PSBB di Wilayah Prov. Jabar Kepada Menkes RI

1. Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
GUBERNUR JAWA BARAT
:4601 2107 /Hukham
: Penting
: 1 (satu) berkas
: Permohonan Penetapan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) di
Wilayah Provinsi Jawa Barat
Bandung, 30 April 2020
Kepada:
Yth. Menteri Kesehatan
Jakarta
di
Sehubungan dengan penyebaran Coronavirus Drsease 2019 (Covid-
19) yang semakin luas di wilayah Provinsi Jawa Barat, serta
menindaklanjuti kesepakatan dengan para BupatiMali Kota di wilayah
Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan optimalisasi penanggulangan
Covid-19, bersama ini kami mohon perkenan Menteri Kesehatan untuk
menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah
Provinsi Jawa Barat.
Sehubungan dengan haltersebut, kami lampirkan kajian PSBB yang di
dalamnya terdapat data pendukung sesuai Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala
Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Drsease 2019
(Covid-19), berupa:
1. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
2. Penyebaran kasus menurut waktu;
3. Kejadian transmisi lokal; dan
4. Kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar
rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan
operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.
Demikian kami sampaikan, atas perkenannyadiucapkan terima kasih.
BARAT,
KAMIL
Tembusan Yth.:
1. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019
(covrD-1e).
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
J a I a n D ipone goro N omo r 22 Telepon (O22) 423244842333/7 4230963
Faksimil: (02214203/,50 Website: www.jabarprov.go.id. Email: info@abarprov.go.id
Bandung-40115

2. DOKUMEN KEBUAKAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DI WILAYAH JAWA BARAT
DALAM U PAYA PERCE PATAN PENANGG U IANGAN COY'D.l9
DI PROVINSI JAWA BARAT
DISUSUN OLEH :
DIVISI PERENCANAAN, RISET DAN EPIDEMIOTOGI
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN COVI D-Ig
DI PROVINSI JAWA BARAT
};t
I
RISEI

3. LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
: /Hukham
: April2020
: Dokumen Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ProvinsiJawa Barat
KAIAN PEMBATASAN SOS|AT BERSKALA BESAR (PSBB)
DIWIIAYAH JAWA BARAT
DAIAM UPAYA PERCEPATAN PENANGGUI.ANGAN COVID-l9
DI PROVINSI JAWA BARAT
I. IATAR BEIAKANG
Pergerakan jumlah kasus konfirmasi positif Coronovirus Diseose (COVID-191 semakin
meningkat. Pada tanggal 26 April 2020 jumlah kasus positif COVIO-|9 terkonfirmasi di dunia telah
mencapai 2.989.42O kasus dan di lndonesia sebanyak 8.882 kasus. Artinya, hanya dalam 57 hari
sejak kasus petama telah terjadi peningkatan kasus positif dengan rata-rata 155 kasus per hari di
lndonesia. Demikian halnya dengan Jawa Barat, sejak tanggal 5 Maret 2020, kasus telah bertambah
dari 3 menjadi 912 kasus positif COVID-L9 pada 26 April 2020. Rata-rata peningkatan kasus positif
COVIAL9 di wilayah Jawa Barat periode 15 Maret 2020 hingga 25 April 2020 mencapai 22 kasus
baru per harinya dalam 40 hari terakhir dengan angka kematian sebanyak 77 orang dan sembuh
sebanyak 93 orang.
COVID-L9 telah menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari
Badan Kesehatan Dunia/World Health Orgonizotion (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang
menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan,
Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi
importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-L9 sebagai Public
Heolth Emergency of lnternotional Concern (PHElCl/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang
Meresahkan Dunia (KKMMD).
Seiring dengan meningkatnya pertambahan kasus positif COVID-I9 di lndonesia, beberapa
wilayah telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, termasuk wilayah Bodebek
dan Bandung Raya di Provinsi Jawa Barat. PSBB di kedua wilayah ini dilakukan sebagai salah satu
antisipasi untuk memutus mata rantai COVID-L9 diJawa Barat. Pada 26 April 2020, Jawa Barat telah
menyumbang LO,27 persen jumlah kasus positif di lndonesia. Kasus terbesar terjadi di di kedua
wilayah ini.
Namun demikian, setelah beberapa hari pemberlakuan kebijakan PSBB di Bodebek maupun
Bandung Raya, tingkat kasus positif COVID-L9 tetap bertambah. Berdasarkan tren data kumulatif
1Kajian PSBB di Wilayah Jawa Barat

4. atau harian kasus positif COVID-L9 di Jawa Barat menunjukkan potensi penambahan kasus positif
akan terus berjalan, dengan sebaran kasus semakin meluas ke hampir seluruh wilayah Jawa Barat.
Permasalahan ini semakin meningkat seiring dengan tingginya mobilitas penduduk Jawa
Barat. Hasil analisis waze menggambarkan bahwa terjadi penurunan tingkat kemacetan pada Bulan
maret, namun pada masa pemberlakukan PSBB di Bodebektidak terlihat perubahan yang siginifikan.
Permasalahan COVID-19 tidak lepas dari permasalahan pergerakan orang, oleh karena itu
Pembatasan Sosial Berskala Besar kurang efektif jika dilakukan secara parsial. Oleh karena itu
Pembatasan Sosial Berskala Besar penting untuk dilakukan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Langkah
ini merupakan upaya percepatan penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat termasuk di lndonesia.
II. DASAR HUKUM
Kajian Pembatasan Sosial Berskala Besar ProvinsiJawa Barat dilakukan berdasarkan :
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Coronovirus Diseose 2019 (COVID-L9I dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Mem ba haya kan Perekonomian Nasional dan/atau Stabi litas Sistem Keuangan;
2. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corono Virus Diseose 2079 (COVID-tgl;
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat akibat Coronovirus Diseose 2OL9 (COVID -L9l;
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor
7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
5. lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Realokasi
Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corono
Virus Deseose 2OL9 (COVID-L9I;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corono Virus Diseose
20L9;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corono Virus Disease 2OL9 (COVID-L9I di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Keuangan No 5/KM 7/2020 Tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
Bidang Kesehatan dan Dana Opersional Kesehatan Penanganan Corono Virus Diseose 2019
(covtD-Lel;
2Kajian PSBB di Wil,ayah Jawa Barat

5. 9. Keputusan Menteri Keuangan S-239/MK.02/ 2O2O Tentang lnsentif Bulanan dan Santunan
Kematian BagiTenaga Kesehatan yang Menangani COVIDL9;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.OZMenkes/215/2020Tentang Pemanfaatan Dana
Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/ atau penanganan COVID-L9 T.A.
2020;
11. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan
Percepatan Penanganan Corono Virus Disease 2079 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.O7(2O2O tentang Penghentian Proses
Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus Fisik T.A 2020;
13. Keputusan Kepala BNPB No. 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu
Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di lndonesia;
L4. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.443/Kep.241-Hukhaml2O2O tentang Perubahan Kedua
tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulanan Coronovirus Diseose 2OL9 (COVID-L9) diJawa
Barat;
lll. Gambaran Geografi dan Demografi Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat terletak pada posisi antara 5o50'-7o5d Lintang Selatan dan
104o48'108o48'BujurTimur. LuaswilayahJawa Baratadalah berupa daratan seluas 35.377,76kmZ.
Wilayah administrasi ProvinsiJawa Barat terdiri dari 18 wilayah kabupaten dan 9 kota.
Secara geografis memiliki batas wilayah sebagai berikut:
o Sebelah utara, dengan LautJawa
o Sebelah timur, dengan ProvinsiJawa Tengah
o Sebelah selatan, dengan Samudera Hindia
o Sebelah barat, dengan Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta
Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi menjadi 27 kabupaten/kota
meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten
Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran,
Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang,
Kabupaten lndramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Punrakarta, Kabupaten Karawang,
Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota
Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar
serta terdiri dari 526 kecamatan, 541 kelurahan, dan 5321 desa.
3Kajian PSBB di Witrayah Jawa Barat

6. Gambar 1. Peta Administratif ProvinsiJawa Barat
Sumber: Boppedo Provinsi Jowo Borot
Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat
sebanyak 49.935.858 jiwa atau 18,42 persen penduduk nasional. Proporsi penduduk laki-laki
sebesar 50,50 persen (25.255.315 jiwa) dan perempuan 49,40 persen yaitu sebesar 24.67O.543 jiwa
(Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat Hasil Sensus
Penduduk 2010). Besarnya persentase penduduk lndonesia yang tinggal di Jawa Barat, maka
menjadi persoalan strategis ketika wabah COVID-L9 melanda Jawa Barat. Apalagi tingkat kepadatan
penduduk di Jawa Barat cukup tinggi, yaitu mencapai 1.394 jiwa per kilometer.
Gambar 2. Peta Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2019
Kepadatan Penduduk
(Jiwa/km2)
3!r5 -'roor.tml - t6tc
tGr3 - 3AGG
3A6A - 9St5
g3a5 - {55,Gf
Sumber: Jawa Barat Dalam Angko, BPS, diolah
Dalam kaitan dengan wabah penyakit tingkat kepadatan suatu wilayah memberikan
peluang untuk persebaran wabah semakin cepat. Jika diperhatikan Gambar 2 di atas menunjukkan
tingkat kepadatan penduduk di wilayah Bodebek dan Bandung Raya relatif padat, dimana sudah
4
SUMEDAN
KAB
XAB, CIAN,'UR
KAB-
Kajian PfiBB di Wilayah Jawa Barat
il'
I
KAB- GARUT

