Buku saku ini memberikan ringkasan singkat tentang sosialisasi desa sadar hukum kepada masyarakat Kabun oleh mahasiswa KKN UNRI. Buku ini berisi pengantar tentang tujuan penerbitan buku untuk memberikan pemahaman hukum mengenai Desa Sadar Hukum. Buku ini juga berterima kasih kepada pemerintah desa dan camat yang telah memberikan dukungan.
Buku saku ini memberikan ringkasan singkat tentang sosialisasi desa sadar hukum kepada masyarakat Kabun oleh mahasiswa KKN UNRI. Buku ini berisi pengantar tentang tujuan penerbitan buku untuk memberikan pemahaman hukum mengenai Desa Sadar Hukum. Buku ini juga berterima kasih kepada pemerintah desa dan camat atas dukungannya.
Terdakwa Wendhy Zulfikri memohon pembelaan atas dakwaan penggunaan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Terdakwa mengakui perbuatannya namun menyesalinya, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Penasihat hukum memohon pengadilan menjatuhkan pidana penjara ringan atau putusan adil lainnya.
Dalam tulisan ini saya mendeskrisikan latar belakang pemberian bantuan hukum bagi golongan yang tidak mampu, dan dasar hukum nya serta prosedur permohonan mendapatkan bantuan hukum di pengadilan negri.
Sistem hukum di Indonesia terdiri atas hukum formil dan materiil. Hukum formil terdiri atas hukum acara perdata dan pidana, yang mengatur proses penyelesaian perkara melalui pengadilan. Hukum acara perdata mengatur cara mempertahankan hukum perdata materiil, sedangkan hukum acara pidana mengatur proses penegakan hukum pidana. Kedua hukum acara tersebut memiliki perbedaan dalam aspek dasar timbulnya
Buku saku ini memberikan ringkasan singkat tentang sosialisasi desa sadar hukum kepada masyarakat Kabun oleh mahasiswa KKN UNRI. Buku ini berisi pengantar tentang tujuan penerbitan buku untuk memberikan pemahaman hukum mengenai Desa Sadar Hukum. Buku ini juga berterima kasih kepada pemerintah desa dan camat yang telah memberikan dukungan.
Buku saku ini memberikan ringkasan singkat tentang sosialisasi desa sadar hukum kepada masyarakat Kabun oleh mahasiswa KKN UNRI. Buku ini berisi pengantar tentang tujuan penerbitan buku untuk memberikan pemahaman hukum mengenai Desa Sadar Hukum. Buku ini juga berterima kasih kepada pemerintah desa dan camat atas dukungannya.
Terdakwa Wendhy Zulfikri memohon pembelaan atas dakwaan penggunaan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Terdakwa mengakui perbuatannya namun menyesalinya, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Penasihat hukum memohon pengadilan menjatuhkan pidana penjara ringan atau putusan adil lainnya.
Dalam tulisan ini saya mendeskrisikan latar belakang pemberian bantuan hukum bagi golongan yang tidak mampu, dan dasar hukum nya serta prosedur permohonan mendapatkan bantuan hukum di pengadilan negri.
Sistem hukum di Indonesia terdiri atas hukum formil dan materiil. Hukum formil terdiri atas hukum acara perdata dan pidana, yang mengatur proses penyelesaian perkara melalui pengadilan. Hukum acara perdata mengatur cara mempertahankan hukum perdata materiil, sedangkan hukum acara pidana mengatur proses penegakan hukum pidana. Kedua hukum acara tersebut memiliki perbedaan dalam aspek dasar timbulnya
Teks tersebut membahas pentingnya pendampingan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam proses penanganan perkara pidana untuk menjamin hak mereka dihadapan hukum."
Makalah ini membahas peranan lembaga peradilan di Indonesia dan jenis-jenis lembaga peradilan yang ada seperti Mahkamah Agung, pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan militer."
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara perdata di Indonesia. Ia menjelaskan tentang pengertian hukum acara perdata, sumber-sumber hukum yang mengatur bidang ini, cara mengajukan gugatan ke pengadilan perdata, dan tempat-tempat yang berwenang untuk mengadili berbagai jenis kasus perdata seperti perceraian, sengketa tata usaha negara, dan lainnya.
