam penjelasanya, yang dengan menyatakan bahwa Indonesia
menganut paham Negara hukum atau “Rechstaat” bukan “Machstaat” atau Negara
kekuasaan. Dalam perubahan (amandemen) keempat pada tahun 2002 , konsepsi Negara
hukum atau Rechstaat yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan itu, baru
dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Jimly Asshiddiqie lebih jauh lagi menguraikan bahwa dalam konsep Negara
hukum tersebut, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika
kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi. Karena itu, jargon
yang biasa digunakan untuk menyebut prinsip Negara hukum adalah “the rule of law,
not a man”. Semula rezim pemerintahan yang dipraktekkan dalam sejarah umat manusia
adalah prinsip “rule of man”, yaitu kekuasaan pemerintahan sepenuhnya ditangan orang
kuat. Prinsip ini kemudian berubah menjadi “rule by law”, dimana manusia mulai
memperhitungkan pengtingnya peranan hukum sebagai alat kekuasaan. Baru pada tahap
perkembangan terakhir ini, pada pokoknya,yang disebut sebagai pemerintahan adalah
hukum itu sendiri sebagai satu sistem. Sedangkan, orang per orang yang menjalankan
hukum itu hanya bertindak sebagai “wayang” dari skenario sistem yang mengaturnya.
8. 4
Dalam sejarah modern, gagasan Negara hukum itu sendiri dibangun dengan
mengembangkan perangkat hukum sebagai sistem yang fungsional dan berkeadilan,
denga menata supra dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang
tertib dan teratur, serta membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan
impersonal dalam kehidupan bermasyrakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu sistem
hukum perlu dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya, dimulai dengan
konstitusi sebagai hukum yang tertinggi.
Mahfud MD Dalam membahas perihal konsepsi Negara hukum membaginya
dengan dua bagian, yaitu negara hukum formal dan Negara hukum material. Negara
hukum klasik (formal) mempunyai ciri-ciri sesuai dengan apa yang pernah
dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl yang menyebutkan karakteristik atau unsur-
unsur rechtsstaat sebagai berikut :
a. Pengakuan Hak-hak asasi manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia
itu yang biasa kita kenal sebagai trias politika.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.
Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara
hukum yang disebutnya dengan istilah The Rule Of Law, yaitu :
a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga
seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
b. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi
pejabat.
c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan
pengadilan.
Dalam proses perjalanannya konsep Negara hukum formal mendapat kecaman dan
gugatan menjelang pertengahan abad ke-20. Ada beberapa factor yang menyebabkan
lahirnya kecaman atas Negara hukum formal yang pluralis dan liberal ini, antara lain
menurut Miriam Budiharjo (Mahfud MD:2003), antara lain adalah ekses-ekses dalam
industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan
9. 5
pembagian kekuasaan secara merata serta kemenangan beberapa partai sosialis di
Eropa.
Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga Negara
baik di bidang sosial maupun ekonomi bergeser kearah gagasan baru bahwa pemerintah
harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Gagasan baru inilah yang biasa
disebut dengan Negara hukum material (dinamis) dengan ciri-ciri yang berbeda dengan
yang dirumuskan dalam konsep negara hukum klasik (formal). Perumusan ciri-ciri
Negara hukum yang dilakukan oleh Stahl dan Dicey kemudian ditinjau lagi sehingga
dapat memperlihatkan perluasan tugas pemerintahan yang tidak boleh lagi bersifat pasif.
Olehnya itu unsur-unsur yang terdapat pada negara hukum material, dapat dilihat dari
hasil konferensi ”international Commision of Jurist” yang diselenggarakan di Bangkok
pada tahiun 1965. Yang menekankan bahwa di samping hak-hak politik bagi rakyat
harus diakui pula adanya hak-hak sosial dan ekonomi sehingga perlu dibentuk standar-
standar dasar sosial ekonomi. Komisi ini merumuskan syarat-syarat pemerintahan yang
demokratis di bawah rule of law sebagai berikut :
a. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak
individu,konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh
perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
c. Pemilihan umum yang bebas.
d. Kebebasan menyatakan pendapat.
e. Kebebasan berserikat dan beroposisi.