7. lebih dari 1.500 jiwa per kilometer. Kepadatan tertinggi di Kota Bandung, Kota Depok dan Kota
Bekasi, sejalan dengan tingginya kasus positif COVID-L9 di wilayah ini. Rata-rata kepadatan
penduduk diJawa Barat merupakan salah satu faktor ancaman penyebaran COVID-|9.
Penduduk Provinsi Jawa Barat sebagian besar merupakan penduduk usia produktif, yaitu
berada pada rentang usia 15 - 55 tahun. Penduduk usia produktif Provinsi Jawa Barat mencapai
57,39 persen dari total penduduk. Hal ini menunjukkan tingginya angka kelompok kerja dan
berhubungan pula dengan mobilisasi penduduk di wilayah Provinsi Jawa Barat. Merujuk pada
komposisi penduduk, penduduk usia lanjut (lansia, 65 tahun ke atas) di Provinsi Jawa Barat yang
rentan terinfeksi COVID-L9 mencapai 2.408.260 jiwa atau 4,82 persen dari total penduduk Jawa
Barat.
Proporsi kelompok usia lanjut yang cukup tinggi berkisar antara 7,14 - 8,75 persen terdapat
diwilayah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan,
Kabupaten Majalengka, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Subang. Uniknya,
wilayah kabupaten/kota di atas bukan termasuk wilayah yang penemuan kasus positifnya cukup
tinggi. Komposisi demografi penduduk Provinsi Jawa Barat menurut kelompok umur dapat
dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Komposisi Demografi Penduduk ProvinsiJawa Barat
Menurut Kelompok Umur, Tahun 2020
75+ I 741,388
70-74
-
690,9A2
975,970
7,375,334
1,931,335
2,493,273
3,051,358
3,588,334
3,ggo,74g
4,163,450
4,202,031
4,345,577
4,520,746
4,535,267
4,555,992
0 500000 1000000 1s00000 2000000 2500000 3000000 3s00000 4000000 4500000 s000000
Sumber : Badon Pusat Statistik
65-69
60-il
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20 -24
15-19
10-14
5-9
0-4
5Kajian PSBB di Wilayah Jawa Barat

8. Tingginya usia produktif di wilayah Provinsi Jawa Barat berdampak pada tingkat mobilitas
dan pergerakan manusia yang tinggi di wilayah ini. Mobilitas penduduk Jawa Barat dengan DKI
Jakarta, Banten, maupun Jawa Tengah sangat tinggi. DKI Jakarta merupakan pusat episentrum
COVID-L9 di lndonesia. Sampai dengan tanggal 25 April 2020, jumlah kasus positif terkonfirmasi
telah mencapai 3.798 kasus atau 42,76 persen terhadap total kasus positif nasional. Kondisi ini
tentunya memberikan dampak pada penyebaran wabah di Jawa Barat terutama wilayah yang
berbatasan dengan DKI Jakarta.
Pergerakan penduduk Bodebek ke DKI Jakarta sebagai pusat episentrum kasus positif
COVID-L9 di lndonesia sangat besar. Data Statistik KomuterJabodetabek2OL4 menunjukkan bahwa
sebanyak 12,55 persen penduduk Bodebek adalah penduduk komuter (BPS, hasil Survei Komuter
Jabodetabek 2014). Dari 12,65 persen penduduk yang melakukan aktivitas komuter ini, sebanyak
59,31 persen melakukan komuter ke wilayah DKI Jakarta. Artinya 59,31 persen penduduk komuter
di Bodebek merupakan penglaju dalam kesehariannya ke DKI Jakarta, baik untuk bekerja, sekolah,
maupun aktivitas lainnya. Transportasi pun sangat terbuka di wilayah ini.
Demikian halnya mobilitas penduduk Jawa Barat dengan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa
Tengah, terutama di wilayah perbatasan. Sampai dengan 26 April 2020, kasus positif terkonfirmasi
sebanyak il9 di Jawa Tengah dan 370 di Banten. Hal ini tentunya perlu menjadi kewaspadaan
terhadap impofted coses COVID-19 dari provinsi sekitar Jawa Barat. Belum lagi ditambah dengan
mobilitas tinggi penduduk antar wilayah di Jawa Barat. Bandung Raya misalnya, memiliki tingkat
mobilitas penduduk yang tinggi.
Tingginya usia produktif di wilayah Bandung Raya dan Bodebek berdampak pula pada
tingkat mobilitas dan pergerakan manusia yang tinggi di wilayah ini. Mobilitas penduduk yang tinggi
dan transportasi yang sangat terbuka dari kedua wilayah ini ke wilayah lain di provinsi Jawa Barat
berpotensi untuk mengakibatkan tingginya risiko penularan kasus COVID-L9, terutama dengan
adanya kebiasaan perilaku "mudiK di masyarakat.
Selain itu, terdapat hubungan yang berbanding terbalik antara proporsi kelompok usia
lanjut dengan jumlah kasus positif COVID-L9. Wilayah dengan jumlah kasus COVI&19 yang tinggi
umumnya daerah perkotaan relatif memiliki proporsi kelompok usia lanjut yang lebih rendah,
begitu pula sebaliknya. Sehingga, perilaku "mudik" masyarakat yang bertepatan dengan ldul Fitri
2020 dan mobilitas penduduk perlu sangat diwaspadaiterutama dari wilayah Bodebek dan Bandung
Raya menuju wilayah kabupaten kota lainnya yang relatif berisiko rendah dalam pemetaan epidemi
COVID-L9 diJawa Barat. Hal ini mengakibatkan tingginya risiko penularan COVID-19 antar wilayah di
Jawa Barat. Oleh karena itu pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Jawa Barat
penting dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-L9 di Jawa Barat.
6Kqiian PSBB di Wilayah Jawa Barat

9. IV. KAIIAN EPIDEMIOLOGI
4.L Peningkatan Jumlah Kasus Berdasarkan Waktu
Jumlah kasus positif COVID-9 di wilayah Jawa Barat pertama kali terdeteksi di Kota Depok
(2 kasus) pada tanggal 2 Maret 2020. Jumlah kasus terus bertambah dan menyebar ke wilayah
kabupaten kota lainnya. Hingga tanggal 24 Aprrl2020, kasus positif COVID-L9 di Jawa Barat telah
mencapai 818 kasus. Rata-rata peningkatan jumlah kasus positif CAWD-L9 periode 2 Maret hingga
24 April 2020 sebesar L4,6 persen. Lonjakan jumlah kasus terjadi pada tanggal 18 Maret 2O2O - 25
Maret 2O2O, yaitu dari 22 kasus menjadi 71 kasus (meningkat 2AO%1, dan tanggal 25 Maret 2O2O -
31 Maret 2020 dari 71 kasus menjadi 152 kasus (meningkat 1 kali lipat). Selanjutnya, terjadi
penambahan lebih dari 100 kasus dari tanggal 31 Maret 2020 hingga tanggal 24 April 2020. Tren
jumlah kumulatif kasus COVlD-tg di Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 4 sampai dengan
Gambar 7.
Gambar 4. Tren Jumlah Kumulatif Kasus Positil COVID-Lg, Sembuh dan Meninggal
diJawa Barat periode 5 Maret s.d24 April 2020
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
6ts
-to2'
59t
575
!D 521
acf
a2
,9 l9 l9 t9
4! 4X
5ls!
36
l!
ts3
715
a, 'o "'
tta tl6 !$
ta !s
tc t!
,""T53
ilfiEt
a n ltf
--su
l. vT?ilillttlti!tri;r... r...1Pf Pf
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
q€as<<<{qqq<<eq<aqq?
oooooooooooo6660000006000600000000000006
0FQ6AiNm<60FAOOi:NO{60NQOOFdOq6€F€OOHNOq
dNddOOOOOOOOOHdd
* Positif -{- Sembuh *- Meninggal
S u mber : https://p ikobo r.ja bo rprov. g o.id
Gambar 5. Tren Jumlah Kumulatif Kasus Positit COVID-L9 dan Meninggal berdasarkan
Kabupaten/Kota di Jawa Barat periode 6 Maret s.d 24 April 2020
7Kajian PSBB di Wilayah Jawa Barat
112

10. 200
150
120
80
40
00 00 11 11 20 21 30 30 40 52 50
rj
r Positif r Menirggal
S u mber : https://pikoba r.jo ba rprov. g o.id
Berdasarkan Gambar 5 di atas, terlihat bahwa dominasi jumlah kasus positif tertinggi ada di
wilayah Bodebek dan Bandung Raya. Bila dihitung angka kematian {case fotolity rotel,
kabupaten/kota dengan peringkat lima besar angka kematian tertinggi terdiri dari Kota Bandung
(L3,8%1, Kota Bogor (L3,6%1, Kabupaten Bekasi {.L2,3%1, Kabupaten Bandung Barat (I0,7%), dan
Kota Cimahi (7,9%1. Adapun cose fatolity rote COVID-19 di wilayah Jawa Barat adalah 9,3%, angka ini
masih lebih rendah daripada angka kematian nasional yaitu LO,3Yo, namun lebih tinggi dari angka
CFR dunia saat inisebesar 6,9%.
8Kajian PSiBB di Wilayah Jawa Barat
1[[
i5 66
I

11. Gambar 5. Tren Peningkatan Kasus Positil PDP dan Meninggal Dunia di Wilayah Bodebek
PSBB Eodebek 1 5 April 2020
2500
2m0
1500
1000
5m
o
RSRRRR&SRRRRRRRSRRSRRRRRRRSRRRRSRRRRRRSASR
RRRRRERRRSR&RRRRRRRRR&RRER$R8RRR*RRRft RRAFR
q e q e e q e e e e e e e €. e s e e e q Q e Q e Q q Q e Q a a Q eQ e q e e e e s e.
s *9 : r E R E tt E n'q i E 4 I 4 d 33 I I I 5 I I S
=
I : =
*: : r 9 R d N { E
;
..bJUMLqH PDP <-]UMTAH POSITIF ,..-.JUMIAH MENINGGAL
S u mbe r : https://pi koba r.jo bo rprov. g o. i d
Gambar 7. Tren Peningkatan Kasus Positif, PDP dan Meninggal Dunia
diWilayah Bandung Raya
PSBB Bandung Raya: 22 April2A20
8m
7m
600
500
4m
30
2m
1m
0
ee
RR
R8
eeee
RR8RRRRR88R8
RRRRRRRRRSRR
?<{a
aeeesea.eee€.eElcRhE*BcE33t
RR888RRRRR8&8ARRR
RRRERERRRRRRRRRRR
eaasee<Qq Qq€.Eeaee6EnO6Oit6n6GEO6O-
q
I
{EJUMLAH PDP {-JUMLAH POSITIF *]UMLAH MENINGGAT
S u mber : https://pikoba r.ja bo rprov. g o. id
Gambar 6 dan 7 menunjukkan setelah pemberlakuan PSBB diwilayah Bodebek dan Bandung
Raya masih didapatkan tren peningkatan kasus positif dan PDP. Hal ini secara tidak langsung
9Kajian PSBB di Wilayah Jawa Barat