Silabus mata kuliah Hukum Acara Perdata membahas tentang pengertian, fungsi, dan asas-asas Hukum Acara Perdata, sumber-sumber hukum acara perdata, kekuasaan kehakiman di Indonesia, tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, putusan hakim dan pelaksanaannya. Mata kuliah ini membahas secara rinci tentang prosedur peradilan perdata di Indonesia.
Strategi Penanganan Perkara Pidana memberikan informasi mengenai strategi yang dapat digunakan dalam menangani perkara pidana, mulai dari mempelajari ketentuan hukum pidana materiil dan formil, memahami hak dan kewajiban para pihak, menganalisis tahapan proses pemidanaan, serta menyusun rencana pembelaan sesuai dengan kondisi kasus. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai eksepsi dan pleidoi yang dapat diajuk
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PidanaAgung Vixon
Hukum acara perdata dan pidana membahas proses penyelesaian perkara melalui pengadilan. Hukum acara perdata mengatur cara menegakkan hukum perdata, sedangkan hukum acara pidana mengatur penegakan hukum pidana. Keduanya memuat aturan tentang prosedur pengadilan dan hak tersangka/terdakwa.
Dokumen tersebut membahas tentang bantuan hukum struktural yang bertujuan untuk menciptakan kondisi keadilan dengan mengubah struktur yang tidak adil melalui gerakan dan tindakan non-hukum seperti penyadaran hak, pengorganisasian, penelitian dan penyebaran gagasan. Bantuan hukum struktural berbeda dengan bantuan hukum tradisional karena bertumpu pada analisis struktural dan melibatkan masy
Dokumen tersebut membahas tentang advokasi/bantuan hukum di Indonesia. Secara garis besar menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin setiap warga negara mendapatkan akses terhadap keadilan. Namun, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari keadilan, terutama bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, advokasi dan bantuan hukum sangat dibutuhkan untuk membela hak-hak
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilansyanin ayu
Dokumen tersebut membahas peran lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Advokat. Ia menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum acara perdata di Indonesia, mencakup pengertian dan sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas yang diterapkan dalam hukum acara perdata seperti asas sidang terbuka untuk umum dan asas mendengar kedua belah pihak, serta tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dan putusan hakim beserta pelaksanaannya.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) pada Kejaksaan Republik Indonesia. Datun bertugas memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara. Datun juga bertugas melakukan penegakan hukum, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan unt
Teks tersebut membahas pentingnya pendampingan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam proses penanganan perkara pidana untuk menjamin hak mereka dihadapan hukum."
Makalah ini membahas peranan lembaga peradilan di Indonesia dan jenis-jenis lembaga peradilan yang ada seperti Mahkamah Agung, pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan militer."
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara perdata di Indonesia. Ia menjelaskan tentang pengertian hukum acara perdata, sumber-sumber hukum yang mengatur bidang ini, cara mengajukan gugatan ke pengadilan perdata, dan tempat-tempat yang berwenang untuk mengadili berbagai jenis kasus perdata seperti perceraian, sengketa tata usaha negara, dan lainnya.
Silabus mata kuliah Hukum Acara Perdata membahas tentang pengertian, fungsi, dan asas-asas Hukum Acara Perdata, sumber-sumber hukum acara perdata, kekuasaan kehakiman di Indonesia, tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, putusan hakim dan pelaksanaannya. Mata kuliah ini membahas secara rinci tentang prosedur peradilan perdata di Indonesia.
Strategi Penanganan Perkara Pidana memberikan informasi mengenai strategi yang dapat digunakan dalam menangani perkara pidana, mulai dari mempelajari ketentuan hukum pidana materiil dan formil, memahami hak dan kewajiban para pihak, menganalisis tahapan proses pemidanaan, serta menyusun rencana pembelaan sesuai dengan kondisi kasus. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai eksepsi dan pleidoi yang dapat diajuk
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PidanaAgung Vixon
Hukum acara perdata dan pidana membahas proses penyelesaian perkara melalui pengadilan. Hukum acara perdata mengatur cara menegakkan hukum perdata, sedangkan hukum acara pidana mengatur penegakan hukum pidana. Keduanya memuat aturan tentang prosedur pengadilan dan hak tersangka/terdakwa.