f. Pendidikan kewarganegaraan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas Philipus M. Hadjon (dalam Mahfud
MD:1999) mengatakan bahwa Negara hukum Indonesia agak berbeda dengan
rechsstaat atau the rule of law. Rechstaat mengedepankan wetmatigheid yang kemudian
menjadi rechtsmatigeheid, the rule of law mengutamakan prinsip equality before the
law, sedangkan Negara hukum Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara
pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan. Dari prinsip ini terlihat
pula adanya elemen lain dari Negara hukum Pancasila yakni terjalinnya gubungan
fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara, penyelesaian
10. 6
sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir, sedangkan
sejauh menyangkut dengan pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang ditekankan bukan
hanya hak atau kewajiban, tetapi juga jalinan yang seimbang antara keduanya.
Lebih lanjut Hadjon (Mahfud MD:1999), mengemukakan elemen-elemen penting
Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah:
a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara.
c. Penyelesaiaan sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana
terakhir jika musyawarah gagal.
d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Berdasarkan elemen-elemen tersebut di atas Mahfud MD Menguraikan arti
penting perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengarah pada :
a. Upaya mencegah terjadinya sengketa atau mengurangi terjadinya sengketa
sehingga sarana perlindungan hukum yang preventif perlu lebih diutamakan
daripada perlindungan hukum yang represif.
b. Upaya penyelesaian sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah
dan penuh kekeluargaan.
c. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir dan bukan
forum konfrontasi sehingga darinya tercermin suasana damai dan tenteram
melalui hukum acaranya.
2. Konsep Negara Demokrasi
Dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi
konstitusional, demokrasi perlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila,
demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya. Semua
konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa”
atau government or rules by the people (kata Yunani demos berarti rakyat,
kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa) (Miriam Budiardjo, 1996: 50).
Secara komprehensif kriteria demokrasi juga diajukan oleh Gwendolen M. Carter,
Jhon H. Herz dan Henry B. Mayo. Carter dan Herz mengkonseptualisasikan demokrasi
sebagai pemerintahan yang dicirikan oleh dan dijalankannya melalui prinsip-prinsip: (1)
pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi
11. 7
individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala,
tertib dan damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif; (2) Adanya sikap
toleransi terhadap pendapat yang berlawanan; (3) persamaan di depan hukum yang
diwujudkan dengan sikap tunduk kepada rule of law tanpa membedakan kedudukan
politik; (4) adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang
efektif; (5) diberinya kebebasan partisipasi dan beroposisi bagi partai politik, organisasi
kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum
semacam pers dan media massa; (6) adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk
menyatakan pandangannya betapa pun tampak salah dan tidak populernya pandangan
itu; dan (7) dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan
dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasif dan diskusi dari pada
koersif dan represif (Miriam Budiardjo, 1982: 86-87).
Dalam pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan
paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai
berikut.
a. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat
mempertanggungjawabkan kebijksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
c. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang
lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada,
dan dilakukan secara teratur dan damai;
e. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara
teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
f. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi
setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas,
seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain
(Afan Gaffar, 2005: 15).
12. 8
B. Prinsip Negara Hukum dan Negara Demokrasi
Disebut sebagai “negara hukum yang demokratis”, karena di dalamnya
mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi
(Ridwan HR., 2002: 8-10). Yaitu:
1. Prinsip-Prinsip Negara Hukum
a. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus
ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum.
Kemauan undang-undang itu harus memberikan jaminan (terhadap warga
negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenag-wenang, kolusi, dan berbagai
jenis tindakan yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ
pemerintahan harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni
undang-undang formal;
b. Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM)
c. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum; dan
d. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah
melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum.
2. Prinsip-Prinsip Negara Demokrasi
a. Perwakilan politik, kekuasaan politik tertinggi dalam suatu Negara dan dalam
masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang
diisi melalui pemilihan umum;
b. Pertanggungjawaban politik, organ-organ pemerintahan dalam menjalankan
fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu kepada lembaga
perwakilan;
c. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada suatu
organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu,
kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang
berbeda;
d. Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan harus dikontrol;
e. Kejujuran dan terbuka untuk umum; dan
f. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.