12. menggambarkan proses penularan/transmisi yang masih berlangsung sehingga pengawasan PSBB
oleh pejabat perangkat daerah perlu ditingkatkan lagi serta disarankan untuk memperpanjang PSBB
sekurangnya dalam 2 minggu mendatang.
4.2 Penyebaran Kasus Berdasarkan Wahu
Penyebaran kasus COVID-!9 di Provinsi Jawa Barat khususnya wilayah Bodebek dan
Bandung Raya menunjukkan tingkat kejadian kasus maupun penyebaran yang semakin meluas pada
periode 6 Maret hingga 24 Apri! 2020. Gambar 8 menunjukkan peta penyebaran kasus positif
COVID-L9 di berbagai kabupaten kota. Bila dilihat dari tahapan epidemi di Jawa Barat, terdapat
variasi di mana sebagian besar kabupaten digolongkan sebagai wilayah dengan kasus sporadis,
sementara wilayah kota sebagian besar digolongkan sebagai wilayah dengan kasus terkluster.
Gambar 8. Peta Penyebaran Kasus Positif COVID-L9 di wilayah Jawa Barat
Su mbe r : https://pi koba rja ba rprov. go. id
KAB INDRAIIAYU
KUN
l(AB. ClAtvllS
KA8 CtAr.t..{.JR
I(AB
I(AB, GARUT
KAAIffiI
I
I
I
o-5
E-ta
t5 -:[
st .:n
50 - ttt
Kag'ian PSBB di Wilayah Jawa Barat 10
KAB.
KOTA

13. Bila dibandingkan penyebaran kasus positif COVID-L9 dan jumlah PDP sebelum dan sesudah
PSBB, khususnya wilayah Bodebek masih terlihat, baik peningkatan kasus positif maupun
penyebaran ke wilayah kabupaten kota lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pergerakan
penduduk kemungkinan merupakan salah satu faktor risiko peningkatan kasus positif COVID-Lg.
Selain itu, terdapat potensi penyebaran kasus dari wilayah dengan epidemi terkluster
sebagai akibat dari mobilitas penduduk ke kabupaten kota lainnya, sebagai contoh: Kabupaten
Karawang yang lokasinya berada di wilayah Purwasuka termasuk di dalamnya Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang. Hal ini terlihat dimana Kabupaten Subang yang sebelum PSBB
memiliki jumlah kasus positif antara 1-10 orang, maka setelah PSBB meningkat menjadi 11-30 orang.
Berbeda dengan Kota Sukabumi ditetapkan sebagai wilayah epidemi terkluster disebabkan
oleh penemuan kasus yang cukup tinggi secara mendadak di SETUKPA (Sekolah Pembentukan
Perwira) POLRI. Pola transmisi yang terjadi adalah penularan secara terkluster di populasi tertutup,
dengan sumber penularan yang sulit ditentukan.
Gambar 9. Perbandingan Distribusi Kasus Positif COVID-Lg dan PDP Sebelum dan Sesudah
Penerapan PSBB di Jawa Barat
s.b.nn Ies Poittf Cdl4.f9 X.bro.Enfiffi dl ,lM 8.d S.b.nn X8ur Po.lttr Cdiilg i.bup.tsl(ob dl JM B.d
1'l Aprfl 204, 23 Aprtl 2O:0?aBffi
T
I
a
I-lt
ti-t
x-r
9e.tuut/M.@.*.d
bE0ffil9M)
i::fio*
Ilii9e:fr6i//r@.fbw8d
S.b.d P.rhn o.Lfr pd[Mrn lPt
pl X.bopfr/Iou di rilr. &m
14 Aprll 2020
hEDld
w:t@t/&.jdrygn
S&tu ,* B.tt rl4ffin l?O?l rAf*tvIff dJ.$ 8m
Z! Agil 2020
grr
r].illra-o
I1rr tffitu:MlttuMt**.d
Su mber : https://pi koba r.joba rp rov. go. id
Oleh karenanya, perlu segera diberlakukan PSBB yang luas mencakup wilayah Jawa Barat
sebagai satu provinsi untuk mencegah meluasnya penularan. Merujuk pada komposisi penduduk di
Jawa Barat dimana kelompok usia produktif mencapai 62-72% dari jumlah penduduk, kepadatan
Kajian PSBB di Wilayah Jawa Barat 11

14. penduduk serta tingginya mobilisasi penduduk di wilayah Bodebek dan Bandung Raya maka perlu
diwaspadai kemungkinan penularan dari kelompok usia produktif yang bekerja di wilayah transmisi
lokal sebagai contoh Kota Bandung terhadap kelompok orang lanjut usia terutama pada kondisi
'mudik' ldul Fitri di bulan Mei 2020. Mengingat, proporsi kelompok usia lanjut yang cukup tinggi
berkisar 7,L4 - 8,76 persen terdapat di wilayah Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran,
Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kota Banjar, Kabupaten
Tasikmalaya, dan Kabupaten Subang, yang mana wilayah kabupaten/kota tersebut termasuk
wilayah yang penemuan kasus positifnya masih relatif rendah.
Jika dirinci menurut wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat, terlihat bahwa peringkat
pertama jumlah kasus positif COVID-L9 terbanyak terdapat di Kota Bandung (181 kasus, pada 24
April 2020) dan Kota Depok (174 kasus) sebagai peringkat kedua. Kota Bandung sebagai ibukota
provinsi, dengan tingkat mobilitas penduduk yang relatif tinggi pula, menjadikan wilayah ini menjadi
sangat terbuka. Sedangkan Kota Depok merupakan kota yang berbatasan langsung dengan DKI
Jakarta, yang dikenal sebagai episentrum penularan COVID-Lg di lndonesia.
Gambar 10. Tren peningkatan jumlah kasus positif COVID-Lg berdasarkan Kabupaten/Kota diJawa
Barat periode 6 Maret s.d 24 April
160
120
80
40
e#
ffiffi
ffiffi
ffiffi
ffiffi
ffi&
ffiffio i4i, arrrrllll I0o11))1J45
.rn'.y'
*o!
{:"${*S*
2020
S u m be r : https://p i ko ba r.j o bo rp rov. go. i d
4.3 Kejadian Transmisi Lokal
Kejadian transmisi lokal merupakan terjadinya penularan kasus positif terhadap generasi
kedua dan ketiga. Kejadian transmisi lokal di wilayah Jawa Barat diprediksi telah terjadi. Hal ini
dikuatkan dari telah terjadinya penyebaran kasus konfirmasi positif, ODP dan PDP di setiap
kabupaten/kota wilayah Jawa Barat yang sangat cepat, terutama pada periode akhir Maret 2020
hingga pertengahan April 2020.
Kajian PSBB di Wilayah Jawa Barat L2

15. Merujuk kepada Gambar 11, tren kasus positif COVIDL9 di Kota Bandung selama dua
minggu terakhir (24 Maret hingga 9 April 2020) menunjukkan lonjakan kasus lebih dari dua kali lipat
sejak penemuan kasus pertama. Selain itu, kejadian transmisi lokal juga terjadi di Kota Depok
sebagaimana digambarkan pada Gambar 12. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwasannya telah
terjadi transmisi lokal berupa propagoted epidemics yang merupakan penularan dari suatu kasus
kepada kontak eratnya yang berada didalam satu wilayah.
Gambar 11. Transmisi lokal di kota Bandung
ooo
o
o
o
f
o
il
o CaOaOOa
. tt?t?tttt ftttftttlndeks kasus?
Pendrduk
J.k rt
Penul{an dad wIaFh tEnimBl
ld€l
..'....---...................._
18 or8 kontd( erat
porltif Covl&.lg
Pend*an terclEler
hdeks kesus?
Podtduk
kot.0otd
hdckr krsus?
P.odrdukk b
l6ffin!
S o.g kontak erat
positif Covid-lg
oo
ttoo
ftoo
tt
*H
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi tawa Barat
Kasus primer (index cose) sebagaimana Gambar di atas merupakan imported cose dari
wilayah kabupaten/kota di luar Bandung, yang kemudian menularkan COVID-L9 sebagai tiga kluster
awal yaitu kluster GBl, kluster GPBI, dan kluster HIPMI sebagai kasus generasi ke-2 lsecondary coses)
yang selanjutnya menularkan ke masing-masing kontak eratnya sebagai generasi ke-3 (tertiory
coses).
Gambar 12. Transmisi lokal di kota Depok
68t
xluner GBI
o
tii
'(D
f
Xluster GPBI
Ihjian PS}BB di Wilayah Jawa Barat
aaa
tlf
aa
otKluster HIPMI
13

16. lndels lQrur
Gambar : TRANSMISI LOIGL l(AStlS 1, 2 DAN 3
TRANSMISI LOKAL COVID- 19 di DEPOK
65i:l RS Mrtra rGruarga
oaaaaaa
----.1--a a a ao ao
--r----r-
lGsus I Krrrrr 2
I I Sn.Runretr Kasus
3t3t3tt*t*
tXasrs 3
a
0
Sumber : Dinas Kesehaton Kota Depok
Kasus primer (index cose) di kota Depok sebagaimana Gambar 12 di atas menularkan
COVID-L9 pada kasus no. 1 sebagai kasus generasi ke-2 (secondory cases) yang selanjutnya
menularkan ke kasus no. 2 dan no. 3 sebagai generasi ke-3 (tertiary coses).
4.4 Angka Reproduksi lnfeksi (R0) COvrD-1g
Angka reproduksi infeksi merupakan rata-rata jumlah kasus baru yang disebabkan oleh
setiap orang terinfeksi pada kurun waktu tertentu. Angka ini dipengaruhi oleh kondisi kekebalan di
komunitas. Bila suatu penyakit infeksi memiliki R0 antara 1,5 - 3,5 artinya dibutuhkan sekitar 40-
70% penduduk yang terinfeksi dan atau memiliki kekebalan sehingga penularan dapat berkurang.
Untuk menanggulangi pandemi COVlUlg ini maka angka R0 perlu diturunkan di bawah satu (1)
dengan cara:
1) mengurangi persentase populasiyang rentan terhadap infeksi COVID-I9;
2l mengurangijumlah dan lama kontak; dan
3) meningkatkan kekebalan di populasi misalnya dengan pemberian vaksin.
Berdasarkan data pertumbuhan kasus positif COVID-L9 di wilayah Bodebek mulai 14 Maret
hingga 23 April 2020, terlihat bahwa angka Rt-nya masih di atas satu (1)yang menunjukkan bahwa
potensi penambahan kasus positif baru akan terus berjalan. Hal ini juga sejalan dengan data yang
O
t
Kajian PSBB di Wilayah Jawa Barat t4
l. ld& iu rtitrgr l.inEJ+ra F.S 6n|!d d X.ets n ,*!b t rp..ll igau d *ra trm
L tr-l.tht€
L lE, ltl€
{ I--l lrrt
L l5El*Elf*;tcf lllpl1lselttnl(rer I lrlr
(A-tl
a. h'to-In:hgrfYrtll&lA{f.frrmq*O
rltrlulif,tltrr
*1q lud nrgre t*. I rb I

