Terdakwa Wendhy Zulfikri memohon pembelaan atas dakwaan penggunaan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Terdakwa mengakui perbuatannya namun menyesalinya, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Penasihat hukum memohon pengadilan menjatuhkan pidana penjara ringan atau putusan adil lainnya.

1. 1
PLEDOI / NOTA PEMBELAAAN
Atas Nama Terdakwa :
Nama lengkap : WENDHY ZULFIKRI Bin Karyadi
Tempat lahir : Tanjungpandan,
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Januari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian
Pendidikan : Tidak Bersekolah
Tempat tinggal : Jalan Perumnas, RT.001 RW.001, Desa Aik Pelempang Jaya,
Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
Dengan Tuntutan :
Dakwan Subsidair ;
Diajukan oleh Penasihat Hukum:
HERIYANTO S.H.,M.H
MARIHOT TUA SILITONGA, S.H., M.H.
Advokat Pada Kantor Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Belitung
JL. R. A. Kartini No. 1 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan,
Kabupaten Belitung, 33417
Tanggal 5 Bulan Agustus Tahun 2021

2. 2
Kepada Yth,
Majelis Hakim
PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN
Di-
TANJUNGPANDAN
Majelis Hakim yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,
Dan Hadirin yang saya banggakan,
Sehubungan dengan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara PDM-
01/TJPAN/Enz.2/01/2022 tanggal 17 Maret 2022, dengan ini Kami Penasihat Hukum
Terdakwa WENDHY ZULFIKRI Bin Karyadi hendak mengajukan Nota Pembelaan
atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Sebelumnya, perkenankanlah kami Penasihat Hukum Terdakwa WENDHY
ZULFIKRI Bin Karyadi dengan mengucap syukur dan memanjatkan segala puji ke
hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan bimbingan dan kekuatan lahir
bathin serta telah berkenan melimpahkan segala Rahmat, Taufik dan Hidayah – Nya
dalam menggali, mengungkap dan menemukan hakekat kebenaran dan keadilan yang
sejati dan yang seadil – adilnya;
Selanjutnya, perkenankanlah kami untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tidak
terhingga kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim beserta Anggotanya yang telah
memimpin persidangan, secara tekun, seksama dan penuh kesabaran dalam
memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga persidangan berjalan lancar dan
objektif;
Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah
memperlakukan Terdakwa WENDHY ZULFIKRI Bin Karyadi sebagai subjek hukum
yang mempunyai hak dan derajat yang sama sebagai manusia pada umumnya yang
tiada bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap yang menyatakan kesalahan Terdakwa;
Menurut hemat kami pandangan yang demikian telah sejalan dengan sistim accuisitoir
yang dianut oleh hukum pidana formil sebagaimana yang terkandung dalam pokok –
pokok pikiran dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara di Indonesia yang dilahirkan