13. 9
Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie (2000: 141-144) menegaskan bahwa negara
hukum yang bertopang pada sistem demokrasi pada pokoknya mengidealkan suatu
mekanisme bahwa negara hukum itu haruslah demokratis, dan negara demokrasi itu
haruslah didasarkan atas hukum. Menurutnya, dalam perspektif yang bersifat horizontal
gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (constitutional democracy)
mengandung 4 (empat) prinsip pokok, yaitu:
a. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
b. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
c. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama; dan
d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa terhadap sengketa berdasarkan
mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, di
mana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antar
institusi negara dengan warga negara.
Dalam pandangan, keempat prinsip-prinsip pokok dari demokrasi tersebut
lazimnya dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara hukum
(nomokrasi) yaitu:
a. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia;
b. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme kekuasaan dan pembagian kekuasaan
disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antara lembaga
negara, baik secara vertikal maupun horizontal;
c. Adanya pradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (independent and
impartial) dengan kewibaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan
kebenaran;
d. Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan warga
negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijkan pemerintahan (pejabat
administrasi negara);
e. Adanya mekanisme judicial review oleh lembaga legislatif maupun lembaga
eksekutif;
f. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur
jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut; dan
14. 10
g. Pengakuan terhadap asas legalitas atau due process of law dalam keseluruhan
sistem penyelenggaraan negara.
Oleh karena itu, negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi
karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi,
dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem
demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Akan tetapi, demokrasi
tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa
demokrasi akan kehilangan makna (Ridwan HR., 2002: 7).
Menurut Frans Magnis Suseno (1997: 58), demokrasi yang bukan negara hukum
bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling
aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.
Dengan demikian, dalam negara hukum yang demokratis, hukum dibangun dan
ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan,
ditafsirkan, dan ditegakkan dengan “tangan besi” berdasarkan kekuasaan semata
(machtsstaat). Sebaliknya, demokrasi harus diatur berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)
karena perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah
munculnya mobokrasi (terminologi yang diperkenalkan oleh Aristoteles untuk
menyebut bentuk pemerosotan dari demokrasi) yang mengancam pelaksanaan
demokrasi itu sendiri.
C. Ciri-Ciri Negara Hukum, Negara Hukum Arti Material dan Negara Hukum
“Indonesia” yang Demokratis
1. Ciri-Ciri Negara Hukum
Ciri-ciri negara hukum antara lain adanya azas legalitas, adanya pengakuan
terhadap Hak asasi manusia dan adanya suatu sistem peradilan yang bebas, tidak
memihak. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 1 Ayat (1)
menyatakan “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuasaan ketentuan
pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu”. Ketentuan ini tidak dapat
dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana itu
diadakan, hal ini di kenal dengan asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege
poenalli artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dan dalam
Undang-Undang tidak ada terlebih dahulu.
15. 11
Dengan adanya ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP ini dalam menghukum orang
hakim terikat oleh Undang-Undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi
orang. Penghargaan kita terhadap atas nullum dellictum itu ditentukan menurut
pertimbangan antara 2 hal yang menjadi latar belakang de strijd om hec straafrecht
yaitu pertama, kemerdekaan pribadi individu. Kedua, kepentingan kolektivitas atau
masyarakat (Soesilo, 1983 : 28).
Ciri negara hukum berikutnya adalah adanya suatu sistem peradilan yang bebas,
tidak memihak (independent). Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX
tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 24 dan 25 menyatakan:
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-
undang tentang kedudukan para hakim” (Konstitusi, 2003 : 19). Seharusnya tidak boleh
diintervensi pengadilan atau keputusan para hakim sebagai pemegang kekuasaan
yudikatif, karena kepada hakim di pengadilan para pencari keadilan “mohon keadilan”.
Keputusan hakim sesuai irah-irah, yaitu “Demi keadilan berdasarkan Ke-Tuhanan
Yang Maha Esa”, artinya pertanggungjawaban para hakim dalam mengambil keputusan
selain kepada masyarakat, diri sendiri adalah Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi,
independensi para hakim juga tidak dibenarkan disalahgunakan karena semua ada
aturannya bahkan telah dikeluarkan oleh legislatif Undang-Undang No 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial sesuai perintah Pasal 24 b Ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945 dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim. Selain itu hakim diatur oleh Undang-Undang tentang Kekuasaan
Kehakiman No 4 Tahun 2004 yang merubah Undang-Undang No 35 Tahun 1999
(sebelumnya dalam Undang-Undang No 14 Tahun 1970). Menurut Konstitusi Undang-
Undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum, sistem pemerintahan juga
berdasar atas hukum bukan atas dasar kekuasaan (Liza Erwina, 2006 : 103-114).