Dokumen tersebut membahas tentang bantuan hukum struktural yang bertujuan untuk menciptakan kondisi keadilan dengan mengubah struktur yang tidak adil melalui gerakan dan tindakan non-hukum seperti penyadaran hak, pengorganisasian, penelitian dan penyebaran gagasan. Bantuan hukum struktural berbeda dengan bantuan hukum tradisional karena bertumpu pada analisis struktural dan melibatkan masy
Dokumen tersebut membahas tentang advokasi/bantuan hukum di Indonesia. Secara garis besar menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin setiap warga negara mendapatkan akses terhadap keadilan. Namun, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari keadilan, terutama bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, advokasi dan bantuan hukum sangat dibutuhkan untuk membela hak-hak
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilansyanin ayu
Dokumen tersebut membahas peran lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Advokat. Ia menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum acara perdata di Indonesia, mencakup pengertian dan sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas yang diterapkan dalam hukum acara perdata seperti asas sidang terbuka untuk umum dan asas mendengar kedua belah pihak, serta tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dan putusan hakim beserta pelaksanaannya.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) pada Kejaksaan Republik Indonesia. Datun bertugas memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara. Datun juga bertugas melakukan penegakan hukum, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan unt
2. ● Sejarah Singkat :
- YLBHI 26 Oktober 1970 atas dasar inisiatif Adnan Buyung Nasution
Memiliki 17 kantor cabang di 17 Provinsi seperti di, Jakarta, Banda Aceh, Medan, Palembang,
Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar,
Manado, Papua, Pekanbaru, Palangkaraya dan Samarinda;
● LBH Pekanbaru Sejak Tahun 2005
Perburuhan, Perkotaan dan Masyarakat Urban, Peradilan Yang Adil &
Jujur, Masyarakat Adat, Minoritas & Kelompok Rentan.
Sekilas Tentang YLBHI - LBH Pekanbaru
4. Pasal 1 butir 9 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat
secara Cuma – Cuma kepada klien yang tidak mampu
Pasal 1 butir 1 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan
Hukum (PBH) secara Cuma – Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;
5. Dasar Hukum ????
1. UUD 1945;
2. UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;
3. UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
4. UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
5. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Ham;
7. UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil
and Politics Rights
6. Siapakah Pemberi Bantuan Hukum ?
Advokat Organisasi Bantuan
Hukum
Mahasiswa Hukum
Paralegal
Dosen / Akademisi
9. Ruang Lingkup Bantuan Hukum
Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang
menghadapi masalah hukum seperti :
Litigasi : Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara
Non Litigasi : Konsultasi, Advokasi, Mediasi, Penyuluhan Hukum,
Penelitian dan Lain lain yang Penyelesaian Perkaranya diluar
Peradilan.
10. BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA
Penyelidikan Penyidikan
Persidangan :
- Dakwaan
- Eksepsi
- Jawaban atas Eksepsi
- Putusan Sela
- Pembuktian
- Penuntutan
- Nota Pembelaan / Pledoi
- Putusan
Pelimpahan Berkas
Perkara ke Pengadilan
oleh JPU
Pelimpahan /
tahap 2 (p21)
- Upaya
Hukum Biasa
: Banding,
Kasasi
- Upaya
Hukum Luar
Biasa :
Peninjauan
Kembali
Pelapor
Saksi
Terlapor
Tersangka
Terdakwa
11. Tujuan Bantuan Hukum ???
Dalam aspek kemanusiaan, untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak
mampu di muka sidang Pengadilan. Dengan demikian ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan
dengan proses hukum dipengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh Pembelaan dan
Perlindungan Hukum.
NB. Bantuan Hukum yang diberikan pada hakekatnya untuk membela Peraturan Hukum dan juga perlindungan
bagi Penerima Bantuan Hukum agar terlindungi hak – haknya. Bantuan hukum yang diberikan bagi Penerima
Bantuan Hukum khususnya Tersangka atau Terdakwa dalam perkara pidana pada hakekatnya bukanlah semata
mata untuk membebaskan dari segala tuntutan akan tetapi untuk membela peraturan hukum supaya jangan sampai
Peraturan Hukum tersebut salah atau tidak adil diterapkan terhadap Tersangka atau Terdakwa.
