1. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-367/2015 tentang pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Penggugat. 2. Gugatan didasarkan pada alasan bahwa tanah milik Penggugat tidak pernah disetujui untuk konsolidasi tanah korban kebakaran, dan proses penerbitan IMB sesuai peraturan. 3. Penggugat meminta agar Surat Keputusan

1. Balikpapan, 20 Mei 2015
Perihal : Gugatan Pencabutan IMB
Kepada Yth :
Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Jl. Bung Tomo No. 136, Sungai keledang, Samarinda seberang, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Kewarganegaraan :
Alamat :
Pekerjaan :
Etik Ristiyani
Indonesia
Jln. Pandan Arum No. 23 A RT.028 Kelurahan Marga Sari,
Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan
Pedagang
Nurul Laksmita Hariyanti, SH
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office Laksmita & Associates
Yang berkantor di Jalan Taman 3, Sungai Hulu, Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2015 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT
Dengan Ini mengajukan Gugatan Terhadap :
WALIKOTA BALIKPAPAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kota
Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya Disebut sebagai TERGUGAT
OBJEK GUGATAN :
Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah :
Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus 2015
Tentang Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS Atas nama Etik
Ristiyani.
Bahwa Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus
2015 maka berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

2. Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh)
hari sejak dikeluarkannya Surat Keputusan TERGUGAT.
DASAR GUGATAN dan DUDUK PERKARA
Adapun dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :
1. Bahwa, pemegang hak atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Baru Ilir
tanggal 30-12-1981 atas nama alm. AGUS SETIAWAN yang terletak di jalan Panda
Sari RT.28 Kelurahan Marga sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan
seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi), tanah tersebut merupakan tanah pasar, yang
telah terjadi kebakaran.
2. Bahwa, tanah tersebut telah di jual dan di beli oleh ETIK RISTIYANI
(PENGGUGAT), sehingga berdasarkan Akta Pengikatan dalam menjual dan membeli
No. 13 tanggal 21 Mei 2014 yang diikuti dengan Akta Surat Kuasa No. 14 tanggal 21
Mei 2014, keduanya dibuat oleh Notaris Sri Hendrayanti, SH
3. Bahwa, atas bidang tanah tersebut PENGGUGAT mengajukan Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB) kepada TERGUGAT yang kemudian disetujui dan diterbitkan IMB
atas nama ETIK RISTYANI Nomor 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014
yang diterbitkan oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Pemerintah Kota Balikpapan.
4. Bahwa, terhadap penerbitan IMB tersebut, Tim 18 yang bertindak atas nama Eks
korban kebakaran pasar Pandan Sari untuk pelaksanaan Konsolidasi tanah eks
kebakaran daerah Pandan Sari pada tahun 1992 mengajukan keberatan
5. Bahwa, terhadap keberatan Tim 18 eks Kebakaran Padan Sari tersebut selanjutnya
dilakukan pertemuan antara PENGGUGAT, ketua Tim 18 Eks Kebakaran Pandansari,
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan, Dinas Tata Kota dan Perumahan
Kota Balikpapan dan pihak-pihak terkait lainnya pada tanggal 15 Juli 2014 bertempat
di Kantor Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan
6. Bahwa, Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan kemudian mengeluarkan Surat
Nomor 1.123/64.71/400.7/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang ditujukan kepada
Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan tentang Klarifikasi Penerbitan IMB a.n. Etik
Ristiyani.
7. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan tersebut pada poin No 6 Dinas
Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan mengeluarkan Surat Nomor 640.700/448/
DTKP tanggal 12 Agustus 2014 tentang Pemberitahuan IMB a.n. Etik Ristiyani yang
antara lain menyatakan :