2. Negara Hukum Arti Material
Dengan melihat sistem hukum menurut Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945
dan Undang-Undang yang berlaku terutama melihat cita-cita bangsa Indonesia serta
tujuan negara Indonesia dalam preambule (pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945 di
alenia ke 2 dan ke 4 negara hukum Indonesia adalah negara hukum dalam arti material
16. 12
artinya negara indonesia menciptakan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya bukan negara
hukum dalam arti formal, negara hanya sebagai penjaga malam yaitu hanya menjaga
jangan sampai terjadi pelanggaran hukum semata dan hanya menindak para pelanggar
hukum atau mengutamakan ketenteraman dan ketertiban semata (BP7 Pusat, 1994 : 21).
Saat ini negara Indonesia sejak Tahun 2004 mengalami musibah berkepanjangan
seperti bencana-bencana Alam antara lain Tsunami dan Gempa di Provinsi Aceh, Jawa
Barat, Banjir serta Longsor di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Terjadi konflik
Horizontal sesama bangsa atas dasar Suku, Agama, Ras (SARA). Sejak dahulu di
zaman penjajahan pemerintahan Hindia Belanda politik devide et impera, memecah
belah dan mengusai yang menyebabkan penjajahan Belanda terhadap bangsa dan negara
Indonesia selama 3 setengah abad, seharusnya hal itu perlu diwaspadai dan tidak perlu
perbedaan bangsa atas agama, suku, dan ras (sara) dipertentangkan sebaliknya dirahmati
dan itulah ciri-ciri negara demokrasi.
Sampai saat ini setelah negara Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 (telah
merdeka selama 73 Tahun) seharusnya perbedaan manusia Indonesia atas suku, agama,
ras(sara) tidak perlu dipertentangkan lagi bahkan sesuai Sila ke 3 dalam Pancasila yaitu
persatuan Indonesia, seharusnya perbedaan itu untuk memperkuat bangsa dan negara
Indonesia.
Dalam masyarakat Indonesia yang terlihat saat ini dari media antara lain makin
meningkat tingkat kriminalitas/kejahatan terhadap jiwa, harta benda bahkan meningkat
terhadap nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan manusia. Belum berkurangnya tingkat
kejahatan terhadap keuangan negara dan perekonomian nasional (tindak pidana
korupsi), dan lain-lain
3. Negara Hukum “Indonesia” yang Demokratis
Indonesia, sebagai negara yang terlahir pada abad modern melalui Proklamasi 17
Agustus 1945 juga “mengklaim” dirinya sebagai negara hukum. Hal ini terindikasikan
dari adanya suatu ciri negara hukum yang prinsip-prinsipnya dapat dilihat pada
Konstitusi Negara RI (sebelum dilakukan perubahan), yaitu dalam pembukaan UUD
1945, Batang Tubuh (non pasal-pasal tentang HAM), dan penjelasan UUD 1945 dengan
rincian sebagai berikut.
17. 13
a. Pembukaan UUD 1945, memuat dalam alenia pertama kata “peri-keadilan”,
dalam alinea kedua “adil”, serta dalam alinea keempat terdapat perkataan
“keadilan sosial”, dan “kemanusiaan yang adil”. Semua istilah itu berindikasi
kepada pengertian negara hukum, karena bukankah suatu tujuan hukum itu
untuk mencapai negara keadilan. Kemudian dalam Pembukaan UUD 1945 pada
alinea keempat juga ditegaskan “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”.
b. Batang Tubuh UUD 1945, menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal
14)”. Ketentuan ini menunjukan bahwa Presiden dalam ketentuan yang sudah
ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 9 mengenai sumpah Presiden
dan Wakil Presiden “memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan
segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya”. Melarang Presiden
dan Wakil Presiden menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dalam menjalankan tugasnya suatu sumpah yang harus dihormati oleh
Presiden dan Wakil Presiden dalam mempertahankan asas negara hukum.
Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 27 UUD 1945 yang menetapkan bahwa
“segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini selain menjamin prinsip equality
before the law, suatu hak demokrasi yang fundamental, juga menegaskan
kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum suatu parsyarat
langgengnya negara hukum; dan
c. Penjelasan UUD 1945, merupakan penjelasan autentik dan menurut Hukum Tata
Negara Indonesia, Penjelasan UUD 1945 itu mempunyai nilai yuridis, dengan
huruf besar menyatakan: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum
(rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Ketentuan
yang terakhir ini menjelaskan apa yang tersirat dan tersurat telah dinyatakan
dalam Batang Tubuh UUD 1945 (Dahlan, 2000: 25-26).
Dari ketiga ketentuan di atas, penegasan secara eksplisit Indonesia sebagai negara
hukum dapat dijumpai dalam Penjelasan UUD 1945. Lain halnya dengan dua konstitusi
(Konstitusi RIS dan UUDS 1950) yang pernah berlaku di Indonesia, terdapat penegasan
18. 14
secara eksplisit rumusan Indonesia sebagai negara hukum. Dalam Mukaddimah
Konstitusi RIS misalnya disebutkan pada alinea ke-4; “untuk mewujudkan kebahagiaan,
kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum
Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna”. Kemudian di dalam Pasal 1 ayat (1)
Konstitusi RIS juga disebutkan; “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan
berdaulat ialah suatu Negara Hukum yang Demokrasi dan berbentuk Federasi”.
Demikian pula halnya, di dalam Mukaddimah UUDS 1950 pada alinea keempat
menyebutkan:
Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam Negara yang
berbentuk Republik Kesatuan, berdasar pengakuan keTuhanan Yang Maha Esa,
Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial untuk mewujudkan
kebahagiaan, Kesejateraan, Perdamaian, dan Kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara
Hukum Indonesia Merdeka Berdaulat Sempurna.
Kemudian di dalam Pasal 1 Ayat (1) UUDS 1950 disebutkan; Republik Indonesia
yang merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokratis dan berbentuk
kesatuan.
Setelah UUD 1945 dilakukan perubahan, rumusan negara hukum Indonesia yang
semula hanya dimuat secara implisit baik di dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh
UUD 1945 dan secara eksplisit dimuat di dalam Penjelasan UUD 1945, penempatan
rumusan negara hukum Indonesia telah bergeser kedalam Batang Tubuh UUD 1945
yang secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:
Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Jika dikaitkan dengan unsur-unsur negara
hukum sebagaimana uraian pada pembahasan di atas, maka dapat ditemukan pengaturan
unsur-unsur negara hukum dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebagai berikut.
a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
Perlindungan terhadap HAM di dalam UUD 1945 (sebelum perubahan) selain
telah dijamin pengaturannya pada Pembukaan UUD 1945, juga telah diatur dalam
Batang Tubuh UUD 1945 yaitu dalam pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan Pasal 34.
Kemudian setelah UUD 1945 dilakukan perubahan, perlindungan terhadap HAM telah
dijamin pengaturannya lebih komprehensif lagi jika dibandingkan UUD 1945 sebelum
perubahan yang dituangkan dalam Pasal-Pasal HAM pada bab tersendiri yaitu Bab X A
19. 15
dengan judul “Hak Asasi Manusia”, dan didalamnya terdapat 10 pasal tentang HAM
ditambah 1 Pasal (Pasal 28) dari bab sebelumnya (Bab X) tentang “Warga Negara dan
Penduduk”, sehingga ada 11 Pasal tentang HAM mulai dari Pasal 28 A sampai Pasal 28.
b. Pemisahan/Pembagian Kekuasaan
UUD 1945 sebelum perubahan menganut paham pembagian kekuasaan secara
vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Dalam hal ini kedaulatan
rakyat dianggap terwujud penuh dalam wadah MPR yang dapat ditafsirkan sebagai
lembaga tertinggi ataupun sebagai forum tertinggi. Dari sini, fungsi-fungsi tertentu
dibagikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di
bawahnya, yaitu Presiden, DPR, MA, dan seterusnya. Akan tetapi, dalam Perubahan
Pertama dan Kedua UUD 1945, prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal jelas
mulai dianut oleh para perumus Perubahan UUD 1945 seperti tercermin dalam
Perubahan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) samapai Ayat (5).