17. ada, yang memperlihatkan tren jumlah kasus positif, PDP dan ODP yang terus meningkat sejalan
dengan waktu. Oleh karenanya, upaya mengurangijumlah dan lama kontak dengan pemberlakuan
PSBB masih perlu dilanjutkan setidaknya dalam 2 minggu hingga l bulan mendatang.
Gambar 13. Perbandingan R0 Terhadap Waktu (Rt) di Wilayah
Bodebek
Eodebek: Bodebel:
rcta 8o0orKabupatfi Sekesi Kabugalei Eogor
Perbandingan Angkt ReprcduksiCOV|D-!9 Terhadap Waktu dillilayah Episentrum Pandemi
Eodebek:
(ota Depol
Eodebek. Bodebek:
lols Selasi
0-
$Afuo:{t*7D,tf.UOhatEtarsClttltI,pDf/d$tzlMar 3As 13Ap23Apr 14Mar2{Mil 3Apr 13Ap,23Apr 14Marz{uar 3Apr l3Apr23Apr
Srmhrr dat . Dfttss l(EctEiatan Prflimi l.ra ldat
4.5 Tahapan Epidemiologi (Wilayah Tanpa Kasus, Wlayah dengan Kasus Sporadls, Wilayah
dengan Kasus Tercluster/Common Exposure, Wilayah dengan Penularan tokal)
Mengacu pada tahapan epidemi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), terdapat 5 (enam)
kabupaten kota sebagaiwilayah dengan penularan lokal,4 (empat) wilayah sebagai kasus terkluster,
15 wilayah sebagai wilayah dengan kasus sporadis dan 2 (dua) kabupaten sebagai wilayah tanpa
kasus di Jawa Barat per tanggal 24 April 2020. Adapun ke-empat wilayah dengan kasus terkluster
meliputi: Kabupaten Karawang (kluster HIPMI), Kota Cimahi (kluster GBI), Kabupaten Bandung Barat
(kluster GBIP), dan Kota Sukabumi (kluster SETUKPA).
Kejian PSBB di Wilayah Jawa Barat 15
6
I

18. Tabel 1. Distribusi Kabupaten Kota Berdasarkan Tahapan Epidemi COVID-L9 diJawa Barat
1 Kota Depok
2 Kota Bekasi
3 Kota Bogor
4 Kota Bandung
5 Kabupaten Bekasi
5 Kabupaten Bogor
7 Kabupaten Karawang
8 Kota Cimahi
9 Kabupaten Bandung
10 Kabupaten Bandung Barat
LL Kabupaten Kuningan
tZ Kabupaten Pururakarta
t3 Kabupaten Cirebon
t4 Kabupaten Sukabumi
15 Kabupaten Sumedang
16 Kota Tasikmalaya
L7 Kabupaten Majalengka
18 Kabupaten Subang
19 Kabupaten Ciamis
20 Kabupaten Garut
2L Kabupaten lndramayu
22 Kota Banjar
23 Kota Sukabumi
24 Kabupaten Cianjur
25 Kota Cirebon
26 Kabupaten Tasikmalaya
27 Kabupaten Pangandaran
Sumber : Dinas Kesehaton Provinsi Jowa Borat
Wilayah dengan penularan lokal
Wilayah dengan penularan lokal
Wilayah dengan penularan lokal
Wilayah dengan penularan lokal
Wilayah dengan penularan lokal
Wilayah dengan penularan lokal
Wilayah dengan kasus terkluster
Wilayah dengan kasus terkluster
Wilayah dengan kasus sporadis
Wilayah dengan kasus terkluster
Wilayah dengan kasus sporadis
Wilayah dengan kasus sporadis
Wilayah dengan kasus sporadis
Wilayah dengan kasus sporadis
Wilayah dengan kasus sporadis
Wilayah dengan kasus sporadis
Wilayah dengan kasus sporadis
Wilayah dengan kasus sporadis
Wilayah dengan kasus sporadis
Wilayah dengan kasus sporadis
Wilayah dengan kasus sporadis
Wilayah dengan kasus sporadis
Wilayah dengan kasus terkluster
Wilayah dengan kasus sporadis
Wilayah dengan kasus sporadis
Wilayah tanpa kasus
Wilayah tanpa kasus
4.6 Kajian Pemetaan Tingkat Kerawanan COVID-t9 dl Wlayah Kabupaten/Kota
Mempertimbangkan aspek-aspek lainnya yaitu: kepadatan penduduk, jumlah pendatang,
potensi ancaman, efektivitas penanganan kasus, dan kesatuan wilayah sebagaimana dipetakan
dalam Gambar 11 di bawah ini, maka perlu diberlakukan PSBB tidak hanya di wilayah Bodebek dan
Bandung Raya melainkan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat sebagai upaya memutus rantai
penularan COVID-tg.
Gambar 14. Peta Analisis Kerawanan COVID-L9 diWilayah Jawa Barat
Kajian PSBB di Wilayatr Jawa Barat t6
No Nama Kota Kabupaten Tahapan epidemi

19. PETA ANALISIS NNG KAT KERAWANAI{ WABAH COVI D.l 9
BERDASARKAN KRITERIA PSBB
DI PROVINSI JAWA BARAT PER KABUPATEN/KOTA
0.ar
rl!. &a{ani
l(r!. P!rnfa.!.
ra. C{Wr
N
ou,o A,o 40
fi Srfille
t(J h4frtu
(a t..6tar.
!sn9trn96
I
I::ffii
TltBi
S.d.l{
Rrd.tt
Sono€l Rsidrh @KilonEler
S u mbe r : https://p i ko bo r.ja ba rprov. g o. id
Pemberlakuan PSBB di wilayah Jawa Barat hendaknya didukung pula oleh intervensi yang
lebih agresif antara lain pelacakan kasus kontak, perluasan akses terhadap tes COVID-L9 dan sarana
diagnostiknya dalam kerangka "detect-troce-test" untuk memutus rantai penularan disertai edukasi
yang intensif kepada masyarakat.
4.7 Analisis Angka Perawatan di Rumah Sakit Rujukan COVID-L9 di Jawa Barat
Gambar 15 memperlihatkan pertumbuhan PDP sebagai kasus terduga COVID-L9 yang
dirawat di RS rujukan CAWD-L9 mulai 29 Februari hingga 25 April 2020.
Kajian PSBB di Wilayatr Jawa Barat 17
,l
I
)
s-l
fil+ L.- Ka $6dit l€b u.Fbnlio x-.cffi
*1)* -*oI
6 (mrEs
(
(& Crrf
k.!it hUYl (t;.il
-
t-
f

20. Gambar 15. Tren angka perawatan PDP dan kasus positif COVID-L9 di wilayah Jawa Barat
-Jumlah
positif
-Jumlah
pDp dirawat
Sumber: Dinas Kesehoton Provinsi Jawo Borot
Gambar 15 di atas menunjukkan adanya hubungan yang positif antara jumlah kasus positif
dan jumlah PDP yang dirawat dimana terjadi tren peningkatan bagi keduanya sejalan dengan waktu.
Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kasus positif COVID-tg yang ditemukan memiliki
kondisi penyakit derajat sedang-berat sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit.
4.8 Kesiapan Daerah Provinsi Jawa Barat
4.8.1 Kebutuhan Hidup Masyarakat
Hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun
2020 mencapai 49.935.858 jiwa (Badan Pusat Statistik), atau sekitar 18,52 persen penduduk
lndonesia. Pemenuhan kebutuhan pokok dan pangan masyarakat di Provinsi Jawa Barat ditopang
oleh produksi domestik maupun impor, melalui pasar tradisional maupun pasar modern yang ada.
Terdapat 824 pasar tradisional dan 3.515 pasar modern (supermarket, minimarket, dan ritel lainnya)
yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Barat. Pada Gambar 15 dapat dilihat jumlah pasar tradisional
menurut kabupaten kota di Jawa Barat pada Tahun 2020.
900
800
700
600
5@
400
300
200
100
0
oooooooooooooooooooooooooooooat a.l ( (l N a.i .l cl c{ a{ a{ c{ N N c.l N N fl N c{ a{ a{ N al N N N N a..l
A i j- i g i i i i i i. i i- i i i i i,,:- i i i i i r I,:-,:- i? o o o (! o o (u (o o (g G (g .g (! fi, c! cL o- o. o. o. o. o o, cL a o q
d I + A ; e .i +,i ; 6 I T ; ; E J.r .A uA * o * m rn rl o * o r.A
N '- -- : ;.i H d H (r N d (l d m H d H d d
^l
N N
Kajian PSBB di Wilayah Jawa Barat 18

21. 80
70
Gambar 15. Jumlah Pasar Tradisional Menurut Kabupaten Kota diJawa Barat, 2020
70
56 ss
47 45
rt8
lllhll,l,,liii,i,
50 55
lll,l
gz 33
Sumber: Dinos Perindustrion dan Perdogongan Provinsi Jowa Borot
Tabel 2 menunjukkan jumlah ketersediaan dan kebutuhan beberapa komoditas bahan
pokok masyarakat selama empat bulan ke depan. Beberapa komoditas menunjukkan surplus, dan
beberapa lainnya defisit. Dari tiga belas komoditas kebutuhan pokok utama masyarakat Jawa Barat,
tujuh komoditas masih menunjukkan surplus antara ketersediaan dan kebutuhan. Komoditas yang
masih surplus adalah beras, jagung, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, dan
ikan. Adapun komoditas kedelai, bawang putih, daging sapi, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak
goreng masih defisit dalam pemenuhan kebutuhannya. Komoditas yang defisit ini dalam
pemenuhan kebutuhannnya mengandalkan mekanisme impor dari provinsi lain di lndonesia,
maupun impor luar negeri.
Kajian PSBB di Wilayah Jawa Barat 19