3. a. Bahwa sertipikat Hak Milik No. 267/Baru Ilir an. Agus Setiawan yang
dilampirkan sebagai persyaratan-persyaratan IMB an. Etik Ristiyani, terletak
pada lokasi penataan Konsolidasi tanah Perkotaan Kelurahan Marga sari
Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dan telah disetujui oleh Sdr.
Agus Setiawan untuk dilakukan penataan berdasarkan Surat Pernyataan atau
Persetujuan tentang Rencana Konsolidasi Tanah perkotaan tanggal 7 Agustus
2000.
b. Bahwa, dengan demikian tanah beralih penguasaannya kepada Negara dan
tidak dapat dilampirkan sebagai persyaratan permohonan IMB.
8. Bahwa tanggal 5 Maret 2015 Kantor Pertanahan Kota Balikpapan mengirim Surat No.
226/64.71/400.7/III/2015 kepada Penggugat tentang Penegasan tidak berlaku lagi atas
bidang tanah sertipikat Hak Milik No. 267/Baru Ilir dan semua bidang tanah sertipikat
yang berada di atas tanah lokasi eks kebakaran Pandan sari yang sudah dikonsolidasi.
9. Bahwa, kemudian Dinas Tata Kota dan dan Perumahan Kota Balikpapan berdasarkan
surat Nomor 650/354/DTKP/2015 tanggal 6 Mei 2015 menyatakan bahwa IMB
nomor: 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 atas nama Etik Ristiyani
DICABUT dan TIDAK BERLAKU yang disusul dengan Surat Keputusan Walikota
Balikpapan Nomor 188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin
Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 atas
nama Etik Ristiyani.
10. Bahwa, atas pencabutan IMB dan Sertipikat Hak Milik dengan alasan-alasan yang
telah disebutkan diatas, PENGGUGAT melalui para ahli waris Almarhum Agus
Setiawan sebagai pemilik tanah sebelumnya menyatakan bahwa :
a. Almarhum Agus Setiawan tidak pernah membuat Pernyataan/Persetujuan tentang
Rencana Konsolidasi Tanah Perkotaan tanggal 7 Agustus 2000.
b. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Baru Ilir yang terletak di jalan Pandan Sari
RT.28 Kelurahan Marga sari, Kecamatan Balikpapan barat, Kota Balikpapan tidak
pernah dilimpahkan ke Negara dalam rangka Konsolidasi Tanah Perkotaan
tanggal 7 Agustus 2000.
c. Sedangkan untuk pengantian tanah/perumahan korban eks kebakaran Pandan Sari,
tanah/perumahan tersebut didapatkan melalui pembelian dengan pembayaran yang
dilakukan secara angsuran melalui Bank.
11. Bahwa PENGGUGAT tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 4
Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 tahun 2012 tentang ijin

4. mendirikan bangunan sebagaimana tercantum dalam pasal 66 poin dimana disebutkan
pencabutan IMB dilakukan apabila persyaratan dan keterangan yang diberikan oleh
pemohon sebagai dasar diterbitkannya IMB terbukti tidak benar atau palsu atau
dipalsukan sebagian atau keseluruhan dan klausul pernyataan khusus pada dokumen
IMB poin 10 bahwa apabila keterangan yang diberikan sebagai dasar diterbitkannya
IMB ternyata tidak benar maka dengan sendirinya IMB menjadi batal, sedangkan
Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan mengeluarkan surat No:
180/857/ DTKP tanggal 28 Nopember 2014 perihal klarifikasi IMB An. Etik Ristiyani
yang antara lain menyatakan bahwa : “IMB Nomor : 0473/DTKP/BB/MGS tanggal
27 Maret 2014 atas nama Etik Ristiyani, proses penerbitannya sudah sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan belum pernah dilakukan pencabutan”.
12. Dengan demikian sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka terbukti bahwa
Keputusan Walikota Balikpapan No. 188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus 2015
Tentang Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS tanggal
27 Maret 2014 atas nama Etik Ristiyani melanggar azas-azas Umum Pemerintahan
yang baik tertuang pada UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas KKN terutama Azas Tertib Penyelenggaraan Negara.
13. Bahwa, Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-367/2015 adalah
Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final telah
menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat telah membangun ruko
dengan biaya yang tidak sedikit di atas tanah SHM 267/Baru Ilir tersebut sehinngga
cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon pembatalan Surat Keputusan tersebut.
14. Kepala Dinas Tata Kota dan dan Perumahan Kota Balikpapan dan Walikota
Balikpapan Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan keberatan pada tanggal
7 Mei 2015 ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan dan Perumahan Kota
Balikpapan berdasarkan surat Nomor 650/354/DTKP/2015 tanggal 6 Mei 2015
menyatakan bahwa IMB nomor: 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 atas
nama Etik Ristiyani DICABUT dan TIDAK BERLAKU Namun pihak yang
bersangkutan memberikan putusan untuk menolak keberatan yang diajukan oleh
Penggugat.
15. Bahwa dengan adanya putusan penolakan keberatan tersebut, maka Penggugat
mengajukan banding administrasi pada tanggal 14 Mei 2015 yang diajukan kepada
Walikota Balikpapan Nomor 188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang
Pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27

5. Maret 2014 atas nama Etik Ristiyani. Namun Walikota Samarinda juga memberikan
penolakan terhadap banding administrasi tersebut.
16. Bahwa dengan adanya sikap penolakan yang dilakukan oleh, maka dari itu Penggugat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon
kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar berkenan untuk
memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor.
188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin Mendirikan
Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 An. Etik Ristiyani.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Balikpapan
Nomor.188.45-367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin
Mendirikan Bangunan No. 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 atas nama
Etik Ristiyani.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
Hormat Kami,
Kuasa Hukum Penggugat
Nurul Laksmita Hariyanti, SH