3. 3
dengan tujuan untuk menghormati dan melindungi serta menjunjung tinggi hak – hak
asasi manusia;
Bahwa tugas kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa adalah membantu Pengadilan
Negeri untuk menemukan kebenaran materiil yang hakiki dan setidak-tidaknya
mendekatinya dalam rangka penegakan hukum berdasarkan Undang-undang Dasar
1945 dan Pancasila, walau dari sudut kepentingan terdakwa WENDHY ZULFIKRI Bin
Karyadi;
Agaknya tidak berkelebihan dikemukakan, bahwa ada suatu pendapat yang hidup
dalam masyarakat, khususnya pencari keadilan, bahwa baik Hakim, Penuntut Umum
maupun Penasihat Hukum mempunyai fungsi yang sama walaupun berlainan posisi;
Untuk itu, masing-masing pihak yang berproses digambarkan oleh Prof. Mr. M.
TRAPMAN sebagai berikut:
“Bahwa Terdakwa mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang
subjektif, Penasihat Hukum mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi
yang subjektif, Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam
posisi yang objektif, sedangkan Hakim mempunyai pertimbangan yang objektif
dalam posisi yang objektif pula. “(Prof. Mr. Van Bemmelen, “Leerboek van het
Ned. Strafprocesrecht”, halaman 132, 6 e herziene druk)”.
Bahwa dalam perkara pidana ini memerlukan pemecahannya secara bersama dalam
naungan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) yang lebih memerhatikan Hak Asasi Manusia terutama bagi
seorang Terdakwa. Hal mana ditegaskan dalam memori penjelasannya pada bab
penjelasan umum, angka 3 sub (a) sampai dengan sub (j). dan di dalam KUHAP sendiri
menegaskan bahwa putusan berupa “bebas”, “lepas dari segala tuntutan hukum”, dan
juga dalam hal “penjatuhan pidana”, didasarkan pada perbuatan-perbuatan yang
dimuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Jo. Pasal 191 KUHAP dan Pasal
197 KUHAP, dilihat dalam Pasal 197 Ayat (1) sub c yang berbunyi “Dakwaan
sebagaimana terdapat dalam surat Dakwaan”, dan juga Pasal 197 (1) sub d
menegaskan bahwa putusan pengadilan haruslah didasarkan kepada hal-hal berikut
ini:
“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi
dasar penentuan kesalahan terdakwa”.
Untuk jelasnya putusan pengadilan haruslah didasarkan kepada hal-hal yang terbukti
dalam persidangan pengadilan dan sekali-kali bukan didasarkan pada hasil
pemeriksaan pendahuluan dari pihak Kepolisian. Sedangkan surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum didasarkan pada hasil pemeriksaan dari Kepolisian (Penyidik). Adalah

4. 4
prinsip apabila berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan
dan berdasarkan analisa hukum ternyata perbuatan terdakwa WENDHYZULFIKRI Bin
Karyadi memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut
Umum, maka kami tidak segan untuk mengatakan terdakwa bersalah dan memohon
hukuman dengan segala keringanan yang ada untuk memenuhi rasa keadilan;
Tetapi apabila ternyata perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan, maka sesuai dengan ketetentuan Pasal 191 ayat (1)
KUHAP, dengan segala kerendahan hati kami memohon agar WENDHYZULFIKRI Bin
Karyadi dibebaskan atau apabila perbuatannya terbukti tapi bukan merupakan tindak
pidana, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, kami memohon agar terdakwa
WENDHY ZULFIKRI Bin Karyadi dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum.
Bahwa sebagai bahan pertimbangan terhadap Terdakwa WENDHY ZULFIKRI Bin
Karyadi.
Hal-Hal yang memberatkan :
- Bahwa Terdakwa WENDHY ZULFIKRI Bin Karyadi tidak mendukung upaya
Pemerintah dalam melindungi Masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh
penggunaan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan
keamanan atau kemanfaatan dan mutu.
Hal-Hal yang meringankan :
- Bahwa Terdakwa WENDHY ZULFIKRI Bin Karyadi mengakui segala
perbuatannya
- Bahwa Terdakwa WENDHY ZULFIKRI Bin Karyadi menyesali segala
perbuatannya
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
III. KESIMPULAN
Majelis Hakim yang Mulia,
Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,
Dan Hadirin yang saya banggakan.
Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka demi kepastian hukum
dengan memperhatikan rasa keadilan, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa
WENDHY ZULFIKRI Bin Karyadi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim

5. 5
Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar
menjatuhkan putusan kepada Terdakwa WENDHY ZULFIKRI Bin Karyadi
- Menjatuhkan pidana dengan Pidana Penjara kepada WENDHY ZULFIKRI Bin
Karyadi yang seringan-ringannya.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang
baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)
Akhir kata kami selaku penasihat hukum terdakwa dari mulai hingga akhir proses
persidangan perkara terdakwa ini, apabila ada kekhilafan mohon maaf yang sedalam-
dalamnya, Mudah-mudahan Majelis Hakim mendapat terang dari Tuhan Yang Maha
Esa.
Tanjungpandan, Maret 2022
Hormat kami,
Penasihat Hukum Terdakwa,
Pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung
MARIHOT TUA SILITONGA S.H.,M.H HERIYANTO S.H.,M.H