Dokumen tersebut merupakan bagian pendahuluan dari proposal skripsi tentang pembangunan aplikasi perangkat lunak akuntansi realisasi anggaran pemerintah daerah. Dokumen tersebut membahas latar belakang masalah pengelolaan keuangan pemerintah, identifikasi masalah, tujuan dan batasan penelitian serta kegunaan yang diharapkan dari penelitian tersebut.

1. contoh proposal skripsi teknik informatika
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Teknologi Informasi saat ini memiliki peranan yang sangat penting disegala bidang dan aspek kehidupan, baik dalam dunia
bisnis, politik hingga perekonomian. Hal ini disebabkan karena pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi dapat
terpenuhi dengan adanya peran serta teknologi informasi.
Dengan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini kita dapat melakukan pengolahan data dengan mudah, dapat
menghasilkan suatu informasi yang kita butuhkan dengan akurat dan mengefektifkan w aktu, serta dengan biaya yang kita
keluarkan lebih ef isien. Keunggulan inilah yang menjadikan teknologi informasi saat ini banyak berperan serta dalam segala
bidang dan aspek kehidupan yang ada, dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Demikian halnya dalam pengelolaan data keuangan, teknologi informasi menjadi hal penting perusahaan dalam pengelolaan
data keuangan karena telah dipercaya dapat membantu bagian keuangan atau akuntansi dalam menghasilkan laporan
keuangan yang lebih akurat, dan mengefektifkan w aktu dalam penyusunannya. Tentunya teknologi informasi yang digunakan
untuk pengelolaan data keuangan tersebut bukan hanya dapat mempermudah pihak yang terkait dalam perusahaan dalam
menghasilkan laporan keuangan akan tetapi juga harus sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.
Dalam pengelolaan keuangan suatu instansi Pemerintahan, pemerintah telah melakukan reformasi pengelolaan keuangan
negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah terutama dengan ditetapkannya Undang – Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut khususnya pada
pasal 30, 31 dan pasal 32 disebutkan bahw a Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjaw aban
pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan yang dimaksud setidak–tidaknya meliputi
laporan Realisasi Anggaran APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan
keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Dan setelah pemerintah menyusun strandar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik pada pemerintah pusat ataupun pada
pemerintah daerah dengan dibentuknya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) pada tanggal 13 Juni 2005
Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada SAP tersebut menyatakan bahw a laporan keuangan pokok terdiri dari : a). Laporan
Realisasi Anggaran, b). Neraca, c). Laporan Arus Kas dan d). Catatan Atas Laporan Keuangan.
Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini diharapkan oleh Pemerintah untuk dapat menurunkan tingkat
penyimpangan dan bias anggaran yang tidak perlukan, serta akan diadanya transparansi laporan keuangan dalam
pengelolaan keuangan di setiap daerah yang ada, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya tindak korupsi yang
merugikan masyarakat.
Dengan adanya ketentuan tersebut maka suatu Pemerintah daerah diw ajibkan untuk melaporkan perencanaan dan
penggunaan anggaran di daerahnya setiap satu tahun sekali dan dilaporkan kepada DPRD, masyarakat, dan stakeholder
sebagai lampiran dalam pertanggungjaw aban tahunan, laporan ini juga akan dimuat di surat kabat setempat. Dan dengan
demikian menurut Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta , Indra Bastian, Akt., M.B.A. bahw a
“Dengan laporan keuangan seperti ini, pemerintah akan lebih mudah mengkomunikasikan anggarannya. Pemda juga tidak
perlu menunggu SK Depdagri, karena sistem SAP dapat diminta kapan saja kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
yang berada di baw ah Depkeu”.
Dengan adanya reformasi keuangan pada w acana diatas Pemerintah Daerah khususnya harus dapat mengelola keuangan
dengan baik, serta mampu menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk
memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintahan Daerah dapat menggunakan perkembangan teknologi informasi yang ada saat
ini.
Dari pemikiran diatas, penulis bermaksud membuat laporan Tugas Akhir ini dengan membangun suatu perangkat lunak
pengolahan data keuangan khususnya dalam penggunaan anggaran Pemerintahan Daerah tingkat II sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang akan diberi judul “Pembangunan Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran
Pemerintahan Daerah Tingkat II ”.
1.2. Identif ikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka identif ikasi masalah dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana proses pengelolaan akuntansi realisasi anggaran Pemerintahan Daerah tingkat II .
2. Bagaimana membangun Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi Realisasi Anggaran Pemerintahan Daerah sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
1.3. Maksud dan Tujuan Tugas Akhir
Maksud dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk membangun perangkat lunak untuk aplikasi pengelolaan realisasi

2. anggaran untuk Pemerintahan Daerah.
Adapun tujuan dari tugas akhir ini yaitu :
1. Untuk mengetahui proses pengelolaan akuntansi realisasi anggaran Pemerintahan Daerah tingkat II.
2. Untuk membangun aplikasi perangkat lunak akuntansi realisasi anggaran Pemerintahan Daerah Tingkat II sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
1.4. Batasan Masalah
Batasan masalah berguna agar pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis dapat terarah sesuai dengan tujuan
penulisan, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :
1. Sebagai dasar dari pembangunan aplikasi perangkat lunak untuk pengolahan data akuntansi keuangan untuk realisasi
anggaran ini berdasarkan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan dalam PP Nomor 24 tahun 2005.
2. Untuk pengolahan data akuntansi realisasi anggaran Pemerintahan Daerah ini hanya bagian realisasi atau penggunaan
anggaran yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas.
3. Pengolahan data akuntansi keuangan realisasi anggaran dapat mencetak laporan keuangan yang berkaitan dengan
penerimaan kas dan penggeluaran kas meliputi laporan realisasi pendapatan dan belanja, laporan Cash Flow atau aliran kas,
jurnal realisasi serta buku besar realisasi.
1.5. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari hasil tugas akhir yang diharapkan adalah sebagai berikut :
1. Bagi Penulis
Untuk memperluas cara berpikir secara ilmiah sebagai bahan pembanding antara teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan
aplikasi secara nyata dan sebagai referensi untuk mengaplikasikan teori tersebut dalam penelitian.
2. Bagi Lembaga
Sebagai bahan masukan dalam upaya membangun suatu aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat dalam
pengolahan, pengontrolan, hingga pelaporan dari data yang diinginkan dan dapat diperoleh secara cepat, tepat dan akurat.
3. Bagi pihak – pihak lain
Sebagai suatu bahan tambahan ilmu pengetahuan dan bahan referensi yang bermanfaat bagi penelitian sejenis sehingga
dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai aplikasi perangkat lunak.