22. Tabel 2. Ketersediaan dan Kebutuhan Beberapa Komoditas Bahan Pokok Masyarakat
Provinsi Jawa Barat, April - Juli 2020
t1I
Beras
Jagung
Kedelai
Cabai Merah
Cabe Rawit
Bawang Merah
Bawang Putih
Daging Sapi
Daging Ayam Ras
Telur Ayam Ras
lkan
Gula Pasir
Minyak Goreng
121
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
t3l
2.378.683
352.115
L4.2L3
88.079
40.o32
45.924
277
8.575
312.511
63.707
481.333
27.232
t26.O24
14l
L.429.37L
84.365
184.907
53.649
35.642
35.M2
2L.LL3
88.121
175.562
202.351
164.816
59.252
L45.9L7
lsl
949.3L2
267.750
(170.6es)
34.430
4.390
LO.48?
(20.835)
(7e.s46)
136.949
(138.6,.14)
3L6.5L7
(32.020)
(1s.8s3)
Sumber : Dinas Ketohonon Pangan don Peternokan Provinsi Jowo 0orot, Dinos Tanamon don Hortikulturo
Provinsi Jawa Barat, don Bulog Divre V Jawo Barat
Kajian PSBB di Wilayah Jawa Barat 20
Komoditas Satuan Ketersedlaan Kebutuhan SrrpluslDef,slt
4.8.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan
Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Jawa Barat sudah memadai.
Tercatat pada tahun 2019 terdapat 362 unit rumah sakit dan 1.088 puskesmas. Dari 362 rumah sakit
di Provinsi Jawa Barat sebanyak 33 rumah sakit merupakan rumah sakit rujukan pasien COVID-L9.
Dimana di dalamnya terdapat 510 ruang isolasi yang tersedia. Sampai dengan 26 April 2O2O,
ketersediaan ruang isolasi di Provinsi Jawa Barat masih mencukupi dibandingkan jumlah kasus
positif COVDL9. Walaupun jika dirinci menurut kabupaten/kota, masih ada kabupaten yang belum
memiliki rumah sakit rujukan COVlDl9.
Jika dilihat menurut wilayah, maka sebaran rumah sakit terbanyak ada di Kabupaten Bekasi,
diikuti oleh Kota Bekasi dan Kota Bandung. Adapun puskesmas terbanyak ada di Kabupaten Bogor,
diikuti Kota Bandung. Peran puskesmas sangat penting dalam deteksi awal kasus COVID-L9, dimana
puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagian besar masyarakat diJawa Barat.

23. Tabel3. Jumlah Sarana Rumah Sakit, Rumah Sakit Rujukan COVID, Ketersediaan Ruang lsolasi dan
Puskesmas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2019
t4
Kabupaten Bogor
Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Bandung
Kabupaten Garut
Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Ciamis
Kabupaten Kuningan
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Sumedang
Kabupaten lndramayu
Kabupaten Subang
Kabupaten Punruakarta
Kabupaten Karawang
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Pangandaran
Kota Bogor 2L
Kota Sukabumi 6
Kota Bandung 35
Kota Cirebon 11
Kota Bekasi 46
Kota Depok 24
Kota Cimahi 7
Kota Tasikmalaya t2
Kota Banjar 3
Provlnsl Jawa Barat ?62
Sumber: Dinas Kesehaton Provinsi Jowa Borot
18
23
t2
t4
16
52
6
t2
8
5
8
24
15
t2l
29
7
4
8
6
2
5
11
11
4
3
11
8
10
2L
49
8
0
t3l
3
1
1
2
I
t
L
1
2
1
I
1
L
1
1
L
0
0
t
1
4
1
1
1
2
I
L
:xt
t4l
67
8
5
15
7
t70
29
50
4
8
3
20
610
tsl
101
58
45
62
67
40
37
37
60
32
35
49
40
20
50
45
32
15
25
15
80
22
42
35
13
2t
10
1.088
Kajian PSBB di Wilayah Jawa Barat 2L
Kabupaten/Kota
Jumlah Rumah
Sakit
(Umum &
lftusus)
Rumah Sakit
Rulukan
covtD-L9
Jumlah
Ketersediaan
Ruang lsolasi
Jumlah
Puskesmas

24. Tabel 4. Jumlah sDM Kesehatan Kabupaten/Kota di provinsiJawa Barat, 2019
tll tzl
Kabupaten Bogor 399
Kabupaten Sukabumi 283
Kabupaten Cianjur 323
Kabupaten Bandung 660
Kabupaten Garut Lzg
Kabupaten Tasikmalaya 3g1
Kabupaten Ciamis Z3L
Kabupaten Kuningan 301
Kabupaten Cirebon 195
Kabupaten Majalengka 622
Kabupaten Sumedang ggg
Kabupaten lndramayu 37
Kabupaten Subang 554
Kabupaten Punrakarta gg7
Kabupaten Karawang ZL6
Kabupaten Bekasi 5Ol
Kabupaten Bandung Barat G52
Kabupaten Pangandaran ZZg
Kota Bogor 116
Kota Sukabumi ZSL
Kota Bandung 2Sg
Kota Cirebon 51
Kota Bekasi 1OG
Kota Depok 234
Kota Cimahi Zg7
Kota Tasikmalaya 118
Kota Banjar tZ6
Provinsl Jawa Barat 8.971
Sumber: Dinas Kesehoton Provinsi Jowa Borot
t3l
1.447
680
966
1.621
886
1.390
1.405
1.904
1.111
2.2L2
2.O52
t7t
1.819
2.459
729
L.249
2.LL6
1.115
543
941
985
346
477
1.119
L.597
878
879
33.19!'
I4l
510
496
806
1.308
5il
L.243
L.L52
1.299
774
L.4L5
502
100
42
573
L92
489
519
358
302
881
977
352
397
891
L.232
596
1.057
19.427
tsl
t94
129
121
168
106
398
L47
204
82
231
306
23
274
306
50
502
331
101
39
197
207
55
51
111
150
82
LO7
4.692
t6l
87
39
37
87
39
40
70
55
4L
52
74
15
73
88
30
42
63
4L
35
48
50
t4
30
50
62
34
54
1.350
rrl
2.637
t.627
2.253
3.844
t.724
3.452
3.005
3.763
2.203
4.532
3.742
345
3.L62
4.313
L.227
2.789
3.681
L.844
1.035
2.318
2.479
818
1.061
2.405
3.M8
1.708
2.223
57.639
Kajian PSBB di Wilayah Jawa Barat 22
Kabupaten/Kota Dokter Perawat Bidan Farmasl Ahli Gizl Jumlah

25. RINCIAT{ KEBI'TUHAN
BEl^ruA HARGA
VOTUME
STANDAR
SATUAH
ANGGARAN
(np.l
4 5
Tabel 5. Kebutuhan Anggaran Kesehatan Penanganan CAWD-L9
di ProvinsiJawa Barat
973.8001
2
APD untuk Rumah Sakit,
Labkesda Provinsi, Labkesda
KabKota, Pemakaman,
Bandara
unit 650.000 632.970.000.000
Penyiapan Ruang lsolasi di
50 Titik
Ventilator
Hepafilter
Patient Monitor
Nebulizer
lnfuse Pump
Syringe Pump
Penyediaan Tempat Transit
Tenaga Kesehatan
50
75
50
50
50
50
50
unit 180.000.000 13.500.000.000
unit
unit
unit 1.000.000.000 50.000.000.000
230.000.000 11.500.000.000
1.550.000 77.500.000
Unit
Unit
75.000.000
1.250.000.000
3
1.800.000.000
500 kamar/hari 450.000 20.250.000.000
4 lnsentif dan Santunan
Kematian untuk Tenaga
Kesehatan
5 Kebutuhan Peralatan
BTTTahap ll Dinkes
UNPAD
KODAM III
RSHS
Pengadaan Alat
Kesehatan
Penanggulangan COVID-
19 untuk Rumah Sakit
Rujukan Terdiri dari :
(a)Alat Kesehatan
(b) Bahan Medis Habis
Pakai/BMHP (APD,
TesSwap, Reogen,
Surgical Gown
Disporcal, Apron
Disporsal, WM,
Masker)
(c) Alat untuk
Pemakaman Jenazah
Kebutuhan alat
kesehatan labkesda
Jabar
Mesin Ekstraksi
RNA/DNA otomatis
17.517.000.000
48.200.000.000
50.251.005.000
6.247.139.513
30.000.000.000
4.438.792.872
164.359.193.557
Magnahelix
BTTTahap I Dinkes
Kajian PSBB di Wilayah Jawa Barat
1 unit 1.000.000.000 1.000.000.000
23
I
I
+
I
NO
{np.}
2 6
unit
1.500.000
25.000.000
36.000.000

26. NO
RINCIAI{ KEBUTUHAN
BETANJA VOLUME SATUAN
HARGA
(npJ
1 2 3 4 5
STANDAR
ANGGARAN
5
1.000.000.000 2.000.000.000
(Rp.)
i I Rlat pcR
ir
2 I unit I
li
I unit IFreezer alat penyimpan
reagen dan sampel
Gene Sequencing
Autoclave
200.000.000 400.000.000
1
I
t
4
Unit
unit
15.000.000.000
150.000.000
15.000.000.000
600.000.000
;l
Reagen ekstraksi
Reagen PCR
Reagen Sequencing
WM plus swab
50.000
50.000
250.000 12.500.000.000
400.000 20.000.000.000
7.000.000 700.000.000 i
50.000
2.500.000
--+-100
100.000
tes
tes
tes
pcs
dut
--
Tips dan tube 300
Tenaga ahli biologi
molekuler
Biosafety Cabinet 1,2M 1
pe 2A
5 Penylapan anggaran untuk
j pemulihan pasca wabah
i cowotg
32 OB 9.000.000 i
750.000.000
288.000.000
Ilt Unit 200.000.000 200.000.000
I lti
237.495.
I7 Pemenuhan Ruang lsolasi
RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa
Barat
b
Tekanan Negatif 20
---t----
I Rua
HFNC (High Flow Nsal
Canule)
Laringoskopi 1
nSan 132.000.000 2.640.000.000
unit 128.000.000 t.
,"it
-T- 3ssoooooT---ss.soo.ooo l
110
Ilg
c
_----1_-----
Rapid Test 300.000 Tes 200.000 60.000.000.000
TOTAL 1.412.283.530.982
Sumber : Dinas Kesehoton Provinsi Jowa Borot
Untuk percepatan penanggulangan COVI*19 anggaran kesehatan yang dibutuhkan oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 1,41 Triliun (revisi dari rencana sebelumnya Rp2,88
triliun). Untuk pemenuhan anggaran ini berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD
Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat juga telah melakukan
realokasi dan refocusing terhadap APBD Kabupaten/Kotanya untuk mendukung penanganan
kesehatan akibat COVID-tg.
4.8.3 Anggaran dan Operasionalisasi Jaring Pengaman Sosia!
Anggaran dan operasionalisasijaring pengaman sosial di Provinsi Jawa Barat akan dipenuhi
oleh APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten/Kota. Total kebutuhan anggaran untuk
penanganan COVID-19 di ProvinsiJawa Barat sebesar Rp5.430.575.290.982,00 terdiri dari:
Ikjian PSBB di Wilayah Jawa Barat 24
l-
I
2
5.000.000.000
a