c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
Sebagai suatu negara hukum berdasarkan UUD 1945, Presiden RI memegang
kekuasaan pemerintahan menurut UUD, Presiden berhak mengajukan RUU kepada
DPR. Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Semua
ketentuan UUD 1945 itu merupakan hukum positif yang menjadi dasar Konstitusional
(Constitutionale atau Grondwettelyke Grondslag) dari adanya sifat wetmatigheid van
het bestuur, seperti yang telah dimuat di dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1)
dan (2) UUD 1945.
d. Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri
Meskipun keberadaan peradilan administrasi (administrative court) merupakan
ciri khas negara hukum liberal yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak
asasi individu. Dengan demikian, dalam sistem Konstitusi Negara Indonesia cita negara
hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan
Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum
perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam
penjelasannya ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide „rechtsstaat‟, bukan
„machtsstaat‟. Sementara dalam Konstitusi RIS Tahun 1949, ide negara hukum itu
bahkan tegas dicantumkan, demikian pula dalam UUDS 1950, kembali rumusan bahwa
20. 16
Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas. Bahkan dalam perubahan
ketiga pada Tahun 2001 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, ketentuan mengenai
negara hukum ini kembali dicantumkan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) yang
berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Oleh karena itu, secara teoritis
gagasan kenegaraan Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai negara hukum
modern, yaitu negara hukum yang demokratis dan bahkan menganut pula paham negara
kesejateraan (welfare-state).
21. 17
BAB III PENUTUP
PENUTUP
A. Kesimpulan
Untuk mewujudkan sistem demokrasi yang baik maka perlu dituangkan di dalam
kaidah hukum dalam suatu sistem pemerintahan. Demikian juga dengan lembaga-
lembaga Negara yang ada. Karena, secara umum prinsip demokrasi itu mempunyai
empat pilar utama yang mempunyai peran yang sangat signifikan, seperti lembaga
legislative sebagai tempat wakil rakyat, lembaga eksekutif sebagai penyelenggara
pemerintahan Negara, lembaga yudikatif sebagai tempat memberi putusan hukum dan
keadilan dalam pelaksanaan undang-undang serta pers sebagai alat kontrol masyarakat.
Dari tulisan ini dapat kita dapat menarik benang merah bahwa yang harus
dikedepankan dalam suatu Negara demokrasi adalah adanya persamaan dalam hukum,
yang berarti Negara demokratis hendaknya mencerminkan ketaatan akan hukum yang
ada. Untuk itu rule of law harus dijalankan oleh seluruh warga Negara tanpa
membedakan latar belakang. Jika hukum dapat dijalankan sesuai dengan kaidah yang
benar maka akan tercipta suatu tatanan demokrasi yang baik. Dan kita akan terhindar
dari kekacauan yang cenderung mengabaikan HAM.
Sekali lagi demokrasi saja tanpa hukum akan melahirkan sikap anarkhis dan
chaos. Dan, hukum saja tanpa demokrasi akan membuat bangsa ini kepangkuan
kediktatoran alam otoriterisme. Karena, hukum bisa dibuat dan dimanipulasi hanya
sebagai alat untuk memberikan legitimasi bagi kekuasaan. Untuk itu, jika ingin
mengembangkan demokrasi haruslah dengan cara yang demokratis pula. Intinya,
kesediaan berbeda pendapat, kesediaan mendengar haruslah diiringi dengan ketentuan
hukum yang ada.
B. Saran
Sebagai Mahasiswa alangkah baiknya kita mengerti dan mengetahui Prinsip dasar
hukum karena dengan mengerti dan mengetahui hal tersebut kita dapat mengerti bahwa
Negara kita ini adalah Negara Hukum dan Negara kita juga merupakan Negara
Demokrasi. Semoga dengan uraian diatas bisa menambah wawasan kita semua Amiin.
22. 18
DAFTAR PUSTAKA
Asshidiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Asshidiqie, Jimly., dan Ali Safa‟at. M. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Jamaludin, Ujang., dkk. 2018. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, Sumatera
Utara: Harapan Cerdas.
Muntoha. 2013. Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Yogyakarta:
Kaukaba Dipantara.
Sulaiman, Asep. 2015. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bandung: CV
Arfino Raya.