27. 1. Kesehatan sebesar Rp1.412.283.530.982,00 untuk pemenuhan : (a) kebutuhan APD untuk
rumah sakit Labkesda Provinsi, Labkesda Kabupaten Kota, Pemakaman, dan Bandara; (b)
penyiapan ruang lsolasi di 50 titik; (c) penyediaan tempat transit tenaga kesehatan; (d) insentif
dan santunan kematian untuk tenaga kesehatan dan keluarganya yang menangani COVID-L9;
(e) kebutuhan peralatan kesehatan; (f) penyiapan anggaran untuk pemulihan wabah COVID-L9;
2. Sociol SofeA Net (Jaring Pengaman Sosial) sebesar Rp4.998.391.760.000,00 yang diperuntukan
untuk : (a) bantuan tunai dan bantuan pangan non tunai; (b) bantuan untuk keluarga yang
anggotanya terkena ODP, PDP dan positif COVID-L9; (c) persiapan untuk karantina wilayah;
3. Operasional Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVI&19 di Jawa Barat sebesar
Rp20.000.000.000,00.
Strategi operasionalisasi jaring pengaman sosial yang akan dilakukan oleh Provinsi Jawa
Barat seperti terlihat pada Gambar 17.
Gambar 17. Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Akibat COVID-L9 di Provinsi Jawa Barat
. Uang Tunaiscbesar Rp. 150.000/xUbuhn
. Sembato scnihiRp. 350.ffi/(Ubulan
. Oina desa rmtukpembengunsn
infrartruhur dcn;
. lGtiatcn diPerar[fia Oacnh Prorimilowa
Barct;
. Brnluln (eurrqon Provinri untuk
Ferrcrinuh Oaeroh Kabupoter/ttotc.
. Pcrccp.tlo Eiaya Pediditrn;
Mmcngah Univarsal;
. Pil rfN [rrchatrn;
' Santuon Sorial.
Penyediarn untuk 27.000 (l(
Sumber : Bappeda Provinsi Jowa Barat, Kebijakan SociolSafeU Net Akibat COVID-79
Provinsi Jowa Borat
Total kebutuhan anggaran untuk jaring pengaman sosial di Provinsi Jawa Barat sebesar
Rp.4,978.391.760.000,- Total anggaran pemenuhan kebutuhan pangan (sociol safety net) di Provinsi
Jawa Barat dibagi menjadi dua jenis bantuan, yaitu bantuan tunai dan bantuan pangan non tunai.
Total kebutuhan anggaran berdasarkan DTKS dan Non DTKS setelah pemadanan data
kabupatenlkola +2O% adalah sebagai berikut:
Ikjian PSBB di Wilayah Jarra Barat 25
Memberihn brntuan paryE{r mn tunai bpads
mrsyrre*rty.ng mirlin dan rmlan mislin:
3
Membcrfun brntnrn tund kcpcdc masyeralct
yary mirhin dsn rcntrn mirlh;
I
M€nurunbn bebrn peryfuerNn mrryaralrt
yan3 mrlindrn rlatur migkinr
4
Mebkcambn p.ogrrm pedn trryr denfrn
lcilqrGc{tocn msFr.ll.t yrq mislin dan
rmt $mblin:
2
Manrbcribn Santurn t @ trlurqa yrq
.+trtolrrvrs trfurdikui @P, POP drn tilkrhlui
Codd 19;
5

28. a. Bantuantunai sebesar Rp.1.408.978.800.000,-
b. Bantuan pangan nontunaisebesarRp.3.559.412.960.000,-
Sasaran penerima manfaat dari program jaring pengaman sosial adalah jumlah keluarga
miskin dan rentan miskin (ICIRS). Di Provinsi Jawa Barat total KRTS yang merupakan masyarakat
terdampak akibat COVID-L9 sebanyak 1.956.915 KRTS atau 47,83 persen dari total KRTW desil 1
sampai dengan desil 4 diJawa Barat, dengan rincian sebagai berikut :
a. KRTS yang termasuk DTKS desil 4+ sebanyak 546.873 KRTS;
b. KRTSyang termasuk Non DTKS sebanyak 1.310.042 KRTS.
Mekanisme pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak ekonomi di Jawa Barat,
dapat melalui Sembilan Pintu Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN, APBD ProvinsiJawa Barat
dan APBD Kabupaten/Kota. Skema Sembilan Pintu Bantuan Sosialdapat dilihat pada Gambar 18.
Gambar 18. Skema Bantuan Sosial Untuk Dampak CAVID-L9 diJawa Barat
$m (Bm- ffi HUMAS
,q8qp
. FeneritYla banhran HANYA rnendapat barrtrran dari 1 pirtu. Tidak
akan ada penerima yang menerima lebih dari itu.
o Bantran titlak untuk semua orang
o Setiap pintu bantuan berbeda-beda nilai, jenis, waktu pemberian,
dan mekanismen,ya
Sumber : Boppedo Provinsi tawo Borot
Adapun kebutuhan anggaran untuk Bantuan Tunai dan Bantuan Pangan Non Tunai untuk
wilayah Bandung Raya dapat dilihat pada Tabel 6.
a.
Pintu
Bantuan
Sosial
flaba{SehatLahirBafrn f,JBbar'langeapcovidl.9
Rp.2OO.Om
Srlama 9 Bubn
Rp.6O0.O@
Solama 3 Bulcn
Rp.600.0O0
S.Lm 3 Bulcf,
Rp.6O0.OOO
S.lrmr 3 Bulan Sellma 3
Rp.
Bulan Srbmc4
K4jian PSBB diWilayah JawaBarat 26
1. Prograrn Keluarga
Harapan (PKH) -
APBN
9. Bantuan Makanan
rtefalui Gerakan Nasi
Bungkfrs {I)"rt:i nrerr:k.r r,i$
trdak tcrrJ{tJ, tiddk tru(lya F,} I
rr-'..rk ral;r.rrr)
Keterangan *tmnya rrntuk warga terda.nFmk <Ji labodetatpk
. Kartu Sembako
:APBN
3. t(artu Pra Kerja
. APEN
4. Dana Desa {padat
karwtunaidan B[f]
5. Bar*Lrart Sosial dari
Presitleni -APBN
6.8antuan langsung
Tunai dari Kenrenfirs
-APBN
7. Bantusn Sosial dari
Pernprov rabarprov
labar - APB[) Prov
& Bartuan Scialdari
l(ab./Kota Jar.r/a Barat
- APB[} Ksta/Kab
Bulan

29. Tabel 5. Kebutuhan Anggaran Bantuan Tunai Dan Bantuan Pangan Non Tunai Untuk Masyarakat
Miskin dan Rentan Miskin Terdampak Ekonomi Akibat COVIDL9 Di ProvinsiJawa Barat
Keterongon :
1. Bantuan Tunoi sebesor Rp. 750.000,- per Kepola Keluorga per bulon diberikan selomo 4 bulan;
2. Bantuan Pangan NonTunai senilai Rp. 350.0O0,- per Kepala Keluorgo per bulon diberikon selama 4 bulon;
j. Eioya Distribusi Rp. 30.000,- per bulon
Sumber: Bappedo Provinsi lowo Barat
4.6.4 Aspek Keamanan
Secara umum kondisi keamanan diwilayah Bandung Raya cukup kondusif. Polda Jawa Barat,
Kodarn Jaya, Kodam lll Siliwangi, bersama seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota se- Jawa
t1l t2l t3l I4l tsI
Kabupaten Bogor 36.t32 21.679.200.000 54.920.640.000 76.599.840.000
Kabupaten Sukabumi 433.492 260.09s.200.000 558.907.8210.0ff) 919.003.040.000
Kabupaten Cianjur 81.685 49.011.000.000 124.161.200.000 173.172.200.000
Kabupaten Bandung LLL.671 67.002.600.000 169.739.920.000 236.742.520.OOO
Kabupaten Garut 149.135 89./t81.000.000 226.685.200.000 316.165.200.000
Kabupaten Tasikmalaya 125.165 75.699.000.000 191.770.800.000 257.469.800.000
Kabupaten Ciamis 72.5N 7.524.000.000 19.060.800.000 26.584.800.000
Kabupaten Kuningan 63.507 38.104.200.000 95.530.540.000 134.534.840.000
Kabupaten Cirebon 33.300 19.980.000.000 50.515.000.000 70.595.000.000
Kabupaten Majalengka 11.016 6.509.500.000 16.744.320.000 23.353.920.000
Kabupaten Sumedang 45.272 27.163.200.000 68.813.440.000 95.976.640.000
Kabupaten lndramayu 22.372 13.423.200.000 34.005.4110.000 47.428.640.000
Kabupaten Subang 119.250 71.556.000.000 181.275.200.000 252.831.200.000
Kabupaten Purwakarta 17.951 10.770.500.000 27.285.520.000 38.055.120.000
Kabupaten Karawang 24.402 17.041.200.000 43.171.040.000 60.212.240.000
Kabupaten Bekasi 45.183 27.109.800.000 68.678.150.000 9s.787.950.000
Kabupaten Bandung Barat t!9.437 71.662.200.OOO 181.544.240.000 253.205.440.000
Kabupaten Pangandaran 31.563 18.997.800.000 48.127.760.000 67.125.560.000
Kota Bogor 49.858 29.920.800.000 75.799.360.000 105.720.160.000
Kota Sukabumi 12.!87 7.312.200.000 18.524.240.000 25.835.440.000
Kota Bandung 118.135 70.881.000.000 179.565.200.000 250.446.200.000
Kota Cirebon 4.667 2.800.200.000 7.093.840.000 9.894.040.000
Kota Bekasi 67.L2L 40.272.600.000 102.023.920.000 142.296.520.000
Kota Depok 81.336 48.801.600.000 123.630.720.000 772.432.320.0OO
Kota Cimahi 13.220 7.932.000.000 20.094.400.o00 28.025.400.000
Kota Tasikmalaya 107.994 64.796.400.000 154.150.880.000 228.947.280.OOO
Kota Banjar 14.204 8.522.400.000 21.590.080.000 30.L12.480.000
1.956.915 1.174.149.0(x).(x)O 2.974.510.8fir.m0 4.1'l8.659.8{Xr.firO
Kajian PSBB di Wilayah Jawa Barat 27
Data DTKS Calon
Penerima Bantuan
Tunai Dan Ba[tuan
Pangan Non Tunai
(xRTSl
Banturn Pangan Non
Tunai
(np)
Total(abupaten/(ota
(Rp)
Bariluan Tunai
{np)
Provinsi Jawa Barat

30. Barat telah melaksanakan persiapan dan menyusun tahapan untuk meningkatkan kondusivitas dan
keamanan wilayah di saat terjadinya pandemi COVID-L9.
Kondisi desa yang memiliki sarana keamanan lingkungan maupun fasilitas keamanan, serta
kesiapan dari aparat keamanan di kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya dapat digambarkan
pada Tabel 7 sampai dengan Tabel 11.
Tabel 7. Jumlah Desa Menurut Keberadaan Pos Polisi
t1I
Kabupaten Bogor
Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Bandung
Kabupaten Garut
Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Ciamis
Kabupaten Kuningan
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Sumedang
Kabupaten lndramayu
Kabupaten Subang
Kabupaten Punryakarta
Kabupaten Karawang
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Pangandaran
Kota Bogor
Kota Sukabumi
Kota Bandung
Kota Cirebon
Kota Bekasi
Kota Depok
Kota Cimahi
Kota Tasikmalaya
Kota Banjar
Jawa Barat
k Polres, Polsek, dan di ProvinsiJawa Barat, 2018
121
65
53
38
42
43
36
25
33
50
26
33
51
31
30
39
45
19
L2
2L
L2
73
15
38
52
4
16
8
910
3t7
t3I
370
333
327
238
399
315
240
343
374
2M
266
222
L62
270
L42
145
81
47
27
78
7
18
tl
t7
53
L7
5.047
Sumber : Statistik Potensi Deso Provinsi Jawa Barot 2019, BPS IAWA EARAT
Ihjian PSBB di Wilayah Jawa Barat 28
t
Kabupaten/Kota Ada Tidak

31. Tabel 8. Jumlah Desa Menurut Jenis Kejadian Tindak Kejahatan di Provinsi Jawa Barat, 2018
t1l
Kabupaten Bogor
Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Bandung
Kabupaten Garut
Kabupaten Tasikmalaya 111 233 8
Kabupaten Ciamis 85 L77 7
Kabupaten Kuningan 2O4 165 6
Kabupaten Cirebon 87 315 37
Kabupaten Majalengka 83 257 9
Kabupaten Sumedang 91 185 6
Kabupaten lndramayu 42 269 23
Kabupaten Subang 89 159 18
Kabupaten Puruvakarta 41 148 4
Kabupaten Karawang 53 25L 77
Kabupaten Bekasi 26 156 30
Kabupaten Bandung Barat 39 L24 7
Kabupaten Pangandaran 50 43 2
Kota Bogor 2 62 9
Kota Sukabumi 1L 22 O
Kota Bandung 15 135 35
Kota Cirebon 8 13 5
Kota Bekasi 6 49 15
Kota Depok 5 57 13
Kota Cimahi 1 14 1
Kota Tasikmalaya t7 51 2
Kota Banjar 8 16 2
Jawa Barat 1.468 4.394 *2
Sumber : Statistik Potensi Desa Provinsi Jawa Borat 2079, BPS IAWA BARAT
t6I
50
27
25
37
44
24
t2
10
61
26
8
55
27
2t
20
28
27
7
t4
3
32
7
10
t2
3
7
7
t4l
22
16
26
16
I3I
381
32t
234
250
307
t2I
49
il
119
29
L32
tsI
98
58
53
72
49
51
35
43
99
81
31
105
72
44
53
45
47
t2
27
5
44
7
18
25
2
13
4
t.187
Kajian PSBB di Wilayah Jawa Barat
s98
29
5
KabupatenlKota
Tidak Ada
Kejadian
Krimlnalitas
Pencurian
Pencurian
dengan
kekerasan
Penlpuan Penganiayaan

32. Tabel9. Jumlah Desa Menurut Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan
Di ProvinsiJawa Barat, 2018
t1l
Kabupaten Bogor
Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Bandung
Kabupaten Garut
Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Ciamis
Kabupaten Kuningan
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Sumedang
Kabupaten lndramayu
Kabupaten Subang
Kabupaten Punrakarta
Kabupaten Karawang
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Pangandaran
Kota Bogor
Kota Sukabumi
Kota Bandung
Kota Cirebon
Kota Bekasi
Kota Depok
Kota Cimahi
Kota Tasikmalaya
Kota Banjar
Jrya Barat
t2l
4L2
376
353
250
435
3U
254
325
3U
288
263
228
227
189
26L
t7L
153
91
60
26
L45
22
53
55
11
59
23
5.1109
t3l
363
274
311
22L
378
280
2t3
308
273
254
239
20L
193
t62
235
L49
138
77
50
24
L42
22
51
60
L2
il
15
4.709
t4I
207
7il
128
1.570
223
L23
98
101
138
L44
94
t02
t23
39
83
91
933
36
48
12
794
27
26
39
85
45
6
5.47?
tsI
398
328
311
253
409
3L4
24t
374
289
258
235
169
23t
166
223
743
154
82
62
23
t45
20
50
59
13
59
21
4.970
Sumber : Statistik Potensi Desa Provinsi Jawo Barat 2079, BPS JAWA BARAT
Kajian PSBB di Wilayah Jawa Barat 30
Kabupaten/Kota
Keamanan
Pengaturan Rcgu
Xeamanan
Penambahan
Jumlah
Hansip/tinmas
Sistem Keamanan
Lingkungan
lnislatif Warga
Pos

33. -{o)
(t
o
P
I
vo
=t1
o
to
!5o:(
ob'
o;cr;.o (/r
a6'
€d
O'J
E;
iltsrI
>6
H3
sog!A
ot
{o,oJ
@-
o, 'c,
-(DO)-
s+6
xfrtsood
=r)
o
soI
ro
N!8 E ETHGEBEE E to6{ orra.sr,,pr-E
(o g)urN H o - S o -G
uv, vvrrvvmmmmmmmmmvr tn t, ur ln v1 tta vr v,
=xo
!("!(r,aocJz;ei=ca6>
==a
i=EEsB">= ; 3< --
eo ? -; 6>a{ :|>
#ilililH#HHilil#H A
fiE;=EXaEiEE=
7; E; =EgS-zo
c
3
E
o
(,r
tr
lBo
!
o
q
a
a
sa
]
N
Ut
E
t)
or,
o
5
o
5N
lo
(,
oUt
N
gl
fr sHE SSfrEEgexElE$$sEunqX
(4 a 5 ti ({l !u qr .F 5 5 ts (r) 5 (, N 5 u) (, 5 tr N^
_-{E P O OF.ErS .F5@N O r!{P {@6POtUr5ur - P (,l oi ur o) s or lJ 01 5 ro o { (,,1 tJ p I o) N+
E x6ENEsHEtsEH$ E B$asdEr6tsS
B s*fiHsHtsuErHE r EsEtsEiBEse
H SEosoB*.YB6i ts ttsBotHB-Hg
.E -NoBBtB
d S o o o o o o of;H ESSBooooooSo
(l) (r!5(,0r(,(,.F u, ur(xS @or{orou$
oo o o olJoNourrrro o qroN SlJoooofi
u, o o o o o o N o c) o o o o o o o o o P o o .,$
B rnod1.(-S*{otq,-B-
.BEi6tt8 E ts5iU8,SNtsOoT SE E
N
6. E ts 6-oorN@Fu, {
o
E E, -
NP lJ N tr, rrru,N NkrurN xl[!
NN'Fc)c)tsPOtsNPC,c,FTPP tsNP*N*E
x.!)
H
"U
a
IE
ED
p.
{
0,
!)
c-
0)
{D
EE
0)
h
A)
(,)
H
z
o
!
o
utn
tn
r
a-
sa=>o-
N'
!rv
oz
x,6NB E
*a;=
'
>EO P
D7q
2
-{r!r-
=
;EE3=g
E
E;HE==
BstP-
^5m
^Z
a:<o:t
-U
ri
=!=so
usil!o2
*i;=,oo>ro
Saeg=
*?s=
EE:6g-
{<(1 -
Hfi={O
"Ea

34. {o
<r
o
P
rvo
^3XoJ
odJ
J^
=ogt E;
=9o,Ut
'iA€d
O'J
E- o=
J-
nts
Er{
>6
gE
OJJ
_o. ?i
o1)
€gO'J
o-o!
-Oo,f
fo,
xdtssod)
o
o
o
P
@
5fl$$B=
gi5+EEs
=.,S6SEIoi- Urz
FE o'
6
B
@
*BiE$EiBHiF$Ei
q do -=_.8
U'NIJINPU'N)ts
EEB il rE SUH $uHEre GsfiSH E
NPPlJlJFPPlJ
()(o@ l Or(, .EUrN EB.@ro ursu,Nr. E
UI 5(r)Nts >F
oil- H r-g *ot P
oooootS 0Hou, (Jr!
o
ooo o ()o NoN (oNooor. f,isr-o$ O
ONN (r' o$ r.oo oooo@N ooo(r)u, ,1
ooooE- ooor.o
EBoo{ol
g $ $ ilE EJ-IJXf _JA
FPFtEi
fr
o
ro
Fr
o
P
F
P
NJ
lJ
u)
POO O O(,l OOO
@otsotuNtJrNP
ooPooPooo
ooo o oN ooo
ooo o oH ooo
PFrOS()F OUr('tSP
oooPoo ooooo
oooooc) $oooo
oooooo ooooo
oo(oooo oooPotsPOPONJOOP
F
5oooooo ooPooo()o o tso P()o
x
e.
0)
5
"0
a
E
EO
p.
{
n)
n
c.
!)
{p
EO
0)
H
p
+
(})
N
a
O-o>>z,9
fiis
iEs
=i-
Id3X
9z
=o=ox>
o!!
xs{tr|
3
EDL!
EA2
t.t
tn
ErEEi
OD,r
D
z
o
lrr
D
c
2
.9
I'l
vt
o
ztn
E
v,
D
=
C
v
IE
o

35. (n (, u, tr, u, u) (,)
!(n (.'lS UrN, p (ONN NN N NNN N
o(o@ {or ur s(^)N P
U)NP 55N)P NlJNts
(,l
o
o5
oo
c)o
oo
oo
oo
oo
ots
NP NP
8E Eg
$o o$
oo ON'
(ro oo
oo oo
ON (,io
OFr oo
<)o oo
oo oo
oo tso
6'6'6FF
=i ixE
€*HE:gHe=E
+
-xx@!xo^.?I<x-xx
B9-s==Bs _slB3 &E&9
**g=g8+f,aeEqEiE
3E'
=$3=) i===
EE
{;rooE' CL
oJ
-o
= (r'l
rS5.IJ
Oh'
Nf
b-
!'@
6
3
x
E
;c
3
'It0
z6)
<xoofo
vJ
qB
-oED
03
o
x?x
&89IOD
^fli(.)
63 -H^m
*HE
FE=
E H dEH EE E NEE {
oto BB ts oo$ o
oNo oo o o@o o
urou, o(, u, ONN,, P
(,oo oo c) ooo @
ooo @Fr o Ptuo c)
ooFr oo o ooo o
ooo oo o ooo o
ooo oo o ooo o
OFC) OF ts OPF O
Er
o
P
o
P
P
H.
o
ooo oooo oo oooooooo
X
e.
0)
5
!
a
EE
EE
a.
{H
E0)
q)
{p
t!
E
A)
(,
(,
z
o
atl
D
cD
z
!
m
uIA
o
z,n
v
o,g>
>z
N
ggs
EEr
=3-
E9
9z
=ox>
E
Vr
e€
EH+o
D
z,
o
3
ED
FE2..)
tn
3r@6
OD,.
,
E
o
o

36. Itt
s
il ss E F s s E s u)q,
or {or Ln 5 u) N) ts o (o@
rt
d
SNJPrrrrrr.EU,
3
sE{+Fs$qFi$4F4FgFgf
E'x$E$E5E5;sE$EiEi5
so
st
o'
l
.$Ege I H E u E H $E
+
o-
*
iH.r a E I U H H oP
a-
B
ET
a
$S.,o o S P N o o (>N
F
o
e_
iots o N N.r o s (, $r-5
o o o o o o N)o
o o o o o o oo
o r, o o o o ou,
Hoo
B-o
Eoo
Boo
ll o*
o o o o o o oo
l-oo o o o o (> o oo
P P o O ts O Cr()
DOO O O O O O O OP
x
e.
01
5
,U
a
u,
Ed
{
.E
A)
!)
{p
IE
q
a)
(,
+
2
o
l
z
!
l't
uti
o
2tn
,o,0>>2
N
Eis
EEr
=I=
Eg
9a
=9*>
@
cvr
rp !!
9#{trl
€n
3
ED
EA2ntn
EgTE U;
OD,.
c
-
@
o

37. 4.9 Gambaran Kesiapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronovirus Dlseose ICOVID-L9I
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan
Coronavirus Diseose 2019 (COVID-19) di Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
443/Kep.241-Hukham/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur.lawa Barat Nomor
443lKep.L99-Hukham/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronovirus Disease-
19 (COVID-L9) di Jawa Barat. Struktur Organisasi dan Diagram Struktur Organisai dan Tata Kerja
Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronovirus Diseose 2OL9 {COVID-L9I di Jawa Barat dapat
dilihat pada Gambar 19 dan Gambar 20.
Gambar 19. Struktur Organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronovirus Diseose 2Ot9
(COVI D-Lgt di Jawa Barat
Iltre
Giemurlaua &rat
( ilochamd Rit*an lamil)
Watilletur
ffrt0PlilMPro.hmBarat
Wahl O6ernrhra Sardt
htlalmn
Sekretads Daerah ho. raf,a 0arat
{Se{hwan Watf,saatmaia}
S.b!ffi
Asisten Pemedntahan, lMarn &n Xe$ahteran Sosi.al
(lhudMnadl
tValil letua llarhn:
Xepala 8a&n ksatuan hlgsa &n Pd'rtfr
Pmv.,lawa 0arat
(Heni Hdaya)
WbllS.tltttsft
De$an Eh*ditlm Alcelerai Pembaqman
(lrradal
klmpk krencaman, lnformasi dan tapnn
l. Diviri PersEanain, Risd dan Eilhmblqi
Ittr: Irpb lAP?oAlru.tsk lTdt
lM.Taufredi9n6o)
2. tlvbi Admininrasi, xeuengn, MolitcriBden
Enluasi
Ilt r lEp€tirPrfl.lEll t
IterySfranfuifl
3. llvbi PehFnan lnfomad tus{ oets dil I(
e.tn: IrI& Ohtot*th ProY. hr Lnt
(Setiatr)
4, Diyisi Pemhrdayaan AFratur, llor AFraur dan
Masyaralat
[ctn:A$tsnAdd*rrc
(Dndi Sudralt rbdurriinl
Ublllrhalhn:
Xepah Staf lhenh l{itcr llUSrliwaryi
(DilibtilrhrE)
lISSchhrb:
Iepala [)inas te*lmun Prc{. hra Earrt
(8erli Hamdanil
Xelomp* [4a mpnen Eenca na
1.oivisisUbfta&ormi
Ialr frfrh llo hnbonlr
(RadrnatladitGarsdil
r t)ilbiLotis*
Irtn:Irpblltil!
lM.MhSodlryrnal
3. thbi Xrmhan dan Peigahqrn Banuan
*lGyentd
IanhpbSfohruhtn&nhfim
tDeriknn nl
E
WrH irtplleian:
(eph &dan lnteliin ilegara
Daerah hov. Jaya Barat
(Dedv4u)
W*llSchtarb:
lhlakhr 8BD ho. hra &nt
(Sup'iyaho)
lGlonpk Penanganan bsehalan
1. thbi Pdealan (onbt, Peryujian dan
ilanaiemen Labsatorilm
LrElfitdL*nuslql
ftdrin A Suman$a)
2. Divbi Pagamanan dan P€nafipnan
IlErIrFbDPllDr!.
lDdi$pandil
l. oitri Mamidnn tasyanlB
Pmv. hra Sant
lMarion Sia$an)
4. 0ivisi (omuniiasi Publik
Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi lowa Borot
Kajian PSBB di Wilayah Jawa Barat
lHumansyah)
36

38. Gambar 20. Diagram Struktur Organisasi Gugus dan Tata Kerja Gugus Tugas Percepatan
Penanggulangan Coronovirus Disease 2OL9 (COVID-Lgl diJawa Barat
lG(u W.ftill(etua
[aua He'r$ rYilil lcfio ]lirhn
selrebrs lvalil SB*tuHE
!. thisi P.rc.mil, iEtd.o api&miob3t
a. SLO Divisi Dati dan P€modelm
b. 5{& Ory6 xct|atdr drn f.rm lFdemaolotr
(. sub OBrr Pro(otol oan sOP
z Diusi P€laotaf, xmoll pdBlirn da t rnaFmerr Lab
a. Sub Dlvie Oe(ekJr Dfi Oan Pel.(.km fontat
b, sub Divrgr Per€uitr lrassal
(. 5(6 Ou;i M.r.jclren Labo.dorium
l OiYisiMilrFlHf.ry.r*E
4 Divisi Pefl8.fraHr dan PaMSamn
5. oaviri toglnik
5, Ctviri Srabiibs tkmi
.. tub Or$si (oortffsr &Jm,l S.kit Bql*m
b. 5!b tlviJi rcsdffii tasy.f,t"$ Pr. Rujllrn dan
OhklsKot r(.b
r. Sub DivBi MsnaJrmn SoM (!5rh{il
n. sub Omr Steril5as F6ill.s tublik
b. i6 &w 9stil.en Ua!$ De Ptrrgrtro
AMff
8. IIvi$ l(milre dan Pcn6Eililtao 8iltum Ma3)date
9, Dirisi Pcmbcd.y$n Apil.tr Dan t ai]..cGa
10. Oui Pd.yffi lntorrui. tuer Data dm fi
c. Sub ftrir plntaturil P.nlrdM TerFal
Pcrmt.n Psdsdrk f.rpap.r Covir.19 d.n
Polcdiirn lempat ParEkaman ps&d*
Menin$.| Akib.t Cor/ir!1 9
a. Sub Dis! M.mFmm lotr{rt (60hatan
b. sub fivin Milar€ilm Lqtnil Nff K€seharan
6. tub oiv& Pargan
b, 9lb Du6r Dislrbsi
. c Sub oMililiag Pmgffi sosEl
a tub ttv6i (ofi6 dan (rcati,
b. 96 CryFi Ed*sr i/tasyrakst dan Xmunta'
irt€lalur Mcdia Uassa ds 5o9al Media
c tub Diyisi Eduk6i Meyrakat d.n Xmp.n
"
a. Sub [IMsr KamffBn ds8an Ortmirer Stratet6
b. grb Divisi P.r€Sdinge bantM
a. 5{.6 DivB q.rGiomldrn P€iatam tn{qmi
Command Ccnter Pll(OgAn
b. $$ Diy$ p€rBmbantan, knpLmtrli, dJn
hftastruktu56tam
c fub Diu! Rl5ct d.n An.lris talnolog 9ot€nial
d. Srb Oivie lnttgrasi dan yi5ualbsi Data
a. sub Ely6i Admirisu6i Dan Pelaptran
b. tub DMsi An6E r& Dan (mnt6n
(. srA DMsi peft€pdan pemtiaydrn Dan pengrdaan
d. tub Owi MmaaorrrE oan Evaluati
Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi lowa Barat
DIAGRAM SOTK
GTPP Covid-i9 jabar
Drvlst
Kajian PSBB di Wilayah Jawa Barat
! l. gvig Adr*r*gr6d f,triarBan. rronitmrE oil Evaluasi
37
PIMPINAN
u
7. Dilililmlai Pldrit

39. V. REKOMENDASI
Berdasarkan kajian epidemiologi dan gambaran kesiapan daerah di atas, maka tim
merekomendasikan untuk :
1. Diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh wilayah Provinsi Jawa
BaraU
2. Memperkuat pelacakan kontak di di seluruh wilayah ProvinsiJawa Barat untuk memutus rantai
penularan; dan
3. Memperkuat skrining orang masuk dan keluar terutama di perbatasan Provinsi Jawa Barat,
seperti di perbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Tengah.
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Selaku,
KETUA HARIAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
P CO RO NAV I R US D IS EAS E 2OL9
JAWA BARAT
Dr ., s.E., M.Eng
,ina Utama
19530825 1990 1 001
Kajian PSBB di Wilayah Jawa Barat 38